Outlook Kebijakan Kesehatan “TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN INDONESIA: Prospek dan Tantangan”

Kamis, 2 Februari 2023

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM

PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan di Indonesia mengalami goncangan hebat di sepanjang 2020-2022 lalu akibat bencana non alam pandemi COVID-19.  Pandemi ini berdampak dan menguji langsung Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah (SKN dan SKD), serta mendorong lahirnya gebrakan Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi Sistem Kesehatan.

Transformasi Sistem Kesehatan diarahkan untuk mengubah secara signifikan pilar-pilar (1) pelayanan dasar melalui edukasi masyarakat, primary prevention, secondary prevention dan penguatan kapasitas dan kapabilitas faskes primer, (2) pelayanan rujukan yang menyediakan layanan berkualitas dan efisien, yang dimungkinkan melalui peningkatan     akses dan kualitas layanan di tingkat sekunder dan tersier, serta memperkuat resiliensi sektor obat dan alkes, dan juga (3) memastikan kesiapan dan efektivitas respon tanggap bencana. Namun, penguatan pilar-pilar harus didukung beberapa landasan yang kuat pula dari sisi pembiayaan kesehatan, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta digitalisasi kesehatan dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Transformasi kesehatan diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan Indonesia untuk dapat merespon tantangan-tantangan masa depan sembari terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Tentu saja transformasi sistem kesehatan bukannya tanpa tantangan. Pertama, siapkah seluruh komponen dalam sistem kesehatan melakukan transformasi ini secara cepat namun tepat? Siapkah unsur-unsur pemangku kepentingan di tingkat pusat bergegas menelurkan kebijakan-kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan? Bagaimana dengan para pelaksana di tingkat daerah?

Dalam situasi transisi ini, tepat waktunya bagi kita untuk mendiskusikan bagaimana  pendekatan transformasi ini dilakukan dalam masa recovery pasca pandemi COVID-19? Apa saja prospek dan tantangan bagi transformasi sistem kesehatan? Kegiatan outlook 2023 ini akan menjadi salah satu platform diskusi antara akademisi, pemangku kepentingan dan pelaksana untuk bertukar perspektif dan pandangan mereka tentang transformasi sistem kesehatan.

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan dalam bentuk seminar dan diskusi aktif, dan diselenggarakan secara hybrid.

KEGIATAN & MATERI PRESENTASI

Hari/tanggal    : Kamis, 2 Februari 2023
Pukul                 : 08.30-13.00 WIB
Tempat             : Ruang Auditorium, Gedung Tahir Lantai 8 Sayap Utara

Outlook Kebijakan Kesehatan  2023

Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia: Prospoek dan Tantangan

2 Februari 2023

Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes. MAS meyampaikan apalah artinya sebuah riset tanpa sebuah kebijakan. Riset menjadi dasar sebuah kebijakan dan mengagungkan evidence base policy making. Kita akan melihat tantangan dari transformasi sistem kesehatan Indonesia dalam outlook hari ini.

