Arsip:

Pengantar

Reportase Pertemuan Tahunan PKMK ke-26

Reframing PKMK menuju Indonesia Emas 2045

Sesi Pagi Sesi Siang Sesi Pagi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM menyelenggarakan pertemuan tahunan PKMK ke-26 di Bawen, Semarang pada 21 Februari 2024.

Acara dimulai dengan sambutan oleh Ketua PKMK yakni Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS. Pada 2024, akan ada aktor baru dalam kebijakan Indonesia dan forum pertemuan tahunan adalah pembuktian apakah PKMK masih akan berkontribusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia bersama para pemangku kepentingan. Forum ini dihadiri oleh 64 anggota aktif PKMK dan anggota board baik secara luring maupun daring. Tema yang diangkat dalam pertemuan tahunan PKMK adalah “Reframing PKMK menuju Indonesia Emas 2045”. Reframing merupakan upaya perubahan ke depan dan regenerasi yang berkelanjutan. read more

Kaleidoskop PKMK 2023

Kontribusi PKMK dalam Membangun Kebijakan Berbasis Bukti menuju Indonesia Emas 2045

Kamis, 28 Desember 2023 | Pukul 09.00 – 12.00 WIB

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang sampai dengan tahun 2045 telah disosialisasikan dan istilah Indonesia Emas 2045 telah ditetapkan sebagai target capaian Indonesia 20 tahun sejak sekarang. Kesehatan untuk semua dan ketahanan sistem kesehatan menjadi kata kunci penting dalam RPJP ini. Secara bertahap, rencana pencapaian sampai dengan tahun 2045 dibagi menjadi tahapan RPJMN yang berlangsung selama 5 tahunan. read more

Lowongan Superviser, Enumerator & Asisten Peneliti

Lowongan Supervisor, Enumerator & Asisten Peneliti

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan penelitian terkait Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku terhadap TPT di Indonesia (Studi KAP TPT). Penelitian ini akan dilaksanakan di 4 provinsi yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. PKMK FK KMK UGM memerlukan enumerator dan supervisor dalam proses pengambilan data penelitian. Untuk itu, kami membuka kesempatan untuk bergabung menjadi enumerator dan supervisor pada proyek penelitian ini.

SUPERVISOR, ENUMERATOR & ASITEN PENELITI

A. Tanggung Jawab

1. Supervisor

  • Mengkoordinasi persiapan dan diseminasi pelaksanaan penelitian kepada
    pemegang kebijakan di lokasi pengambilan data
  • Melakukan supervisi kepada enumerator dalam proses pengambilan data
  • Memastikan enumerator melakukan pengambilan data sesuai dengan kriteria
    responden penelitian dan SOP yang benar
  • Melakukan verifikasi dan validasi setiap data responden sesuai SOP
  • Melaporkan proses pengambilan data secara berkala setiap minggu kepada tim
    peneliti
  • read more

    Pelatihan Internal Para Peneliti-Konsultan PKMK FK-KMK UGM : UU Kesehatan dan Penyusunan Penulisan Aturan Turunan

    Pelatihan Internal Para Peneliti-Konsultan PKMK FK-KMK UGM UU Kesehatan dan Penyusunan Penulisan Aturan Turunan

    Tahap 1: tanggal 8 Agustus 2023 – 26 Agustus 2023
    tahap 2: tanggal 28 Agustus 2023 – 8 Oktober 2023

    PENDAHULUAN TUJUAN STRUKTUR PROGRAM PENDAHULUAN

     Pendahuluan

    Undang-Undang Kesehatan yang dibentuk berdasarkan metode Omnibus Law baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 lalu, dan saat ini telah mendapatkan penomoran sehingga penyebutannya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan OBL. Ada berbagai UU yang kini dicabut dengan adanya Undang-Undang No, 17 Tahun 2023, seperti:

    1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
    2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
    3. UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
    4. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
    5. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    6. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
    7. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Keperawatan
    8. UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
    9. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

    Karakteristik peraturan yang dibentuk berdasarkan metode ini adalah memiliki banyak muatan, sesuai dengan namanya Omnibus yang berarti satu bus yang memiliki banyak muatan (Calage dalam Christiawan, 2021). Berdasarkan isinya yang bermacam-macam maka umum disebut sebagai aturan payung untuk merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan yang kekuatan hukumnya di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian dan peraturan lain sesuai dengan hirarki yang terdapat di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. read more

    Seperempat Abad PKMK: “Resolusi: Regenerasi dan Resiliensi”

    PKMK-Batu. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah memasuki usia yang ke-25 pada tahun ini. Di usianya yang menginjak seperempat abad, PKMK menyelenggarakan pertemuan tahunan di Batu, Malang; pada  16 Maret 2023 dengan mengusung tema 3R-2023 (Resolusi: Regenerasi dan Resiliensi). Pertemuan tahunan dibuka dengan sambutan Direktur PKMK FK-KMK UGM, Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS, sekaligus memoderatori sesi berikutnya. Dalam sambutannya Andreasta berpesan agar PKMK sebagai pusat kajian di FK-KMK dan UGM, bisa selalu mendukung program fakultas dan universitas. PKMK juga diharapkan dapat bersinergi dengan program studi Health Policy Management (HPM) FK-KMK UGM, karena berada dalam satu konfigurasi. Andreasta juga berharap pertemuan tahunan PKMK ke-25 juga menjadi talent pool sebagai upaya regenerasi di PKMK, serta muncul ide-ide inovasi yang out of the box, breakthrough, dan inovatif.

