Hong Kong, 1 June 2026
Pembukaan Diskusi Panel 1 Diskusi Panel 2 Kesimpulan Pembukaan
Ketua ANHSS – Prof dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD
Prof Laksono membuka Regional Knowledge Event yang bertajuk “Asuransi Kesehatan Swasta (untuk Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan demi Memajukan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)” di Hongkong (1/6/2026). Acara ini diselenggarakan oleh Jaringan Asia-Pasifik untuk Penguatan Sistem Kesehatan (ANHSS) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan di Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Primer Jockey Club, Universitas Cina Hong Kong.“Bagi kita semua apakah kita menyadari bahwa di dalam komunitas sektor kesehatan, peran asuransi kesehatan swasta dalam UHC masih menjadi perdebatan. Ada pro dan kontra. Meskipun isu ini kontroversial, semua orang telah berkumpul di Hong Kong. Kita berada di sini untuk berbagi pengalaman terkini, pengetahuan baru, dan gagasan mengenai peran asuransi kesehatan swasta di masa depan dalam UHC, terutama di negara-negara Asia-Pasifik. Secara lebih rinci, kita berada di sini untuk:
Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.
Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.
Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.
Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.
Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.
Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.
Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.
Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.
Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.
Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.
Sebagai pengantar. Prof. Laksono menyampaikan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini dinilai sedang mengalami “sesak napas” akibat stagnasi pendanaan yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia dan diperburuk oleh minimnya perkembangan asuransi kesehatan swasta dan kebijakan single pool BPJS Kesehatan.
Dalam pengantarnya, moderator menyampaikan bahwa isu keselamatan pasien masih menjadi tantangan besar di berbagai fasilitas kesehatan. Implementasi sasaran keselamatan pasien (SKP) sering kali berjalan optimal menjelang survei akreditasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya kerja yang konsisten dalam praktik sehari-hari. Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan diskusi kritis mengenai kesenjangan antara standar keselamatan pasien dan implementasinya di lapangan.
Pada sesi pertama, dr. Tjahjono Kuntjoro membawakan materi “Sasaran Keselamatan Pasien: Kepatuhan atau Budaya?”. dr Tjahyono menjelaskan bahwa keselamatan pasien tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap standar dan regulasi, tetapi harus berkembang menjadi budaya yang tertanam dalam sikap dan perilaku seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, pembiasaan menjadi kunci agar kepatuhan dapat berubah menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Narasumber juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya mutu seperti keterbukaan, pembelajaran, pemberdayaan, perlakuan yang adil, serta perbaikan berkesinambungan dalam membangun sistem pelayanan yang aman bagi pasien.
Sesi berikutnya disampaikan oleh dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro melalui materi “Di Balik Akreditasi: Tantangan dan Strategi Menerapkan Keselamatan Pasien Sehari-hari”. dr Yael mengulas berbagai tantangan penerapan budaya keselamatan pasien pascaakreditasi, termasuk rendahnya keterbukaan komunikasi dan lemahnya dukungan organisasi. Pihaknya menegaskan bahwa kepemimpinan memegang peranan penting dalam membangun budaya keselamatan pasien karena arah kebijakan dan dukungan organisasi sangat ditentukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Selain itu, komunikasi efektif antarpetugas maupun dengan pasien juga menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan pasien secara konsisten.
Seminar dibuka dengan pengantar oleh dr. M. Hardhantyo, MPH., Ph.D, yang menekankan urgensi penguatan manajemen mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri di fasilitas pelayanan kesehatan. Data World Bank menunjukkan bahwa harapan hidup lansia di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 73 tahun pada periode 1960–2020. Namun, faktor risiko kematian lansia diketahui memiliki perubahan trend dengan perkiraan penyakit tidak menular akan menjadi penyebab utama kematian pada 2040.
Sesi pertama menghadirkan dr. Amelia Nur Vidyanti, Sp.N, Sub.Sp.NGD(K), PhD yang membahas peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam skrining demensia dan stimulasi kognitif lansia. Demensia dijelaskan sebagai sindrom penurunan fungsi kognitif yang melampaui proses penuaan normal dan telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Perjalanan penyakit ini dapat berlangsung hingga 20 tahun sejak fase preklinis hingga tahap berat. Data WHO mencatat lebih dari 50 juta orang hidup dengan demensia secara global dengan hampir 10 juta kasus baru setiap tahun. Prevalensi demensia di Indonesia dilaporkan mencapai rata-rata 27,9% dan berdasarkan hospital based study menunjukkan angka hingga 45,7%. Faktor penyebab utama meliputi Alzheimer, demensia vaskular, atau kombinasi keduanya.
Pada sesi ketiga, drg. Puti Aulia Rahma, MPH., CFE, membahas program edukasi pencegahan fraud dalam pelayanan lansia. Puti menyampaikan bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dengan sekitar 75% kasus terjadi melalui SMS, email, atau telepon. Jenis penipuan yang sering dialami meliputi penyalahgunaan kartu kredit, pencurian data kesehatan, hingga peretasan rekening. Faktor kerentanan lansia antara lain keterbatasan fisik dan kognitif, kondisi emosional yang rentan, kurangnya literasi digital, serta minimnya edukasi anti-fraud. Secara keseluruhan, edukasi pencegahan fraud dinilai penting untuk menjaga kualitas hidup lansia secara fisik, sosial, dan emosional, serta dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, berbasis rumah sakit, maupun terintegrasi dalam pelayanan rutin kesehatan lansia.