Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menggelar kembali Forum Nasional Seri ke – 10 tahun ini, yang diawali dengan topik pertama mengenai Peran dan Independensi Profesi Analis Kebijakan. Terdapat tiga pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda – beda, dan tiga pembahas yang akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Berikut adalah daftar masing – masing pembicara dan pembahas:

Pembicara

1. Elly Fatimah, M.Si (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga adiministrasi Negara)
2. Siswanto, M.H.P., D.T.M. (Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan)
3. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM)

Pembahas

1. Pretty Multihartina, Ph.D (Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
2. Velix Vernando Wanggai, SIP., MPA. (Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan R/B (Bappenas))
3. Dr. Erwan Agus Purwanto (Dekan FISIPOL UGM)

Dibuka dengan pengantar oleh Laksono yang menyampaikan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Seperti masalah JKN, kemudian penyakit – penyakit prioritas seperti CVD, Kematian Ibu dan Bayi, stunting serta pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Dalam keadaan yang seperti ini dibutuhkan kebijakan untuk menuntaskan masalah kesehatan yang demikian, untuk itu dibutuhkan profesi Analis Kebijakan. Profesi ini bisa membantu pengambil kebijakan merumuskan masalah, melakukan prakiraan dan lain – lain. Selain itu profesi ini dikembangkan untuk mendapatkan perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti, supaya kebijakan yang diterapkan menjadi tepat sasaran. Acara ini akan dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH. M.Kes., MAS dan Shita Listya Dewi, MM., MPP sebagai co-moderator. read more

4 November 2020

Materi pertama mengenai Kebijakan dan Komponen penyusunan rencana penanggulangan bencana di dinas kesehatan disampaikan oleh dr Bella Donna bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal kesiapsiagaan dinas Kesehatan berbentuk rencana kontijensi berbasis sistem komando dalam menghadapi krisis kesehatan dan bencana alam maupun non alam seperti pandemi COVID-19. Diskusi : Pertanyaan datang dari dr.Alfina dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah mengenai implementasi penyusunan Dinkes Disaster Plan dimana pendampingan dari pihak eksternal yang berpengalaman dalam melakukan manajemen bencana kesehatan sangat dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Pihak eksternal sangat membantu untuk memberikan perspektif dalam penyusunan, dan untuk rencana operasi penanganan COVID-19 sudah dipandu secara online oleh Pusat Krisis Kesehatan, dr. Fina kemudian menambahkan bersedia untuk mengadakan sesi telaah rencana operasi Kesehatan Propinsi Sulteng yang difasilitasi oleh PKMK FK – KMK UGM, peserta dari BPBD Cimahi, Rani, S.Psi. menyatakan ketertarikannya untuk menjadi peninjau kegiatan tersebut. read more

13 Oktober 2020

Sesi kali ini dibawakan Madelina Ariani, MPH dan mendapat masukan dari pembahas yaitu dr. Hendro Wartatmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapsiagaan rumah sakit berbasis sistem komando dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian dokumentasi menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 146 RS yang mengikuti workshop aktivasi Hospital Disaster Plan (HDP) berbasis sistem komando selama Maret – Juni 2020. Dari workshop tersebut, hasil penelitian menunjukkan gambaran aktivasi HDP di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara mendalam pada RSUD Wates, RSUD Sleman, RS UGM, RS JIH, RSJ Ghrasia, RS Wonosari dan RSUD Tarakan. Kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan sistem komando tertuang dalam Hospital Disaster Plan. Berdasarkan waktu, kesiapsiagaan rumah sakit rendah ke sedang. HDP yang sudah dibentuk belum mencakup bencana non alam dan penanganan COVID-19 masih terpisah dari HDP. Selama ini rumah sakit baru sebatas melakukan pembentukan tim Satgas COVID, namun prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit, perubahan pengetahuan, penggunaan istilah – istilah baru dan kebijakan yang berubah dalam waktu dekat menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Di samping aktif meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit juga harus aktif dalam update pengetahuan dan sosialisai terkait COVID-19. Keterbatasan sumber daya dan klaim juga menjadi kendala di rumah sakit. read more

