Reportase Pelatihan Strategi Komunikasi

PKMK-Bandung. Usaha yang dilakukan maksimal tidak akan pernah berbohong. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada 6 lembaga yang berbagi pengalaman advokasi pada seluruh peserta pelatihan strategi komunikasi KSI-Tempo Institute (6-7 Maret 2017). Sayogjo Institute memperjuangkan hak ulayat atau pengelolaan hutan adat atas nama masyarakat adat sejak bertahun-tahun lalu. Hutan adat dikelola dengan baik oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Namun pada tahun 1999, terbit UU No 41/1999 yang menyatakan hutan adat ialah milik negara. Sayogjo mengkaji banyak kasus (sekitar 40 kasus agrarian atas nama hutan adat), lalu mengajak Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mengajukan uji materi UU No 41/1999 ke Mahkamah Agung. Hasilnya pada 2015, mereka dapat mempengaruhi pemerintah dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 35/2012. Peraturan ini menghapuskan regulasi yang sebelumnya berlaku, yaitu UU No 41/1999. Mengapa isu ini penting? Ada banyak kegelisahan yang muncul dengan adanya ‘hutan negara’ tersebut, antara lain: hutan digunakan untuk pertambangan, perkebunan atau hutan tidak dirawat dengan baik oleh pihak lain.

Studi kasus kedua ialah Penyusunan Modul Berbasis Kebebasan Beragama untuk Hakim Mahkamah Agung. Materi kedua disampaikan Wahyu Adiman (Elsam), faktanya selama ini belum ada materi dalam modul pembelajaran untuk para hakim Mahkamah Agung (MA) yang memuat isu ini. Mengapa ini penting? Isu kebebasan beragama masih menjadi pusat perhatian karena banyak perusakan tempat ibadah atau tindak kekerasan lain pada minoritas (agama tertentu) yang terjadi-disidangkan, namun putusan yang diberikan hakim sering tidak adil. Elsam melobi Mahkamah Agung hampir 1 tahun hingga akhirnya mampu menyusun modul bersama dengan MA (tahun 2015) dan kemudian mengajarkan modul ini ke 300 hakim MA dari sejumlah daerah rawan isu kebebasan beragama (Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara dan seterusnya). Elsam menyasar adanya perubahan paradigma berpikir para hakim, dengan mempertimbangkan isu kebebasan beragama sebagai pertimbangan saat memberikan putusan.

Ketiga, para peserta mempelajari advokasi dari Elimination Dengue Program (EDP) yang dilakukan Prof. Adi Utarini dan tim FK UGM. Riset ini dilakukan sejak 2014, saat erupsi gunung Kelud, untuk pertama kalinya tim EDP melepaskan jentik nyamuk yang mengandung Wolbachia. Wolbachia ialah zat yang ada di lalat buah, kupu-kupu, capung dan ngengat. Wolbachia ini mampu melawan virus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dibawa nyamuk Aedes Aegipty. Maka, langkah yang dilakukan ialah menyuntikkan Wolbachia ke tubuh nyamuk Aedes Aegipty betina, karena hanya di nyamuk betina, Wolbachia hidup baik dan bertelur dengan membawa Wolbachia (pasca perkawinan dengan nyamuk jantan). Awalnya, ada beberapa desa di Sleman (wilayah riset) yang menolak nyamuk ini diterbangkan di wilayahnya. Kekhawatiran yang muncul ialah populasi nyamuk akan bertambah drastic di pemukiman. Cukup lama Utarini dan tim mencari langkah yang tepat, agar inovasi teknologi ini diterima oleh masyarakat. Akhirnya tim menggandeng Bupati Sleman dan Gubernur DI Yogyakarta agar bersedia mempromosikan riset ini. Utarini juga belum memberikan hasil final riset ini, karena riset ini berjalan hingga 2019 mendatang. Namun, poin penting kasus ketiga, selain tokoh kunci, tim riset juga terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan menggandeng komunitas lain untuk mempromosikan risetnya. Salah satu yang unik, tim ini menggunakan media sosial dan Pitpaganda (propaganda dengan sepeda, Pit/Bahasa Jawa berarti sepeda -) dalam menyebarluaskan informasi. Dua langkah ini mendapat animo yang lumayan dari masyarakat.