    Setelah resmi dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, dr. Yodi Mahendradhata, MSc. Ph.D, secara online. Dalam arahannya Yodi berpesan bahwa pada pertemuan tahunan PKMK ke-25 ini sejalan dengan 77 tahun dies natalis FK-KMK. Angka 7 atau pitu dalam Bahasa Jawa, memiliki makna pituduh, pitutur, dan pitulungan. Pituduh berarti PKMK harus selalu meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa dalam setiap perjalanannya, kemudian pitutur berarti PKMK dapat mendengarkan arahan dan nasehat dari jajaran ketua Board, serta senior yang telah banyak pengalaman malang melintang di dunia Kesehatan serta turut membangun PKMK. Momentum pertemuan tahunan kali ini juga penting untuk menumbuhkan semangat saling membantu, saling sinergi; baik itu antar divisi, antar pusat kajian, dan antara PKMK dengan fakultas, ataupun mitra-mitra strategis yang lain; yang merupakan arti dari kata pitulungan. Terkait sinergi PKMK dengan fakultas, diperlukan adanya pemahaman kebijakan strategis fakultas. Pada saat puncak dies, FK-KMK telah meluncurkan Renstra fakultas untuk 2023-2027, yang pada misinya menekankan pada pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta Academic Health System. Renstra ini akan menjadi dasar sinergi antara FK-KMK dengan PKMK melalui 10 kebijakan strategis yang telah dirumuskan dalam renstra FK-KMK UGM, diantaranya dalam hal digitalisasi, pengembangan data centre, kolaborasi lintas departemen dan lintas fakultas, serta filantropi kesehatan yang menjadi keunggulan PKMK. Yodi juga berpesan melalui momen pertemuan tahunan PKMK diharapkan menjadi ajang refleksi, bisa mengakrabi lingkungan yang berubah pesat, mengukur tantangan dan hambatan untuk mencari solusi agar PKMK bisa semakin maju dan tidak terseret oleh pusaran zaman yang berubah sedemikian cepat. Namun demikian Yodi sangat mengapresiasi kinerja dan kiprah PKMK selama 25 tahun sebagai pusat kajian yang inovatif dan unggul.

    Masih dalam sesi sambutan dan arahan, ketua board PKMK FK-KMK UGM, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD turut memberikan arahan secara online yang diawali dengan menceritakan sejarah perjalanan 25 tahun PKMK, yang sudah sangat urgent untuk dilakukan proses regenerasi di usianya saat ini. Masuk ke pemaparan inovasi metode konsultasi, Laksono menyebut dengan istilah Five Forces Porter, melihat makin kuatnya persaingan antar lembaga konsultan baik dari luar negeri seperti McKinsey, BCG, PWC; dan dari dalam negeri seperti firma-firma, PKMK, CISDI. Terdapat 2 jenis klien PKMK yakni klien dengan dana besar namun jumlahnya sedikit seperti call for proposal, WHO, dan World Bank; kemudian ada klien dengan dana kecil namun jumlahnya banyak. Sehingga PKMK harus bisa melayani kedua jenis klien ini, yang terkadang tidak dilirik oleh Lembaga konsultan besar, terutama dari luar negeri. Dalam perjalanannya meski dahulu PKMK tidak terlalu terlibat dengan isu politik yang ada, namun dalam perkembangannya, PKMK mau tidak mau makin masuk ke pusaran politik. Menanggapi hal ini maka dibutuhkan 2 jenis konsultan, yakni mereka yang masuk ke area penuh perdebatan politik, dan mereka yang sifatnya lebih ke teknis manajemen. Menutup sambutannya, Laksono berharap semoga pertemuan tahunan ini dapat membahas inovasi-inovasi ini untuk meningkatkan keunggulan kompetitif PKMK FKKMK UGM.

    Sambutan juga disampaikan oleh dr. Lutfan Lazuardi, Ph.D, selaku Kepala Departemen dan Ketua Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KMK) yang hadir langsung ke lokasi pertemuan.  Lutfan berharap PKMK bisa semakin meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan departemen KMK yang memiliki kesamaan bidang yang menjadi fokus. Kerjasama dapat dijalin melalui trust, peningkatan kapasitas, teamwork, dan sharing resources.  Lutfan mengapresiasi inovasi yang sudah banyak dilakukan oleh PKMK, dan diantaranya merupakan inovasi bersama dengan Departemen KMK.

