Kemajuan teknologi yang pesat, termasuk yang melibatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), dianggap sebagai alat yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan damai. Penggunaan teknologi secara inventif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 telah menunjukkan manfaat yang signifikan, misalnya dengan berkontribusi pada kelestarian lingkungan global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan inovasi-inovasi ini, seperti ancaman keamanan, misinformasi, disinformasi, akses yang tidak adil, dan pelanggaran privasi.
Narasumber pertama, Dr. Gabriel Lele, M.Si selaku dosen FISIPOL UGM menyatakan bahwa penting bagi kita untuk memahami bahwa riset kebijakan memerlukan kolaborasi erat antara akademisi dan pemerintah. Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan tanpa dukungan dari riset yang solid. Oleh karena itu, sebagai peneliti kebijakan, kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dan menawarkan solusi yang efektif. Proses ini melibatkan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dengan demikian, riset kebijakan bukan hanya tentang menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah sosial yang kompleks. Saya berharap diskusi kita hari ini akan membawa pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya riset kebijakan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Narasumber kedua, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM menyatakan bahwa kami mengajak teman-teman untuk memperhatikan peran penting dari undang-undang kesehatan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan, mulai dari nasional hingga desa. Melalui reformasi undang-undang ini, perlu ada upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, serta meningkatkan pemerataan sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan, termasuk layanan jiwa. Kami menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses kebijakan, baik dari segi praktisi kesehatan maupun masyarakat umum, untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, kami juga menyoroti perlunya kerjasama lintas departemen dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional, dengan pusat gravitasi di ikatan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, kami mengundang partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, termasuk akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D., selaku Guru Besar dan Pakar Bidang Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM memberikan pengantar pada Seri ke-3 Webinar Penelitian Kebijakan untuk Para Dosen Poltekkes menyampaikan bahwa teman-teman Poltekkes telah hadir dalam webinar perlu diberikan opsi untuk mengikuti webinar secara perorangan, meskipun dianjurkan untuk membentuk kelompok. Meskipun ada ujian perorangan, kelompok juga diperbolehkan.
Narasumber pertama, Shita Listyadewi, MPP., selaku Kepala Divisi Public Health PKMK FK-KMK UGM menyatakan bahwa bagaimana kita menerjemahkan hasil riset untuk proses kebijakan melalui policy brief. Shita yakin Indonesia memiliki banyak riset-riset yang telah dilakukan, dan pihaknya juga yakin bahwa ada terbersit keinginan hasil riset tersebut dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan. Webinar pada pagi hari ini sangat cocok bagi peserta karena akan membantu para peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai cara menerjemahkan hasil-hasil tersebut untuk proses kebijakan.
Narasumber kedua, Tri Muhartini, MPA., selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM menyatakan bahwa pada dasarnya, policy brief sering didefinisikan sebagai dokumen ringkas atau ringkasan kebijakan, juga dikenal sebagai produk kebijakan di Kementerian Kesehatan. Policy brief awalnya adalah ringkasan kebijakan yang sering menjelaskan evidence atau hasil penelitian dalam bentuk grafik dan teks. Policy brief memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang masalah yang perlu diperhatikan dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyapa peserta dan memberikan informasi singkat di awal terkait riset kebijakan dan implementasi, yang dikembangkan dengan platform website untuk mempermudah akses. Meskipun peserta mungkin memiliki kesibukan pada waktu tertentu, materi tetap tersedia secara daring di situs website yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
Menurut Prof. Yodi, riset implementasi adalah riset yang menjawab pertanyaan terkait dengan implementasi itu sendiri, sehingga riset kebijakan implementasi ini tergantung pada apa yang diimplementasikan, bagaimana diimplementasikan, dan kualitas dari implementasi itu sendiri. Dari berbagai pilihan intervensi, perlu memperhatikan bukti berbasis atau efektivitas kebijakan yang diambil. Jika telah terbukti efektif, kebijakan tersebut dapat diadaptasi atau diterapkan untuk mengatasi persoalan kesehatan tertentu. Namun, jika belum terbukti, perlu dilakukan uji coba lebih lanjut. Hal yang membedakan pertanyaan riset implementasi dari riset lainnya adalah keberhasilan implementasi yang direncanakan. Riset ini tidak hanya berfokus pada efektivitas kebijakan, melainkan juga pada proses implementasinya. Riset implementasi melibatkan implementor dan para pemangku kepentingan.
dr. Likke sebagai pemateri kedua menjelaskan tahapan kebijakan dalam lima siklus, mulai dari penetapan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, hingga perubahan kebijakan atau penghentian kebijakan. Riset kebijakan tidak jauh berbeda dari riset lainnya. Jika riset dilakukan pada fase penetapan agenda, perhatian utama adalah bagaimana menemukan dan menganalisis masalah serta akarnya. Namun, jika pada tahap perumusan kebijakan, tujuannya adalah memberikan alternatif solusi dengan berbagai metode yang cocok, seperti systematic dan scoping. Bentuk studinya bisa menggunakan model Delphi, yaitu studi yang menggambarkan kemungkinan kejadian masa depan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga dapat menentukan area mana yang menjadi prioritas.