Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19. Laksono berharap pengetahuan dapat dipergunakan dan disimpan dengan baik, mengingat bahwa COVID-19 adalah hal yang baru dan belum dikenal sebelumnya dan menyimpan sejumlah risiko yang tadinya belum diketahui oleh berbagai pihak. Harapannya knowledge bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempersingkat waktu pandemi COVID-19 sebab datanya sangat berguna untuk penanganan.
fornas
SESI I: DIM untuk usulan Revisi UU SJSN dan UU BPJS
JKKI – Yogyakarta. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka sesi hari ini, forum nasional kali ini mengangkat tema Daftar Isian Masalah (DIM). UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011 tidak sempurna, perlu untuk dimonitor dan evaluasi bersama sehingga kami dari UGM bersama dengan mitra perguruan tinggi perlu untuk melihat JKN berhasil atau tidak karena pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 “negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Fornas JKKI 17 November 2020 membahas peningkatan mutu layanan kesehatan, yang dibuka oleh Prof. Laksono. Inti dari pertemuan ilmiah ini adalah untuk menjelaskan mengenai penggunaan data yang penting untuk merumuskan kebijakan, yang mana perumusan tersebut bisa memakan waktu yang sangat lama dan perlu didukung dengan bukti. Setelah dibuka, forum dilanjutkan dengan presentasi policy brief terpilih yang telah dibuat oleh mitra PKMK UGM. Berikut adalah daftarnya:
- Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Rini Anggraini)
- Kebiaan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang: Pencapaian dan Harapan (Syafrawati)
- Peran Tim Kenali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengembang Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu (Susilo Wulan)
- Meningkatkan Rekrutmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi
- Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non-Spesialistik pada FKT di Provinsi Riau (Rifa Yanti)
Pasca presentasi policy brief oleh mitra, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dr. Tiara Martias, Dr. Hanevi Djasri dan Prof. Laksono Trisnantoro.
Pada sesi pertama, dibuka dengan presentasi policy brief yang akan dibawakan oleh para penulis dan dimoderatori oleh Sealvy Kristianingsih, judul policy brief yang dibawakan antara lain:
Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujuan Non Speasialistik Era JKN (Puguh Priyo Widodo).
Modifikasi Indikator KBK ssebagai Upaya Pencegah Farud dan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP (Ratnawati)
Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Adriansyah)
Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehaan yang Berkeadilan (Jon Hendri Nurdan)
Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehaan dalam Implementasi JKN di Provinsi NTT (Stevie Ardianto Nappoe)
Ada beberapa masukan terhadap policy brief yang dipresentasikan, Laksono menggarisbawahi bahwa penggunaan bahasa ketika presentasi bisa menggunakan kalimat yang lebih singkat dan kedepannya mungkin dapat diadakan pelatihan lanjutan agar peserta lebih terbiasa membuat policy brief.
Kegiatan ini dimulai dengan pengantar dari Prof Laksono. Pada Forum Nasional X JKKI ini terdapat 5 topik dimana saat ini masuk pada topik 3 terkait penelitian JKN. Pada topik 3a membahas Riset Equity dalam konteks penggunaan data DaSK dan data Susenas. Sesi pertama membahas perdebatan JKN mencapai Equity atau tidak sesuai amanat UU BPJS dan UU SJSN. Sesi kedua membahas penggunaan Data Survey (data Susenas) dan Data Rutin dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk melihat apakah terjadi equity dan apakah hasilnya sama atau tidak.
JKKI – Yogyakarta. Fornas kali ini mengangkat tema kebijakan kanker. Cancer menjadi salah masalah prioritas di indonesia sehingga untuk mengatasinya perlu ada proses setting kebijakan dari segi klinis dan penggunaan data rutin. Hal ini bertujuan untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan kebijakan berbasis bukti pada Cancer, manfaat dan penggunaan data rutin pada Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan penerapan berbagai penelitian kebijakan tentang cancer dengan menggunakan data rutin.
Narasumber pertama, Dr. dr. Ibnu Purwanto, Sp.PD-KHOM dari UGM menyatakan bahwa data RS Sardjito rentang 2008 – 2017 terdapat 20.503 kasus yang tercatat dengan kasus kanker tertinggi yakni kanker payudara dan datanya bisa diakses. Masalah kanker di Indonesia sebagian besar terdiagnosis pada stadium lanjut seperti contoh kasus nasofaring. Kasus nasofaring di Indonesia 70% lebih tinggi dibanding dengan taiwan sekitar 38%. Penyebab kemungkinan pasien datang pada stasium lanjut dan rendahnya tingkat kesintasan yakni pasien mencari pertolongan alternatif dan sistem rujukan kadang kurang cepat, deteksi dan pengenalan dini yang kurang oleh tenaga kesehatan ataupun pasien, dan kurangnya jumlah dan integritas cancer multi disiplinary team. Selain itu, penyebaran layanan kanker yang tidak merata disebabkan oleh penyebaran sumber daya manusia, penyebaran layanan diagnostik, dan penyebaran layanan terapeutik terutama mesin radioterapi. Harapan kedepan dalam mengatasi pemerataan pelayanan kanker di Indonesia, untuk jangka pendek bisa menggunakan tenaga kesehatan dari rumah sakit lain pada RSUD milik Provinsi sedangkan untuk jangka panjang, tugas belajar untuk SDM potensial dengan ikatan hukum yang kuat. Di sisi lain, pembuatan kebijakan deteksi dini (pelatihan tenaga kesehatan dan diseminasi informasi untuk awam) perlu ditingkatkan, mengizinkan cost sharing JKN dan biaya mandiri pada terapi yang tidak dijamin JKN, dan peningkatan bertahap fasilitas pendukung terapi kanker (radioterapi, imunohistokimia PA).
