Arsip:

arsip pengantar

Kesempatan Bekerja Sebagai Koordinator Lapangan Penelitian

🚨 We’re Hiring!
PKMK FKKMK UGM bersama Tanoto Foundation membuka kesempatan untuk kamu yang berdomisili di Dumai, Batanghari, atau Paser dan tertarik terlibat dalam penelitian bidang tumbuh kembang anak! 🌱

Kami mencari Koordinator Lapangan (Korlap) untuk bantu fasilitasi pengumpulan data dan aktivitas tim peneliti di lapangan dalam studi ā€œIntegrasi Stimulasi Dini Tumbuh Kembang di Layanan Kesehatanā€.

🧠 Punya latar belakang kesehatan atau sosial?
šŸš— Bisa naik motor dan siap kerja sebulan penuh?
šŸ“ Tinggal di lokasi studi?
Kalau iya, yuk daftar sekarang juga! read more

FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN DAMPAK PELONGGARAN KUOTA IMPOR, PERTEK DAN TKDN TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN NASIONAL

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bekerjasama dengan ASPAKI dan HIPELKI

Reportase PMAC 2025: Harnessing Technologies in an Age of AI to Build A Healthier World

Kemajuan teknologi yang pesat, termasuk yang melibatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), dianggap sebagai alat yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan damai. Penggunaan teknologi secara inventif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 telah menunjukkan manfaat yang signifikan, misalnya dengan berkontribusi pada kelestarian lingkungan global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan inovasi-inovasi ini, seperti ancaman keamanan, misinformasi, disinformasi, akses yang tidak adil, dan pelanggaran privasi. read more

Kaleidoskop PKMK 2024

KAK Reportase KAK

Kaleidoskop PKMK 2024

Ā Persembahan PKMK untuk Indonesia:

Upaya Mewujudkan Sistem dan Pelayanan Kesehatan

yang Berkualitas, Berkeadilan, Resilien dan Inklusif berbasis Bukti

FK-KMK UGM, 20 Desember 2024Ā  Pukul 09.00 – 11.30 WIB

Ā 

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang sampai dengan tahun 2045 telah disosialisasikan dan istilah Indonesia Emas 2045 telah ditetapkan sebagai target capaian Indonesia 20 tahun sejak sekarang. Kesehatan untuk semua dan ketahanan sistem kesehatan menjadi kata kunci penting dalam RPJP ini.

Presiden Prabowo membawa Asta Cita, yang salah satunya adalah ā€œMemperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.ā€ Selaras dengan itu, program quick win beliau yang terkait Kesehatan mencakup: read more

Kursus Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer

anhss24

25-28 November 2024, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selengkapnya

18th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies

Postgraduate Forum tahun ini diselenggarakan secara daring dan luring. Kegiatan akan digelar pada 6 dan 7 Agustus 2024 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kegiatan ini merupakan ajang dimana para akademisi dan mahasiswa bertemu, tahun ini isu yang dibahas adalah Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Reformasi Kesehatan. Tujuan utama dari forum ini untuk menyediakan platform bagi mahasiswa pascasarjana (Master & PhD) untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam penelitian mereka secara internasional dan untuk berbagi pengalaman mereka dengan para pendaftar PhD yang baru. Selain itu, mahasiswa pascasarjana (Master & PhD) juga dapat memperoleh pengetahuan terbaru dari para pembicara yang diundang dalam sesi keynote, pleno, forum, dan presentasi. Selengkapnya 

 

Lowongan Pengelola Pelatihan dan Website

Deadline 15 Juni 2024

  • S1 Ilmu Komunikasi/ Kesehatan Masyarakat/ Teknologi Informasi dan Manajemen
  • Memiliki pengalaman mengelola pelatihan dan website
  • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
  • Domisili Yogyakarta
  • Mampu mengkoordinasikan penyusunan modul/materi
  • Menguasai program Microsoft Office

Kirimkan lamaran, CV, foto terbaru dan dokumen pendukung:
pkmkfkugmrnindrakomala@gmail.com

Narahubung:Ā  081229756111=&0=&

Perjalanan PKMK FK-KMK UGM Memperoleh Unit Pelatihan Akreditasi A

Penyerahan sertifikat terakreditasi A oleh Bu Dirjen dari Kementerian Kesehatan RI (4/4/2024).

PKMK FK-KMK UGM menjadi institusi pendidikan pertama yang mendapatkan akreditasi Unit Pelatihan terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan. Sebelum terakreditasi Kemenkes, PKMK telah menyelenggarakan pelatihan secara rutin untuk stakeholders, institusi pendidikan, BPJS Kesehatan, dan tenaga kesehatan. Untuk mendukung Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2023 agar tenaga kesehatan memperoleh pelatihan yang bermutu, maka PKMK mempersiapkan diri untuk mengakreditasi Unit Pelatihan.

