arsip pengantar
Forum nasional XIV JKKI 2024 memberikan kesempatan kepada akademisi, analis kebijakan, peneliti, pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk berpartisipasi menyediakan Evidence-based policy dan dibahas dalam kegiatan seminar. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan policy brief sesuai dengan topik Forum nasional XIV. Partisipasi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen policy brief terkait dengan sistem kesehatan untuk pelayanan KJSU : (1) Transformasi layanan primer, (2) Transformasi layanan rujukan, (3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) Transformasi SDM Kesehatan, dan (6) Transformasi teknologi kesehatan. Batas akhir pengumpulan policy brief pada tanggal 1 Agustus 2024. Informasi selengkapnya mengenai Forum Nasional JKKI 2024 dan ketentuan policy brief dapat disimak pada link berikut
Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (PKMK FKKMK UGM) membuka lowongan pekerjaan sebagai berikut:
1. Konsultan pendamping Operasional RS (KPO)
2. Konsultan pendamping Keuangan RS (KPK)
Kualifikasi:.
b) S1 Akuntansi, diutamakan S2 Magister Manajemen Rumahsakit atau Magister Administrasi Rumah Sakit atau Magister akuntansi untuk KPK
Deadline 15 Juni 2024
- S1 Ilmu Komunikasi/ Kesehatan Masyarakat/ Teknologi Informasi dan Manajemen
- Memiliki pengalaman mengelola pelatihan dan website
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- Domisili Yogyakarta
- Mampu mengkoordinasikan penyusunan modul/materi
- Menguasai program Microsoft Office
Kirimkan lamaran, CV, foto terbaru dan dokumen pendukung:
pkmkfkugmrnindrakomala@gmail.com
Narahubung: 081229756111
![](https://diklat-kesehatan-ugm.net/wp-content/uploads/2024/04/foto-penyerahan-2.jpg)
PKMK FK-KMK UGM menjadi institusi pendidikan pertama yang mendapatkan akreditasi Unit Pelatihan terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan. Sebelum terakreditasi Kemenkes, PKMK telah menyelenggarakan pelatihan secara rutin untuk stakeholders, institusi pendidikan, BPJS Kesehatan, dan tenaga kesehatan. Untuk mendukung Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2023 agar tenaga kesehatan memperoleh pelatihan yang bermutu, maka PKMK mempersiapkan diri untuk mengakreditasi Unit Pelatihan.
Perjalanan PKMK memperoleh akreditasi Unit Pelatihan A dari Kementerian Kesehatan membutuhkan waktu lumayan lama. Pada September 2023, PKMK berdiskusi dengan Unit Diklat RS Akademik UGM untuk mengetahui dokumen apa saja yang disiapkan dan bagaimana tahapan untuk mengajukan sebagai institusi yang terakreditasi Kemenkes RI. Staf dari RS Akademik UGM menyambut baik, menjawab semua pertanyaan dari tim persiapan akreditasi PKMK dan bahkan memfasilitasi jika di masa mendatang ada hal lain yang ingin ditanyakan, yaitu dengan memberikan kontak pribadi salah satu staf Unit Diklat RSA kepada tim PKMK.
Join our team!
Posisi: Koordinator Pelatihan dan Webinar/Seminar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Divisi Public Health
Sifat perjanjian kerja: Kontrak dan Full-time
Kualifikasi
1. Berdomisili di DI Yogyakarta
2. Minimal telah menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Keperawatan, Bidang Ilmu Kesehatan lainnya, Kebijakan/Administrasi Publik, Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi
4. Menguasai penggunaan Microsoft Office (Word, PPT, dan Excel)
5. Menguasai penggunaan produk google (google form, doc, dll)
6. Kami menerima fresh graduate yang memiliki pengalaman di organisasi atau komunitas masyarakat
7. Nilai tambah jika memiliki pengalaman sebagai panitia pelatihan/webinar/seminar
Seri 1:
Relevansi untuk Dosen/Peneliti di Departemen IKM-IKP-IKK
dan Klinis Fakultas Kedokteran
PKMK-Yogyakarta (21 Maret 2024). Kebijakan kesehatan penting dan tumbuh dengan cepat, menjadi perdebatan hangat. Layanan kesehatan dipandang sebagai hak universal yang harus didapatkan oleh semua orang. Namun, kendala sumber daya sering menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut. Ekspansi literatur akademik dalam dua dekade terakhir menunjukkan kompleksitas perdebatan tentang kebijakan kesehatan. Monitoring dan evaluasi kebijakan kesehatan menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap proses pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas peneliti kebijakan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan kesehatan, terutama dalam konteks UU Kesehatan 2023 di Indonesia.
Rangkaian webinar penelitian kebijakan untuk para dosen Poltekkes
7 Februari 2024
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D., selaku Guru Besar dan Pakar Bidang Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM memberikan pengantar pada Seri ke-3 Webinar Penelitian Kebijakan untuk Para Dosen Poltekkes menyampaikan bahwa teman-teman Poltekkes telah hadir dalam webinar perlu diberikan opsi untuk mengikuti webinar secara perorangan, meskipun dianjurkan untuk membentuk kelompok. Meskipun ada ujian perorangan, kelompok juga diperbolehkan.
Kamis, 1 Februari 2024
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyapa peserta dan memberikan informasi singkat di awal terkait riset kebijakan dan implementasi, yang dikembangkan dengan platform website untuk mempermudah akses. Meskipun peserta mungkin memiliki kesibukan pada waktu tertentu, materi tetap tersedia secara daring di situs website yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
Kebijakan kesehatan melibatkan berbagai bidang keahlian, mengingat keberagaman latar belakang dan keahlian dosen Poltekkes. Ini memungkinkan setiap individu untuk berkembang sebagai ahli kebijakan dalam bidang spesifik mereka. Selanjutnya, Laksono menyebutkan bahwa ada empat sesi dalam pelatihan ini, kemudian diikuti ujian di akhir. Bagi Poltekkes yang tertarik untuk melanjutkan kegiatan ini, akan ada diskusi lebih lanjut dengan tim Kementerian Kesehatan.
Seri I Riset Kebijakan Kesehatan Sebagai Peluang Policy Windows
Acara ini diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD dan dilanjutkan pemaparan materi utama yang disampaikan oleh Dr. Gabriel Lele, M.Si. Topik yang diangkat pada seri pertama ini mengangkat mengenai riset kebijakan yang diperuntukkan bagi para dosen yang berbasis di Politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan apa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari adanya riset kebijakan.
Pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro
Terdapat 4 poin utama yang disampaikan oleh Prof. Laksono, pertama mengenai tantangan untuk Poltekkes, kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil survey exposure, diikuti penjelasan kegiatan yang dilaksanakan dalam seri webinar ini dan terakhir adalah pembelajaran yang diperuntukkan bagi perorangan dan kelembagaan. Pada situasi terkini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berjalan beriringan dengan Transformasi Sektor Kesehatan, banyak kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan terhadap stunting, kebijakan untuk penyakit menular dan tidak menular, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan masih banyak lagi.