Pertemuan minggu kesembilan pelatihan knowledge management kali ini peserta memperoleh materi mengenai “Portal Knowledge Management Covid-19” yang sedang dikembangkan oleh PKMK FK – KMK UGM. Selanjutnya dilakukan demonstrasi penggunaan kolom pencarian website manajemencovid.net sesuai dengan prinsip taksonomi.  Peserta juga mengerjakan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta atas materi yang diberikan dari minggu 1 – 8 yang telah berlalu. Pertemuan hari ini menghadirkan Sukirno, SIP, MA sebagai narasumber dan dr. Lutfan Lazuardi, PhD sebagai moderator. read more

20 Oktober 2020

Sampai saat ini, belum ada negara yang mampu memproduksi jumlah vaksin yang dibutuhkan secara individu, sedangkan penyediaan vaksin tidak akan mengakhiri pandemi dengan cepat kecuali jika didistribusikan secara adil. Kondisi ini menyebabkan timbulnya persaingan antar negara untuk mendapatkan stok vaksin saat tersedia nanti. Maka dari itu, GAVI meluncurkan program Covax dan Indonesia telah menjadi bagian dari negara menengah ke bawah yang akan mendapatkan subsidi dari COVAX. Namun, Indonesia tetap memerlukan strategi jangka panjang dalam pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. Webinar yang diadakan pada 20 Oktober 2020 mengundang tiga panelis untuk mendiskusikan bagaimana pemenuhan dan skema distribusi vaksin COVID-19 secara ekuitabel serta pentingnya edukasi masyarakat akan pentingnya vaksin. Ketiga panelis yang berkontribusi pada webinar kali ini ialah Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph. D, Sp. MK (K), Dr. Nihayatul Wafiroh, MA, dan Dr. dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA. Webinar ini dimoderatori oleh dr. Tiara Marthias, MPH. read more

26 Oktober 2020

Pertemuan minggu kedelapan pelatihan knowledge management kali ini membahas analisis SWOT, penentuan arah pengembangan, dan rencana anggaran di instansi masing-masing. Acara kali ini diisi dengan presentasi dari masing – masing tim dan diskusi bersama fasilitator. Pertemuan hari ini menghadirkan dr. Lutfan Lazuardi, PhD dan Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM. M.Kes sebagai fasilitator.

RSUP dr. Sardjito

Tim RSUP dr. Sardjito memaparkan tentang analisis SWOT, serta rencana strategis tahun 2020 – 2024 di mana salah satunya ingin bergabung dengan Indonesia One Search dan akan melakukan pengembangan perpustakaan digital. Rencana anggaran masih harus dibicarakan dengan banyak pihak. Sumber pendanaan kemungkinan dari AHS atau menjalin kerja sama dengan pihak lain. read more

Rabu, 21 Oktober 2020  |  14.00 – 16.00 WIB

Pembicara:

• Dr. Riskiyana Putra – Direktur Promosi Kesehatan, Kemenkes RI
• Dr. dr. Brian Sriprahastuti – Tenaga Ahli Utama Deputi III, Kantor Staf Presiden
• dr. Ait-Allah Mejri – Presiden Direktur Roche Indonesia
• Jessica Arawinda – Deputi Direktur 1000 Days Fund

Pembahas:

• Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D – Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
• Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D – Guru Besar FKM UI dan Tim Ahli Evaluasi TP2AK

Moderator: Mark Fiorello – Deputi Direktur Asia Philanthropy Circle
Pengantar: Lucia Erniawati – Roche Indonesia

Webinar “Kemitraan Multisektoral untuk Penurunan Stunting di Indonesia” dibuka oleh Mark Fiorello sebagai moderator dengan menampilkan video upaya penurunan stunting oleh 1000 Days Fund. Selanjutnya Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) menyapa peserta melalui video pengantar. Terawan menyampaikan bahwa untuk mencapai target persentase stunting 14% pada 2024, ada empat strategi yang perlu dilakukan, yaitu berfokus pada 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi, menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu, meningkatkan aspek promotif dan edukatif bagi ibu hamil di masyarakat, dan menyambung upaya penurunan stunting dengan program perlindungan sosial. read more

