PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menggelar webinar “Mencari Kebijakan yang Tepat untuk Pendidikan Residen Pasca UU Pendidikan Kedokteran 2013 di Era Pandemi Covid-19 pada Kamis, 13 Agustus 2020. Diskusi ini menghadirkan Dosen FK-KMK UGM, yang juga sebagai tenaga pendamping ahli penyusunan UU Pendidikan Kedokteran 2012-2013, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD sebagai pembicara. Sedangkan sebagai pembahas, menghadirkan Pimpinan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Abdul Kadir, SpTHT(K); Dekan FK-KMK UGM, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi FK Negeri, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K); Ketua Asosiasi RS Pendidikan Indonesia (ARSPI), dr. Andi Wahyuni, SpAn(K); dan Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Kedokteran, PB IDI, dr. Titi Savitri, M.Med.Ed., PhD.
Adapun topik yang dibahas antara lain adalah apakah peran residen dalam pelayanan kesehatan telah sesuai dengan hak dan kewajiban, Bagaimana sistem pendidikan residen saat ini, berdasarkan hospital based, semi hospital based atau University based, dan bagaimana peran fakultas kedokteran terhadap kebijakan residensi di Indonesia.
Topik tersebut diangkat pada masa pandemi covid-19 saat ini karena adanya ketidakjelasan status residen. Residen dianggap bagian tenaga kerja kesehatan, dan berada di tempat berisiko tinggi namun tidak ada status atau insentif yang jelas. Selain itu, ada residen yang meninggal akibat hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini diyakini tidak sesuai dengan Visi UU Pendidikan Kedokteran 2013.
Prof. Ova Emilia sepakat bahwa UU Pendidikan Kedokteran 2013 sudah sangat sesuai namun masih sulit implementasi di lapangan. Masalah administrasi dan lintas unit kerja antara universitas dan unit pelayanan serta tidak adanya persamaan definisi di lapangan kerja menjadi penghambat implementasi kebijakan. Komponen bekerja yang dilakukan oleh peserta didik wajib diapresiasi dan dilindungi sesuai dengan UU Pendidikan Kedokteran 2013.
Dr. Andi Wahyuni (ARSPI) menjelaskan ada ketidakmerataan pendistribusian baik antar bidang spesialis maupun persebarannya di RS Pendidikan dan Jejaringnya. Rumah sakit memiliki kapasitas tertentu untuk menerima Residen. Kelebihan residen yang diterima oleh Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya menyebabkan hak residen juga dapat tidak terpenuhi secara penuh.
PB IDI diwakili dr. Titi Savitri, menjelaskan memang terjadi ambiguitas UU Pendidikan Dokter. Dokter dan PPDS merupakan pendidikan profesi sehingga gelar sarjana kedokteran bukan goal yang ingin dicapai. Pendidikan kedokteran merupakan sebuah sistem yang melibatkan pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi antara banyak pihak seperti universitas, rumah sakit, dan kementrian .
Prof. Abdul Kadir mewakili Kementrian Kesehatan menyatakan pemberian insentif terhadap peserta didik tidak bisa hanya dibebankan kepada Rumah Sakit. Terdapat marginal cost untuk pembelajaran oleh peserta didik sedangkan biaya pendidikan dibayarkan oleh peserta didik ke Universitas bukan diterima oleh Rumah Sakit Pendidikan. Percepatan penerimaan peserta didik spesialis bidang tertentu pun sangat diperlukan untuk pemerataan distribusi dokter ke semua Rumah Sakit di Indonesia. Sistem Hospital based diyakini dapat meng-handle semua yang dibutuhkan dalam menangani hal tersebut.
Kolaborasi antara pihak rumah sakit, universitas, kementrian, maupun pihak pembiayaan ketiga (BPJS/asuransi) sangat dibutuhkan dalam jangka panjang untuk melaksanakan visi dari UU Pendidikan 2013. Pembaca web dapat mengakses materi dan video rekaman dibawah ini.
