Arsip:

jkn

Reportase Inovasi Sistem Informasi Manajemen Sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN

Reportase Inovasi Sistem Informasi Manajemen Sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN

PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM (21/1/2021) dalam seri ke-6 dari Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi membahas tentang, upaya yang telah dan perlu dilakukan dalam pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemantik diskusi adalah Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH, M.Kes selaku Akademisi Universitas Hasanuddin, selain itu, ada juga pembahas yaitu dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes. AAK yang merupakan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Haruddin S.ST, M.Kes, QRMA, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Diskusi difasilitasi oleh drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE. read more

Reportase Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan

Reportase Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan

PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM (7/1/2021) menyelenggaraka seri ke-4 Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul “Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan”. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi akan membahas tentang, Analisis Situasi Pelaksanaan Program JKN di Provinsi Bengkulu, Akses Layanan Kesehatan, Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu serta memberikan rekomendasi untuk mendukung penyelenggaraan JKN yang lebih optimal khususnya di Provinsi Bengkulu. read more

Reportase Strategi Optimalisasi FKTP untuk Meningkatkan Mutu Rujukan di Kota Malang

Reportase Strategi Optimalisasi FKTP untuk Meningkatkan Mutu Rujukan di Kota Malang

Drs. H. Sutiaji menyebutkan 5 strategi optimaliasi FKTP untuk meningkatkan mutu rujukan saat menjadi narasumber pada forum advokasi PKMK FK- KMK UGM, Rabu 23 Desember 2020. Mulai dari antrian online, teleconsulting, perluasan akses dan pemerataan FKTP, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan inovasi teknologi. Tentunya 5 strategi tersebut bukan hanya untuk meningkatkan mutu rujukan tapi pada perbaikan aspek – aspek tatanan layanan kesehatan lainnya di FKTP.

Penerapan strategi ini berdampak pada banyak hal, salah satunya rasio rujukan non spesialistik d ibawah standar rujukan (2%) dan juga pada capaian indikator KBK lainnya. Hal ini sejalan dengan kajian dosen Poltekes Malang menyebutkan bahwa masih terjadi rujukan non spesialistik walaupun angkanya di bawah standar. read more

Reportase Implementasi JKN di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020

Reportase Implementasi JKN di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020

PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM (17/12/2020) bersama mitra dari penelitian realist evaluation (RE) yaitu Stevie Ardianto Nappoe, MPH selaku peneliti dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan diskusi mengenai kebijakan JKN di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Diskusi tersebut sebagai bentuk menanggapi kenaikan iuran JKN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

PKMK FK-KMK memberikan kesempatan kepada mitra salah satunya Stevie untuk menjadi pemantik diskusi dan menyampaikan implementasi kebijakan JKN di NTT yang dimana merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Untuk melengkapi hangatnya diskusi, sesi ini juga menghadirkan dua pembahas yaitu dr. Asih Eka Putri, MPPM dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Nyoman Wiwiek Yuliadewi dari BPJS Kesehatan Kedeputian Bali Nusra. Diskusi juga difasilitasi oleh moderator yaitu M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH. read more

Reportase Webinar Strategi Advokasi Kebijakan JKN: Pelatihan Menulis Artikel dan Opini di Media Massa berdasarkan Evidence

Reportase Webinar Strategi Advokasi Kebijakan JKN: Pelatihan Menulis Artikel dan Opini di Media Massa berdasarkan Evidence

PKMK – Yogya. Webinar ini bertujuan melatih penulisan artikel populer dalam rangka memberikan usulan kepada pembuat kebijakan untuk perbaikan JKN. Konsep yang digunakan adapalah pendekatan menggunakan media berdasarkan evidence based.
Narasumber pelatihan ini adalah Engelbertus Wendratama, peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) serta pengajar jurnalisme online sebagai dosen tamu di Ilmu Komunikasi UGM . Presentasi diawali dengan bagaimana menulis artikel populer berbasis riset/data yang berbeda dengan menulis untuk artikel ilmiah. Bahasa penulisan yang digunakan harus dikaitkan dengan peristiwa terkini serta menggunakan bahasa yang populer (mudah). Artikel populer yang banyak beredar di Indonesia hanya opini yang mengutip sedikit ahli dan sangat minim dari data (evidence based). read more

Reportase: Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Kebijakan Kelas Standar Rawat Inap JKN

Reportase: Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Kebijakan Kelas Standar Rawat Inap JKN

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membuka webinar Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Kebijakan Kelas Standar Rawat Inap JKN. Topik ini sangat penting karena melihat 4 – 5 tahun terakhir Indonesia mengalami defisit yang cukup besar, bila melihat tahun ini bisa saja mengalami penurunan defisit karena penyakit – penyakit non COVID-19 menurun dan terdapat kenaikan PBI – Non PBI sehingga defisit yang tidak terlalu besar namun kita perlu melihat data Desember ini. Pengembangan sistem BPJS Kesehatan yang lebih baik, memang pembahasan standar menjadi isu kunci karena realitanya PBPU kelas I, II dan III yang menimbulkan banyak defisit di BPJS. Periode 2014 – 2018, kelompok PBPU menengah keatas defisit sekitar 60 Triliun dan ini harus ditutup oleh segmen lainnya dan juga dari pemerintah. read more