Dalam pengembangan kurikulum disaster nursing di prodi pendidikan Ners, termasuk mempertajam kekhususan Poltekkes Kemenkes Palu pada bencana wilayah pantai. Maka tujuan agenda kunjungan ke Divisi Manajemen Bencana Kesehatan (MBK) PKMK FK – KMK UGM ini adalah untuk memperdalam lagi kompetensi dan kurikulum terkait Manajemen Bencana Kesehatan atau Disaster Health Management (DHM) untuk tenaga kesehatan yang diantaranya mahasiswa didik di jurusan keperawatan ini, ungkap Ketua Jurusan Pendidikan Profesi Ners, Doktor Jurana.

Hal ini disambut baik oleh Kepala Divisi MBK PKMK, dr. Bella Donna. PKMK yang selama ini fokus mengembangkan DHM baik dalam kurikulum di S1 dan S2 kesehatan, termasuk pendidikan berkelanjutan di luar kampus dalam bentuk dinas kesehatan dan Hospital Disaster Plan sebenarnya sedang menguatkan fungsi manajemen ini dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk semua tenaga kesehatan, ujar dr. Bella Donna, M.Kes.

Konsultan Divisi MBK, dr. Bella Donna, Gde Yulian, apt. M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH bergantian menjelaskan mengenai konsep DHM, update kebijakan penanganan bencana dan krisis kesehatan di Indonesia dan update perkembangan kompetensi DHM untuk tenaga kesehatan. Diskusi padat dan berbobot kemudian mengalir dari kedua belah pihak. “Paparan materi dan diskusi kali ini membuka pikiran kami untuk mengembangkan poin – poin materi apa yang akan kami tambahkan untuk mahasiswa kami di Palu,” ucap Ismunandar, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Palu.

Reporter: Madelina A

Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menerbitkan dokumen kerangka kerja analitis mengenai dampak multisektoral dari pandemi COVID-19 terhadap status gizi ibu dan anak. Dokumen ini disusun dalam tiga fase yaitu konseptualisasi, tinjauan pustaka, dan desain kerangka kerja. Kerangka kerja ini mencakup kontekstual yang spesifik, sistemik, dan faktor-faktor yang dapat berdampak pada intervensi, kebijakan, program, maupun aktivitas terkait status nutrisi ibu dan anak.  Konteks yang dibahas antara lain dari aspek pemerintahan, sumber daya, dan sosiokultural. 

Pandemi COVID-19 telah mengancam target-target program pada status nutrisi ibu dan anak terutama terkait stunting, ASI ekslusif, dan anemia pada ibu hamil. Kerangka kerja ini memberikan informasi tambahan untuk perencanaan program dan identifikasi faktor-faktor yang merupakan determinan status gizi ibu dan anak. Dokumen ini menyertakan ilustrasi mengenai berbagai luaran program gizi untuk ibu dan anak. Tiga aktivitas yang mendapat manfaat terbesar dari kerangka kerja ini adalah 1) penilaian kebutuhan dan ketersediaan data, 2) modelling, dan 3) penulisan skenario. 

Pelajari dokumen selengkapnya melalui tautan berikut

SELENGKAPNYA

Imunisasi adalah salah satu pilar dari pelayanan kesehatan masyarakat dengan banyak kisah sukses menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Saat ini telah tersedia lebih dari 20 vaksin untuk mencegah penyakit dan melindungi masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengingatkan semua orang mengenai pentingnya akses terhadap vaksin dalam menyelamatkan nyawa.

Beberapa negara melaporkan angka vaksinasi tampak terhenti bahkan ada yang berbalik arah. Risiko penurunan cakupan vaksinasi adalah tantangan di beberapa negara. Capaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya seolah hilang akibat dampak pandemi. Salah satu contohnya adalah penurunan persentase anak yang menerima tiga dosis vaksinasi difteri,pertusis, dan tetanus (DPT) sebesar 5 basis poin atau turun dari tahun 2019 ke 2021 menjadi 81 persen.