Pada Rabu (11 November 2020) telah diselenggarakan seminar topik ke-2 tentang “Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Penggunaan Data Rutin dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Era Pandemi COVID-19” untuk kebijakan masalah kesehatan prioritas jantung. Seminar ini merupakan topik ke-2 dari rangkaian kegiatan Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2020.
Seminar berlangsung pada pukul 08.30 – 11.30 WIB di Gedung Litbang, FK-KMK UGM dan disiarkan secara langsung melalui Zoom Meeting. Seminar ini mengangkat isu tentang masalah kesehatan prioritas terkait jantung sebagai topik utama. Tujuan dari seminar ini adalah agar peserta dapat memahami pemanfaatan data DaSK dalam proses perumusan kebijakan kesehatan, menggunakan data rutin seperti Komdat di Kemenkes untuk pemulihan program terkait jantung dalam masa pandemi COVID-19, memahami kebijakan – kebijakan dan program terkait jantung di masa pandemi COVID-19, serta memahami proses penelitian kebijakan topik jantung dengan menggunakan DaSK. Terdapat dua orang narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini, yaitu Dr. dr. Lucia Kris Dinarti, Sp.PD., Sp.JP(K) dan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K) MARS, dengan moderator diskusi Prof. Dr. dr. Budi Yuli Setianto, Sp.PD(K), Sp.JP(K).
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) bersama dengan World Health Organization (WHO) menyelengggarakan Forum Nasional Jaringan kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) X Tahun 2020 yang berlangsung dengan serangkaian kegiatan pada tanggal 5 – 20 November 2020. Pada Selasa, 10 November 2020 pukul 08.30 – 12.30 WIB dilaksanakan seminar topik kedua dengan subtema Gizi yaitu “Dukungan DaSK dan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan stunting dan gizi masyarakat” melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 125 partisipan dan secara livestreaming Youtube.
9 November 2020
PKMK – Jogja. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) bersama dengan World Health Organization (WHO) menyelengggarakan Forum Nasional Jaringan kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) X Tahun 2020 yang berlangsung dengan serangkaian kegiatan pada tanggal 5 – 20 November 2020. Pada Senin, 9 November 2020 pukul 08.30 – 12.30 WIB dilaksanakan seminar topik kedua dengan subtema KIA yaitu “Dukungan DaSK dan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan KIA” melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 127 partisipan dan secara livestreaming Youtube.
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menggelar kembali Forum Nasional Seri ke – 10 tahun ini, yang diawali dengan topik pertama mengenai Peran dan Independensi Profesi Analis Kebijakan. Terdapat tiga pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda – beda, dan tiga pembahas yang akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Berikut adalah daftar masing – masing pembicara dan pembahas:
Pembicara
- Elly Fatimah, M.Si (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga adiministrasi Negara)
- Siswanto, M.H.P., D.T.M. (Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan)
- dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM)
Pembahas
- Pretty Multihartina, Ph.D (Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
- Velix Vernando Wanggai, SIP., MPA. (Kepala Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian Perencanaan R/B (Bappenas))
- Dr. Erwan Agus Purwanto (Dekan FISIPOL UGM)
Dibuka dengan pengantar oleh Laksono yang menyampaikan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia memiliki tantangan besar yang membutuhkan perhatian luas dari pemangku kepentingan. Seperti masalah JKN, kemudian penyakit – penyakit prioritas seperti CVD, Kematian Ibu dan Bayi, stunting serta pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Dalam keadaan yang seperti ini dibutuhkan kebijakan untuk menuntaskan masalah kesehatan yang demikian, untuk itu dibutuhkan profesi Analis Kebijakan. Profesi ini bisa membantu pengambil kebijakan merumuskan masalah, melakukan prakiraan dan lain – lain. Selain itu profesi ini dikembangkan untuk mendapatkan perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti, supaya kebijakan yang diterapkan menjadi tepat sasaran. Acara ini akan dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH. M.Kes., MAS dan Shita Listya Dewi, MM., MPP sebagai co-moderator.