Syarat:
Arsip:
arsip pengantar
Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Standar tarif terbaru ini menggantikan standar tarif pelayanan kesehatan lama baik untuk FKTP maupun FKRTL yang diatur dalam Permenkes Nomor 52 Tahun 2016. Penyusunan Permenkes ini juga mempertimbangkan 14 regulasi lain yang terkait. Dalam Permenkes ini diatur terkait tarif kapitasi, tarif non kapitasi, tarif INA CBG, tarif non INA CBG, FKTP, FKRTL, BPJS Kesehatan. Salah satu poin menarik dalam Permenkes ini, yaitu besaran tarif pelayanan kesehatan bagi FKTP kawasan terpencil dan sangat terpencil ditetapkan berdasarkan standar tarif dengan kapitasi khusus tanpa mempertimbangkan risiko peserta terdaftar dan kinerja FKTP.
REPORTASE
Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?”
REPORTASE
Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo menjelaskan universitas berperan mendorong berbagai rekomendasi berbasis data sekunder di level nasional dan provinsi. Hal ini berpotensi digunakan universitas lain sehingga utilitasnya dapat digunakan secara luas. Untuk kebijakan nasional dan daerah sehingga dapat melakukan monitoring aktif di daerah yang dilakukan pihak akademisi,peneliti dan student. Dalam melakukan monitoring aktif, dan di daerah yang dilakukan pihak akademik, peneliti, dan student. Utilisasinya masih belum maksimal pada data di Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu munculnya dashboard DaSK.
REPORTASE
Topik 2 pada forum nasional JKKI kali ini mengangkat tema bukti baru dari data sampel BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan penyakit katastropik dan transformasi kesehatan. Diharapkan dengan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan dapat menganalisis kondisi beban dalam pelayanan kesehatan, salah satunya menunjang dalam enam transformasi kesehatan yakni pembiayaan kesehatan dalam JKN. Forum Nasional JKKI hari Kedua dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan seluruh lapisan masyarakat sudah dijamin kesehatannya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari pelayanan katastropik.
Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh JKKI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta 10 universitas co-host mengambil tema besar yaitu: Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-27 Oktober 2022 secara online.
Pembukaan Fornas pada Senin (17/10/2022) dimulai dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sebagai Ketua JKKI. Laksono menyampaikan terima kasih kepada co-host dan mitra yang mendukung pelaksanaan fornas ini. Adapun co-host berasal dari 10 universitas yang tersebar di Indonesia dan juga INAHEA.
Dibutuhkan dengan syarat :
1. Pria/Wanita
2. Lulusan minimal S1 semua jurusan, diutamakan mahir berbahasa inggris lisan dan tulis (bukti TOEFL, IELTS dll)
3. Pernah mengelola penulisan blog/forum/website
4. Diutamakan menguasai design (photoshop) dan familiar dengan media sosial
5. Menguasai Microsoft Office
Surat Lamaran, CV, pas photo terbaru, dan kelengkapan pendukung lainnya dikirimkan ke :
Manajer Operasional
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
Gedung Penelitian dan Pengembangan
Jl. Medika, Yogyakarta 55281
Deskripsi Pekerjaan:
Sekertaris program.
Persyaratan umum:
PKMK FK-KMK UGM membutuhkan Asisten Konsultan AKuntansi Rumahsakit untuk pendampingan Rumah Sakit selama 3 bulan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia meluncurkan buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Buku vaksinasi COVID-19 di Indonesia merangkum perjalanan indonesia dalam upaya penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan, terobosan, dan inisiatif yang telah dilakukan. Mulai dari kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19, upaya memperoleh vaksin, pelaksanaan dan akselesarasi vaksinasi, penambahan kelompok sasaran ibu hamil, remaja dan anak-anak, serta digitalisasi sistem kesehatan dalam bentuk Sistem Satu Data.