19 Oktober 2020

Pertemuan minggu ketujuh pelatihan knowledge management kali ini membahas “Analisis SWOT untuk Penajaman Proposal Pengembangan Perpustakaan”. Materi tersebut disampaikan oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes dengan moderator dr. Lutfan Lazuardi, PhD. Pada pertemuan hari ini diharapkan peserta mampu menajamkan proposal dengan analisis SWOT supaya dapat menjadi rencana strategi bisnis agar tujuan utama sebagai learning resource center bisa terwujud.

Putu memaparkan review singkat materi sebelumnya di mana perpustakaan harus mampu berperan dalam mengelola pengetahuan dalam organisasi dan melakukan inovasi digital. Perpustakaan mampu mengelola pengetahuan dengan menghasilkan pengetahuan baru, sharing pengetahuan, membantu organisasi untuk menyeleksi dan mentransfer informasi penting. Saat ini pengetahuan mengenai COVID-19 sudah lebih banyak dibandingkan beberapa bulan lalu dan kita perlu menyaring informasi tersebut berdasarkan evidence based. Perpustakaan dapat berperan dalam proses ini untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan membantu para klinisi dalam penanganan pasien. Putu memaparkan lebih lanjut mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah instrumen siap pakai untuk memahami situasi lingkungan dengan memetakan S-W-O-T lembaga. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam perencanaan. Strength dan Weakness berasal dari analisis lingkungan internal lembaga yang akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Opportunity dan Threat berasal dari analisis lingkungan eksternal lembaga yang akan membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Secara detail Strength (kekuatan) meliputi SDM, peralatan, pengetahuan, infrastruktur yang mampu membuat kita bertahan dan berkembang. Weakness (kelemahan) dapat dijabarkan mirip seperti Strength, namun hal – hal tersebut yang menghambat kita untuk berkembang. Bisa jadi jumlah SDM dijabarkan sebagai kekuatan namun skill yang kurang itu sebagai kelemahan. Dalam mengidentifikasi Opportunity (peluang) diperlukan kreativitas, misalnya kerjasama baru yang mungkin dilakukan dan sumber dana baru yang dapat diakses. Threat (ancaman) merupakan kondisi eksternal jauh maupun dekat, mikro atau makro yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi. Diperlukan sensitivitas untuk mengidentifikasi hal ini. read more

16 Oktober 2020

USAID melalui Health Financing Activity dan Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan RI mengadakan serial webinar Young Health Economics ke-3 dengan tema Strategic Health Purchasing: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen dengan membuat akses dan tempat berbagi melalui forum Young Health Economics.

Pertemuan kali ini membahas konsep Strategic Health Purchasing/Belanja Kesehatan Strategis (BKS), implementasi BKS dalam JKN (mekanisme pembayaran layanan/provider, konsep mutu, BKS dalam tatanan regulasi JKN), dan BKS dalam Program Prioritas (TB, KIA dan HIV). read more

12 Oktober 2020

PKMK – Yogya. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dengan 3 orang pembahas yaitu dr. Darwito dari PERSI, dr. Fitri dari Dinkes DIY dan dr. Sulung dari Dinkes DKI. Regulasi terkait dengan COVID-19 oleh pemerintah DKI dan DIY, maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak diterbitkan terutama untuk mengatur pembatasan sosial baik itu pembatasan sosial skala besar (PSBB) maupun skala komunitas. Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, sudah ada kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah, dan setelah PSBB semakin banyak aturan yang diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap regulasi dan pedoman yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan ada informasi dari tokoh masyarakat, kelurahan/RT/RW kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan Jabodetabek mampu menekan tingkat kunjungan pasien periode Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Sehingga selama belum terjadi lonjakan kunjungan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) baik berupa memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. read more