REPORTASE

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?” read more

REPORTASE

Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo menjelaskan universitas berperan mendorong berbagai rekomendasi berbasis data sekunder di level nasional dan provinsi. Hal ini berpotensi digunakan universitas lain sehingga utilitasnya dapat digunakan secara luas. Untuk kebijakan nasional dan daerah sehingga dapat melakukan monitoring aktif di daerah yang dilakukan pihak akademisi,peneliti dan student. Dalam melakukan monitoring aktif, dan di daerah yang dilakukan pihak akademik, peneliti, dan student. Utilisasinya masih belum maksimal pada data di Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu munculnya dashboard DaSK. read more

REPORTASE

Topik 2 pada forum nasional JKKI kali ini mengangkat tema bukti baru dari data sampel BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan penyakit katastropik dan transformasi kesehatan. Diharapkan dengan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan dapat menganalisis kondisi beban dalam pelayanan kesehatan, salah satunya menunjang dalam enam transformasi kesehatan yakni pembiayaan kesehatan dalam JKN. Forum Nasional JKKI hari Kedua dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan seluruh lapisan masyarakat sudah dijamin kesehatannya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari pelayanan katastropik. read more

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh JKKI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta 10 universitas co-host mengambil tema besar yaitu: Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-27 Oktober 2022 secara online.

Pembukaan Fornas pada Senin (17/10/2022) dimulai dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sebagai Ketua JKKI. Laksono menyampaikan terima kasih kepada co-host dan mitra yang mendukung pelaksanaan fornas ini. Adapun co-host berasal dari 10 universitas yang tersebar di Indonesia dan juga INAHEA. read more

Dengan semangat gotong – royong dan solidaritas yang meningkat di masyarakat pada masa pandemi COVID-19, filantropi memiliki peran besar dalam melengkapi kehadiran program pemerintah. Oleh karena itu, timbul suatu pertanyaan, “Bagaimana peranan filantropi dalam pendanaan kesehatan di masa pandemi COVID-19?” Untuk menjawab hal tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan akan mengadakan Forum Nasional II Filantropi Kesehatan sebagai wadah elaborasi kemitraan di masa pandemi. read more

Pembicara I: Manajemen Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat Terkait COVID-19

oleh dr. Siti Marlina, MSc (Kepala Puskesmas Bantul 2 dan Sekretaris Forum Komunikasi Puskesmas DIY)

Siti Marlina menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas, kondisi psikologis masyarakat, dan zonasi wilayah terkait COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk puskesmas dalam mempertahankan mutu pelayanan baik UKM maupun UKP.

Hal ini penyebabkan penyesuaian tahapan manajemen puskesmas baik di perencanaan (P1), pergerakan dan pelaksanaan (P2) maupun pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas (P3). Pada kegiatan UKM, ada tiga opsi yang dilakukan 1) tunda kegiatan atau tidak bisa dilaksanakan; 2) melaksanakan kegiatan dengan metode berbeda; dan 3) dilakukan dengan menerapkan kaidah PPI dan physical distancing. Hal ini membutuhkan dukungan dinas kesehatan dan pemerintah daerah agar puskesmas dapat melakukan kegiatan UKM. read more

IQHN – Yogyakarta. Forum mutu kali ini mengangkat tema celah kecurangan fraud dalam pelayanan pasien COVID-19. COVID-19 tidak hanya sebatas bencana tetapi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Diharapkan penguatan layanan kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Narasumber pertama, Dra. Reni Kusumawardhani, M.Psi, selaku Ketua Umum Apsifor Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menilai perilaku dalam fraud, namun ada satu yang memiliki resiko tinggi melakukan fraud yakni dark triad. Tipe dark triad berada di kalangan para eksekutif daripada masyarakat umum dimana kesempatan untuk melakukan fraud lebih besar. Kepribadian dark triad terdiri dari narcissism, machiavellianism, dan psychopathy. Selain itu, diantara ketiga kepribadian tersebut yang paling berbahaya adalah psychopath. Mengatasi anti fraud dengan penanganan yang benar dan tepat, serta penegakkan hukum baik dari hulu ke hilir termasuk profiling. Fokus yang harus dilakukan yakni perilaku dan manajemen perilaku, sistem SDM, psychological chech-up, dan employee assistance program. read more

IHQN – Yogyakarta. Forum mutu kali ini mengangkat tema implementasi NQPS pada kolaborasi lintas sektor dalam mutu pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19. COVID-19 tidak hanya sebatas bencana tetapi mempunyai dampak yang sangat luas terhadap tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Diharapkan penguatan layanan kesehatan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Mutu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan konsep mutu yang dikeluarkan oleh WHO (2019) yakni mewujudkan layanan kesehatan yang efektif, aman, berfokus pada individu, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi bagi individu dan populasi sesuai standar, perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien – masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. read more

Pembukaan
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku Ketua IHQN menyampaikan forum nasional mutu pelayanan kesehatan Indonesia ke 16 bertujuan untuk berbagi pengalaman baik teori maupun praktek upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Berbagi pengalaman sangat penting agar dapat mempercepat upaya – upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi COVID-19, saat ini yang paling utama adalah aman atau safety baik bagi para petugas, pasien, keluarga maupun lingkungan. Pada 2018, WHO telah menetapkan dimensi mutu terdiri atas 7 dimensi. Dimensi utamanya adalah memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan di primary care maupun tersier care harus aman adil berfokus pada pasien. Tiga dimensi tersebut bisa terwujud apabila fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan dimensi 1) efektif; 2) efisien; 3) tepat waktu dan 4) terintegrasi antara satu pelayanan dengan pelayanan yang lain sehingga ke-7 dimensi mutu dapat terwujud termasuk dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator mutu pelayanan kesehatan dimana membuat manajemen mutu kesehatan itu menjadi lebih baik, lebih efektif, cepat berubah menuju perbaikan yang lebih baik. read more

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. read more