Ikatan Farmakologi Indonesia (IKAFI) bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik (PERDAFKI) menyelenggarakan webinar yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan obat dan pengobatan COVID-19. Webinar ini dibuka dengan pengantar dari Dr. apt. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm. (Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM RI). Menghadirkan empat pembicara yakni Prof. Dr. apt. Keri Lestari, Msi. (IKAFI Jawa Barat), dr. Budiono Santoso, Ph.D., SpFK (IKAFI-PERDAFKI Yogyakarta), Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, SpFK (IKAFI-PERDAFKI Jakarta), dan dr. Gestina Aliska, SpFK (IKAFI-PERDAFKI Sumatera Barat). Webinar ini dipandu oleh apt. Drs. Victor S. Ringoringo, S.E., M.Sc. (IKAFI Jakarta).
Kementrian Kesehatan resmi menetapkan harga acuan tertinggi Swab RT-PCR di daerah pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 495 ribu dan di luar pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 550 ribu. Batas tarif tertinggi tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri. Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah, atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.
Pada bulan Juli 2021, Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus COVID-19. Ketersedian obat, alat pelindung diri (APD), dan bahan habis pakai menjadi tantangan yang membayangi seluruh rumah sakit yang melakukan penanganan pasien dengan COVID-19. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana pun turut menambah ramai pemberitaan di media massa.
World Health Organization (WHO) telah mengembangkan panduan WHO COVID-19 Essential Supplies Forecasting Tool (COVID-ESFT) untuk membantu persiapan respon kasus COVID-19. Panduan ini memungkinkan pengguna untuk menghitung komoditas esensial yang digunakan dalam proses manajemen pasien dan penanganan kasus secara nasional. Versi panduan saat ini mencakup tiga kategori komoditas penting: alat pelindung diri (APD), alat diagnostik, dan manajemen kasus. Panduan ini telah dirancang agar mudah digunakan, dan memungkinkan pengguna untuk memperkirakan kebutuhan komoditas dengan cepat berdasarkan asumsi data pandemi negara tertentu.
Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan COID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga diharapkan saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala yang ringan.
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilaksanakan pada Januari 2021 dan diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara bertahap. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan vaksinasi.
“Keterlambatan Klaim di tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Bagaimana Kondisi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit saat ini?”
Narasumber :
dr Susi Herawati, M.Kes (Direktur RSUD Kota Semarang)
dr Rita Rogayah, Sp.P(K), MARS (Direktur PKR Kemenkes RI)
Host : Yos Hendra, SE., MM., M.Ec.Dev, Ak.
Podcast episode ini menggali masalah terkait isu keterlambatan klaim layanan kesehatan (COVID-19) yang mengakibatkan beberapa rumah sakit mengalami krisis keuangan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Untuk lebih lengkapnya, silahkan mengakses link berikut
Selamat berjumpa kembali pemerhati website sistem kesehatan, minggu ini website sistem kesehatan menampilkan kembali podcast bincang – bincang SKN series 3 terkait vaksin COVID-19. Bincang – bincang ini membahas bagaimana strategi vaksinasi untuk memperkuat SKN menghadapi Pandemi COVID-19 dengan narasumber dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes. Hoaks, misinformasi, dan narasi negatif menjadi tantangan paling besar terhadap program vaksinasi ini yang mengakibatkan masyarakat takut dan tidak mau divaksin. Namun demikian, lebih banyak masyarakat yang antusias untuk mendapatkan vaksin. Kemenkes telah melakukan dua kali survei untuk mendapatkan data mengapa masyarakat ragu -ragu vaksin, hasilnya menunjukkan populasi ragu – ragu karena takut atau tidak percaya. Kampanye vaksin semakin ditingkatkan, banyak lintas sektor yang terlibat seperti TNI dan organisasi profesi. Pemerintah juga mengembangkan situs website dan aplikasi yang dapat digunakan secara umum untuk memeriksa apakah informasi yang didapatkan hoaks. Pandemi COVID-19 bukan tanggung jawab individual atau satu komunitas tertentu melainkan tanggung jawab bangsa, gotong royong dengan melibatkan semua pihak bersama – sama memerangi dan mensukseskan vaksinasi. Selengkapnya dapat disimak melalui video
“Keterlambatan Klaim di tengah Lonjakan Kasus COVID-19, Bagaimana Kondisi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit saat ini?”