Event
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan serangkaian kursus berbasis website yakni kursus tahunan kluster kemitraan pemerintah dan swasta ANHSS (The Asia Pacific Network for Capacity Building in Health System Strengthening) yang bertemakan “Keterlibatan Sektor Swasta dalam Pelayanan Kesehatan”. ANHSS didirikan pada tahun 2009 untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan platform untuk peningkatan pengetahuan dan pertukaran dalam penguatan sistem kesehatan di kawasan Asia Pasifik. Ada empat kluster kursus yakni Equity, Flagship Course, Knowledge Event, dan Public Private Partnership.
PKMK – Yogya. PKMK UGM kembali menggelar pelatihan public speaking untuk peneliti dan manajer pada Selasa (4/8/2020). Kegiatan berlangsung di Common Room, Gedung Litbang, FK – KMK UGM. Narasumber kali ini ialah Bagas Setyawan, S. Sos yang merupakan MC profesional, trainer, tour leader serta duta seni untuk RRC). Para peserta pelatihan hadir secara langsung, namun mayoritas mengikuti secara online (dari 29 titik). Acara dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc, PhD selaku Ketua Board PKMK. Laksono menyatakan pelatihan kali ini untuk menghindari salah pengucapan saat live siaran dalam diskusi yang kerap diselenggarakan di PKMK. Ke depannya, harapannya peneliti dapat menguasai kiat – kiat menjadi MC dan penyiar radio. Pasalnya media yang digunakan public speaker ialah live, audio dan audio visual. Pelatihan ini dilaksanakan selama Agustus 2020. Pertemuan pertama dimulai pada 4 Agustus, lalu disusul 5 Agustus selama 1 hari full yang terbagi dalam beberapa sesi.
PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) pada Kamis, 2 April 2020 pukul 10.00 – 12.00 WIB menyelenggarakan webinar terkait isu evaluasi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengambil perspektif keadilan.
Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan beberapa tantangan dan temuan awal terkait capaian prinsip keadilan dalam pelaksanaan JKN di Indonesia. Harapannya diskusi ini dapat memberi wacana tambahan dalam upaya perbaikan sistem JKN kepada para pengambil kebijakan, khususnya untuk mencapai tujuan keadilan dalam JKN. Webinar ini terselenggara atas kolaborasi PKMK FK – KMK UGM dengan Harvard T.H. Chan School of Public Health, Global Health and Population dan dimoderatori oleh DR. Dyah Ayu Puspandari, Apt. MBA, MKes. Webinar menghadirkan beberapa narasumber berikut:
PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (PKMK FK – KMK UGM) mengelar diskusi terkait permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Kamis (12/3). Seminar yang bertajuk “Apakah Kenaikan Iuran BPJS yang Dibatalkan MA Mampu Menerapkan Prinsip Keadilan Sosial dalam JKN ataukah Sebaliknya?” tersebut dilaksanakan di Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK. Diskusi ini merupakan tanggapan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Narasumber dalam seminar yakni Direktur Social Movement Institute Eko Prasetyo, perwakilan Aliansi Buruh Yogyakarta Kirnadi, serta peneliti PKMK FK – KMK yaitu Tri Aktariyani dan M Faozi Kurniawan.
Yogyakarta – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) menggelar webinar Filantropi Kesehatan pada Selasa (18/2). Webinar dengan judul besar “Hasil Awal Penelitian Filantropi untuk Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Siapa saja Para Filantropis?” dipandu oleh peneliti PKMK FK – KMK UGM, dr. Jodi Visnu, MPH dan dimoderatori oleh dr Albarissa Shobry Abdalla. Webinar yang diselenggarakan di Gedung Tahir FK – KMK UGM ini turut dihadiri oleh mahasiswa, peneliti dan pelaku industri dan swasta. Webinar ini bertujuan mengupas situasi filantropi di Indonesia serta mengkaji potensi dan tantangan dalam pengembangan filantropi indnesia.
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM pada Jumat, 20 Desember 2019 menyelenggarakan kegiatan Diskusi (Webinar) Refleksi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2019 dengan topik “Pembangunan Kesehatan dari Pinggir”. Diawali dengan sambutan oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS, yang menjelaskan bahwa selama tahun 2019 kemarin telah banyak isu yang dibahas oleh PKMK. Diantaranya seputar defisit dana JKN, disparitas JKN yang tidak hanya dibahas di dalam negeri namun mitra luar negeri, dan coverage imunisasi di slum area. Isu mutu pelayanan kesehatan juga masih menjadi fokus. Sementara dari sisi digital health dan inovasi teknologi 4.0 menurut Dr. Andreasta belum terlalu banyak disentuh oleh PKMK, padahal sebetulnya dapat menyelesaikan isu disparitas.
