Pembicara I: Manajemen Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat Terkait COVID-19

oleh dr. Siti Marlina, MSc (Kepala Puskesmas Bantul 2 dan Sekretaris Forum Komunikasi Puskesmas DIY)

Siti Marlina menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas, kondisi psikologis masyarakat, dan zonasi wilayah terkait COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk puskesmas dalam mempertahankan mutu pelayanan baik UKM maupun UKP.

Hal ini penyebabkan penyesuaian tahapan manajemen puskesmas baik di perencanaan (P1), pergerakan dan pelaksanaan (P2) maupun pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas (P3). Pada kegiatan UKM, ada tiga opsi yang dilakukan 1) tunda kegiatan atau tidak bisa dilaksanakan; 2) melaksanakan kegiatan dengan metode berbeda; dan 3) dilakukan dengan menerapkan kaidah PPI dan physical distancing. Hal ini membutuhkan dukungan dinas kesehatan dan pemerintah daerah agar puskesmas dapat melakukan kegiatan UKM. read more

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka webinar Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Kebijakan Kelas Standar Rawat Inap JKN. Topik ini sangat penting karena melihat 4 – 5 tahun terakhir Indonesia mengalami defisit yang cukup besar, bila melihat tahun ini bisa saja mengalami penurunan defisit karena penyakit – penyakit non COVID-19 menurun dan terdapat kenaikan PBI – Non PBI sehingga defisit yang tidak terlalu besar namun kita perlu melihat data Desember ini. Pengembangan sistem BPJS Kesehatan yang lebih baik, memang pembahasan standar menjadi isu kunci karena realitanya PBPU kelas I, II dan III yang menimbulkan banyak defisit di BPJS. Periode 2014 – 2018, kelompok PBPU menengah keatas defisit sekitar 60 Triliun dan ini harus ditutup oleh segmen lainnya dan juga dari pemerintah. read more

IQHN – Yogyakarta. Forum mutu kali ini mengangkat tema celah kecurangan fraud dalam pelayanan pasien COVID-19. COVID-19 tidak hanya sebatas bencana tetapi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Diharapkan penguatan layanan kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Narasumber pertama, Dra. Reni Kusumawardhani, M.Psi, selaku Ketua Umum Apsifor Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menilai perilaku dalam fraud, namun ada satu yang memiliki resiko tinggi melakukan fraud yakni dark triad. Tipe dark triad berada di kalangan para eksekutif daripada masyarakat umum dimana kesempatan untuk melakukan fraud lebih besar. Kepribadian dark triad terdiri dari narcissism, machiavellianism, dan psychopathy. Selain itu, diantara ketiga kepribadian tersebut yang paling berbahaya adalah psychopath. Mengatasi anti fraud dengan penanganan yang benar dan tepat, serta penegakkan hukum baik dari hulu ke hilir termasuk profiling. Fokus yang harus dilakukan yakni perilaku dan manajemen perilaku, sistem SDM, psychological chech-up, dan employee assistance program. read more

IHQN – Yogyakarta. Forum mutu kali ini mengangkat tema implementasi NQPS pada kolaborasi lintas sektor dalam mutu pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19. COVID-19 tidak hanya sebatas bencana tetapi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Diharapkan penguatan layanan kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Mutu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan konsep mutu yang dikeluarkan oleh WHO (2019) yakni mewujudkan layanan kesehatan yang efektif, aman, berfokus pada individu, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi bagi individu dan populasi sesuai standar, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien – masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. read more

Pembukaan
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku Ketua IHQN menyampaikan forum nasional mutu pelayanan kesehatan Indonesia ke 16 bertujuan untuk berbagi pengalaman baik teori maupun praktek upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berbagi pengalaman sangat penting agar dapat mempercepat upaya – upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi COVID-19, saat ini yang paling utama adalah aman atau safety baik bagi para petugas, pasien, keluarga maupun lingkungan. Pada 2018, WHO telah menetapkan dimensi mutu terdiri atas 7 dimensi. Dimensi utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan di primary care maupun tersier care harus aman adil berfokus pada pasien. Tiga dimensi tersebut bisa terwujud apabila fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan dimensi 1) efektif; 2) efisien; 3) tepat waktu dan 4) terintegrasi antara satu pelayanan dengan pelayanan yang lain sehingga ke-7 dimensi mutu dapat terwujud termasuk dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator mutu pelayanan kesehatan dimana membuat manajemen mutu kesehatan itu menjadi lebih baik, lebih efektif, cepat berubah menuju perbaikan yang lebih baik. read more

Di Indonesia, permasalahan stunting masih mencari titik terang. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) pada hari Rabu lalu (18/11/2020) telah menyelenggarakan seminar online yang mengangkat permasalahan stunting. Acara dibuka dengan pengantar oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc (Dekan FKM UI), sambutan oleh Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, PhD (Rektor UI) dan Prof. dr. Endang L Achadi, MPH, Dr.PH (Guru besar FKM UI). Prof. Dr. Muhadjir Effendy, S.Pd, MAP (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI) selaku keynote speaker menyampaikan bahwa permasalahan stunting sangat urgent untuk ditangani. Intervensi hari ini baru akan terlihat 20 tahun mendatang sehingga diharapkan penanganan saat ini dapat menjadikan modal kedepan. read more

Kegiatan dimulai dengan pengantar dari dr. Jodi Visnu MPH mengenai topik “Mengapa Program Filantropi Membutuhkan Influencer?” Jodi menjelaskan definisi dan unsur filantropi yaitu voluntary action for public goods, terorganisir, berdampak strategis dan berkelanjutan. Tipe pemberi dana juga bisa dibagi menjadi 2 kelompok: yaitu High Networth Individual (HNWI), dimana masing – masing ini memiliki sektor prioritas yang berbeda. Dalam filantropi komunitas sendiri, dimana yang menyumbang banyak dengan jumlah sumbangan sedikit, kita harus dengan cermat menentukan menentukan influencer. Secara definisi influencer adalah seseorang bisa memberikan pengaruh, namun dalam konteks filantropi, influencer dianggap penting di komunitas tertentu. read more

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. read more

Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19. Laksono berharap pengetahuan dapat dipergunakan dan disimpan dengan baik, mengingat bahwa COVID-19 adalah hal yang baru dan belum dikenal sebelumnya dan menyimpan sejumlah risiko yang tadinya belum diketahui oleh berbagai pihak. Harapannya knowledge bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempersingkat waktu pandemi COVID-19 sebab datanya sangat berguna untuk penanganan. read more

SESI I: DIM untuk usulan Revisi UU SJSN dan UU BPJS

JKKI – Yogyakarta. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka sesi hari ini, forum nasional kali ini mengangkat tema Daftar Isian Masalah (DIM). UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011 tidak sempurna, perlu untuk dimonitor dan evaluasi bersama sehingga kami dari UGM bersama dengan mitra perguruan tinggi perlu untuk melihat JKN berhasil atau tidak karena pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 “negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. read more