Faozi Kurniawan, SE. Akt, MPH menyampaikan tentang optimalisasi sumber dana dan efisiensi pembiayaan kesehatan. Sumber dana: APBN, APBD, rumah tangga, swasta, lembaga donor. Dokumen yang paling penting adalah RPJMN. Level pelayanan paling rendah secara birokrasi yaitu level Puskesmas. Kemenkes sudah merancangkan transformasi kesehatan salah satunya pembiayaan kesehatan pada pelayanan promotif and preventif diperkuat tanpa mengesampingkan kuratifnya. Pemerintah pusat melalui Kemenkes menggunakan data NHA untuk melihat implementasi dana-dana hingga mikro atau daerah. Penerimaan dana di pusat yaitu di pajak dan cenderung flat. Sementara kebijakan perlu diperbaiki. Sumber pendanaan pusat terus akan tetapi bagaimana dengan kesehatan. Tren kesehatan di pemerintah pusat naik namun perlu diperlihat lagi. Kemudian untuk daerah masih belum sesuai dengan undang-undang terkait pembiayaan kesehatan. Sumber dana di pemerintah daerah yang banyak memaksimalkan dana dari pemerintah pusat menjadi dana utama. Kita kehilangan dana penting PAD. Pemanfaatan preventif dan promotif belum maksimal dibandingkan kuratif. Kita membutuhkan sistem data akurat untuk mengambil kebijakan. Kita disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya dalam pembiayaan kesehatan. Bagaimana mendesain dana tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Andreasta  menyampaikan  pengelolaan sistem kesehatan berpengaruh dari sistem pendidikan. Situasi saat ini  terdapat isu distribusi dokter spesialis dan dokter subspesialis. Masih banyak rumah sakit yang belum lengkap dokternya. Untuk kompetensi isunya bidan, perawat, farmasi, dan seterusnya. RPJMN menjelaskan seberapa banyak tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ketersediaan dokter dan dokter gigi bervariasi tergantung regionalnya. Dari data kita bisa melihat daerah mana yang over stagnan mana yang tidak. Di daerah tertentu atau daerah timur untuk ahli gizi kurang terutama untuk stunting. Hubungan pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi kebutuhan SDM. Hubungan ketersediaan dan kinerja sistem ada kaitannya. Kehadiran tenaga kesehatan mensupport sistem kesehatan dengan skill memadai dan pelayanan kesehatan. Provider safety pada tenaga kesehatan saat pandemi terdapat risiko. SDM yang dulu menjadi sumber daya sekarang menjadi sumber cost. Banyak upaya untuk mengefisiensikan pelayanan kesehatan seperti teknologi kesehatan. Tenaga kesehatan di Indonesia belum memenuhi ekspesitasi sehingga masih banyak melakukan pengobatan ke luar negeri. Tantangannya adalah target kinerja dari sistem transformasi kesehatan dan dihubungkan dengan distribusi nakes di semua level dan beban penyakit. Untuk menghitung kebutuhan beberapa level yang harus diperhatikan. Bagaimana daerah berperan dalam transformasi kesehatan. Dengan adanya transformasi kesehatan sehingga muncul profesi baru di pelayanan kesehatan.

Anis Fuad, S.Ked, DEA menyampaikan perubahan dramatis untuk digitalisasi yaitu DTO di Kemenkes. Dalam Permenkes Nomor  24 Tahun 2022 tentang rekam medis yaitu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan rekam medis elektronik terakhir pada 31 Desember 2023. Jika tidak, akan ada sanski administrasi. Di sisi regulasi perlu ada regulasi-regulasi yang lebih kuat. Billing system lebih ke pencatatan pembayaran di rumah sakit. Rekam medis elektronik baru berjalan 18%. Untuk wilayah  Jawa dan Bali sudah dilatih sistem terintegrasi. Tantangan di Jawa dan Bali akan berbeda dengan di luar pulau tersebut. Rekam medis membutuhkan infrastruktur. DTO perlu mendiskusikan hal tersebut. Kecepatan DTO harus diimbangi dengan hal yang lain. PeduliLindungi sekarang sudah ada imunisasi anak. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan data pribadi. Digitalisasi kesehatan ini perlu memperhatikan tenaga IT-nya.

Sugianto, SKM, M.Sc.PH  dari Direktorat Tenaga Kesehatan, Kementrian Kesehatan menyampaikan integrasi pendidikan dan layanan kesehatan dilakukan dengan kerjasama dengan universitas dengan fakultas kedokteran. Akselerasi Pemenuhan dokter-dokter spesialis melalui academic health system. Program beasiswa lain yang diberikan kepada dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. RSUD membutuhkan tenaga spesialis. Komitmen dalam pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus, pedayagunaan spesialis, internship, adaptasi   dokter spesialis WNI LN, dan pemenuhan PPPK. Terus belajar, menjaga asa pelayanan kesehatan yang berkualitas. Platform pelatihan digital media terintegrasi dengan akses luas tanpa batas. Tenaga kesehatan Indonesia untuk dunia. Bagaimana peran Poltekkes mengisi fasyankes di daerah dan di luar negeri yang berdaya saing dengan institusi kesehatan lainnya. Satu Data SDM Kesehatan Indonesia. Apresiasi bagi tenaga kesehatan yang menjaga asa.