Perjalanan PKMK memperoleh akreditasi Unit Pelatihan A dari Kementerian Kesehatan membutuhkan waktu lumayan lama. Pada September 2023, PKMK berdiskusi dengan Unit Diklat RS Akademik UGM untuk mengetahui dokumen apa saja yang disiapkan dan bagaimana tahapan untuk mengajukan sebagai institusi yang terakreditasi Kemenkes RI. Staf dari RS Akademik UGM menyambut baik, menjawab semua pertanyaan dari tim persiapan akreditasi PKMK dan bahkan memfasilitasi jika di masa mendatang ada hal lain yang ingin ditanyakan, yaitu dengan memberikan kontak pribadi salah satu staf Unit Diklat RSA kepada tim PKMK.

Pasca pertemuan tersebut, tim PKMK dibagi dalam 3 kelompok yaitu admin dan manajemen, pelayanan pelatihan serta pelayanan penunjang. Tim persiapan akreditasi terdiri atas: Tim pengarah yaituĀ  Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D, Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS, Dr.dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQUA, Shita Listyadewi, S.IP, MM, MPP. Koordinator Kegiatan yaitu Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH. Koordinator Konten yaitu Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, S.KM, M.Kes. Sekretaris Kegiatan yaitu Surya Andriani Astuti, S.Sos. Sekretaris Dokumen yaitu K. Dharani Cintya, S.Kom . Tim Administrasi dan Manajemen yaitu Nusky Syaukani, MPH dan Maria Adelheid Lelyana, S.E. Tim Pelayanan Pelatihan yaitu Andriani Yulianti, MPH dan Sely Aprianda Syah Putri, SKM, MPH. Tim KomponenĀ  Penunjang Pelatihan yaitu Widarti, SIP danĀ  Lilik Haryanto, S.Si.

Tim persiapan akreditasi Unit Pelatihan PKMK bersama Ketua PKMK pasca penyerahan sertifikat terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan RI (4/4/2024).

Bulan September 2023 hingga Januari 2024 seluruh tim bekerja menyiapkan dokumen akreditasi, dengan melakukan bimbingan setiap hari kerja pukul 08.00 WIB dengan arahan senior peneliti PKMK yaitu dr Hanevi dan Ni Luh Putu. Seiring berjalannya waktu, PKMK mengajukan akreditasi pada akhir Januari 2024 dan pada akhir Februari 2024 Kementerian Kesehatan RI melakukan visitasi ke PKMK. Pihak Kemenkes kemudian meninjau fasilitas yang ada dan memberikan arahan perbaikan dokumen. Selanjutnya dokumen perbaikan diunggah ke laman SIAKSI, lalu dinilai oleh tim Kemenkes dan nilai akreditasi resmi diterbitkan Kemenkes untuk PKMK yaitu A.

PKMK sendiri memperoleh akreditasi pada 4 April 2024 di Poltekkes Yogyakarta. Sertifikat akreditasi A PKMK yang didapat dengan nilai 89.68 diberikan langsung oleh Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu drg. Arianti Anaya, MKM. Masa berlaku akreditasi ialah 5 tahun, dengan diperolehnya akreditasi ini, PKMK semakin terdorong untuk segera menyediakan pelatihan bermutu untuk tenaga kesehatan, tenaga medis dan masyarakat umum.Ā BoardĀ PKMK juga mengarahkan arah masing-masing divisi segera menyusun list kegiatan baik pelatihan maupun seminar untuk 2024. Kemudian, dibentuk pula Unit Diklat Pelatihan PKMK yang bertugas khusus menangani pelatihan terkait akreditasi Kemenkes RI mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca kegiatan.

Tentu saja, proses yang dilalui tim persiapan akreditasi tidak mudah, dan hal ini dapat tercapai karena dukungan seluruh staf PKMK,Ā boardĀ serta manajemen PKMK (Tim Persiapan Akreditasi PKMK).

 

Artikel ini terkait pilar SDGs ke-17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dibutuhkan Koordinator Pelatihan dan Webinar

 

JoinĀ our team!

Posisi: Koordinator Pelatihan dan Webinar/Seminar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Divisi Public Health

Sifat perjanjian kerja: Kontrak dan Full-time

Kualifikasi
1. Berdomisili di DI Yogyakarta
2. Minimal telah menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Keperawatan, Bidang Ilmu Kesehatan lainnya, Kebijakan/Administrasi Publik, Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi
4. Menguasai penggunaan Microsoft Office (Word, PPT, dan Excel)
5. Menguasai penggunaan produk google (google form, doc, dll)
6. Kami menerima fresh graduate yang memiliki pengalaman di organisasi atau komunitas masyarakat
7. Nilai tambah jika memiliki pengalaman sebagai panitia pelatihan/webinar/seminar