    Dalam sesi diskusi sejumlah pertanyaan mengemuka, diantaranya dari  peneliti PKMK, dr. Hardantyo yang menanyakan kemungkinan kerjasama dengan memasukkan mahasiswa dari prodi KMK ke PKMK. Pertanyaan juga disampaikan oleh wakil direktur PKMK, Shita Listya Dewi yang menanyakan kemungkinan kerjasama PKMK dengan departemen KMK dalam pengerjaan bersama untuk jurnal.  Pertanyaan juga diajukan oleh dr. Anis Fuad yang menanyakan mengenai fasilitasi dari hasil-hasil project di pusat kajian untuk menjadi bahan ajar atau penyusunan kurikulum di prodi, disusul pertanyaan mengenai afirmasi daerah 3T untuk dapat diangkat kondisinya sebagai bahan ajar melalui SDM di PKMK, kemudian pertanyaan ketiga mengenai program praktisi mengajar dari Menteri Kesehatan yang perlu diperhatikan oleh PKMK. Pertanyaan berikutnya dilontarkan juga oleh peneliti PKMK, Nopriyan Ekadinata, MPH, menanyakan mengenai kemungkinan pemanfaatan data bersama antara PKMK dengan prodi KMK bila salah satunya sudah pernah mendapatkan data tersebut, mengingat sulitnya atau mahalnya mencari  data. Pertanyaan terakhir diajukan oleh Manajer Operasional PKMK mengenai kemungkinan sinergi pembiayaan antara PKMK dengan Prodi KMK.

    Sesi Pagi (Pukul 10.00-12.00 WIB)

    Sekilas penjelasan topik yang diangkat pertemuan tahunan ke-25 yaitu Resolusi, Regenerasi dan Resiliensi disampaikan oleh Dr.dr. Andreasta Meiala, DPH, M.Kes, MAS. Sesi ini merupakan rangkuman wejangan dan arahan dari Dekan FK-KMK UGM, Ketua Board PKMK dan kepala program studi HPM, IKM yang sekaligus salah 1 anggota board. Harapan FK-KMK, Tridharma Pendidikan, pemanfaatan data, sinergi AHS, lulusan adaptif dan pelopor (harus attach dengan problem riil), penelitian unggul dan inovatif, pengabdian masyarakat (salah 1 bentuknya ialah website yang dikelola PKMK sebagai media informasi masyarakat umum), tata kelola (PKMK mendapat hasil audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian), serta healthy campus-social-cultural accountability.

    Opportunity PKMK antara lain bagaimana PKMK mendukung dosen dan mahasiswa (dalam waktu dekat akan ada kunjungan Dept. Obsgyn ke PKMK UGM), kegiatan lintas departemen dan fakultas (akan dilakukan kerjasama dengan P2EB), dana riset, kemudian akan dilakukan pelatihan kewirausahaan, kebutuhan akan riset inovatif.  Direktur PKMK menyatakan hingga saat ini SDM yang ada di PKMK, sangat inovatif.  Sehingga mutasi staf resmi universitas menjadi hal yang lumrah terjadi. Andre menegaskan kelemahan dan ancaman FK-KMK diantaranya koordinasi antar unit yang kuran, motivasi SDM, status PTN BH (hingga saat ini naskah akademik terus didorong untuk diperbaiki), krisis global serta pesaing global.  Kemudian harapan Dekanat: memperkuat akademis, kegiatan lintas fakutas dan departemen, pengembangan fasilitas riset salah satunya digital health center, memperkuat tata kelola, terlibat AHS, penelitian di 3T, pengembangan internasionalisasi FK-KMK dan penggalangan dana eksternal.

    Pesan board yaitu Prof. Laksono, bagaimana dengan regenerasi di PKMK? PKMK belum memerlukan HR unit karena kebijakan SDM sudah cukup. Isu kuat lain yang muncul ialah produk PKMK apakah dapat dipatenkan. Harapannya second layer harapannya dapat menjadi rainmaker project juga. Terkait keuangan, terdapat 3 komponen potongan untuk setiap project yang masuk yaitu dana pengembangan institusi (DPI), institutional fee dan potong pajak untuk setiap project yang masuk. Maka diperlukan definisi; mana konsultasi, pendampingan dan riset. Harapannya petunjuk DPI ada, namun baru sampai unit kerja yang diakui -> perlu disusun juknis turunannya. Pasca paparan Direktur PKMK bersama dengan 2 board PKMK yaitu Prof. dr. Eti Nurwening Solikhah serta Ibrahim Rahmad.

