Pembukaan
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku Ketua IHQN menyampaikan forum nasional mutu pelayanan kesehatan Indonesia ke 16 bertujuan untuk berbagi pengalaman baik teori maupun praktek upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berbagi pengalaman sangat penting agar dapat mempercepat upaya – upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi COVID-19, saat ini yang paling utama adalah aman atau safety baik bagi para petugas, pasien, keluarga maupun lingkungan. Pada 2018, WHO telah menetapkan dimensi mutu terdiri atas 7 dimensi. Dimensi utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan di primary care maupun tersier care harus aman adil berfokus pada pasien. Tiga dimensi tersebut bisa terwujud apabila fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan dimensi 1) efektif; 2) efisien; 3) tepat waktu dan 4) terintegrasi antara satu pelayanan dengan pelayanan yang lain sehingga ke-7 dimensi mutu dapat terwujud termasuk dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator mutu pelayanan kesehatan dimana membuat manajemen mutu kesehatan itu menjadi lebih baik, lebih efektif, cepat berubah menuju perbaikan yang lebih baik. read more

Di Indonesia, permasalahan stunting masih mencari titik terang. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) pada hari Rabu lalu (18/11/2020) telah menyelenggarakan seminar online yang mengangkat permasalahan stunting. Acara dibuka dengan pengantar oleh Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc (Dekan FKM UI), sambutan oleh Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, PhD (Rektor UI) dan Prof. dr. Endang L Achadi, MPH, Dr.PH (Guru besar FKM UI). Prof. Dr. Muhadjir Effendy, S.Pd, MAP (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI) selaku keynote speaker menyampaikan bahwa permasalahan stunting sangat urgent untuk ditangani. Intervensi hari ini baru akan terlihat 20 tahun mendatang sehingga diharapkan penanganan saat ini dapat menjadikan modal kedepan. read more

Kegiatan dimulai dengan pengantar dari dr. Jodi Visnu MPH mengenai topik “Mengapa Program Filantropi Membutuhkan Influencer?” Jodi menjelaskan definisi dan unsur filantropi yaitu voluntary action for public goods, terorganisir, berdampak strategis dan berkelanjutan. Tipe pemberi dana juga bisa dibagi menjadi 2 kelompok: yaitu High Networth Individual (HNWI), dimana masing – masing ini memiliki sektor prioritas yang berbeda. Dalam filantropi komunitas sendiri, dimana yang menyumbang banyak dengan jumlah sumbangan sedikit, kita harus dengan cermat menentukan menentukan influencer. Secara definisi influencer adalah seseorang bisa memberikan pengaruh, namun dalam konteks filantropi, influencer dianggap penting di komunitas tertentu. read more

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. read more

Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19. Laksono berharap pengetahuan dapat dipergunakan dan disimpan dengan baik, mengingat bahwa COVID-19 adalah hal yang baru dan belum dikenal sebelumnya dan menyimpan sejumlah risiko yang tadinya belum diketahui oleh berbagai pihak. Harapannya knowledge bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempersingkat waktu pandemi COVID-19 sebab datanya sangat berguna untuk penanganan. read more

SESI I: DIM untuk usulan Revisi UU SJSN dan UU BPJS

JKKI – Yogyakarta. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka sesi hari ini, forum nasional kali ini mengangkat tema Daftar Isian Masalah (DIM). UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011 tidak sempurna, perlu untuk dimonitor dan evaluasi bersama sehingga kami dari UGM bersama dengan mitra perguruan tinggi perlu untuk melihat JKN berhasil atau tidak karena pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 “negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. read more

Fornas JKKI 17 November 2020 membahas peningkatan mutu layanan kesehatan, yang dibuka oleh Prof. Laksono. Inti dari pertemuan ilmiah ini adalah untuk menjelaskan mengenai penggunaan data yang penting untuk merumuskan kebijakan, yang mana perumusan tersebut bisa memakan waktu yang sangat lama dan perlu didukung dengan bukti. Setelah dibuka, forum dilanjutkan dengan presentasi policy brief terpilih yang telah dibuat oleh mitra PKMK UGM. Berikut adalah daftarnya:

1. Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Rini Anggraini)
2. Kebiaan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang: Pencapaian dan Harapan (Syafrawati)
3. Peran Tim Kenali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengembang Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu (Susilo Wulan)
4. Meningkatkan Rekrutmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi
5. Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non-Spesialistik pada FKT di Provinsi Riau (Rifa Yanti)

Pasca presentasi policy brief oleh mitra, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dr. Tiara Martias, Dr. Hanevi Djasri dan Prof. Laksono Trisnantoro. read more

Pada sesi pertama, dibuka dengan presentasi policy brief yang akan dibawakan oleh para penulis dan dimoderatori oleh Sealvy Kristianingsih, judul policy brief yang dibawakan antara lain:

Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujuan Non Speasialistik Era JKN (Puguh Priyo Widodo).
Modifikasi Indikator KBK ssebagai Upaya Pencegah Farud dan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP (Ratnawati)
Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Adriansyah)
Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehaan yang Berkeadilan (Jon Hendri Nurdan)
Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehaan dalam Implementasi JKN di Provinsi NTT (Stevie Ardianto Nappoe)
Ada beberapa masukan terhadap policy brief yang dipresentasikan, Laksono menggarisbawahi bahwa penggunaan bahasa ketika presentasi bisa menggunakan kalimat yang lebih singkat dan kedepannya mungkin dapat diadakan pelatihan lanjutan agar peserta lebih terbiasa membuat policy brief. read more

Kegiatan ini dimulai dengan pengantar dari Prof Laksono. Pada Forum Nasional X JKKI ini terdapat 5 topik dimana saat ini masuk pada topik 3 terkait penelitian JKN. Pada topik 3a membahas Riset Equity dalam konteks penggunaan data DaSK dan data Susenas. Sesi pertama membahas perdebatan JKN mencapai Equity atau tidak sesuai amanat UU BPJS dan UU SJSN. Sesi kedua membahas penggunaan Data Survey (data Susenas) dan Data Rutin dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk melihat apakah terjadi equity dan apakah hasilnya sama atau tidak. read more

JKKI – Yogyakarta. Fornas kali ini mengangkat tema kebijakan kanker. Cancer menjadi salah masalah prioritas di indonesia sehingga untuk mengatasinya perlu ada proses setting kebijakan dari segi klinis dan penggunaan data rutin. Hal ini bertujuan untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan kebijakan berbasis bukti pada Cancer, manfaat dan penggunaan data rutin pada Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan penerapan berbagai penelitian kebijakan tentang cancer dengan menggunakan data rutin.

Narasumber pertama, Dr. dr. Ibnu Purwanto, Sp.PD-KHOM dari UGM menyatakan bahwa data RS Sardjito rentang 2008 – 2017 terdapat 20.503 kasus yang tercatat dengan kasus kanker tertinggi yakni kanker payudara dan datanya bisa diakses. Masalah kanker di Indonesia sebagian besar terdiagnosis pada stadium lanjut seperti contoh kasus nasofaring. Kasus nasofaring di Indonesia 70% lebih tinggi dibanding dengan taiwan sekitar 38%. Penyebab kemungkinan pasien datang pada stasium lanjut dan rendahnya tingkat kesintasan yakni pasien mencari pertolongan alternatif dan sistem rujukan kadang kurang cepat, deteksi dan pengenalan dini yang kurang oleh tenaga kesehatan ataupun pasien, dan kurangnya jumlah dan integritas cancer multi disiplinary team. Selain itu, penyebaran layanan kanker yang tidak merata disebabkan oleh penyebaran sumber daya manusia, penyebaran layanan diagnostik, dan penyebaran layanan terapeutik terutama mesin radioterapi. Harapan kedepan dalam mengatasi pemerataan pelayanan kanker di Indonesia, untuk jangka pendek bisa menggunakan tenaga kesehatan dari rumah sakit lain pada RSUD milik Provinsi sedangkan untuk jangka panjang, tugas belajar untuk SDM potensial dengan ikatan hukum yang kuat. Di sisi lain, pembuatan kebijakan deteksi dini (pelatihan tenaga kesehatan dan diseminasi informasi untuk awam) perlu ditingkatkan, mengizinkan cost sharing JKN dan biaya mandiri pada terapi yang tidak dijamin JKN, dan peningkatan bertahap fasilitas pendukung terapi kanker (radioterapi, imunohistokimia PA). read more