Narasumber :
dr. R. Heru Ariyadi, MPH (Ketua ARSADA)
drg Susi Setiawaty, MARS (Ketua ARSSI)
Host : Yos Hendra, SE., MM., Ak., CA., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)
Podcast episode ini menggali masalah terkait isu keterlambatan klaim layanan kesehatan (COVID-19) yang mengakibatkan beberapa rumah sakit mengalami krisis keuangan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Untuk lebih lengkapnya, silahkan mengakses link berikut
Series 2 Bincang Bincang SKN : Strategi Penyiapan Logistik Kesehatan untuk Antisipasi Lonjakan Kasus
Selamat berjumpa kembali pemerhati website sistem kesehatan, minggu ini website sistem kesehatan hadir menampilkan podcast hasil bincang – bincang SKN series 2. Kali ini PKMK FK – KMK UGM mengundang Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes sebagai narasumber untuk membahas bagaimana strategi penyiapan logistik untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Tentu dalam mempersiapkan manajemen logistik dalam menghadapi pandemi COVID-19 banyak tantangan yang dihadapi. Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes sangat berperan dalam memperkuat sistem manajemen logistik obat dan alat kesehatan di tingkat nasional. Dalam memperkuat perencanaan untuk meningkatkan kapasitas penyiapan logistik, sejak 2020 Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes sudah mendampingi daerah melakukan kaji kebutuhan daerah menggunakan Supplies Forecasting Tools (COVID-ESFT). Sudah dilakukan pelatihan terkait penggunaan ESFT di 34 provinsi Indonesia dan ada juga pendampingan konsultasi secara privat dengan provinsi. Salah satu lesson learn selama penyiapan logistik ini adalah keterbatasan kapasitas SDM daerah untuk melakukan keterampilan manajemen logistik, mulai dari kaji kebutuhan sampai dengan proses distribusi. Masih banyak kapasitas yang perlu untuk ditingkatkan diantaranya kapasitas infrastruktur, kapasitas teknologi informasi, kapasitas SDM dan alokasi anggaran. Selengkapnya dapat disimak melalui video
Rencana reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) muncul dari pembelajaran terjadinya pandemi COVID-19, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Reformasi SKN bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security and resilience), menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan peran masyarakat serta memperkuat upaya promotif dan preventif. Reformasi SKN masuk dalam bagian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dan sekarang sedang menyusun regulasi yang diperlukan. Proses reformasi SKN ini tentu menghadapi banyak tantangan mulai dari tahap konsep dan terapan. Reformasi SKN belum memiliki konsep yang tajam dalam peningkatan kesehatan primer. Konsep kesehatan yang resilien harus mendesain terlebih dahulu sejauh mana ketahanan SKN saat ini dalam menghadapi COVID-19, bagian mana atau area – area mana yang cukup lemah misalnya dalam hal surge capacity.
Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Pemerintah berusaha menekan laju penularan penyakit dengan membatasi mobilitas masyarakat namun jumlah kasus positif COVID-19 masih menunjukkan peningkatan. Per 11 Juni 2021, jumlah kasus baru mencapai 36.197 pasien.
Kondisi ini semakin parah dengan terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit nampak kewalahan dengan meningkatnya pasien. Tenaga kesehatan perlu melakukan penetapan prioritas dalam menangani pasien COVID-19. Salah satunya adalah dengan mengarahkan pasien tidak bergejala dan pasien gejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas isolasi terpusat. Meskipun sudah 15 bulan pandemi berjalan, masih ada masyarakat umum yang belum memahami tentang isolasi mandiri.