20 Oktober 2020

Sampai saat ini, belum ada negara yang mampu memproduksi jumlah vaksin yang dibutuhkan secara individu, sedangkan penyediaan vaksin tidak akan mengakhiri pandemi dengan cepat kecuali jika didistribusikan secara adil. Kondisi ini menyebabkan timbulnya persaingan antar negara untuk mendapatkan stok vaksin saat tersedia nanti. Maka dari itu, GAVI meluncurkan program Covax dan Indonesia telah menjadi bagian dari negara menengah ke bawah yang akan mendapatkan subsidi dari COVAX. Namun, Indonesia tetap memerlukan strategi jangka panjang dalam pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. Webinar yang diadakan pada 20 Oktober 2020 mengundang tiga panelis untuk mendiskusikan bagaimana pemenuhan dan skema distribusi vaksin COVID-19 secara ekuitabel serta pentingnya edukasi masyarakat akan pentingnya vaksin. Ketiga panelis yang berkontribusi pada webinar kali ini ialah Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph. D, Sp. MK (K), Dr. Nihayatul Wafiroh, MA, dan Dr. dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA. Webinar ini dimoderatori oleh dr. Tiara Marthias, MPH. read more

26 Oktober 2020

Pertemuan minggu kedelapan pelatihan knowledge management kali ini membahas analisis SWOT, penentuan arah pengembangan, dan rencana anggaran di instansi masing-masing. Acara kali ini diisi dengan presentasi dari masing – masing tim dan diskusi bersama fasilitator. Pertemuan hari ini menghadirkan dr. Lutfan Lazuardi, PhD dan Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM. M.Kes sebagai fasilitator.

RSUP dr. Sardjito

Tim RSUP dr. Sardjito memaparkan tentang analisis SWOT, serta rencana strategis tahun 2020 – 2024 di mana salah satunya ingin bergabung dengan Indonesia One Search dan akan melakukan pengembangan perpustakaan digital. Rencana anggaran masih harus dibicarakan dengan banyak pihak. Sumber pendanaan kemungkinan dari AHS atau menjalin kerja sama dengan pihak lain. read more

Seminar online ”Hubungan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)” diadakan oleh Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Layanan Kesehatan Indonesia pada Kamis, 22 Oktober 2020 pada pukul 13.00 WIB.

Materi pertama oleh dr. Judilherry yang berjudul “Betulkah ada konflik kepentingan antara KKI dan IDI?”. Agenda Reformasi 1998 di bidang kesehatan yaitu Kewenangan Kemenkes masa Orde Baru yang “government heavy” sebagian dipisah/dikurangi dengan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia dan dengan pemberdayaan organisasi profesi. Pada 2003, IDI dipimpin secara kolektif oleh MPP yang terdiri dari Ketua Umum PB-IDI, Ketua MKKI, Ketua MKEK dan Ketua MPPK. Namun pada 2015, reduksi mekanisme check and balance MKEK, MKKI, dan MPPK menjadi subordinate IDI, sehingga sekarang kepimpinan IDI tingkat pusat adalah tunggal oleh ketua umum PB IDI. read more

Rabu, 21 Oktober 2020  |  14.00 – 16.00 WIB

Pembicara:

• Dr. Riskiyana Putra – Direktur Promosi Kesehatan, Kemenkes RI
• Dr. dr. Brian Sriprahastuti – Tenaga Ahli Utama Deputi III, Kantor Staf Presiden
• dr. Ait-Allah Mejri – Presiden Direktur Roche Indonesia
• Jessica Arawinda – Deputi Direktur 1000 Days Fund

Pembahas:

• Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D – Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
• Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D – Guru Besar FKM UI dan Tim Ahli Evaluasi TP2AK

Moderator: Mark Fiorello – Deputi Direktur Asia Philanthropy Circle
Pengantar: Lucia Erniawati – Roche Indonesia

Webinar “Kemitraan Multisektoral untuk Penurunan Stunting di Indonesia” dibuka oleh Mark Fiorello sebagai moderator dengan menampilkan video upaya penurunan stunting oleh 1000 Days Fund. Selanjutnya Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) menyapa peserta melalui video pengantar. Terawan menyampaikan bahwa untuk mencapai target persentase stunting 14% pada 2024, ada empat strategi yang perlu dilakukan, yaitu berfokus pada 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi, menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu, meningkatkan aspek promotif dan edukatif bagi ibu hamil di masyarakat, dan menyambung upaya penurunan stunting dengan program perlindungan sosial. read more

Kebijakan Jaminan Kebijakan Kesehatan (JKN), kebijakan penurunan stunting, kebijakan penurunan kematian ibu merupakan contoh – contoh produk dari siklus kebijakan. Kebijakan di berbagi topik ini berawal dari banyak data yang telah dikumpulkan melalui penelitian maupun metode yang lain, termasuk data rutin. Data yang sudah dikumpulkan tersebut sebaiknya digunakan untuk penyusunan analisis kebijakan dan menjadi tools (alat) proses advokasi kebijakan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM menginisiasi Dashboard  Sistem Kesehatan Nasional dan Provinsi berupa laman untuk menyajikan berbagai data yang disebut DaSK. Tujuannya untuk read more

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Nasional

Pendekatan Knowledge Management untuk Memperkuat Sistem Kesehatan dalam Merespon Pandemi COVID-19

