PKMK bersama INKLUSI membuka rekrutmen Asisten Riset (Full Time/ Penuh Waktu) untuk mendukung penelitian tentang akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas psikososial di Indonesia.
Pos oleh :
hpm.fk
Pertemuan tahunan Departemen KMK dan PKMK tahun 2025 khususnya penting untuk mengidentifikasi bagaimana Departemen KMK dan PKMK dapat lebih sistematis lagi mencari peluang-peluang sinergi khususnya secara internal di FKKMK, dan selanjutnya dengan fakultas lain di UGM, sesuai dengan tema FK-KMK “Mendorong sinergi, mengawal transformasi”, karena dibutuhkan keahlian transdisiplin untuk dapat mendukung pemerintah melaksanakan transformasi Kesehatan. Oleh karena itu, pertemuan tahunan kali ini bukan hanya dilakukan untuk mengkaji isu-isu strategis kebijakan dan manajemen Kesehatan, positioning vis-à-vis para pemangku kepentingan dan baik di tingkat daerah, nasional mau pun global, namun juga identifikasi peluang-peluang sinergi sumber daya antara Departemen KMK dan PKMK dengan unit kerja lain di FK-KMK. Selain itu, diharapkan dari pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Seri Webinar Sejarah Kebijakan Kesehatan pada Jum’at (14/2/2025) dengan tema =&0=&=&1=&=&2=&dalam Annual Scientific Meeting FK-KMK UGM. Acara ini membahas transformasi kebijakan pendidikan kedokteran dari era kolonial hingga pasca Undang-Undang Kesehatan 2023.
Kegiatan dibuka dengan Pengantar “Perspektif Sejarah dalam Kebijakan Pendidikan Kedokteran” yang disampaikan oleh Kepala Departemen Sejarah FIB UGM, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. Wahid mempertegas pentingnya sejarah dalam kebijakan pendidikan kedokteran, merujuk pada kajian luas kesehatan sejak abad ke-19 dan telah berkembang menjadi disiplin multi dan transdisiplin di negara maju. Meskipun relatif baru di Indonesia, bidang sejarah kesehatan ini menjanjikan dengan historiografi yang berkembang dan telah masuk kurikulum Ilmu Sejarah. Tantangannya adalah integrasi ke kurikulum pendidikan kesehatan dan kurangnya dialog antar ilmu kesehatan dan humaniora. Hal ini yang mendasari kolaborasi antara FK-KMK UGM dan Departemen Sejarah FIB UGM untuk bekerja sama dalam penelitian, pendidikan, dan penerbitan guna mengembangkan sejarah kesehatan di Indonesia.
Sesi pertama menghadirkan Baha’Uddin, S.S., M.Hum., yang membahas evolusi pendidikan dokter umum, mulai dari Sekolah Dokter Jawa (1849) hingga reformasi kurikulum modern, termasuk kerja sama dengan University of California, San Francisco pada 1954 dan pengenalan KIPDI I dan II (1982 & 1992). Setelah reformasi, diberlakukannya UU Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang memperkenalkan regulasi terkait kompetensi dokter serta izin prakteknya. Dilanjutkan dengan hadirnya UU Kesehatan 2023 yang membawa perubahan dalam regulasi pendidikan dokter, termasuk dokter spesialis. Adanya sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (Hospital-Based Education) yang memungkinkan rumah sakit utama menyelenggarakan pendidikan spesialis secara lebih mandiri. Selain itu, Perubahan dalam struktur Kolegium dan Konsil Kedokteran yang tidak lagi sepenuhnya di bawah organisasi profesi.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., membahas perubahan dalam pendidikan residen melalui UU Kesehatan 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Reformasi ini mengubah sistem dari berbasis universitas ke hospital-based education, meningkatkan standar dan distribusi dokter spesialis. Regulasi baru juga mengakui residen sebagai pekerja dengan hak dan kewajiban yang lebih jelas serta mengubah kolegium menjadi lembaga independen. Namun perlu diingat bahwa UU Kesehatan 2023 baru saja dijalankan, sehingga dampak jangka panjangnya belum dapat dipastikan. Keberhasilan implementasi UU ini akan menentukan apakah perubahan-perubahan ini akan dikenang sebagai bagian penting dari sejarah pendidikan residen di Indonesia.