Mazda Novi Mukhlisa dari Pusjak PDK Kementrian Kesehatan  menyampaikan NHA tahun 2021 pembelanjaan terus meningkat karena pembelanjaan COVID-19. Jika tidak diikutkan dengan COVID-19, tidak meningkat secara signifikan.  Penguatan layanan primer ini salah satu pesan dari WHO. Fokus dalam pembiayaan dan pembelanjaan kesehatan yaitu OOP terus meningkat. Hasil NHA ini belanja kesehatan kesehatan lebih banyak belanja kuratif baik rawat inap dan rawat jalan. Pada 2022 mulai aktif kembali salah satu tool monev yaitu health account. Belanja di daerah ini sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Besarnya peran di tingkat pusat ini bagaimana mensinkronkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensinergikan program pusat dan program daerah. Belanja program masyarakat masyarakat masih kecil. Terkait sumber pembiayaan baru, tidak semua program kesehatan dapat dibiayai seperti kerjasama dengan swasta. Untuk pajak dan Health tax mellaui SSB, cukai tembakau, alkohol dan lainnya.

Arief Faqihudin dari DTO Kementerian Kesehatan menyampaikan platform Satu Sehat menghubungkan ekosistem kesehatan dalam upaya mengintegrasikan kesehatan. Proses ini membutuhkan peran dari segala pihak. Satu Sehat ini sudah melakukan integrasi 9422 pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas di Jawa dan Bali. Tantangannya bagaimana semua fasyankes menintegrasikan semua data. Challenge berikutnya adalah anggaran daerah yang perlu dipersiapkan sehingga dapat berjalan dengan baik. Kualiatas data terus berjalan dan terintegrasi sedang kita lakukan. Setiap faskes memiliki SOP terkait data. Dalam monitoring dan evaluasi bagaimana indeks kesinambungan di setiap daerah melalui indeks kinerja. Kolaborasi pemerintah dan sistem kesehatan sangat berperan penting. Kemkes sebagai regulator.

M. Subuh, MPPM menyampaikan satu kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan dan melakukan pelayanan kesehatan baik di FKL dan FKTP, kewenangan sarana prasarana, kewenangan sumber daya manusia, dan lainnya. Pengembangan digitalisasi di bidang kesehatan memiliki banyak efisiensi. Inovasi di daerah cukup banyak. Bagaimana menampung kreatifitas dari daerah. Integrasi penganggaran kemungkinan akan menimbulkan ego sektoralnya.

Reporter: Ardhina Nurgrahaeni (Divisi Public Health PKMK UGM)

Reportase

Outlook Kebijakan Kesehatan 2023

Pada Kamis (2/2/2023), telah diselengarakan kegiatan Outlook Kebijakan Kesehatan 2023 dengan tema  “Transformasi Sistem Kesehatan Indinesia: Prospek dan tatangan”. Sesi kedua kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati MA, Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes, Dr. Hanevi Djasri, MARS., FUSQUA, Dr. apt. Susi Ari Kristina, M. Kes, dan Madelina Ariani SKM, MPH selaku pembicara. Sesi dipandu oleh Shita Listyadewi selaku moderator.

Penguatan Pelayanan Primer: Strategi Baru Untuk Peningkatan Literasi Kesehatan Bagi Masyarakat

Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati MA.

Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan gagapnya sistem kesehatan di Indonesia dalam menghadapi kegawatdaruratan, kurangnya kemampuan layanan kesehatan primer dalam mengatasi lonjakan kasus, sehingga terjadi misinfodemi. Misinfondemi berkaitan dengan penerimaan informasi yang tidak akurat, kurangnya pemahaman, ketidakmampuan untuk menggali informasi yang belum akurat, adanya keyakinan yang tidak konsisten dengan ilmu yang tidak sesuai, dan kepercayaan pada teori konspirasi.

Misinfodemi dapat disebabkan oleh menurunnya modal sosial, meningkatnya ketimpangan ekonomi, meningkatnya polarisasi politik, menurunnya kepercayaan asimetris politik, lanskap media yang berkembang, dan media yang mendukung ekstriminai politik. Situasi misinfodemik ini menunjukkan bahwa literasi kesehatan dalam layanan primer menjadi krusial dan penting  agar individu dan masyarakat mampu menggunakan pengetahuannya untuk mengoptimalkan kesehatannya.

Menurut Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA , terdapat beberapa upaya untuk peningkatan literasi yang dapat dilakukan organisasi layanan kesehatan, yaitu memperkuat komitmen organisasi layanan kesehatan terhadap literasi kesehatan yang berfokus pada promosi dan preventif, merangkul dan memperluas engagement dengan masyarakat, kolaborasi lintas lintas sektor dan sistem kesehatan masyarakat, melakukan segala upaya untuk memahami serta menanggapi kondisi pengetahuan, kepercayaan, dan literasi masyarakat yang unik.  

