WHO JKN
Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Implementasi, Tantangan, dan Solusi Penguatan Potensial (Sebagai Masukan untuk Studi Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025-2029)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Health Organization (WHO) Indonesia melakukan penelitian mengenai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diharapkan dapat mengeksplorasi isu atau tantangan yang muncul, regulasi, dan solusi potensial yang dapat diadopsi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Analisis dilakukan melalui proses scoping review, pemanfaatan data sekunder, pendekatan realist evaluation, focus group discussion (FGD) dan analisis kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada tiga level yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Peneliti dalam kegiatan ini terdiri dari:
- Prof. Laksono Trisnantoro, Ph.D
- dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD
- M. Faozi Kurniawan, MPH
- Tri Muhartini, MPA
- Nopryan Ekadinata, MPH
- Ardhina Nugrahaeni, MPH
- Herma Setiyaningsih, S.Si
- Ester Febe, MPH
- Mashita Inayah R., S.Gz
- Yoga Prajanta
Perwakilan Universitas Lokal yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:
- Dr. Adiatma Y.M Siregar, S.E., M. Econ. St dari Universitas Padjadjaran untuk lokasi penelitian di Jawa Barat
- Dr. Juanita, M.Kes dari Universitas Sumatera Utara untuk lokasi penelitian di Sumatera Utara
- dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp.KL, Subsp. PP(K) dari Universitas Mataram untuk lokasi penelitian di Nusa Tenggara Barat
Berikut ini adalah proposal usulan ke WHO dan Bappenas yang menjelaskan tujuan, hasil, metode dan rencana penelitian.
[su_button url="https://docs.google.com/document/d/1DTICv6dQmtT92cJc3Wx6SYDlr4R4PlOh/edit?usp=sharing&ouid=100224217058179192653&rtpof=true&sd=true" target="blank" style="stroked"]PROPOSAL SELENGKAPNYA[/su_button]
Pada level nasional, penelitian dilakukan dengan melakukan scoping review, mengidentifikasi pengaruh penetapan regulasi per tahun terhadap situasi JKN berdasarkan data sekunder dan melakukan FGD terkait isu-isu kebijakan JKN (asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi. Dalam bagian nasional ini disajikan laporan besar, seri FGD, dan protokol penelitian untuk daerah.
[su_accordion]
[su_spoiler title="Laporan Besar Nasional" open="no" style="fancy"]
Laporan besar menjadi dokumen utama yang menjawab seluruh tujuan penelitian dan menjelaskan Implementasi, Tantangan, dan Solusi JKN di tingkat nasional, provinsi penelitian dan kabupaten/kota penelitian. Dalam laporan besar juga menjelaskan informasi terkait isu kebijakan asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi yang dilakukan dalam FGD nasional. Hasil dari laporan besar dapat diakses dalam link berikut:
[su_button url="#" target="blank" style="stroked"]Dalam Pengembangan[/su_button][/su_spoiler]
[su_spoiler title="FGD I Isu Kebijakan 1: Prinsip asuransi Kesehatan sosial yang tidak dijalankan" open="no" style="fancy"]
FGD I bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai prinsip asuransi kesehatan sosial yang tidak dijalankan dalam JKN meliputi adanya adverse selection dalam PBPU dan penerapan asuransi sosial dalam JKN, serta memperoleh usulan strategi masa depan untuk mengatasi masalah tersebut. FGD I akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:
[su_button url="https://docs.google.com/document/d/1fIoHCGUH5nHXzmKO4ZpO_-_gEVfeovQTakLHMk4MoqA/edit?usp=sharing" target="blank" style="stroked"] Kerangka Acuan [/su_button] [su_button url="https://docs.google.com/document/d/1wUEad2hQbDgSx98cV-SJh9oP3TD9dkWL/edit?usp=sharing&ouid=100224217058179192653&rtpof=true&sd=true" target="blank" style="stroked"]Dokumen Pembahasan [/su_button] [/su_spoiler]
[su_spoiler title="FGD II Isu Kebijakan 2: Prinsip Ekuitas yang belum dijalankan dengan baik" open="no" style="fancy"]
FGD II yang mengangkat topik “Isu kebijakan: Prinsip ekuitas yang belum dijalankan dengan baik” ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi tentang manfaat medik yang tinggi di JKN, kondisi supply side yang tidak merata selama penyelenggaraan JKN, pandangan pemangku kepentingan tentang kebijakan single pool, informasi tentang belum berjalannya kebijakan kompensasi di daerah sulit dalam implementasi JKN. FGD I akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:
[su_button url="https://docs.google.com/document/d/1oy0MxqU3d2N-4l0HuqqUxp50PUsk5OWxMl1whfONgRQ/edit?usp=sharing" target="blank" style="stroked"] Kerangka Acuan Kegiatan [/su_button] [su_button url="https://docs.google.com/document/d/1XLug5-6LeeMsBdCv3WZosl3eLBQ-C-hx/edit?usp=sharing&ouid=100224217058179192653&rtpof=true&sd=true" target="blank" style="stroked"]Dokumen Pembahasan [/su_button][/su_spoiler]
[su_spoiler title="FGD III Isu Kebijakan 3: Pelayanan preventif dan promotif yang terdesak anggarannya" style="fancy"] Dalam Pengembangan [/su_spoiler]
[su_spoiler title="FGD IV Isu Kebijakan 4: Pengendalian Mutu dan Fraud" style="fancy"] Dalam Pengembangan [/su_spoiler]
[su_spoiler title="FGD V Isu Kebijakan 5: FKTP dan Kapitasi yang tidak pernah naik" style="fancy"] Dalam Pengembangan [/su_spoiler]
[su_spoiler title="Protokol Penelitian" style="fancy"]
Protokol penelitian merupakan panduan peneliti dalam mengumpulkan data lapangan di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Protokol ini memandu Tim UGM dan Mitra Perguruan Tinggi memahami realist evaluation (RE), kebutuhan data di daerah, daftar pertanyaan focus group discussion (FGD) di daerah dan template penulisan laporan di daerah.
[su_button url="#" target="blank" style="stroked"]Dalam Pengembangan[/su_button][/su_spoiler]
[/su_accordion]
DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi DI Yogyakarta disajikan melalui protokol di bawah:
Sedang Dalam Pengembangan
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Jawa Barat disajikan melalui protokol di bawah:
Sedang Dalam Pengembangan
Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Sumatera Utara disajikan melalui protokol di bawah:
Sedang Dalam Pengembangan
Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan melalui protokol di bawah:
Sedang Dalam Pengembangan
Sedang Dalam Pengembangan
Sedang Dalam Pengembangan