19 November 2020 || 08.30 – 11.40 WIB

Latar Belakang

Pengetahuan mengenai penyakit baru seperti COVID-19 perlu terus dikembangkan oleh organisasi-organsiasi kesehatan. Pengetahuan tentang COVID-19 terus berkembang dan hal tersebut mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi dalam merespon pandemi ini. Pengetahuan terkait COVID-19 ini akan mempengaruhi RS merespon dengan strategi yang tepat. Kegagalan dalam mendapatkan pengetahuan yang tepat akan mempengaruhi respon rumha sakit, yang juga akan membahayakan tenaga Kesehatan dan pasien lainnya. read more

19 Oktober 2020

Pertemuan minggu ketujuh pelatihan knowledge management kali ini membahas “Analisis SWOT untuk Penajaman Proposal Pengembangan Perpustakaan”. Materi tersebut disampaikan oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes dengan moderator dr. Lutfan Lazuardi, PhD. Pada pertemuan hari ini diharapkan peserta mampu menajamkan proposal dengan analisis SWOT supaya dapat menjadi rencana strategi bisnis agar tujuan utama sebagai learning resource center bisa terwujud.

Putu memaparkan review singkat materi sebelumnya di mana perpustakaan harus mampu berperan dalam mengelola pengetahuan dalam organisasi dan melakukan inovasi digital. Perpustakaan mampu mengelola pengetahuan dengan menghasilkan pengetahuan baru, sharing pengetahuan, membantu organisasi untuk menyeleksi dan mentransfer informasi penting. Saat ini pengetahuan mengenai COVID-19 sudah lebih banyak dibandingkan beberapa bulan lalu dan kita perlu menyaring informasi tersebut berdasarkan evidence based. Perpustakaan dapat berperan dalam proses ini untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan membantu para klinisi dalam penanganan pasien. Putu memaparkan lebih lanjut mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah instrumen siap pakai untuk memahami situasi lingkungan dengan memetakan S-W-O-T lembaga. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam perencanaan. Strength dan Weakness berasal dari analisis lingkungan internal lembaga yang akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Opportunity dan Threat berasal dari analisis lingkungan eksternal lembaga yang akan membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Secara detail Strength (kekuatan) meliputi SDM, peralatan, pengetahuan, infrastruktur yang mampu membuat kita bertahan dan berkembang. Weakness (kelemahan) dapat dijabarkan mirip seperti Strength, namun hal – hal tersebut yang menghambat kita untuk berkembang. Bisa jadi jumlah SDM dijabarkan sebagai kekuatan namun skill yang kurang itu sebagai kelemahan. Dalam mengidentifikasi Opportunity (peluang) diperlukan kreativitas, misalnya kerjasama baru yang mungkin dilakukan dan sumber dana baru yang dapat diakses. Threat (ancaman) merupakan kondisi eksternal jauh maupun dekat, mikro atau makro yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi. Diperlukan sensitivitas untuk mengidentifikasi hal ini. read more

Seminar online Penguatan Layanan Primer dalam Penanganan COVID-19 yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2020 diselenggarakan oleh Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Indonesia. Seminar online ini dipandu oleh Dr. dr. Dhanasari Vidiawati Sanyoto MSc.CM-FM, Sp.DLP, FISPH, FISCM. sebagai moderator.

Paparan pertama dibawakan oleh Dr. dr. Yoni F. Syukriani. MSi, SpF, DFM yang menjelaskan tentang pentingnya penguatan layanan primer dalam UU Pendidikan Kedokteran (Lesson learned from covid-19 pandemic). Di awal pandemi, organisasi kesehatan termasuk WHO lebih berkonsentrasi pada kesiapan di faskes sekunder dan tersier, misalnya ventilator di ICU RS. Semakin lama mulai disadari pentingnya pelauanan sektor primer karena harus menjadi benteng untuk pencegahan memburuknya penyakit, memerlukan dukungan fasilitas kesehatan yang ahli dan masih jarang. Bila ingin menuntaskan pandemi secara komprehensif, layanan tingkat primer yang harus lebih disiapkan. Model pelayanan di tingkat primer pun bergeser dari penyakit akut – kronis – pandemic – pasca pandemi. read more

16 Oktober 2020

USAID melalui Health Financing Activity dan Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan RI mengadakan serial webinar Young Health Economics ke-3 dengan tema Strategic Health Purchasing: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen dengan membuat akses dan tempat berbagi melalui forum Young Health Economics.

Pertemuan kali ini membahas konsep Strategic Health Purchasing/Belanja Kesehatan Strategis (BKS), implementasi BKS dalam JKN (mekanisme pembayaran layanan/provider, konsep mutu, BKS dalam tatanan regulasi JKN), dan BKS dalam Program Prioritas (TB, KIA dan HIV). read more

12 Oktober 2020

PKMK – Yogya. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dengan 3 orang pembahas yaitu dr. Darwito dari PERSI, dr. Fitri dari Dinkes DIY dan dr. Sulung dari Dinkes DKI. Regulasi terkait dengan COVID-19 oleh pemerintah DKI dan DIY, maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak diterbitkan terutama untuk mengatur pembatasan sosial baik itu pembatasan sosial skala besar (PSBB) maupun skala komunitas. Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, sudah ada kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah, dan setelah PSBB semakin banyak aturan yang diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap regulasi dan pedoman yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan ada informasi dari tokoh masyarakat, kelurahan/RT/RW kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan Jabodetabek mampu menekan tingkat kunjungan pasien periode Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Sehingga selama belum terjadi lonjakan kunjungan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) baik berupa memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. read more