    Prof. Eti Nurwening Solikhah, menyaatakan departemen Farmakologi dan Terapi yang merupakan bagian Magister Ilmu BIomedik, salah satu program kolaborasi yang sudah dilakukan departemen Farmako dengan pihak lain ialah course kerjasama dengan Kedokteran Masyarakat dan Kedokteran Tropis: Kesehatan masyarakat untuk tropical disease. Penelitian yang dilakukan departemen Farmakologi, diantaranya data di laptop, pada hewan coba dan marketing ke masyarakat. Hal yang kurang di Departemen Farmakologi ialah Pengabdian Masyarakat dan saat ini sedang dilakukan di Imogiri, Bantul.  Terkait HAKI atau paten, produk yang dilakukan PKMK dapat langsung didaftarkan, hak paten prosesnya 3-4 tahun, untuk buku , modul, video pembelajaran bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan sebagai arsip, dalam proses pendaftaran HAKI seluruh karya PKMK dapat dilakukan via UGM. Kemudian, untuk benchmark tidak selalu harus melakukan kunjungan, namun bisa juga dilakukan online.

    Tanggapan Andreasta yaitu course obat yang dilakukan Departemen Farmakologi harapannya dapat di follow up tim divisi Manajemen Rumah Sakit. Kemudian video dokumentasi seminar akan didaftarkan HAKI nya, ke depan akan dibentuk tim kecil penyeleksian video ini. Video mana saja yang dapat didaftarkan sebagai karya intelektual PKMK. Lalu untuk model pelatihan HDP tim Manajemen Bencana Kesehatan  mohon dapat didaftarkan juga HAKI nya.

    Ibrahim Rahmad memberikan masukan untuk PKMK, kita harus juga melirik  spesialis keperawatan yang memang berbeda dengan lulusan S1 keperawatan. Harapannya peneliti PKMK yang merupakan lulusan keperawatan dapat mem-follow up hal ini. 2024 kita harus mempersiapkan diri karena akan banyak kebijakan baru yang berbeda dengan saat ini. Kita harus siap menerima estafet perubahan tersebut. Bagaimana hubungan kebijakan dan organisasi profesi (OP), misalnya IDI tidak hanya ada 1, sehingga harus dilihat OP mana yang dekat dengan pemerintah untuk melihat kebijakan mana yang akan diterapkan pemerintah.  Direktur PKMK menanggapi masukan tersebut dengan menyatakan area yang masih belum terlalu disentuh PKMK ialah keperawatan, akan diusulkan agarke depan  AHS juga mencakup keperawatan dan gizi.

    Sesi Siang (Pukul 13.30-15.00 WIB)

    Sesi berikutnya Transformasi Kesehatan dipaparkan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD. Kegiatan ini dimoderatori Ni Luh Putu Eka Andayani, M.Kes. Topik ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir. Pandemi sempat menganggu kerja sistem kesehatan. Sehingga dibutuhkan transformasi ke depannya. Presiden mengamanatkan pada Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi untuk melakukan vaksinasi seluas mungkin, menghentikan pandemi melakukan transformasi kesehatan. Hal yang diharapkan presiden pada transformasi sistem kesehatan yang produktif, efisien dan berkeadilan. Transformasi Kesehatan membutuhkan Undang Undang pendukngnya. Aspek ideologis yang menjadi poin palam paparan Laksono antara lain, preventif diutamakan, keadilan sosial-pendanaan kesehatan pemerataan layanan kesehatan. Situasi ekonomi saat ini APBN lemah, pajak masih keci kebutuhan bukan hanya kesehatan. Terkait ideologi dalam ketahanan obat dan alkes, presiden menekankan agar industri obat dan alkes banyak memaksimalkan sektor lokal. Saat ini RUU Kesehatan obat alat Kesehatan sudah masuk alam prolegnas, proses berikutnya ialah perumusan kebijakan, disusul pelaksanaan kebijakan, lalu monev kebijakan, dan terakhir perubahan kebijakan -> apakah kebijakan tersebut diteruskan atau dihentikan.

    Laksono mengkonfirmasi siapa dari PKMK yang terlibat dalam RUU Kesehatan obat alkes, dalam perumusan kebijakan? Laksono menekankan dalam pelaksanaan kebijakan cenderung ke aspek manajerial – sehingga peneliti PKMK harus bisa berbicara secara argumentatif tanpa menyerang orang lain dengan catatan namun peneliti harus siap menerima penolakan bahkan bullying. Lalu apakah keahlian PKMK lengkap mencakup semua pilar? Apakah dapat terintegrasi antar ahli?

    Dalam sesi diskusi, Anis Fuad, DEA menanyakan DTO Kementerian Kesehatan sudah diikuti kegiatannya oleh tim e health, namun pihaknya mengkhawatirkan jika perubahan politik akan berpengaruh pada unit bentukan yang ada, apakah DTO masih akan ada?  Laksono menanggapi dengan menyatakan hal tersebut dijelaskan dalam keterkaitan antar pilar, terdapat kemungkinan DTO akan dikembalikan ke Pusdatin. Namun jika dirunut, logika mengerjakan atap pilar transformasi kesehatan dikerjakan bersama-sama.