WHO bersama UNICEF telah menyusun dashboard bersama untuk melakukan monitoring dan identifikasi kesenjangan yang terjadi sebagai bahan evaluasi.  Simak dan pelajari dataset cakupan vaksinasi dari berbagai negara pada link berikut

Dashboard Imunisasi WHO  |  Dashboard Imunisasi UNICEF

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari respon terhadap kedaruratan kesehatan. Efektivitas dalam pembiayaan respon oleh sistem kesehatan tidak hanya tergantung pada tingkat kebijakan anggaran tetapi juga detail cara dana publik dialokasikan dan dibelanjakan dimana hal ini ditentukan oleh aturan-aturan yang berlaku dan bagaimana uang mengalir ke penyedia layanan kesehatan. Penilaian awal telah menunjukkan bahwa sistem manajemen pembiayaan publik merupakan salah satu pilar pendukung yang mendasar sehingga bertindak sebagai kunci dalam respon sistem kesehatan terhadap pandemi COVID-19. Studi mengenai aspek klinis dari COVID-19 telah cukup banyak dilakukan, aspek manajemen dalam mekanisme respon terutama dari sisi manajemen pembiayaan publik atau pengelolaan anggaran pemerintah juga perlu mendapat perhatian khusus.

Publikasi yang merupakan sebuah tinjauan cepat ini menganalisis pengalaman manajemen pengelolaan pembiayaan publik dari berbagai negara dan mengidentifikasi pelajaran awal yang muncul dari respon sistem kesehatan terhadap COVID-19. Penilaian dilakukan dengan tahapan siklus anggaran yaitu: alokasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran. WHO mengidentifikasi pengalaman yang diperoleh dari berbagai modalitas pembiaaan publik yang digunakan untuk membiayai respon terhadap COVID-19. Isu ini merupakan hal mendasar bagi pembuat kebijakan di sektor kesehatan dan otoritas keuangan untuk mempersiapkan keadaan darurat kesehatan di masa depan.

Pelajari publikasi selengkapnya pada tautan berikut KLIK DISINI

Pandemi COVID-19 telah memukul keras sistem kesehatan di berbagai negara. Pembelajaran menjadi variabel kunci dalam respon sistem kesehatan sebuah negara dalam menghadapi krisis ini. Banyak hal yang dapat dipelajari dari respon terhadap gelombang pandemi COVID-19, penelitian inovatif, dan berbagai publikasi baru yang membantu mengatasi dampak pandemi. Tentunya proses tersebut juga meninggalkan jejak berupa hilangnya nyawa pasien dan juga dampak ekonomi yang masif. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa proses belajar adalah suatu proses yang berjalan seumur hidup.

Sistem kesehatan nasional harus memaksimalkan potensi untuk melakukan pembelajaran. Proses ini dapat menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan dalam menanggapi suatu ancaman kesehatan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat. Aktivitas membangun kapasitas pembelajaran sistem kesehatan membutuhkan waktu, investasi sumber daya, kemampuan adaptasi, dan kemampuan berinovasi. Kita perlu melakukan kolaborasi dan bekerjasama agar sistem kesehatan lebih terbuka terhadap analisis dan kritik untuk perbaikan. Tidak ada alternatif selain menerapkan konsep learning health system untuk memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan di masa depan. 

Pada 15-16 Juli 2022, Postgraduate Forum on Health System and Policy diselenggarakan di Yogyakarta dan membahas bagaimana pengalaman sistem kesehatan berbagai negara di Asia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Simak acaranya pada tautan berikut

SELENGKAPNYA

PKMK FK-KMK UGM mengajak mitra universitas di setiap provinsi untuk melakukan diskusi kebijakan dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dialog kebijakan ini menjadi penting mengingat anggaran kesehatan di pusat hingga daerah mengalami gangguan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, Beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan berturut – turut 26% (2017), 12% (2018), 15% (2019) dan turun -12% tahun 2020 karena situasi pandemi. Data BPJS Kesehatan menggambarkan bahwa penyakit katastropik tahun 2020 menempati 25% – 31% dari total beban jaminan kesehatan. Beban jaminan kesehatan untuk penyakit katastropik secara nasional dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Diskusi forum kebijakan JKN ini bertujuan:

1. Untuk menyajikan kondisi pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan JKN berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan, data rutin kesehatan dan data survey kesehatan terkait lainnya.
2. Perguruan tinggi juga dapat menyajikan berbagai usulan untuk mengatasi persoalan pembiayaan kesehaan dan pelaksnaan JKN di daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 6 seri, mulai dari bulan Juni – November 2022. Agenda selengkapnya dapat diakses pada link berikut

SELENGKAPNYA

Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) baru saja merilis publikasi WHO Quality Toolkit, yang menyediakan alat praktis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Materi ini dikumpulkan bersama untuk pertama kalinya dari berbagai program di WHO. Publikasi ini diharapkan dapat peningkatan kualitas layanan kesehatan di setiap tingkat sistem kesehatan, dari tingkat nasional, daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan di tingkat masyarakat.

