Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) bersama dengan World Health Organization (WHO) menyelengggarakan Forum Nasional Jaringan kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) X Tahun 2020 yang berlangsung dengan serangkaian kegiatan pada tanggal 5 – 20 November 2020. Pada Selasa, 10 November 2020 pukul 08.30 – 12.30 WIB dilaksanakan seminar topik kedua dengan subtema Gizi yaitu “Dukungan DaSK dan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan stunting dan gizi masyarakat” melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh 125 partisipan dan secara livestreaming Youtube.
Seminar ini bertujuan untuk memahami penggunaan data rutin untuk pemulihan program gizi serta memahami kebijakan – kebijakan dan program gizi dalam pandemi COVID-19. Seminar ini dimoderatori oleh Digna N.Purwaningrum, PhD dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK selaku akademisi Universitas Andalas, Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA selaku Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes selaku Ketua Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, FK-KMK UGM serta beberapa pembahas yaitu Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, PhD selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Sri Wahyuni Sukotjo selaku Nutrition Specialist UNICEF, Ir. Dodi Izwardi, MA selaku Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat – Badan Litbangkes Kemenkes RI, DR, Dr Mubasysyr Hasanbasri, MA selaku Kepala Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK – KMK UGM.
Pada sesi pertama, Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK memaparkan terkait penggunaan data rutin untuk program gizi di Indonesia. Saat ini, laporan rutin bulanan untuk kegiatan gizi sudah punya suatu sistem laporan yaitu e-PPGBM yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sistem informasi kesehatan rutin agar informasi pelaksanaan program dapat diperoleh real setiap bulan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program dan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan penyusunan program setiap tahunnya.
Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah yaitu cakupan masih bermasalah, masalah entri data dimana tidak semua data dientri, belum ada feedback dari berbagai level, tidak dilakukan validasi, analisis data rendah. Walaupun terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, data rutin ini sudah cukup baik untuk menyediakan informasi secara cepat dan real time dengan mencakup sasaran yang luas dan bisa dianalisis dan dimanfaatkan disetiap level organisasi kesehatan. Namun, data rutin dalam hal KIA dan gizi kurang dimanfaatkan pada negara dengan pendapatan rendah dan sedang.
Pada sesi kedua, Dr. RR Dhian Probhoyekti, SKM, MA memaparkan bahwa pengaruh pandemi terhadap program penurunan stunting yaitu adanya relokasi anggaran, penerapan social distancing sehingga terhenti layanan di masyarakat, hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan yang pengaruhi daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi, kenaikan harga pangan. Untuk mengatasi masalah stunting harus melibatkan semua sektor dimana harus bekerja secara bersama atau konvergen pada lokus yang sama untuk mencapai target penurunan stunting pada 2024 menjadi 14%.
Upaya intervensi spesifik yang dilakukan melalui pendekatan siklus hidup (1000 HPK + remaja) dengan upaya optimalisasi cakupan dengan menerapkan strategi berikut: 1) peningkatan kapasitas SDM dengan elearning dan menyusun modul serta pedoman untuk pembelajaran jarak jauh, 2) peningkatan kualitas program mulai dari perencanan sampai monev dengan penguatan setiap manajemennya, 3) penguatan edukasi gizi untuk pelaksana program, petugas kesehatan puskesmas dan kader, 4) penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu. Pelaksanaan penanggulangan stunting didukung berbagai instrumen yang dapat memudahkan dalam menilai kegiatan salah satunya adalah “sigiziterpadu” yang didalamnya terdapat modul – modul atau menu e-PPGBM yang dapat digunakan sebagai bahan kegiatan dilapangan, identifikasi masalah, menentukan intervensi, advokasi, monev program.
Pemateri ketiga, Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes, memaparkan bahwa sebelum pandemi, Indonesia sudah mengalami triple burden masalah gizi yaitu gizi kurang, kekurangan gizi mikro, kegemukan dan anemia, kondisi ini diperburuk dengan dengan adanya pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan keluarga menjadi miskin dalam waktu singkat sehingga terjadi penurunana keamanan pangan di tingkat rumah tangga yang akan mempengaruhi status gizi dimana 36% mengurangi porsi makan dimana dampak yang terjadi adalah meningkatnya angka kasus wasting.
Dampak COVID-19 terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi gizi diantaranya terjadi perubahan kebijakan dimana kebijakan mengarah ke pandemi COVID-19, ada penurunan pendapatan, keterbatasan sumber daya sehingga terjadi kemiskinan, rendahnya pola konsumsi makan, gizi tidak seimbang, mempengaruhi sistem pangan dan food insecurity. Adapun pelaksanaan program gizi yang terkena dampak yaitu banyaknya penutupan layanan posyandu, penurunan distribusi tablet tambah darah ibu hamil karena layanan posyandu terhenti dan tidak dan layanan kunjungan rumah, ditundanya layanan imunisasi dan di atas 80% penundaan pada layanan pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita.
Upaya mitigasi untuk mencegah dampak negatif dari pandemik dapat dilakukan dengan mengintervensi masalah rawan pangan, program perlindungan sosial, akses fasilitas kesehatan dengan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan kader, program pendidikan karena beberapa program gizi berlangsung di sekolah, lingkungan rumah tangga/komunitas yang aman dan sehat untuk akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
Selain pemaparan dari 3 narasumber, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas menambahkan dari prespektif bappenas bahwa data rutin sangat penting untuk melihat outcome atau output dari suatu program karena jika mengandalkan data survey maka butuh dana besar dan waktu yang lama. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya optimalisasi data rutin dengan meningkatkan kualitas pengukurannya, kelengkapan data, standarisasi data, arsitektur program/data harus jelas kegunanaannya. Dalam reformasi sistem kesehatan saat ini diarahkan untuk digitalisasi data pelayanan kesehatan. Digitalisasi data rutin pelayanan gizi dapat dijadikan sebagai bahan percontohan.
Nutrition Specialist UNICEF juga turut menambahkan bahwa UNICEF sangat mendukung adanya e-PPGBM karena UNICEF memperhatikan sumber daya dan infrastruktur. Terdapat beberapa indikator yang perlu diperkuat dengan data rutin yaitu indikator terkait feeding practices diluar pemberian PMT misalnya konseling PMBA dan indikator untuk gizi buruk dengan menyediakan data balita gizi buruk sembuh, meninggal atau relapse.
Pada sesi terakhir, Kepala Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM menambahkan bahwa informasi rutin seharusnya menjadi bagian dari “system service delivery” untuk bisa memahami masalah di posyandu dan keluarga rawan. Posyandu efektif untuk menghadapi daerah – daerah yang sulit sehingga jika kita tidak menggunakan data berbasis posyandu maka kita akan kehilangan data kelompok orang dari keluarga rawan yang tidak terdaftar. Jika kita menggunakan data rutin puskesmas maka kita tidak bisa menjangkau keluarga rawan karena mereka tidak ke layanan puskesmas karena jarak jauh dan ekonomi yang kurang.
Oleh karena itu, health system posyandu sangat penting karena titik akses layanan terletak pada service deliverynya. Posyandu merupakan sentral bagi sektor yang lainnya sehingga untuk memperkuat data rutin maka perlu diperkuat dari bawah dan manajerialnya. Data rutin harus dipakai lebih dahulu oleh tingkat kabupaten dari segi service delivery systemnya agar data yang ada tidak hanya dipakai untuk planning saja tetapi juga untuk menyelesaikan masalah yang ada dilapangan.
Reporter : Siti Nurfadilah H./PKMK FK-KMK UGM
Semua materi presentasi dan Video rekaman dapat diakses pada link berikut