    Berikutnya Laksono menanyakan apakah di PKMK sudah saling bersinergi? Lalu Anis menjelaskan ada peneliti yang sudah blend, yaitu ada peneliti IT yang masuk di Divisi Mutu. Harapan Anis Fuad yaitu akan ada peneliti dengan basis IT yang bisa masuk di setiap divisi ke depannya.  Laksono lalu menekankan terkadang regulasi sudah baik namun manajemen masih kurang. M. Faozi Krniawan, MPH menyatakan kelemahan PKMK saat ini kurangnya koordinasi antar project, arahan terbaru harapannya akan ada singgungan project Bappenas antara divisi PH dan divisi lain. PKMK harus terkoordinasi antar divisi, kemudian untuk lebih applied harus masuk ke bidang lain dengan bimbingan board. Bisa jadi ke depan, board PKMK akan berasal dari banyak bidang lain bahkan semua departemen. Saat ini pendampingan Kaltim melibatkan dosen Promosi Kesehatan dan spesialis penyakit dalam untuk kebijakan DM. Laksono mengharapkan 25 tahun yang lebih menggairahkan, dengan teknologi yang lebih baik untuk menghasilkan karya.

    Kemudian Madelina Ariani menambahkan masih kurang di tim surveilans divisi Manajemen Bencana Kesehatan serta digitalisasi penanganan krisis belum bisa dan masih perlu. Ketahanan Kesehatan ini tidak berdiri sendiri, bagaimana di layanan primer, bagaimana emergensi? Lalu terkait pendidikannya. Tim manajerial bencana sangat dibutuhkan, apakah kita mampu di kebijakan dan manajerial? Kebijakan bencana sudah ada tinggal manajerial yang harus dikembangkan. Laksono menimpali berapa banyak peneliti PKMK yang nyaman bekerja di kebijakan? Dalam bidang ini, salah 1 kompetensi yang harus dikuasai dengan baik ialah kemampuan berbicara.  Andreasta menutup sesi dengan pernyataan bagaimana keterkaitan antar divisi untuk men-support transformasi. Divisi akan merancang kegiatan yang sifatnya single atau multi divisi. Terkait peningkatan kompetensi, PKMK akan mengundang narasumber dalam hal peningkatannya. Lalu akan ada kolaborasi lebih jauh dengan HPM.

    Menutup kegiatan pertemuan tahunan ke-25 pada 2023, Andreasta berharap dengan adanya Resolusi: supaya setiap member PKMK menyadari ada komitmen baru pasca 25 tahun. Regenerasi adalah program utama PKMK. Resiliensi adalah dukungan PKMK terhadap tema FKKMK dan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Pertemuan tahunan kali ini akan menjadi pembuka pertemuan lain untuk memantapkan perjalanan PKMK setelah berusia seperempat abad dan juga memantapkan rencana strategis dan rencana operasional dari masing-masing divisi periode 2023-2027.

    Reporter Edna Novitasari dan Widarti

    Outlook Kebijakan Kesehatan “TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN INDONESIA: Prospek dan Tantangan”

    KAK - Materi Reportase Sesi 1 Reportase Sesi 2 KAK - Materi

    Kamis, 2 Februari 2023

    diselenggarakan oleh
    Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
    Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM

    PENDAHULUAN

    Sistem Kesehatan di Indonesia mengalami goncangan hebat di sepanjang 2020-2022 lalu akibat bencana non alam pandemi COVID-19.  Pandemi ini berdampak dan menguji langsung Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah (SKN dan SKD), serta mendorong lahirnya gebrakan Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi Sistem Kesehatan.

    Transformasi Sistem Kesehatan diarahkan untuk mengubah secara signifikan pilar-pilar (1) pelayanan dasar melalui edukasi masyarakat, primary prevention, secondary prevention dan penguatan kapasitas dan kapabilitas faskes primer, (2) pelayanan rujukan yang menyediakan layanan berkualitas dan efisien, yang dimungkinkan melalui peningkatan     akses dan kualitas layanan di tingkat sekunder dan tersier, serta memperkuat resiliensi sektor obat dan alkes, dan juga (3) memastikan kesiapan dan efektivitas respon tanggap bencana. Namun, penguatan pilar-pilar harus didukung beberapa landasan yang kuat pula dari sisi pembiayaan kesehatan, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta digitalisasi kesehatan dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Transformasi kesehatan diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan Indonesia untuk dapat merespon tantangan-tantangan masa depan sembari terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Tentu saja transformasi sistem kesehatan bukannya tanpa tantangan. Pertama, siapkah seluruh komponen dalam sistem kesehatan melakukan transformasi ini secara cepat namun tepat? Siapkah unsur-unsur pemangku kepentingan di tingkat pusat bergegas menelurkan kebijakan-kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan? Bagaimana dengan para pelaksana di tingkat daerah? read more