Reportase Webinar Filantropi Di RS Swasta Keagamaan Australia (Studi Kasus: RS St.Vincent Australia)
St. Vincent’s Hospital merupakan satu dari 100 rumah sakit terbaik dunia versi Newsweek. Rumah sakit ini memiliki sistem pembiayaan yang sangat baik dan sudah menerapkan filantropi sebagai sumber dana komplementernya. Webinar Filantropi di RS Swasta Keagamaan Australia (Studi Kasus: RS St.Vincent) ini membahas mengenai konsep penggalian dana filantropi, jaringan St. Vincent’s Hospital, serta sistem pajak terkait filantropi di Australia dan refleksinya di Indonesia. Menurut sebagian besar rumah sakit di Indonesia khususnya keagamaan merupakan lembaga campuran yang memiliki nilai kemanusiaan sekaligus berorientasi komersial. Namun, dewasa ini banyak rumah sakit yang cenderung ke arah komersial, dilihat dari berkurangnya dana kemanusiaan untuk rumah sakit. Sementara, di negara maju seperti Australia, dana kemanusiaan tetap dikembangkan.
Kaleidoskop yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini telah berlangsung sejak 2013, PKMK selalu melakukan refleksi kepingan peristiwa penting yang terjadi pada sepanjang tahun dan meninjau kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang. Seminar kaleidoskop kebijakan kesehatan Indonesia 2018 dipandu oleh Shita Dewi. Pengantar disampaikan oleh Prof Laksono Trisnantoro dengan memaparkan 2 poin penting dalam Outlook yang disusun pada awal 2018, pertama mengatasi fragmentasi pada sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan, yang diprediksi akan memperburuk pemerataan pelayanan kesehatan (equity); dan apakah 8 tujuan peta jalan JKN yang disusun oleh DJSN dapat dicapai, termasuk di dalamnya apakah Inpres No. 8 Tahun 2017 dilaksanakan dengan tuntas.
PKMK – Yogya. Seminar Reformasi Kesehatan dan Analis Kebijakan dilaksanakan pada Selasa (2/10/2018). Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Dekanat FK-KMK UGM yang diwakili oleh wakil dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dr Yodi Mahendradata, M. Sc, PhD. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan skor untuk indeks kesehatan yaitu 39.22. Faktanya, kebutuhan terhadap analis kebijakan masih jauh dari kata terpenuhi. Pemanfaatan analis kebijakan juga masih terbatas. Seminar singkat kali ini membahas analis kebijakan sebagai jabatan fungsional dan peningkatan kualitas analis kebijakan. Pihak panitia, atau PKMK sendiri telah menginisiasi langkah dengan menggelar blended learning pelatihan dasar analis kebijakan kerja sama dengan LAN.
Sambutan kedua disampaikan oleh ketua Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) yaitu Dr. dr Supriyantoro, MARS. IKKESINDO merupakan organisasi baru, yang perlu didukung semua pihak. Awalnya organisasi ini merupakan pemikiran bersama Supriyantoro, Prof. Laksono Trisnantoro dan beberapa pemerhati kebijakan kesehatan UI pada 2008. Namun, baru Februari 2015 organisasi ini resmi dibentuk. Sertifikasi untuk konsultan kesehatan sangat mutlak untuk legalisasi. Kemudian, untuk pelantikan konsultan hari ini masuk dalam level kualifikasi konsultan kesehatan pratama dan hal ini harus dilakukan sebagai general consultant.
Muhammad Taufik, DEA (LAN) menyatakan untuk analis kebijakan, sudah terdapat SKKNI-nya, sehingga tinggal disusun modul pelatihan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsultan di Indonesia, supaya dapat berkontribusi dengan baik. Faktanya masih banyak pakar yang mengaku atau dakui sebagai konsultan, bahkan tanpa terverifikasi.