Studi kasus keempat ialah kampanye ‘Saya Berani’ yang dilakukan tim PPH Atmajaya. Kampanye ini awalnya melibatkan 20 orang kelompok kunci (waria, PSK dan kelompok minoritas lain yang beresiko tinggi menderita HIV AIDS). Tujuan utama kampanye ini ialah menyadarkan kelompok kunci dan masyarakat, kita harus berani melakukan tes HIV AIDS. Tentu hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena stigma buruk terjadap ODHA. Strategi terbesar yang diambil PPH Atmajaya ialah bekerja sama dengan Rappler Indonesia untuk melatih 20 orang tersebut (menyusun kampanye yang mampu menggerakkan di media sosial), mengajak artis untuk ikut mengkampanyekan program ini dan mendorong masyarakat (kaum muda) untuk menggunakan tagar (# atau hashtag) Saya Berani sambil memotret tangan kanan yang sudah ditulisi Saya Berani lalu menggungahnya ke media sosial hingga menjadi viral.

Kelima, paparan disampaikan oleh Dian Purnomo dari Alzi Indonesia. Alzi Indonesia merupakan relawan yang mengkampanyekan Alzheimer atau pikun bukan suatu hal yang wajar dan harus dicegah sejak dini. Faktanya, bukan hanya para lansia saja yang menderita pikun ini, sekarang sudah banyak anak muda yang menunjukkan kepikunan seperti kerap lupa akan suatu hal. Latar belakang Alzi mengkampanyean #MelawanPikun ialah pertama, kita pasti akan menua, namun menua yang seperti apa yang diharapkan. Poin kedua yang dipertimbangkan ialah, kita pasti memiliki orang tua yang mungkin sudah pikun. Maka perlu kesadaran bersama, agar orang yang menderita kepikunan tidak bertambah jumlahnya. Tidak jarang kita menemui para orang tua yang tersesat di jalan karena tak mampu mengingat apapun (nama, alamat, kontak). Strategi menarik yang dilakukan Alzi ialah para relawan selalu berkeliling pusat keramaian dengan menggunakan kaos ungu bertulisankan #MelawanPikun serta menggandeng gubernur, menteri kesehatan, bupati, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat agar tertarik mengkampanyekan program ini serta bersedia menjadi bagian dari kampanye ini (salah satunya memberikan dukungan).

Studi kasus terakhir yang dipaparkan ialah Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang disampaikan Gendho Suardana. Gendho merupakan aktivis WALHI yang memulai kampanye tolak reklamasi dari anak muda Bali lalu merambah ke 40 desa adat yang ada di Bali. Gendho menggerakkan anak muda dan kampanyenya dengan menyerukannya di media sosial dan berjualan merchandise (kaos dan ikat kepala Bali/udeng) kepada anak muda Bali. Ia menjelaskan, jika teluk Benoa tetap direklamasi, maka nasibnya akan sama dengan pulau Serangan yang direklamasi tahun 1994 – meninggalkan daerah tandus dan ekosistem yang rusak. Kesadaran akan keberlangsungan lingkungan inilah yang membuat para pemuda Bali tetap mengkampanyekan Tolak Reklamasi Teluk Benoa sejak 3 tahun lalu hingga hari ini. Gendho berhasil memanen jerih payahnya, saat ini sudah terjadi deklarasi 40 desa adat yang mendukung Tolak Reklamasi Teluk Benoa dan seluruh elemen masyarakat sadar bahwa reklamasi sama dengan merusak lingkungan yang ada.

Dari seluruh studi kasus, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi, yaitu:

1. Strategi komunikasi melalui tim komunikasinya selalu dilibatkan sejak awal riset atau kampanye dimulai. 2. Saat lobi atau advokasi, sering dilakukan lobi informal ke tokoh-tokoh kunci. 3. Media sosial berpengaruh besar dalam kampanye/advokasi dalam kurun 3 tahun terakhir. 4. Seluruh pihak yang ingin mengadvokasi kampanye atau hasil risetnya harus mengetahui board goal-nya. Ini yang akan mengarahkan seluruh strategi komunikasi yang diambil.

Oleh: Widarti