Webinar ini menyoroti evolusi pendidikan dokter umum dan spesialis serta tantangan dan peluang ke depan. Reformasi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan nasional.
Reporter:
- Nila Munana, SHG. MHPM
- Ijtihadun Nisa, SKM., MPH.
- Aulia Putri Hijriyah, S.Sej.,
- Galen Sousan Amory, S. Sej.,
Tag: SDG 17,Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Mendorong Sinergi, Mengawal Transformasi
Santika Hotel – Gunung Kidul , 18-19 Februari 2025
Pendahuluan
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KMK) bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) merupakan bagian integral dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKMK) Universitas Gadjah Mada. Departemen KMK telah berfokus mengembangkan keilmuan di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan dan mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan terus melakukan inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. PKMK telah banyak memberikan kontribusi kepada ragam penelitian dan pengabdian FKKMK selama 27 tahun terakhir. Sebagai bagian dari ekosistem dunia Pendidikan, sebuah pusat kajian memiliki peran strategis untuk memberi pula kontribusi dalam bahan-bahan pengajaran berupa pengalaman praktis di lapangan, sementara di lain pihak dapat mengakses ragam keahlian transdisiplin yang tersedia di FKKMK.
Pertemuan tahunan Departemen KMK dan PKMK pada tahun ini khususnya penting untuk mengidentifikasi bagaimana Departemen KMK dan PKMK dapat lebih sistematis lagi mencari peluang-peluang sinergi khususnya secara internal di FKKMK, dan selanjutnya dengan Fakultas-Fakultas lain di UGM, sesuai dengan tema FKKMK “Mendorong sinergi, mengawal transformasi”, karena dibutuhkan keahlian transdisiplin untuk dapat mendukung pemerintah melaksanakan transformasi Kesehatan.
Oleh karena itu, pertemuan tahunan kali ini bukan hanya dilakukan untuk mengkaji isu-isu strategis kebijakan dan manajemen Kesehatan, positioning vis-à-vis para pemangku kepentingan dan baik di tingkat daerah, nasional mau pun global, namun juga identifikasi peluang-peluang sinergi sumber daya antara Departemen KMK dan PKMK dengan unit kerja lain di FKKMK. Sinergi yang telah terjalin dengan kuat antara Departemen KMK dan PKMK menjadi model untuk sinergi-sinergi sejenis dengan Departemen dan bahkan Fakultas lain. Rapat tahunan ini diharapkan menjadi momentum untuk merancang strategi dan aksi nyata dalam mendukung transformasi kesehatan di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Tujuan
Tujuan pertemuan tahunan ini adalah:
- Memahami isu-isu strategis ke depan dalam konteks nasional mau pun global
- Memahami mandat Departemen KMK dan PKMK dalam mencapai target kinerja FK-KMK
- Merancang kegiatan yang mencerminkan sinergitas antara Departemen KMK dan PKMK serta potensi kolaborasi lintas departemen atau lintas fakultas.
Luaran yang diharapkan
Setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan peserta:
PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM mengadakan webinar “Review Kebijakan Tuberkulosis Tahun 2024 Berbasis Transformasi Sistem Kesehatan dan Outlook 2025” dalam rangka Annual Scientific Meeting 2025 . Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting serta luring di Gedung Litbang FK-KMK UGM. Webinar ini dihadiri oleh akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kepentingan serta berbagai instansi yang berfokus pada kebijakan dan penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Indonesia. Selaras dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, webinar ini digelar untuk membahas implikasi kebijakan-kebijakan terkait penanganan Tuberkulosis (TB) di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat secara optimal.
Webinar dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Prof Laksono menjelaskan pentingnya inovasi penggunaan data sebagai basis dalam pengambilan kebijakan penanganan tuberkulosis yang tepat. Prof Laksono juga menekankan kebijakan yang dilaksanakan seharusnya dapat efektif dalam mengentaskan masalah tuberkulosis (TB). Kebijakan penanganan tuberkulosis memerlukan adanya transdisiplin dan melibatkan banyak partisipasi stakeholder untuk dapat mendefinisikan dan mencari solusi dari semua sisi. Dalam hal ini, Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) hadir sebagai rumah dimana analisis kebijakan TB dari berbagai level baik pusat, provinsi, dan daerah dapat diakses dan di analisis secara lanjut dan menghasilkan data komprehensif sehingga proses pengambilan kebijakan pengentasan TB dapat lebih efisien dan efektif.
