Pertemuan tahunan Departemen KMK dan PKMK tahun 2025 khususnya penting untuk mengidentifikasi bagaimana Departemen KMK dan PKMK dapat lebih sistematis lagi mencari peluang-peluang sinergi khususnya secara internal di FKKMK, dan selanjutnya dengan fakultas lain di UGM, sesuai dengan tema FK-KMK “Mendorong sinergi, mengawal transformasi”, karena dibutuhkan keahlian transdisiplin untuk dapat mendukung pemerintah melaksanakan transformasi Kesehatan. Oleh karena itu, pertemuan tahunan kali ini bukan hanya dilakukan untuk mengkaji isu-isu strategis kebijakan dan manajemen Kesehatan, positioning vis-à-vis para pemangku kepentingan dan baik di tingkat daerah, nasional mau pun global, namun juga identifikasi peluang-peluang sinergi sumber daya antara Departemen KMK dan PKMK dengan unit kerja lain di FK-KMK. Selain itu, diharapkan dari pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan dibuka dengan Pengantar “Perspektif Sejarah dalam Kebijakan Pendidikan Kedokteran” yang disampaikan oleh Kepala Departemen Sejarah FIB UGM, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. Wahid mempertegas pentingnya sejarah dalam kebijakan pendidikan kedokteran, merujuk pada kajian luas kesehatan sejak abad ke-19 dan telah berkembang menjadi disiplin multi dan transdisiplin di negara maju. Meskipun relatif baru di Indonesia, bidang sejarah kesehatan ini menjanjikan dengan historiografi yang berkembang dan telah masuk kurikulum Ilmu Sejarah. Tantangannya adalah integrasi ke kurikulum pendidikan kesehatan dan kurangnya dialog antar ilmu kesehatan dan humaniora. Hal ini yang mendasari kolaborasi antara FK-KMK UGM dan Departemen Sejarah FIB UGM untuk bekerja sama dalam penelitian, pendidikan, dan penerbitan guna mengembangkan sejarah kesehatan di Indonesia. 
Sesi pertama menghadirkan Baha’Uddin, S.S., M.Hum., yang membahas evolusi pendidikan dokter umum, mulai dari Sekolah Dokter Jawa (1849) hingga reformasi kurikulum modern, termasuk kerja sama dengan University of California, San Francisco pada 1954 dan pengenalan KIPDI I dan II (1982 & 1992). Setelah reformasi, diberlakukannya UU Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang memperkenalkan regulasi terkait kompetensi dokter serta izin prakteknya. Dilanjutkan dengan hadirnya UU Kesehatan 2023 yang membawa perubahan dalam regulasi pendidikan dokter, termasuk dokter spesialis. Adanya sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (Hospital-Based Education) yang memungkinkan rumah sakit utama menyelenggarakan pendidikan spesialis secara lebih mandiri. Selain itu, Perubahan dalam struktur Kolegium dan Konsil Kedokteran yang tidak lagi sepenuhnya di bawah organisasi profesi.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., membahas perubahan dalam pendidikan residen melalui UU Kesehatan 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Reformasi ini mengubah sistem dari berbasis universitas ke hospital-based education, meningkatkan standar dan distribusi dokter spesialis. Regulasi baru juga mengakui residen sebagai pekerja dengan hak dan kewajiban yang lebih jelas serta mengubah kolegium menjadi lembaga independen. Namun perlu diingat bahwa UU Kesehatan 2023 baru saja dijalankan, sehingga dampak jangka panjangnya belum dapat dipastikan. Keberhasilan implementasi UU ini akan menentukan apakah perubahan-perubahan ini akan dikenang sebagai bagian penting dari sejarah pendidikan residen di Indonesia.
Acara dibuka oleh Prof Laksono Trisnantoro MSc. PhD selaku Guru Besar FK-KMK UGM yang menjelaskan tentang pentingnya penggunaan Dashboard Digital dalam menghasilkan review-review kebijakan yang bermanfaat dalam penyusunan evidence based policy making bagi para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, peserta didorong untuk menjadi mitra kolaborator data-data terkait Diabetes Mellitus dari berbagai daerah.
Acara dilanjutkan dengan paparan terkait gambaran penggunaan DASK oleh Candra, SKM., MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM. Candra menjelaskan dari hasil review, terdapat ketidakmerataan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di Indonesia antara wilayah timur dan barat. Melalui Prinsip Transformasi Kesehatan, diharapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Diabetes Mellitus dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif melalui kerjasama yang semakin kuat sebagai hasil pemantauan bersama data-data perkembangan penyakit Diabetes Mellitus di daerah.
Selanjutnya, paparan narasumber pertama oleh dr. Esti Widiastuti M, MScPH selaku Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Esti menjelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan Diabetes Mellitus perlu bekerja sama dengan sektor lain. Harapannya platform yang dapat memberikan gambaran penyakit Diabetes Mellitus akan sangat membantu Pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan evaluasi dan pemantauan layanan Diabetes Mellitus yang berlangsung selama ini.
Paparan kedua oleh dr Donni Hendrawan, M.P.H, CGP, CHIP, CGRCP Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan menjelaskan perlunya literasi data, bagaimana data dikumpulkan, diolah dan dimanfaatkan perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan sehingga kualitas data terjaga dan hasil analisis data dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu koordinasi penanganan kasus juga diperlukan agar data yang masuk pada sistem yang ada tersusun sistematis.
Paparan ketiga oleh dr. Lana Unwanah selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjelaskan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Diabetes Melitus di wilayah Yogyakarta yang telah dilakukan berdasarkan prinsip transformasi kesehatan, kendati demikian, tidak hanya usaha dari para pemangku kepentingan saja, tetapi juga diperlukan kesadaran masyarakat tentang penatalaksanaan Diabetes Melitus.
Paparan keempat disampaikan oleh Hasnah Haerani, Apt selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Haznah menjelaskan penatalaksanaan Diabetes Melitus di wilayah Kota Balikpapan telah dilakukan berdasarkan prinsip transformasi kesehatan dengan fokus pada penurunan komplikasi akibat Diabetes Mellitus. Kerjasama lintas sektor, OPD, Akademisi dan profesi juga diterapkan hingga saat ini untuk menanggulangi Diabetes Mellitus sehingga pencapaian SPM telah melebihi target. Masyarakat juga meningkat kesadarannya untuk melakukan skrining Diabetes Mellitus. Inovasi Balikpapan Hidup Manis Tanpa Gula (Bahimat) telah berjalan selama 3 tahun dari puskesmas hingga tingkat kota. Inovasi ini juga didukung dengan regulasi-regulasi tingkat daerah sehingga dampak inovasi ini dapat lebih dirasakan manfaatnya di Kota Balikpapan.