Penguatan Pelayanan Rujukan : Pembelajaran Dari Sister Hospital – Performance Managemen And Leadership

Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes

Pada pembahasan topik kedua, Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes menyebutkan bahwa transformasi layanan rujukan bertujuan untuk meratakan akses pelayanan rujukan yang berkeadilan, meningkatkan mutu pelayanan rujukan, serta menata sistem rujukan.

Kementerian Kesehatan mengembangkan skema pengampuan dengan memetakan RS Pengampu Nasional, RS Pengampu Regional, dan RS yang diampu. RS pengampu nasional adalah rumah sakit dengan kriteria tipe A berskala paripurna, RS akademik, pelayanan spesialistik dan subspsialistik dilingkup yang diampu. Sementara itu, RS Pengampu Regional adalah RS milik pemerintah pusat/daerah dengan strata minimal utama, RS pendidikan, Pelayanan spesialistik dan/atau subspesialistik dilingkup yang diampu. Sedangkan RS yang diampu memiliki pelayanan dasar dari program pelayanan prioritas, belum sesuai target strata dalam hal standar pelayanan, SDM, sarana dan prasarana, alat kesehatan.  

Skema ini kemudian menjadi salah satu fokus project PKMK UGM, yaitu Sister Hospital – Performance Managemen And Leadership. Menurut Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes, terdapat beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari proyek ini. Pertama, program pengampuan bersifat sangat kompleks dengan melibatkan banyak institusi dan pemerintah daerah, sehingga diperlukan project management system untuk membantu pemilik projek dan pemilik dana memasuki tujuan. Selain itu, monev oleh pihak independen dan exit strategy juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan program.

Penguatan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Kesahatan: Tidak hanya Akreditasi

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQUA

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQUA memetakan beberapa isu manajemen mutu 2023, yaitu biaya tinggi dalam pelayanan kesehatan, keterbatasan jumlah dan keterbatasan tenaga kesehatan, efisiensi penggunaan obat dan alat kesehatan (termaksud interoperabilitas antar alat), kebutuhan pengembanagan pelayanan unggulan, kebutuhan pengembanagn pelayanan, alur kerja pelayanan klinis yang tidak optimal, kecepatan adaptasi ilmu dan tehnologi kesehatan, keadilan dalam akses dan mutu, program keselamatan pasien tidak efektif, fragmentasi pelayanan kesehatan primer, redesain program akreditasi yang belum terbukti efektifitasnya, hingga dispute dikotomi pelayanan dengan pihak pembayar BPJS.

Melihat berbagai isu tersebut, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQUA  menekankan bahwa layanan kesehatan tidak bisa hanya fokus pada akreditasi. Beberapa aspek lain yang perlu ditingkatkan dan sekaligus akan menjadi perhatian PKMK UGM pada 2023 ke depannya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi : digital seperti smart hospital
2. Program peningkatan kepuasan staf untuk retensi karyawan: pelatihan, ownership, lingkungan yang aman, manjemen stres dan burn-out
3. Pengembanagn layanan unggulan: peran komite medis, penerapan e-clinical pathways, peran case manager
4. Meningkatakan keterlibatan pasien/keluarga dalam meningkatakan mutu dan efisiensi biaya
5. Penerapan hospital without wall: mengatasi berbagai social determinasi
6. Membangun organisasi pembelajaran mutu: peran AoC, Informal, leader, quality champion
7. Penyusunann/ penerapan strategi nasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan (STRANAS PMKP) dimana akreditasi “hanya” merupakan salah satu program di dalamnya
8. Membangun mekanisme pembelajaran nasional dari setiap IKP yang terjadi
9. Penerapan program efesiensi: lean managemen
10. Integrasi pelayanan: integrated Quality of care (IQ-Care)

Penguatan Kebijakan Kemandirian Obat

Dr. apt. Susi Ari Kristina, M. Kes

Pada topik keempat, Dr. apt. Susi Ari Kristina, M. Kes memaparkan beberapa hasil analisis studi terkait situasi menuju kemandirian bahan baku obat-obatan. Menurutnya, situasi kemandirian bahan baku obat-obatan sangat bergantung pada tiga level, yaitu penelitian dan pengembangan, produksi, serta jaringan pasar. Dr. apt. Susi Ari Kristina, M. K memetakan beberapa rekomendasi berdasar ketiga level tersebut.