Pada sesi materi yang disampaikan oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua dijelaskan bahwa kondisi TB di Indonesia belum bisa disebut membaik. Masih banyak kasus yang belum dilaporkan terutama TB pada anak, dan masih ada 13% pasien yang belum berhasil menyelesaikan terapi atau mengalami kegagalan pengobatan. Bahkan kasus TB masih terus mengalami peningkatan hanya dua provinsi yang berhasil mencapai target tatalaksana TB. Kondisi ini juga dibarengi dengan tantangan seperti jumlah dokter paru yang terbatas dan distribusi dokter yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu adanya solusi strategis dalam pembuatan kebijakan untuk dapat mengentaskan TB dan mencapai target end TB Indonesia pada 2030.
“Kita perlu sebuah kejelasan mengenai data sebagai sebuah knowledge untuk pengambilan kebijakan” tutur dr. Hanevi. Platform DaSK diharapkan dapat membantu dalam menganalisis data kasus TB di berbagai wilayah agar menjadi informasi untuk strategi inovatif menggunakan prinsip transformasi kesehatan. Berdasarkan data ini, pengambilan kebijakan dapat direplikasi dari strategi yang digunakan pemerintah pusat bisa ditiru dan dimodifikasi oleh pemerintah daerah sehingga proses pengentasan TB bisa dilakukan dengan efisien. Sampai saat ini data yang baru terkumpul dalam DaSK baru ada di level nasional, harapannya seiring berjalannya waktu data yang dikumpulkan melalui DaSK bisa menjangkau data TB dari setiap daerah.
Pada sesi pembahas,, Dr. Tiffany Tiara Pakasi-Ketua Tim Kerja TB, Direktorat P2PM, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI mengamini bahwa penting adanya transformasi data dalam upaya pengentasan TB di Indonesia. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan memiliki Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) sebagai platform untuk data TB yang bisa diakses secara langsung. Selain itu ada Lapor TB website yang dapat digunakan sebagai forum untuk menyampaikan informasi seputar TB. Kemudian, terdapat “The Policy Tracker” sebuah wadah untuk dapat mencari kebijakan baik level pusat maupun daerah. Meskipun sudah terdapat banyak sistem informasi TB, tantangan pencegahan TB masih dirasa cukup besar dengan pemerintah sendiri yang mengatakan adanya satu layanan TB di setiap kabupaten/kota. Sejauh ini masih terdapat sekitar 140 kabupaten/kota yang belum terdapat layanan TB. Kaitannya dengan DaSK, dr. Tiara memaparkan bahwa DaSK dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data serta mengidentifikasi strategi akselerasi program TB secara lebih efektif.
Dr. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K) selaku Ketua Poka Infeksi PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia)
Pusat kebijakan dan manajemen kesehatan FK-KMK UGM akan menyelenggarakan kegiatan seminar review kebijakan 7 topik Prioritas Kesehatan Tahun 2024 Berbasis Transformasi Sistem Kesehatan dan Outlook 2025. Fokus diskusi akan mencakup tujuh topik kesehatan kritis seperti Diabetes melitus, Stroke, Tuberkulosis, Stunting, Angka kematian Ibu dan Jantung. Kegiatan ini bertujuan menjadi wadah dialog pemangku kebijakan untuk membangun sistem kesehatan yang responsif terhadap tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.
Kegiatan telah mulai pada tanggal 30 Januari dan akan berlangsung hingga Februari mendatang, seluruh rangkaian dapat disimak pada link berikut
Kemajuan teknologi yang pesat, termasuk yang melibatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), dianggap sebagai alat yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan damai. Penggunaan teknologi secara inventif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 telah menunjukkan manfaat yang signifikan, misalnya dengan berkontribusi pada kelestarian lingkungan global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan inovasi-inovasi ini, seperti ancaman keamanan, misinformasi, disinformasi, akses yang tidak adil, dan pelanggaran privasi.