Foto: BPJS Kesehatan

PKMK FK-KMK UGM bersama akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta di 13 Provinsi Indonesia melakukan tindak lanjut advoksi kebijakan JKN. PKMK FK-KMK UGM merancang forum ini sebagai terobosan membangun jembatan komunikasi antara akademisi, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FK – KMK UGM dan JKKI yang dapat mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Sehingga, ada perbaikan tata kelola program JKN dalam merespon kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik yang adaptif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016).  read more

2 Maret 2021

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan merupakan salah satu pusat kajian di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM). Pada 2021, PKMK memasuki usia ke-23. Tahun ke-23 menjadi ujian bagi semua pihak, karena sejak awal Maret 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mendapatkan dampak atas virus corona (COVID-19).

Sesi Pembukaan

Pertemuan Tahunan ke-23 dibuka oleh sambutan dari Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., SpOG(K)., Ph.D. PKMK dinilai sebagai organisasi yang kaya pengalaman dalam menghadapi berbagai perubahan. Salah satunya adalah bidang kebencanaan, dimana pada 2020 bertepatan dengan munculnya pandemi COVID-19. Jumlah kegiatan virtual yang lebih dari 700 kegiatan merupakan bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi publik. UGM sebagai sebuah universitas berharap pengembangan inovasi dan riset tidak hanya berbasis proyek tetapi merupakan pemikiran yang bersifat proaktif dalam mengantisipasi tantangan masa depan. Ova Emilia menutup sambutannya dengan harapan semakin banyak kontribusi PKMK bagi bangsa dan negara. read more

Foto: djppr.kemenkeu.go.id

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menginisiasi perbaikan kebijakan JKN dengan melibatkan pengambil keputusan. Inisiasi perbaikan tersebut dilakukan dengan menyusun analisis kebijakan berbentuk dokumen daftar isian masalah (DIM) yang terdiri atas tiga topik: tata kelola, equity dan mutu. Dalam DIM terdapat beberapa pasal dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan teknis JKN yang bermasalah serta perlu direvisi oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah. read more

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM sedang melakukan perekrutan tim peneliti lapangan untuk studi anemia dan asosiasinya terhadap kesehatan mental – well being remaja di Provinsi Yogyakarta. Posisi yang dibutuhkan adalah Pengumpul Data Lapangan (12 orang) dengan kualifikasi:

• Wanita (6 orang) dan Pria (6 orang)
• Pendidikan minimal D3 Bidang Kesehatan (Perawat, bidan, atau kesehatan masyarakat/Gizi)
• Berpengalaman mengikuti penelitian bidang kesehatan
• Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik (mampu berbahasa Jawa adalah nilai tambah)
• Dapat mengoperasikan komputer/tablet dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik
• Bersedia mengumpulkan data di Kabupaten Gunungkidul selama 2 bulan (akhir Mei – awal Juli) sesuai dengan protokol kesehatan

Berkas lamaran dapat dikirimkan melalui email pkmkdivisiph@gmail.com dengan subyek Data Collector_Nama paling lambat hari Minggu, 21 Maret 2021. Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi oleh tim untuk melakukan Wawancara melalui Zoom. read more

PKMK FK – KMK UGM kali ini melaksanakan talk show virtual dengan menangkat isu “Implikasi Permenkeu no. 129/PMK.05/2020 : Apakah RS Pemerintah bisa menyusun renstra dalam 20 Halaman ?”.  Talk show ini  mengundang narasumber dari unsur akademisi, praktisi manajemen rumah sakit, dan badan pemerintah, yang mengusai aspek penyusunan rencana strategis bisnis (RSB).

Selama ini rumah sakit pemerintah masih memiliki pola pikir bahwa menyusun RSB harus tebal karena ingin menyampaikan semua informasi dan rencana ke depan.  Tim penyusun RSB terpaku pada template yang sudah sehingga semua informasi dimasukkan baik angka maupun tabel, termasuk tuntutan dan keinginan dari para stakeholder,  demikian yang dipaparkan Putu Andayani. read more

Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Buku Hasil Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia pada akhir Februari 2021. Studi ini bertujuan untuk menganalisis situasi terkini penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, mereviu dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan penanganan COVID-19 di Indonesia, dan merumuskan strategi untuk peningkatan kapasitas penanganan pandemi COVID-19 dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi pandemi penyakit di masa yang akan datang.

