REPORTASE

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?” read more

REPORTASE

Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo menjelaskan universitas berperan mendorong berbagai rekomendasi berbasis data sekunder di level nasional dan provinsi. Hal ini berpotensi digunakan universitas lain sehingga utilitasnya dapat digunakan secara luas. Untuk kebijakan nasional dan daerah sehingga dapat melakukan monitoring aktif di daerah yang dilakukan pihak akademisi,peneliti dan student. Dalam melakukan monitoring aktif, dan di daerah yang dilakukan pihak akademik, peneliti, dan student. Utilisasinya masih belum maksimal pada data di Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu munculnya dashboard DaSK. read more

REPORTASE

Topik 2 pada forum nasional JKKI kali ini mengangkat tema bukti baru dari data sampel BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan penyakit katastropik dan transformasi kesehatan. Diharapkan dengan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan dapat menganalisis kondisi beban dalam pelayanan kesehatan, salah satunya menunjang dalam enam transformasi kesehatan yakni pembiayaan kesehatan dalam JKN. Forum Nasional JKKI hari Kedua dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan seluruh lapisan masyarakat sudah dijamin kesehatannya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari pelayanan katastropik. read more

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh JKKI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta 10 universitas co-host mengambil tema besar yaitu: Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-27 Oktober 2022 secara online.

Pembukaan Fornas pada Senin (17/10/2022) dimulai dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sebagai Ketua JKKI. Laksono menyampaikan terima kasih kepada co-host dan mitra yang mendukung pelaksanaan fornas ini. Adapun co-host berasal dari 10 universitas yang tersebar di Indonesia dan juga INAHEA. read more

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. read more

Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19. Laksono berharap pengetahuan dapat dipergunakan dan disimpan dengan baik, mengingat bahwa COVID-19 adalah hal yang baru dan belum dikenal sebelumnya dan menyimpan sejumlah risiko yang tadinya belum diketahui oleh berbagai pihak. Harapannya knowledge bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempersingkat waktu pandemi COVID-19 sebab datanya sangat berguna untuk penanganan. read more

SESI I: DIM untuk usulan Revisi UU SJSN dan UU BPJS

JKKI – Yogyakarta. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka sesi hari ini, forum nasional kali ini mengangkat tema Daftar Isian Masalah (DIM). UU SJSN Tahun 2004 dan UU BPJS Tahun 2011 tidak sempurna, perlu untuk dimonitor dan evaluasi bersama sehingga kami dari UGM bersama dengan mitra perguruan tinggi perlu untuk melihat JKN berhasil atau tidak karena pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 “negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. read more

Fornas JKKI 17 November 2020 membahas peningkatan mutu layanan kesehatan, yang dibuka oleh Prof. Laksono. Inti dari pertemuan ilmiah ini adalah untuk menjelaskan mengenai penggunaan data yang penting untuk merumuskan kebijakan, yang mana perumusan tersebut bisa memakan waktu yang sangat lama dan perlu didukung dengan bukti. Setelah dibuka, forum dilanjutkan dengan presentasi policy brief terpilih yang telah dibuat oleh mitra PKMK UGM. Berikut adalah daftarnya:

1. Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Rini Anggraini)
2. Kebiaan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang: Pencapaian dan Harapan (Syafrawati)
3. Peran Tim Kenali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengembang Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu (Susilo Wulan)
4. Meningkatkan Rekrutmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi
5. Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non-Spesialistik pada FKT di Provinsi Riau (Rifa Yanti)

Pasca presentasi policy brief oleh mitra, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dr. Tiara Martias, Dr. Hanevi Djasri dan Prof. Laksono Trisnantoro. read more

Pada sesi pertama, dibuka dengan presentasi policy brief yang akan dibawakan oleh para penulis dan dimoderatori oleh Sealvy Kristianingsih, judul policy brief yang dibawakan antara lain:

Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujuan Non Speasialistik Era JKN (Puguh Priyo Widodo).
Modifikasi Indikator KBK ssebagai Upaya Pencegah Farud dan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP (Ratnawati)
Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Adriansyah)
Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehaan yang Berkeadilan (Jon Hendri Nurdan)
Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehaan dalam Implementasi JKN di Provinsi NTT (Stevie Ardianto Nappoe)
Ada beberapa masukan terhadap policy brief yang dipresentasikan, Laksono menggarisbawahi bahwa penggunaan bahasa ketika presentasi bisa menggunakan kalimat yang lebih singkat dan kedepannya mungkin dapat diadakan pelatihan lanjutan agar peserta lebih terbiasa membuat policy brief. read more

Kegiatan ini dimulai dengan pengantar dari Prof Laksono. Pada Forum Nasional X JKKI ini terdapat 5 topik dimana saat ini masuk pada topik 3 terkait penelitian JKN. Pada topik 3a membahas Riset Equity dalam konteks penggunaan data DaSK dan data Susenas. Sesi pertama membahas perdebatan JKN mencapai Equity atau tidak sesuai amanat UU BPJS dan UU SJSN. Sesi kedua membahas penggunaan Data Survey (data Susenas) dan Data Rutin dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk melihat apakah terjadi equity dan apakah hasilnya sama atau tidak. read more