Lamaran dapat diajukan melalui: https://forms.gle/rF5aitzxE8kzg3hx6

Pendaftaran paling lambat 28 April 2024 pukul 15.00 WIB

Webinar Penelitian Kebijakan Kesehatan Untuk Para Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) dan Ilmu Kedokteran Pencegahan (IKP) di Universitas

Seri 1:
Relevansi untuk Dosen/Peneliti di Departemen IKM-IKP-IKK
dan Klinis Fakultas Kedokteran

PKMK-Yogyakarta (21 Maret 2024). Kebijakan kesehatan penting dan tumbuh dengan cepat, menjadi perdebatan hangat. Layanan kesehatan dipandang sebagai hak universal yang harus didapatkan oleh semua orang. Namun, kendala sumber daya sering menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut. Ekspansi literatur akademik dalam dua dekade terakhir menunjukkan kompleksitas perdebatan tentang kebijakan kesehatan. Monitoring dan evaluasi kebijakan kesehatan menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap proses pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas peneliti kebijakan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan kesehatan, terutama dalam konteks UU Kesehatan 2023 di Indonesia.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM memberikan pengantar pada seri ke-1 Webinar Penelitian Kebijakan Kesehatan untuk Para Dosen IKM-IKP di Universitas menyampaikan bahwa teman-teman dari IKM dan IKP harus memiliki keunggulan dalam mengembangkan ilmu kebijakan dan menerapkannya dalam kegiatan masyarakat. Pertanyaan besar muncul yaitu apakah pengembangan ilmu kebijakan dan manajemen kebijakan ada di departemen IKM-IKP?. Departemen ini menjadi tempat penting bagi penelitian dan pengajaran tentang kebijakan dan manajemen dalam konteks kesehatan. Dalam hal ini, kolaborasi antara departemen IKM-IKP menjadi penting untuk memulai suatu era baru dalam pengembangan ilmu kebijakan.

Narasumber pertama, Dr. Gabriel Lele, M.Si selaku dosen FISIPOL UGM menyatakan bahwa penting bagi kita untuk memahami bahwa riset kebijakan memerlukan kolaborasi erat antara akademisi dan pemerintah. Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan tanpa dukungan dari riset yang solid. Oleh karena itu, sebagai peneliti kebijakan, kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dan menawarkan solusi yang efektif. Proses ini melibatkanĀ agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dengan demikian, riset kebijakan bukan hanya tentang menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah sosial yang kompleks. Saya berharap diskusi kita hari ini akan membawa pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya riset kebijakan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Narasumber kedua, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM menyatakan bahwa kami mengajak teman-teman untuk memperhatikan peran penting dari undang-undang kesehatan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan, mulai dari nasional hingga desa. Melalui reformasi undang-undang ini, perlu ada upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, serta meningkatkan pemerataan sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan, termasuk layanan jiwa. Kami menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses kebijakan, baik dari segi praktisi kesehatan maupun masyarakat umum, untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, kami juga menyoroti perlunya kerjasama lintas departemen dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional, dengan pusat gravitasi di ikatan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, kami mengundang partisipasi aktif dari seluruhĀ stakeholder,Ā termasuk akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di akhir sesi, terdapat pertanyaan dari peserta. Pertanyaan Prof Muhammad Yani dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, ā€œApakah ada panduan atau guideline yang disediakan sehingga memudahkan kami di FK untuk melakukan yang terbaikā€. Gabriel Lele menjawab, ā€œPanduan analisis kebijakan dan riset kebijakan, saya pribadi pedomannya disamakan namun mungkin nanti arah dari PKMK UGM seperti apa tapi panduan itu bisa kita buatkan. Sebenarnya pedoman analisis kebijakan juga sudah bisa diakses dari LAN dan cukup banyak modul-modulnyaā€. Selain itu, Prof Laksono juga menambahkan, ā€œIni menjadi langkah awal bagi proses knowledge sharing dengan fokus pada pembuatan proposal riset. Proses sini dapat dilakukan dengan metode kuantitatif terlebih dahulu sebelum mendalami aspek kualitatif. Selain tiu, analisis berbasis data juga dapat digunakan dengan melibatkan berbagai kelompok di berbagai daerah, seperti PPI atau PBPU, untuk meneliti kebijakan kesehatan dan trennya selama periode beberapa tahun terakhirā€.

Penutup seri ke-1 Webinar Penelitian Kebijakan Kesehatan untuk Para Dosen IKM-IKP di Universitas disampaikan oleh Laksono bahwa diskusi mendalam akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam melakukan penelitian kebijakan, dengan fokus pada pemanfaatan data dan kemungkinan merangkap peran sebagai advokat kebijakan. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam membawa perubahan ke lapangan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih berdampak.

Reporter: Agus Salim, MPH (Divisi Public Health, PKMK UGM)
Artikel ini terkait dengan pilar SDGs keempat yaitu Pendidikan Berkualitas.