diselenggarakan oleh Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
Senin-Rabu, 5-7 Februari 2024
Hari 1
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta FTX Provinsi Bali”
Kegiatan Functional Training Exercises merupakan lanjutan dari kegiatan Table Top Exercise untuk menguji operasional pedoman Health Emergency Operation Center Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, dimana pertemuan pertama adalah persiapan panitia, hari kedua academic session dan gladi kotor, kemudian hari ketiga adalah pelaksanaan FTX dan evaluasi.
Pertemuan 1 : Senin, 5 Februari 2024
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Cempaka, DInkes Kesehatan Provinsi Bali, yang dihari oleh panitia lokal dan tim dari FK-KMK UGM. Tujuan pertemuan ini membahas secara teknis persiapan pelaksanaan FTX. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Provinsi Bali. Kabid P2P menyampaikan, harapannya FTX ini dapat dilaksanakan dengan baik dan semua orang yang terlibat dapat hadir. Pembahasan selanjutnya adalah mematangkan tactical floor game. Terdapat 7 adegan yang akan dimainkan dan setiap adegan sudah dilengkapi inject dan output. Pelaksanaan FTX akan dilaksanakan di lapangan Dinkes Provinsi Bali dengan membagi menjadi 4 tenda/ruang. Ruang HEOC terletak di ruangan Cempaka Dinkes, pemain lintas sektor di tenda lintas sektor, pemain sektor kesehatan di tenda lapangan dan korban di tenda desa penebel. Beberapa masukan dalam inject adalah alur pengambilan sampel HxNY; proses aktivasi HEOC dan proses deaktivasi HEOC. Tim juga membahas peran PSC 119 dan EMT.
Hari 2
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembukaan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali”
Kegiatan diawali dengan pengantar dari AIHSP, menjelaskan bagaimana proses penyusunan dokumen hingga diuji ruangan dan uji lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan acara dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan mitigasi untuk menghadapi bencana, krisis kesehatan dan KLB. Kadinkes apresiasi kepada pihak yang terlibat yang sudah mendukung dan membantu mulai dari proses penyusunan sampai pada uji coba. Perangkat yang digunakan untuk gladi lapangan dari Pusat Krisis, semoga FTX memberikan manfaat kepadaPprovinsi Bali.
Sesi Academic Session :
Sesi academic session dimoderatori oleh dr Iwan, kabid P2P. Sekban BPBD Kebijakan Penanggulangan Bencana di Bencana menyampaikan dari hasil kajian risiko, Bali memiliki 15 risiko bencana yang dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Peran BPBD saat bencana melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana dan komando. Saat darurat dilakukan kegiatan assessment, penyelamatan, penetapan status. Metode aktivasi HEOC tidak boleh lepas dari tahapan bencana Assessment dilakukan multi sektor. Bappeda menyampaikan konsep pengelolaan bencana melibatkan banyak sektor. Daerah memetakan kapasitas daerah (peta kapasitas). Selanjutnya ada peta risiko dan kolaborasi konsep pentaheliks : peran regulator dan peran masyarakat.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Academic Session”
Bidang P2P memaparkan distribusi kasus potensi flu burung di Bali tersebar di beberapa daerah. Belajar dari penemuan kasus sebelumnya, korban meninggal karena keterlambatan penemuan kasus. Strategi pengendalian flu burung diawali dengan melakukan surveilans epidemiologi pada hewan dan manusia secara terpadu. Sementara strategi kesiapsiagaan menghadapi pandemi infuenza dengan penguatan manajemen berkelanjutan (perencanaan, pelkasnaan, pengorganisasian, koordinasi, monitoring dan evaluasi). Sesi academic session ditutup dengan pemaparan dokumen HEOC Dinkes Provinsi Bali oleh Kepala Bidang Yankes dan pemaparan terkait tactical floor game oleh PKMK FK-KMK UGM.
Sesi Gladi Bersih
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Gladi Bersih”
Gladi bersih dilaksanakan langsung di lapangan Dinkes Provinsi Bali. Pada gladi masing-masing peserta memasuki tenda sesuai dengan perannya. Secara garis besar, pemain memerankan alur FTX sesuai dengan skenario krisis kesehatan penyakit HxNy.
Hari ke 3
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Koordinasi bantuan dari luar negeri (kiri) dan wawancara khusus media (kanan)”
Pelaksanaan FTX diawali dengan calling peserta dan memastikan seluruh peserta sudah memakai atribut selama bermain dan menempati tenda dan ruangan masing-masing. Pengendali yang berperan mengelola seluruh alur pelaksanaan FTX adalah tim PKMK FK-KMK UGM dan panitia Lokal. Sementara evaluator dari PKK Kemenkes, AIHSP Pusat, FKH Udayana, BPBD Provinsi Bali, PSKM Udayana, PAEI dan Kesehatan Daerah Militer IX Udayana. Evaluator tersebar di tenda lintas sektor, tenda lapangan dan ruangan HEOC. Skenario pertama yang dimainkan adalah fase pra krisis kesehatan, pihak yang terlibat dalam penemuan kasus awal akan bermain. Mulai dari pengambilan sampel, pengantaran pasien, penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus. Kemudian dilanjut pada proses koordinasi dalam proses penetapan daerah tertular/wabah.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penjemputan pasien (kiri) dan penyusunan peta respon (kanan)
Dinas Kesehatan mulai melakukan perhitungan kapasitas maksimum, penyusunan peta respon dan pengaturan alur rujukan pasien. Setelah skenario menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus dan kapasitas daerah sudah terbatas maka masuk kepada skenario penetapan HEOC. Kepala Dinkes Provinsi Bali ikut bermain dan sesuai dengan perannya dalam dokumen HEOC, Kadinkes berperan mengaktifkan HEOC. Selama proses operasi HEOC muncul komunikasi risiko, penyusunan peta respon, penyiapan penerimaan logistik dan sistem pelaporan harian. Skenario akhir adalah skenario deaktivasi HEOC.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Evaluasi”
Setelah pelaksanaan FTX, peserta berkumpul kembali di aula Grand Inna Hotel untuk melaksanakan evaluasi kegiatan. Seluruh evaluator menyampaikan masukan untuk perbaikan dokumen dari hasil pelaksanaan FTX. Secara keseluruhan pemain dapat melakonkan perannya masing-masing sesuai dengan yang tertulis di dokumen HEOC. Namun ada beberapa hal temuan di lapangan yang belum diatur dalam dokumen HEOC seperti SOP terkait rapid health assessment (RHA), indikator disebut krisis kesehatan kabupaten/kota/provinsi, terkait pembiayaan dan klaim, pengelolaan bantuan luar negeri dan lain-lain. Peran masing-masing lintas sektor dan bidang juga masih perlu di detailkan kembali, apalagi peran akademisi belum terlihat dalam dokumen.