Pada level penelitian dan pengembangan, diperlukan kebijakan untuk memastikan pemilihan strategis BBO dan BKD-F yang akan diprioritaskan. Selain itu, diperlukan juga kebijakan untuk mendukung koordinasi leading institution dalam pengembangan produksi BBO dan BKD-F serta memfasilitasi transfer teknologi. Sementara itu pada level produksi, diperlukan peningkatan produksi BBO dan BKD-F yang memenuhi standar farmakope, kebijakan untuk memastikan ketersediaan/keberlanjutan suplai BBO dan BKD-F, peningkatan kemandirian produksi, peningkatan daya saing terhadap harga dan mutu BBO dan BKD-F impor, serta kebijakan untuk memfasilitasi investasi dan keringanan pajak.

Rekomendasi pada kedua level tersebut tentu perlu didukung dengan penguatan pada level ketiga, yaitu jaminan pasar. Menurut Dr. apt. Susi Ari Kristina, M. K, diperlukan adanya peningkatan penyerapan produk BKD-F dalam negeri untuk produksi BBo di dalam negeri. Selain itu, proses menuju kemandirian ini juga perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat. Secara paralel, Kemenkes mendukung kegiatan pengembangan dan produksi dalam negeri bahan baku melalui skema B2B.

Penguatan Reseliansi Bencana dan Krisis Kesehatan di Indonesia

Madelina Ariani SKM, MPH

Mengawali topik terakhir pada sesi kedua, Madelina Ariani SKM, MPH menyebutkan bahwa situasi pandemi COVID-19 membuat resiliensi bencana dan krisis kesehatan di Indonesia menjadi lebih mudah diadvokasikan daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan stakeholder menjadi lebih perhatian dan mengenai pentinya kesanggupan untuk semua program kesehatan, rencana penanggulangan bencana sebelum membangun rencana kontijensi, serta hospital disaster plan yang beroperasional, bukan hanya pemenuhan syarat akreditasi.

Tranformasi sistem ketahanan kesehatan terdiri atas jaringan nasional serta tenaga cadangan melalui sistem tanggap darurat, table top exercise, dan kesiapan krisis. Tim Manajemen Bencana mengembangkan disaster plan ke RS, Dinkes, dan Puskesmas dengan bekerja sama dengan Pokja Bencana, Fakultas, dan JKKI. Skenario yang telah dikembangkan ini kemudian didukung dengan simulasi dan table top exercise.

Dalam penguatan resiiensi bencana dan krisis kesehatan, terdapat beberapa dukungan pada level nasional, yaitu dengan menyiapkan tenaga ahli cadangan kesehatan, melakukan kajian sistematik manfaat ICS dalam penanganan pandemi COVID-19, penyusunan modul renkon kesehatan, operasionalisasi HDP dan hospital safety Index, pelatihan penyusunan rekon kesehatan dan aktivitasi klaster kesehatan, hingga menjadi Panitia Nasional Global Platform For Disaster Risk Reduction.

Topik-topik pada sesi kedua Outlook Kebijakan Kesehatan 2023 juga ditanggapi oleh empat pembahas dari Kementerian Kesehatan dan PERSI. Keempat pembahas turut menekankan bahwa seluruh program dalam rangka transformasi sistem layanan primer, layanan rujukan, manajemen mutu, kemandirian obat, serta resiliensi terhadap bencana membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai sektor kesehatan di Indonesia. Isu kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga memerlukan gotong royong berbagai pihak yang bersinggungan.

Sebagai penutup kegiatan Outlook Kebijakan Kesehatan 2023, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD selaku Ketua Board PKMK UGM, menambahkan beberapa poin penting. Transformasi adalah sebuah proses yang harus dimulai dari deteksi adanya perubahan, pemahaman, penafsiran, hingga pelaksanaan tindakan. Kebijakan transformasi harus bersifat lintas ditjen, kementerian, dan masyarakat dengan mengukur keberhasilan menggunakan pendekatan impact. Setiap keputusan yang diambil harus berbasis data serta mengutamakan aspek sentralisasi dan desentralisasi. Oleh karena itu, organisasi kesehatan harus dapat merespon dengan meningkatkan soft-skills serta menyiapkan manajemen perubahan yang baik.

Reporter: Indra Komala (Diivisi Manajemen Mutu PKMK UGM)

Reportase: Indra Komala R. N., MPH
                     Rizky Adinda