Toolkit ini melengkapi publikasi sebelumnya yaitu Quality health services: a planning guide yang menyediakan peta jalan dalam mengambil tindakan di seluruh sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Materi toolkit memberikan langkah-langkah pendekatan praktis yang dapat mendukung implementasi tindakan yang diperlukan. Toolkit ini akan terus diperbarui secara berkala untuk memasukkan informasi dan praktik baik dari WHO.

Pelajari publikasi tersebut pada tautan berikut

SELENGKAPNYA

Indonesia menjadi sekretariat ASEAN Institute for Disaster Health Management (AIDHM) sebagai wadah Jejaring negara- negara region ASEAN dalam manajemen bencana kesehatan –  Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan
PKMK didukung oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM berperan untuk menyiapkan dan menjalankan program AIDHM.

KUALIFIKASI

• Lulusan minimal S1 Manajemen / S1 Komunikasi
• Menguasai bahasa Inggris aktif secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat nilai TOEFL minimal 500 dan diterbitkan dari lembaga internasional/ lembaga bahasa
• Pengalaman di bidang administrasi minimal 1 tahun menguasai program Ms. Office (min Word, Excel, Powerpoint) dan aplikasi internet
• Mampu bekerjasama dengan tim
• Mampu mengerjakan hal administrasi
• Mampu bekerja di bawah tekanan
• Bersedia keluar kota

Surat lamaran dan kelengkapan administrasi, dapat dikirimkan secara elektronik melalui email: chpm@ugm.ac.id paling lambat tanggal 25 Juni 2022

Setiap tahun negara-negara di dunia merayakan Hari Donor Darah Sedunia (WBDD) pada tanggal 14 Juni. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya darah dan produk darah yang aman dan sebagai ucapan terima kasih kepada para donor darah yang telah sukarela menyumbangkan darah untuk menyelamatkan jiwa pasien yang membutuhkan.

Pelayanan donor darah yang dapat memberikan akses ke produk darah yang aman dan dalam jumlah yang cukup adalah komponen kunci dari sistem kesehatan yang efektif. Tema Hari Donor Darah Sedunia kali ini adalah Donor Darah Merupakan Sebuah Aksi Solidaritas. Tema ini dipilih sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas individu-individu tanpa pamrih yang menyumbangkan darah mereka untuk orang-orang yang tidak mereka kenal.

Transfusi darah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan, tetapi banyak pasien yang membutuhkan transfusi tidak memiliki akses tepat waktu ke darah yang aman. Menyediakan darah yang aman dan memadai harus menjadi bagian integral dari kebijakan dan infrastruktur perawatan kesehatan nasional setiap negara.

Pada tahun 2018, 125 dari 171 negara memiliki kebijakan darah nasional. Secara umum, 113 dari 171 negara memiliki undang-undang khusus yang mencakup keamanan dan kualitas transfusi darah dengan persentase sebagai berikut:

• 79% negara berpenghasilan tinggi
• 63% negara berpenghasilan menengah
• 39% negara berpenghasilan rendah.

WHO merekomendasikan agar semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengujian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi darah dikoordinasikan di tingkat nasional melalui organisasi yang efektif dan jaringan suplai darah yang terintegrasi. Sistem darah nasional harus diatur oleh kebijakan darah nasional dan kerangka legislatif untuk mempromosikan penerapan standar dan konsistensi dalam kualitas serta keamanan darah dan produk darah.

Unduh berbagai materi publikasi kegiatan ini pada laman berikut KLIK DISINI

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D. mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.

Yodi juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UGM sebagai sekretariat AIDHM.

Dalam rangkaian pertemuan ini peserta kegiatan juga diajak untuk melakukan kunjungan ke PKMK-UGM yang akan menjadi Sekretariat AIDHM. Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK UGM), dr. Sudadi, menyampaikan kesiapan fasilitas UGM sebagai sekretariat, dan dukungan sarana dan prasarana.

AIDHM merupakan salah satu mekanisme untuk mendukung Regional Coordination Committee on Disaster Health Management (RCC-DHM) dalam mengoperasionalisasikan Plan of Action of ASEAN Leader Declaration on Disaster Health Management (PoA-ALD on DHM). Kontribusinya terutama untuk penguatan kapasitas ASEAN dalam pengelolaan bencana bidang kesehatan melalui kegiatan pelatihan, akademik, dan penelitian.

Selain Kemenkes dan PKMK FK-KMK UGM, pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti, sekretariat ASEAN, AHA Center (Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kementerian Luar Negeri.