    Kaleidoskop Kegiatan 2022

     

    LATAR BELAKANG

    Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah memasuki tahun ke-24 dan telah menjadi salah satu organisasi riset dan konsultasi yang terdepan di sektor kesehatan. Sebagai organisasi pembelajar, PKMK perlu terus terbuka terhadap kesempatan-kesempatan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta belajar dari pengalaman untuk menata langkah ke depan. Kegiatan pertemuan kaleidoskop merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh PKMK sebagai sarana untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi dan evaluasi. read more

    Dissemination of the Research Results (PKMK, PATH, MoH)

    Reportase Panel -1

    18 Agustus 2022

    Pertemuan ini dirancang sebagai sarana diseminasi hasil penelitian PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan PATH. Kegiatan dipandu oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid selaku MC. Sesi 1 pemaparan aktivitas penelitian works stream 1-5 (WS1-WS5) yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM oleh Dr. dr.Andreasta Meliala, M.Kes., MAS dimoderatori oleh moderator yaitu dr Bella. Donna, M.Kes. Sistem kesehatan Indonesia mengalami  transformasi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hasil penelitian WS-1 mengidentifikasi oksigen medis sangat unpredicted dan unmanaged. Hasil penelitian WS-2 mengidentifikasi kapasitas alokasi sumber daya penyediaan oksigen dengan menggunakan prosedur standar krisis. WS Milenia / WS-3 mengidentifikasi terdapat unmatched terkait KIA. Hal yang spesifik terkait maintenance dan repairing terutama berbicara dalam konteks Indonesia Timur. WS 4 & 5 mengidentifikasi scattered information : masalah standarisasi, interoperability, masalah sumber daya manusia, internal system di rumah sakit.

    Pembahas 1 dari Pusat Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ida Diana Sari sangat apresiasi dengan penelitian PKMK FK – KMK UGM.  Pusat Kebijakan Pembangunan Kesehatan sedang melakukan kajian terkait kebijakan alat kesehatan dan obat. Bagaimana cara pembuatan alat kesehatan yang baik (CPAKB). Alkes ini hendaknya aman dan terjangkau sesuai dengan CPAKB artinya ada pengendalian mutu untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang diproduksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaanya. Pembahasan 2 dari Sekretariat Jenderal Kemenkes, Nur Hidayat menyampaikan salah satu strategi meningkatkan sistem ketahanan kesehatan adalah meningkatkan ketersediaan, ketahanan farmasi dan alkes. Alkes yang masuk dalam kategori 10 top ten dilihat by value dan by volume. Dari hasil penelitian, harapannya hasil penelitian ini jangan sampai di atas meja, namun alat – alat kesehatan yang diteliti oleh tim UGM bisa diproduksi massal dan dimanfaatkan di Indonesia. Sesi ini ditutup oleh moderator, dr. Bella Donna menyampaikan masih ditemukan beberapa kekurangan dalam kajian yang sudah dilakukan. Ada satu poin penting dalam situasi pandemi bencana non alam yaitu kebutuhan manajemen, baik dari regulasi, internal fasilitas maupun government, terdapat critical point yang harus di – manage sejak awal. Penelitian – penelitian ini harapannya menjadi evidence based mendukung knowledge dan menghasilkan best practice.

    Selanjutnya sesi kedua pemaparan hasil penelitian WS 1 dan WS 2 yang dimoderatori oleh Widy WIdayah, MPH. Hasil penelitian WS-1 berjudul Update survei peralatan biomedis COVID-19 di Indonesia disampaikan oleh dr. Sandra Frans, MPH. Penelitian ini menggunakan frameworks oxygen system dari WHO. Peralatan terkait produksi, pemberian oksigen, dan sistem pendukung tersedia di sebagian besar rumah sakit, dengan lebih banyak dimiliki oleh rumah sakit pemerintah dan rumah sakit kelas A dan B. Beberapa alat medis yang dimaksud antara lain jaringan pipa dinding ga medis, konsentrator oksigen HFNC, BiPAP/CIPAP dan ventilator.  Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah instrumen yang digunakan WHO bisa diadaptasi di Indonesia dalam konteks situasi bencana, simulasi kebutuhan oksigen di RS. Monitoring terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada dan dimanfaatkan ke dalam pengambilan keputusan. Dinas kesehatan sebagai stakeholder penting untuk pemetaan peralatan biomedis di daerahnya.

