Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

SESI 1 : PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia – keluarnya deklarasi bencana – dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada. read more

13 Oktober 2020

Sesi kali ini dibawakan Madelina Ariani, MPH dan mendapat masukan dari pembahas yaitu dr. Hendro Wartatmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapsiagaan rumah sakit berbasis sistem komando dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian dokumentasi menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 146 RS yang mengikuti workshop aktivasi Hospital Disaster Plan (HDP) berbasis sistem komando selama Maret – Juni 2020. Dari workshop tersebut, hasil penelitian menunjukkan gambaran aktivasi HDP di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara mendalam pada RSUD Wates, RSUD Sleman, RS UGM, RS JIH, RSJ Ghrasia, RS Wonosari dan RSUD Tarakan. Kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan sistem komando tertuang dalam Hospital Disaster Plan. Berdasarkan waktu, kesiapsiagaan rumah sakit rendah ke sedang. HDP yang sudah dibentuk belum mencakup bencana non alam dan penanganan COVID-19 masih terpisah dari HDP. Selama ini rumah sakit baru sebatas melakukan pembentukan tim Satgas COVID, namun prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit, perubahan pengetahuan, penggunaan istilah – istilah baru dan kebijakan yang berubah dalam waktu dekat menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Di samping aktif meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit juga harus aktif dalam update pengetahuan dan sosialisai terkait COVID-19. Keterbatasan sumber daya dan klaim juga menjadi kendala di rumah sakit. read more

12 Oktober 2020

PKMK – Yogya. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dengan 3 orang pembahas yaitu dr. Darwito dari PERSI, dr. Fitri dari Dinkes DIY dan dr. Sulung dari Dinkes DKI. Regulasi terkait dengan COVID-19 oleh pemerintah DKI dan DIY, maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak diterbitkan terutama untuk mengatur pembatasan sosial baik itu pembatasan sosial skala besar (PSBB) maupun skala komunitas. Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, sudah ada kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah, dan setelah PSBB semakin banyak aturan yang diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap regulasi dan pedoman yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan ada informasi dari tokoh masyarakat, kelurahan/RT/RW kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan Jabodetabek mampu menekan tingkat kunjungan pasien periode Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Sehingga selama belum terjadi lonjakan kunjungan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) baik berupa memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. read more