Sesuai amanat amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (Republik Indonesia, 2002). Selain itu, resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa menginginkan setiap negara menyelenggarakan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk (World Health Organization, 2005). Berdasarkan kedua amanat ini, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya. Selama berlangsungnya JKN jumlah peserta sampai dengan bulan Maret 2016 tercatat sebanyak 163.327.183 jiwa (BPJS Kesehatan, 2016) . Sampai dengan saat ini pula pemerintah dan BPJS Kesehatan terus memperbaiki pelaksanaan program JKN melalui monitoring dan evaluasi kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diimbangi dengan pembayaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Beberapa isu strategis Pembiayaan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional selama tahun 2016 antara lain : pengelolaan dana kapitasi dan potensi sisa lebihnya: potensi fraud dana sisa, pembayaran kapitasi berbasis performa: isu ekuitas pembiayaan, penerima bantuan iuran (PBI): urgensi verifikasi dan validasi data kepesertaan, coordination of benefit (COB): isu tumpang tindih kepesertaan asuransi kesehatan, perubahan standar tarif pelayanan JKN: peningkatan kualitas layanan. Outlook isu pembiayaan kesehatan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dari sistem pembiayaan kesehatan (health financing system) yang terdiri atas revenue collection, pooling, dan purchasing. Pelajari materi dari para narasumber di bawah ini:
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
MATERI PRESENTASI
Pandu Harimurti (World Bank)
MATERI PRESENTASI