Arsip:

sdgs 17

Workshop Panduan Operasionalisasi Learning Management System (LMS)

24 April 2024 – Sleman. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)  menggelar Workshop Panduan Operasionalisasi Learning Management System (LMS) pada Rabu (24/4/2024), secara daring melalui platform Zoom.  LMS yang dipaparkan saat webinar ialah Plataran Sehat, milik Kementerian Kesehatan.

Farhan Yugarpaksi, S.Pd

Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

Farhan menjelaskan peran tim pengembangan digitalisasi dalam mengelola aplikasi untuk kegiatan pembelajaran, seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Ada mekanisme yang harus diikuti untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, termasuk pengajuan Surat Kredit Pendidikan (SKP) dan registrasi kegiatan. Pengajuan SKP dan registrasi kegiatan menjadi tahap awal sebelum kegiatan pembelajaran dapat dimulai dan diakses melalui aplikasi. Setelah proses pengajuan SKP dan registrasi kegiatan, inisiator dapat membuat kelas di Pelataran Sehat melalui aplikasi. read more

Reportase Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

PKMK – Sleman. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)  menggelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Forum ini digelar pada 1 Februari 2024 di Common Room PKMK FK-KMK UGM, juga secara daring melalui platform Webinar dan Live Streaming YouTube. 

Sambutan Ketua PKMK UGM

Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., MKes, MAS

Andreasta menyampaikan upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani, PKMK telah mengimplementasikan kebijakan yang mengedepankan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Universitas telah menetapkan nilai-nilai yang mengatur pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan proses yang benar, sejalan dengan zona integritas yang diinginkan. Kebijakan ini menekankan pada pengembangan manajemen risiko dan pembangunan mekanisme internal untuk memastikan nilai-nilai integritas terwujud dalam setiap aspek pengadaan proyek. Pimpinan dan jajaran PKMK diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan mampu melayani dengan baik. read more