    Hasil peenlitian WS-2 berjudul Pemetaan Stakeholder terhadap Dukungan Oksigen Medis dalam Penanggulangan COVID-19 : Koordinasi dan Alokasi Sumber Daya dipaparkan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini tidak membandingkan 6 daerah namun menggambarkan perwakilan Indonesia untuk melihat bagaimaana situasi oksigen medis pada gelombang kedua.  Krisis oksigen medis tidak dapat diprediksi dan tidak disangka, sehingga semua daerah mengalaman emergency situation namun tidak semua daerah mengalami emergency crisis. Permasalahan kebutuhan oksigen tadi dari perencanaan bingung bagaimana menghitung kebutuhan oksigen. Catatan penelitian diringkas dalam 3 poin yaitu perencenanaan, emergency response (koordinasi) dan alokasi sumber daya. Koordinasi ICS itu terpadu terhadap jenis bencana apapun. Rekomendasi dari hasil penelitian ditujukan kepada Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes terkait pelatihan, Kemenko PMK terkait manajemen rencana kontingensi, kepada Kemenkes terkait pemetaan kapasitas produksi oksigen medis dan kepada pemeritah pusat dan produsen terkait peluang pembangunan depo cadangan oksigen medis.

    Pembahas 1 yaitu drg Leny dari PKK Kemenkes menyampaikan rekomendasi yang ditujukan untuk PKK adalah hal yang memang dibutuhkan. Dimana PKK sudah rutin melakukan penguatan kapasitas daerah dalam beberapa tahun ini melalui pelatihan rencana kontijensi. Rekomendasi ini akan dipakai untuk memperkaya materi pelatihan rencana kontijensi khususnya di materi perhitungan kapasitas maksimum baik untuk bencana alam dan non alam. Pembahas 2 adalah dr. Nia Reviani, MAPS dari Kemenko PMK menyampaikan bahwa sinkronisasi pengendalian dan kebijakan sangat penting.  Perlu adanya komitmen bersama untuk sinkronisasi kebijakan ini. Ini tidak bisa tugas kemenkes saja namun dengan beberapa organisasi, kementerian lainnya dan stakeholder lainnya. Hasil penelitian ini harapannya bisa disampaikan secara resmi kepada Kemenko PMK sebagai leading Koordinasi Sinergitas dan Pemantauan (KSP), supaya supaya temuan – temuan atau rekomendasi dari penelitian ini bisa terimplementasi dengan baik. Pembahas 3 yaitu dr. Yudhi Amiarno, SpU dari ARSADA menyampaikan bagaimana tata kelola udara/ ventilasi di RS juga sangat penting untuk diteliti. ARSI juga membagikan pengalaman mereka saat dilapangan bagaimana kegalauan RS menghadapi regulasi atau panduan yang cepat berubah.

    Sesi ini ditutup dengan tanggapan dari peneliti yang berterimakasih atas rencana fasilitasi untuk KSP dari Kemenko PMK, informasi pengalaman ARSI dan ARSADA, dan dukungan dari PKK Kemenkes. Oleh karena itu, peneliti memetakan peran RS juga salah satunya untuk support self management dan transfer information. Catatan penting lainnya ialah rumah sakit dan dinas kesehatan membutuhkan tim manajemen.

    Reporter : Happy R Pangaribuan

    Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

     

    Reportase Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

    Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM Kesehatan (SDMK) dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Harapannya melalui seminar ini didapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur. Seminar diselenggarakan melalui zoom meeting, dimana peserta yang mengikuti sekitar 115 orang. Terdapat 4 narasumber untuk menyampaikan dan membahas kajian literatur yaitu Madelina Ariani, MPH; Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS; dr. Bella Donna, M.Kes dan Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc.

    Madelina Ariani dalam paparannya menyebutkan SDMK ini merupakan salah satu pilar sistem kesehatan nasional. Masalah strategis SDMK yang dihadapi di masa depan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN ada dalam pengembangan dan pemberdayaan SDMK, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, dan dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Hipotesis dari kajian literatur ini adalah SKN belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan. Manajemen risiko ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM Keseahtan saat bencana dan krisis kesehatan. Terdapat 4 poin menjadi hasil sementara dari kajian literatur yaitu : (1) Lemahnya koordinasi SDMK saat bencana dan krisis kesehatan; (2) Pendidikan terkait bencana dan krisis kesehatan masih lemah; (3) performa tenaga kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis keseahtan masih lemah dan (4) pentingnya review kurikulum bencana kesehatan di perguruan tinggi.

    Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS menekankan kembali bahwa pendekatan sistem kesehatan sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak akibat bencana dan krisis kesehatan. Pada era sistem kesehatan, SDMK tidak bisa dilihat lagi secara individu tetapi attached dengan fasyankes. Penanganan SDMK tidak bisa disendirikan hanya pada saat bencana namun di masa pra bencana juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan apakah ada kejelasan tim penanggulangan bencana saat pra bencana, SDM kesehatan dipersiapkan untuk bencana yang mana, apakah penugasan SDMK berbasis individu atau tim. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan kurikulum dan mengadakan training terkait bencana namun masih belum spesifik. Dalam isu keselamatan, beban kerja dan asuransi, Staff Shortages akan terjadi jika bencana yang terjadi banyak mengakibatkan kematian SDMK. Misalnya dalam pandemi COVID-19 sudah ribuan SDMK gugur dalam bertugas. Artinya proteksi kepada SDMK kesehatan tidak cukup memadai. Model aktivasi SDMK dalam bentuk tim lebih efektif dengan catatan tim ini bukan baru terbentuk tetapi sudah dipersiapkan jauh jauh hari mulai dari legalitas, training APD, insentif asuransi dan rumah singgah. Dalam aktivasi saat bencana berbicara juga terkait kualitas dan kuantintas. Kuantitas terkait ketersediaan dan distribusi sementara jualitas terkait dengan kompetensi dan kinerja. Intinya dalam pra bencana tidak banyak yang dilakukan paling jauh pada pendidikan dan pelatihan yang sporadik. Artinya belum spesifik pada becana tertentu.

