Yogyakarta, 13 Januari 2022. Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, Yogyakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. Tujuan kunjungan adalah melakukan focus group discussion (FGD), sharing session, dan studi banding terkait “Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Kecurangan (Fraud) di Pelayanan Kesehatan.” Anggota Dewas yang hadir adalah dr. Achmad Yurianto (Ketua), Indra Yana, S.H. (Anggota), dan Iftida Yasar, S.H., M.Psi beserta tim. Dalam kesempatan ini, tim PKMK yang terlibat adalah Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua (Peneliti, Konsultan, sekaligus Kepala Divisi Manajemen Mutu, selaku narasumber), drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (Peneliti dan Konsultan dari Divisi Manajemen Mutu, selaku narasumber), M Faozi Kurniawan, S.E, Akt. (Peneliti dan Konsultan), dan Ni Luh Putu Andayani, SKM., M.Kes (Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit).
Reportase
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) bersama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM kembali menggelar “Seminar Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan” pada Hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 10.00-11.40 WIB. Terdapat dua pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda yaitu:
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
Pembawa acara seminar yaitu Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes, kemudian seminar dibuka dengan pengantar yang disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH. Dalam pengantar dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH terkait “Health System Transformation” disampaikan bahwa transformasi sistem kesehatan merupakan salah satu prioritas Kemenkes yang perlu diperbaiki terutama terkait pandemi COVID-19 untuk mengatasi health crisis kedepan. Transformasi tidak hanya menjadi kebutuhan bagi Indonesia tetapi juga internasional dan global. Faktor kegagalan transformasi dapat disebabkan karena:
Hasil Riset JKN yang dilakukan PKMK FK-KMK UGM tahun 2020 menunjukkan bahwa dana peserta PBI telah dipergunakan untuk menutup kerugian di kelompok peserta PBPU. Masyarakat di daerah sulit seperti NTT menikmati paket manfaat yang jauh lebih sedikit dibanding DI Yogyakarta. Kebijakan kompensasi belum berjalan. Sementara itu tujuan UU SJSN dan UU BPJS menyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dana PBI di dalam UU SJSN seharusnya dipergunakan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang narasumber Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI Prof. Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc; staf khusus Menteri Kesehatan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD; Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng; dan Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, PhD. Moderator dalam diskusi ini adalah dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, PhD selaku ketua tim gugus tugas Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (KIFA) UGM.
Ikatan Farmakologi Indonesia (IKAFI) bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik (PERDAFKI) menyelenggarakan webinar yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan obat dan pengobatan COVID-19. Webinar ini dibuka dengan pengantar dari Dr. apt. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm. (Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM RI). Menghadirkan empat pembicara yakni Prof. Dr. apt. Keri Lestari, Msi. (IKAFI Jawa Barat), dr. Budiono Santoso, Ph.D., SpFK (IKAFI-PERDAFKI Yogyakarta), Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, SpFK (IKAFI-PERDAFKI Jakarta), dan dr. Gestina Aliska, SpFK (IKAFI-PERDAFKI Sumatera Barat). Webinar ini dipandu oleh apt. Drs. Victor S. Ringoringo, S.E., M.Sc. (IKAFI Jakarta).
Kementrian Kesehatan resmi menetapkan harga acuan tertinggi Swab RT-PCR di daerah pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 495 ribu dan di luar pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 550 ribu. Batas tarif tertinggi tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri. Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah, atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.
Project Syndicate (PS) adalah organisasi media internasional bersifat not-for-profit yang menerbitkan opini maupun analisis dari topik-topik yang menjadi fokus bersama di level global. Pada Rabu, 23 Juni 2021 Project Syndicate menyelenggarakan sebuah diskusi berjudul Back to Health. Diskusi ini menghadirkan para pakar terkemuka dari seluruh dunia untuk membahas pandemi yang sedang berlangsung dan mencari solusi bersama agar masyarakat kembali sehat.
Diskusi dibuka oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO). Tedros menyampaikan bahwa ada dua pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian pandemi COVID-19. Pertama, kesiapan global dimulai dari kesiapan di level nasional. Tiap negara harus meningkatkan kapasitas kesehatan masyarakatnya. Kedua, kurangnya solidaritas dan komitmen berbagi antar negara menjadi akar masalah kelemahan respon pandemi. Solidaritas dan komitmen ini terutama dalam hal berbagi data, berbagi alat pelindung diri (APD) berbagi oksigen, dan berbagi vaksin. WHO berusaha memfasilitasi peningkatan kerjasama internasional yang akan dibahas dalam sesi khusus pada sidang WHO di akhir November 2021.
Pada Rabu (16/06/2021) telah diselenggarakan “Workshop Pembahasan Instrumen Workload Indicator Staff Need (WISN) dan Lingkungan Kerja yang Aman di Fasilitas Kesehatan Selama Pandemi COVID-19”. Acara berlangsung pukul 09.00 – 16.00 WIB di The Grove Suite Hotel, Jakarta dan disiarkan melalui zoom meeting. Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM dengan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga (Kesjaor) Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO) Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan kajian penilaian beban kerja tenaga kesehatan di Indonesia dan lingkungan kerja yang mendukung selama pandemi COVID-19. Harapannya hasil akhir dari kajian ini dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kesehatan. Worksho dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, WHO, tim PKMK UGM, konsultan, asosiasi organisasi profesi, praktisi, universitas, RS, dan asosiasi RS. Salah satu tindak lanjut workshop ini adalah pembentukan Community of Practice (CoP) dalam kegiatan kajian WISN and Safe Environment. Anggota CoP tidak terbatas pada para undangan yang hadir dalam kegiatan workshop, namun terbuka untuk semua pihak yang ingin bergabung dan berpartisipasi.
Selama satu tahun, Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus mencapai 1.748.230 juta jiwa pada 18 Mei 2021. Kondisi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, di mana pelayanan kesehatan essensial menjadi terdisrupsi. Selain kesehatan, perekonomian negara juga mengalami tantangan di tengah pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 kontraksi sebesar -2,07% dan turun drastis bila dibanding pada 2019 yang mencapai 5,02%. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh lapangan usaha saat pandemi 2020 mengalami kontraksi kecuali bidang informasi dan komunikasi beserta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kondisi pertumbuhan ekonomi berdampak besar pada tahun selanjutnya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun 2021, pemerintah menentukan target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,0% persen dengan tambahan investasi sebesar Rp919,52—1.014,32 triliun. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan pajak dan merangsang daya beli masyarakat.
ASB bersama Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM telah melakukan penelitian ‘Investing in Inclusive Water, Sanitation and Hygiene (WASH)’ (iiiWASH). Penelitian ini didukung oleh Elrha’s Humanitarian Innovation Fund (HIF) dan UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), berfokus untuk memahami tantangan maupun peluang dalam pemenuhan layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) inklusif. Penelitian ini bersifat partisipatoris yang mana OPDis terlibat langsung di dalam penelitian sebagai mitra peneliti (co-researchers).