Tim peneliti PKMK FK-KMK UGM turut andil dalam menulis buku tersebut. Tulisan tim PKMK dimuat pada Bab 3 tentang Kapasitas Pelayanan Kesehatan. Pandemi COVID-19 menunjukkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum resilien, yang ditunjukkan dengan belum siapnya fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem penunjangnya dalam memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan aman dalam kondisi krisis. Pesan-pesan utama dari bab tersebut adalah: read more

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan merupakan salah satu pusat kajian di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Pada tahun 2021, PKMK memasuki usia ke-23. Tantangan pada usia ini tidak mudah karena bersamaan dengan pandemi COVID-19. Data pemerintah hingga 22 Februari 2021 menunjukkan bahwa 1.288.833 orang telah terdeteksi positif COVID-19 dengan jumlah pasien meninggal 34.691 orang.

Selama masa pandemi ini, banyak sekali kegiatan yang telah didukung oleh PKMK seperti membahas pengalaman para klinisi (dokter, perawat, serta tenaga-tenaga kesehatan lainnya) dan manajemen klinis dalam mengelola pasien corona virus, membahas hasil review jurnal artikel secara sistematis, membahas kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien coronavirus, memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi peningkatan wabah COVID-19, sejak dari pelayanan primer sampai ke rumahsakit yang melibatkan lintas sektor, dan mengaktifkan sistem manajemen bencana di rumah sakit dan sistem kesehatan. read more

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Pertemuan Tahunan PKMK ke-23

Selasa, 2 Maret 2021 pkl 08.00-12.00 Wib

“Business Continuity Lembaga Riset di Perguruan Tinggi pada era Pandemi”

Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) didirikan sejak 5 Februari 1998, dan awal 2021 ini memasuki tahun ke-23. Tahun ke-23 menjadi ujian bagi semua pihak, karena sejak awal Maret 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mendapatkan dampak atas virus corona (COVID-19). Selama masa pandemi ini, banyak sekali kegiatan yang telah di dukung oleh PKMK seperti membahas pengalaman para klinisi (dokter, perawat, serta tenaga-tenaga kesehatan lainnya) dan manajemen klinis dalam mengelola pasien corona virus, membahas hasil review jurnal artikel secara sistematis, membahas kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien coronavirus, memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi peningkatan wabah covid, sejak dari pelayanan primer sampai ke rumahsakit yang melibatkan lintas sektor, dan mengaktifkan sistem manajemen bencana di rumah sakit dan sistem kesehatan. Pandemi belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. read more

Lembaga pengelola dana jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan, pada 31 Desember 2020 tercatat memiliki saldo kas dan setara kas senilai Rp 18,7 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam siaran persnya mengatakan saat ini pendanaan Program JKN  -KIS terhitung cukup bahkan arus kas DJS Kesehatan mulai surplus yang menandakan kondisi keuangan berangsur sehat.

Kondisi surplus arus kas BPJS Kesehatan saat ini sangat menarik untuk ditelaah secara akademis. Tim peneliti PKMK UGM memiliki beberapa hipotesis penyebab surplus dari berbagai kejadian pada 2020. Pertama; ada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Terjadi kenaikan tarif iuran sehingga pendapatan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN menjadi naik. Kedua, pada 2020, Indonesia terkena dampak pandemi global COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan pertanyaan – pertanyaan spekulasi seperti “Apakah surplus pada 2020 dikarenakan kenaikan iuran JKN dan/atau karena situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan klaim beban pelayanan kesehatan bukan COVID-19 turun, atau tindakan efisiensi di BPJS, atau hal lainnya?” read more

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan penggunaan vaksin CoronaVac dari Sinovac dalam konferensi pers kementerian kesehatan mengenai vaksin COVID-19 untuk lansia. Keputusan tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan antara Badan POM bersama KOMNAS (Komite Nasional) Penilai Obat, ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), Dokter Spesialis Alergi dan Imunologi, dan dokter Spesialis Geriatri.

Kementerian Kesehatan telah menghitung bahwa jumlah populasi Indonesia adalah 267juta. Jumlah orang dengan usia >18 tahun adalah 188juta. Pemberian vaksin membutuhkan dua dosis pemberian sehingga membutuhkan 376juta dosis. Stok vaksin ini masih perlu ditambah 15% sebagai cadangan. Total dosis yang perlu diusahakan untuk mencapai kekebalan komu nitas adalah sekitar 426juta dosis vaksin.   read more