    dr Bella Donna, MPH menunjukkan data bahwa hingga Mei 2020, ada 1.296 terjadi bencana di Indonesia dan 1 diataranya bencana non alam. Namun faktanya 728 puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam situasi normal faskes harus ditopang dengan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sementara dalam SDM yang disiapkan adalah kompetensi, jumlah, jenis dan safety. Pada saat respon yang penting dalam manajemen kebencanaan, salah satunya adalah sistem komando. BNPB sudah membuat sistem komando. Dalam sistem komando tersebut ada kegiatan terkait dengan klaster kesehatan. Bagaimana dengan pencatatan dari tim SDMK saat bencana di masing – masing daerah sudah terdata dengan baik. Beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi kapasitas kesehatan yang tersedia. Artinya saat bencana, dibutuhkan SDMK yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa menopang sistem komando, surge capacity dan SPM bencana.

    Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc dari Bappenas juga menampikan data bahwa dalam 16 tahun terakhir terdapat 5 penyakit menular baru. Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam memperkuat SKN. Faktanya dari sistem pembiayaan saja, SDMK masih mengeluhkan kesusahan dalam penganggaran dana. Sistem yang dipakai sepertu situasi normal sementara dalam kondisi pandemi ini seharusnya lebih mudah. Temuan sementara pada studi cepat kesejahteraan tanaga medis dan tenaga kesehatan di FKRTL pada masa Pandemi COVID-19 disebutkan proporsi tenaga medis yang mengalamai kesejahteraan rendah sebanyak 35,4%. Salah satu major project RKP 2021 adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotive preventif dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

    Diskusi :

    Pada sesi diskusi ini diantaranya membahas bagaimana meningkatkan inisiatif akademisi lain/universitas lain untuk bergabung dalam upaya menyeragamkan materi/kurikulum pendidikan bencana; bagaimana perlindungan kerja dan life insurance untuk tenaga kesehatan (ber-STR maupun tidak); dan bagaimana fasilitas kesehatan beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Dalam meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan harus bekerja sama dengan semua universitas untuk menyeragamkan kurikulum terkait materi ini. Ini kaitannya dengan continuity alam menghadapi bencana. Intinya adalah konsistensi di – sounding di level nasional kalau pendidikan terkait bencana ini penting. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini sejak pendidikan dini. Melihat Indonesia ini rentan bencana, memang bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Materi terkait bencan ini tidak hanya sebatas kurikulum namun dalam penerapan sehari hari juga. Misalnya puskesmas ada pedoman terkait bencana, bagimana puskesmas mampu rutin merefresh pedoman penanganan bencana tersebut, karena bencana ini dinamis artinya kita harus tetap konsisten untuk menyiapkan.

    Dalam perlindungan petugas kesehatan di lapangan, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tim dengan tugasnya saat bencana. Sehingga pada saat harus terjun ke lapangan maka admin/sekretaris tim sudah langsung mengurus asuransi tim agar selama bekerja jika terjadi sesuatu sangat terbantu. Dalam penugasan tim juga, logistik disiapkan tidak hanya untuk personal tetapi untuk tim dan operasional sehingga tim selama bekerja bisa nyaman bekerja. Artinya jauh – jauh hari sudah disiapkan tugas dan fungsi dari masing – masing tim . Harapannya termasuk untuk pandemi ini, seharusnya sudah disiapkan minimal dari daerah yang mengirimkan tim ke lapangan, apapun bencananya. Oleh karena itu sangat penting ada pencatatan tim di masing -masing daerah sehingga pengiriman atau mobilisasi tim lebih tersistem.

    Salah satu tujuan faskes harus punya rencana penanggulangan bencana adalah untuk mengatasi masalah fasilitas kesehatan yang beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Salah satunya rencana kontiensi dan/atau rencana operasi pada saat respon, di sana dilakukan analisis risiko, analisis kapasitas, hasilnya nanti akan ketahuan bagaimana situasi faskes. Jika memang yang bisa hadir atau memberikan layanan sangat rendah, maka itu menjadi tanda untuk membuka kebutuhan relawan misalnya, atau kebijakan lainnya misalnya sistem shift, penyediaan APD dan jaminan lainnya.

    Reporter : Happy R Pangaribuan

    Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM