Pos oleh :

hpm.fk

Reportase PMAC 2025:  Harnessing Technologies in an Age of AI to Build A Healthier World

Reportase PMAC 2025: Harnessing Technologies in an Age of AI to Build A Healthier World

Kemajuan teknologi yang pesat, termasuk yang melibatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), dianggap sebagai alat yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan damai. Penggunaan teknologi secara inventif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 telah menunjukkan manfaat yang signifikan, misalnya dengan berkontribusi pada kelestarian lingkungan global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan inovasi-inovasi ini, seperti ancaman keamanan, misinformasi, disinformasi, akses yang tidak adil, dan pelanggaran privasi. read more

Reportase Peran Kepemimpinan SpOG: Kunci Menekan Angka Kematian Ibu

PKMK-Yogyakarta 23 Januari 2025. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerja sama dengan Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI), menyelenggarakan webinar dengan judul “Peran Kepemimpinan SpOG: Kunci Menekan Angka Kematian Ibu”. Narasumber dan pembahas dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi. Narasumber adalah Dr. dr. Yessi Rahmawati, Sp.OG., M.H. selaku direktur RSUD Waluyo Jati Probolinggo, Dr.dr.I Wayan Agung Indrawan,Sp.OG(K), MMRS selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik RSU Saiful Anwar Malang, dan drg. Muhammad Zamroni selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Malang. Sedangkan pembahas adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD selaku guru besar PKMK FK-KMK UGM. Pembahas kedua adalah dr. Muhammad Ardian C.L., Sp.OG (K), M.Kes dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Plt. Wadir Yanmed RS Unair. Kegiatan ini dipandu oleh Dr. dr. Prita Muliarini, Sp.OG, Subsp.Obginsos., M.H., FISQua, CMC selaku moderator. Sebelum pemaparan inti oleh para narasumber, kegiatan diawali dengan pengantar dari Prof Laksono.

Dr. dr. Yessi Rahmawati, Sp.OG., M.H. membahas pentingnya peran kepemimpinan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, AKI masih tinggi, terutama di daerah terpencil, akibat keterbatasan akses layanan kesehatan, fasilitas medis, serta kesadaran masyarakat. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, edukasi reproduksi, pelatihan tenaga medis, penggunaan teknologi digital untuk mendukung deteksi dini, dan sistem rujukan yang efektif. Dengan kolaborasi tenaga medis, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan target penurunan AKI dapat tercapai demi kesehatan ibu dan bayi.

Materi Video 

Dr. dr. I Wayan Agung Indrawan,Sp.OG(K), MMRS memaparkan dengan mengintegrasikan pendekatan digital seperti aplikasi rujukan dan inovasi alat medis seperti STIPUTS BRA, efektivitas pelayanan maternal meningkat secara signifikan. Tantangan seperti akses layanan, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya edukasi masyarakat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan tenaga medis, dan penguatan sistem rujukan. Kepemimpinan SpOG yang efektif dan kolaboratif terbukti menjadi kunci penting dalam menurunkan AKI dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta bayi di Indonesia.

Materi Video 

drg. Muhammad Zamroni menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan AKI. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang seperti mengadakan loka karya dan audit maternal perinatal yang mengundang seluruh puskesmas, rumah sakit, klinik, dan TPMB.  Kemudian dilakukan pembahasan untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi serta bagaimana cara melakukan pencegahan dan tatalaksananya sebagai bahan pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa. Selain itu juga diadakan kolaborasi dengan gerakan peduli ibu dan anak sehat (GELIAT) UNAIR- UNICEF. Dinas kesehatan juga melakukan refreshing Materi Tatalaksana Gawat Darurat di Bidang Obstetri dan Ginekologi kepada para Dokter dan Bidan di Seluruh Puskesmas Kota Malang, sosialisasi layak hamil kepada bidan, kader, lintas sektor dan pemuka agama, dan workshop peningkatan pelayanan CTU dan AMPSR. Upaya ini dilakukan untuk menurunkan kematian ibu di kota Malang.

Materi Video 

dr. Muhammad Ardian C.L., Sp.OG (K), M.Kes menyampaikan bahwa peran kepemimpinan klinis dan meta leadership dalam meningkatkan kualitas pelayanan maternal semakin mendapat perhatian. Saat ini, tuntutan agar para klinisi berperan sebagai pemimpin dan manajer terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini mendorong pengembangan tema kepemimpinan klinis yang didukung oleh agenda kebijakan, seperti keselamatan pasien dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Dalam konteks kepemimpinan klinis, pendidik di sekolah kedokteran memegang peran penting dalam mengasah potensi kepemimpinan para mahasiswa. Tugas pendidik tidak hanya terbatas pada mengajar dan praktik klinis, tetapi juga mencakup memberikan teladan sebagai pemimpin yang kompeten.

Video 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menyampaikan pentingnya peran kepemimpinan SpOG sebagai pemimpin teknis untuk upaya penurunan kematian ibu. Untuk mendukung peran SpOG tersebut, diperlukan suatu kebijakan berbasis bukti dengan menggunakan data. Saat ini, PKMK FK-KMK UGM sedang mengembangkan suatu inovasi analisis kebijakan berbasis data melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Melalui DaSK, pengguna dapat mengakses data terkini analisis kebijakan berbasis bukti, serta visualisasi yang intuitif untuk membantu memahami situasi kesehatan secara komprehensif di level pusat, provinsi, sampai kabupaten.

Materi Video 

Webinar ini ditutup dengan take home message dari Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG, Subsp. Obsginsos selaku Ketua HOGSI yang menekankan pentingnya kepemimpinan SpOG dalam upaya preventif dan promotive dapat memberikan dampak yang bermakna dalam menurunkan kematian ibu karena pemimpin memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen yang diperlukan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi, berbagai tantangan yang menghambat penurunan AKI dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Materi Video

Reporter:  Monita Destiwi (Divisi Public Health)

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan, SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Reportase | Review Kebijakan Diabetes Melitus Tahun 2024 berbasis Transformasi Sistem Kesehatan dan Outlook 2025

Kamis, 30 Januari 2025

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar Review Kebijakan Diabetes Melitus Tahun 2024 berbasis Transformasi Sistem Kesehatan dan Outlook 2025 pada Kamis (30/01/2025).

Acara dibuka oleh Prof Laksono Trisnantoro MSc. PhD selaku Guru Besar FK-KMK UGM yang menjelaskan tentang pentingnya penggunaan Dashboard Digital dalam menghasilkan review-review kebijakan yang bermanfaat dalam penyusunan evidence based policy making bagi para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, peserta didorong untuk menjadi mitra kolaborator data-data terkait Diabetes Mellitus dari berbagai daerah.

Acara dilanjutkan dengan paparan terkait gambaran penggunaan DASK oleh Candra, SKM., MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM. Candra menjelaskan dari hasil review, terdapat ketidakmerataan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di Indonesia antara wilayah timur dan barat. Melalui Prinsip Transformasi Kesehatan, diharapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Diabetes Mellitus dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif melalui kerjasama yang semakin kuat sebagai hasil pemantauan bersama data-data perkembangan penyakit  Diabetes Mellitus di daerah.

Selanjutnya, paparan narasumber pertama oleh dr. Esti Widiastuti M, MScPH selaku Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Esti menjelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan Diabetes Mellitus perlu bekerja sama dengan sektor lain. Harapannya platform yang dapat memberikan gambaran penyakit Diabetes Mellitus akan sangat membantu Pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan evaluasi dan pemantauan layanan Diabetes Mellitus yang berlangsung selama ini.

Paparan kedua oleh dr Donni Hendrawan, M.P.H, CGP, CHIP, CGRCP Deputi Direksi Bidang Riset dan Inovasi BPJS Kesehatan menjelaskan perlunya literasi data, bagaimana data dikumpulkan, diolah dan dimanfaatkan perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan sehingga kualitas data terjaga dan hasil analisis data dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu koordinasi penanganan kasus juga diperlukan agar data yang masuk pada sistem yang ada tersusun sistematis.

Paparan ketiga oleh dr. Lana Unwanah selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjelaskan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Diabetes Melitus di wilayah Yogyakarta yang telah dilakukan berdasarkan prinsip transformasi kesehatan, kendati demikian, tidak hanya usaha dari para pemangku kepentingan saja, tetapi juga diperlukan kesadaran masyarakat tentang penatalaksanaan Diabetes Melitus.

Paparan keempat disampaikan oleh Hasnah Haerani, Apt selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Haznah menjelaskan penatalaksanaan Diabetes Melitus di wilayah Kota Balikpapan telah dilakukan berdasarkan prinsip transformasi kesehatan dengan fokus pada penurunan komplikasi akibat Diabetes Mellitus. Kerjasama lintas sektor, OPD, Akademisi dan profesi juga diterapkan hingga saat ini untuk menanggulangi Diabetes Mellitus sehingga pencapaian SPM telah melebihi target. Masyarakat juga meningkat kesadarannya untuk melakukan skrining Diabetes Mellitus. Inovasi Balikpapan Hidup Manis Tanpa Gula (Bahimat) telah berjalan selama 3 tahun dari puskesmas hingga tingkat kota. Inovasi ini juga didukung dengan regulasi-regulasi tingkat daerah sehingga dampak inovasi ini dapat lebih dirasakan manfaatnya di Kota Balikpapan.

Reporter: Ester Febe, MPH (Peneliti PKMK UGM)

Reportase Seminar Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) berdasarkan Prinsip Transformasi Kesehatan

Reportase Seminar Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) berdasarkan Prinsip Transformasi Kesehatan

Rabu, 22 Januari 2025

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Seminar: Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) berdasarkan Prinsip Transformasi Kesehatan pada Rabu (22/01/2025). Kegiatan dibuka oleh moderator M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH.

Sesi 1: Pengantar Konsep dan Aplikasi DaSK

22jan LTSesi 1 diawali dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD selaku Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai platform berbasis data yang dirancang untuk mendukung analisis kebijakan kesehatan di Indonesia. Dengan berfokus pada tujuh masalah kesehatan prioritas, termasuk stunting, diabetes melitus (DM), tuberkulosis, katarak, kematian ibu, stroke, dan jantung. DaSK menawarkan data terkini dan visualisasi yang intuitif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Studi kasus DM menyoroti pentingnya transformasi kebijakan yang integratif, inovatif, dan berbasis bukti untuk mengurangi beban penyakit. Platform ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan lembaga pendidikan, penelitian, dan pemerintah, serta memanfaatkan pendekatan transdisiplin untuk mengatasi tantangan kesehatan secara komprehensif. Harapannya, DaSK dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui transformasi layanan, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia.

VIDEO   MATERI

22jan dpDwi Puspasari, M.Sc., selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan apresiasi kepada tim PKMK FK-KMK UGM atas inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Pihaknya menekankan bahwa keberadaan DaSK memungkinkan akses data kesehatan yang lebih luas bagi berbagai pihak, termasuk universitas, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin telah mengintegrasikan data-data strategis, seperti hasil survei status gizi dan data survei lainnya, yang dapat diakses melalui platform seperti https://layanandata.kemkes.go.id  Dwi juga menyoroti pentingnya DaSK sebagai alat untuk analisis koheren yang menghubungkan data monitoring, evaluasi rutin, hingga data global sebagai referensi.

Selain mendukung pengolahan data di tingkat daerah, Dwi menegaskan potensi kolaborasi lebih lanjut antara Kementerian Kesehatan dan PKMK UGM untuk memanfaatkan DaSK dalam penyebaran informasi yang terpercaya dan meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data. Dwi menutup dengan harapan bahwa DaSK dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

VIDEO

Sesi 2: Kemitraan Analisis Data Kesehatan

Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menjelaskan konsep Kemitraan Analisis Data Kesehatan sebagai upaya kolaboratif antara UGM dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Poltekkes, STIKes, serta lainnya. Kemitraan ini bertujuan membangun jejaring analis data kesehatan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner. UGM, sebagai pusat kemitraan, menyediakan layanan analisis data, visualisasi, dan pelatihan kepada anggota kemitraan. Prof. Laksono menekankan pentingnya kontribusi anggota dalam menghasilkan laporan tahunan terkait kebijakan kesehatan, seperti diabetes melitus (DM) atau kematian ibu di level provinsi atau kabupaten, dengan pendekatan berbasis transformasi kesehatan. Harapannya, perguruan tinggi dapat menjadi pusat analis data yang membantu pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, yang seringkali memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan dalam mengolah data. Beliau juga menjelaskan bahwa kemitraan ini berbasis keanggotaan tahunan dengan biaya yang terjangkau, menawarkan manfaat besar, termasuk kontribusi dalam kebijakan kesehatan nasional dan potensi kolaborasi lintas sektor. Prof. Laksono menutup dengan harapan bahwa kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan melalui sinergi antara berbagai institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor lainnya.

22jan LTSensa Gudya Sauma Syahra, S.Kom., M.Cs selaku peneliti di PKMK FK-KMK UGM dan tim Digital Data Corner UGM, memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dikembangkan oleh PKMK FK-KMK UGM. DaSK dirancang sebagai platform berbasis data yang mencakup tujuh topik kesehatan prioritas, seperti diabetes melitus, stunting, tuberkulosis, dan lainnya, yang akan diluncurkan secara bertahap mulai Februari 2025. Dalam pemaparannya, Sensa menjelaskan bahwa Kemitraan Analisis Data Kesehatan merupakan program eksklusif yang melibatkan individu maupun instansi, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lainnya untuk mengoptimalkan analisis kebijakan kesehatan berbasis data melalui portal DaSK. Kemitraan ini menawarkan manfaat seperti akses data untuk penelitian, kolaborasi lintas institusi, dan kesempatan networking antara universitas serta pemangku kebijakan di berbagai daerah. Pelayanan yang disediakan meliputi konsultasi analisis kebijakan kesehatan, pengolahan data deskriptif, hingga visualisasi data dalam bentuk dashboard interaktif dengan tools seperti Apache Superset. Anggota kemitraan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang mencakup analisis kebijakan dan data berdasarkan topik serta wilayah yang dipilih. Program ini diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan nasional, mendorong kolaborasi antar sektor, serta memperkuat sistem kesehatan berbasis data di Indonesia.

VIDEO   MATERI

22jan dpProf. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., Ketua 1 AIPTKMI, mengapresiasi inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner oleh PKMK FK-KMK UGM, yang dianggap mendukung analisis kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan daerah. Pihaknya mengkhawatirkan pembatasan wilayah dalam program kemitraan yang dapat menghambat akses institusi.

Selain itu, Prof. Sabarinah meminta klarifikasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) hasil analisis kebijakan dan mengusulkan perluasan kolaborasi lintas sektor dengan kementerian terkait untuk memperkuat sinergi kebijakan kesehatan. Ia menutup dengan apresiasi terhadap potensi DaSK sebagai platform strategis.

VIDEO

22jan dpProf. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.D., selaku ketua umum Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan apresiasi atas peluncuran Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dinilai sebagai inovasi futuristik untuk mendukung kebijakan berbasis data di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan kedokteran gigi. Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang valid, representatif, dan terkini untuk memudahkan pengambilan kebijakan. Prof. Suryono juga mengusulkan diversifikasi topik dalam DaSK agar mencakup isu kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, terutama pengabdian masyarakat. Selain itu, ia berharap platform ini mampu mendorong kolaborasi yang efektif antara dinas kesehatan, institusi pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, guna mendukung pemerataan pelayanan kesehatan serta mencapai target pembangunan kesehatan nasional secara lebih terintegrasi.

VIDEO

22jan syDr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes., dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner (DCC) yang dinilai sangat membantu dalam menyajikan data terkini untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Pihaknya menyoroti pentingnya data yang valid, representatif, dan mudah diperbarui untuk mengatasi tantangan kebijakan kesehatan, terutama di Jawa Tengah, yang memiliki tantangan besar terkait penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Dr. Suryani mengapresiasi pelatihan analisis data yang disediakan DCC, yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam menyediakan data bagi pengambil kebijakan.

Namun, pihaknya juga menggarisbawahi tantangan utama seperti alokasi waktu dosen dan keterbatasan pendanaan kelompok studi kebijakan kesehatan. Dengan model kemitraan yang ditawarkan, ia berharap program ini dapat mendorong partisipasi perguruan tinggi swasta dalam penelitian berbasis data, menciptakan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kontribusi institusi pendidikan sebagai penggerak perubahan dalam pembangunan kesehatan nasional.

VIDEO   MATERI

 

Sesi 3: Pengantar 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM

22jan LTShita Listya Dewi, S.IP., M.M., MPP, memaparkan peran dan potensi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai alat penting dalam proses knowledge translation untuk kebijakan kesehatan berbasis bukti. Dalam kerangka Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM, yang tahun ini mengusung tema tuberkulosis, DaSK diperkenalkan sebagai platform yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan melalui pendekatan transdisiplin. Dengan tujuh topik prioritas, termasuk diabetes melitus, stunting, dan kematian ibu, DaSK menyajikan data yang dapat diakses hingga level desa, yang kemudian ditransformasi menjadi kebijakan atau tindakan melalui analisis berbasis kerangka transformasi kesehatan. Shita menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam memanfaatkan DaSK untuk menghasilkan analisis yang tepat sasaran, termasuk dalam pengembangan kapasitas dan advokasi. Pihaknya juga memaparkan jadwal peluncuran analisis kebijakan dari masing-masing topik prioritas pada Januari-Februari 2025, serta mendorong partisipasi aktif para mitra dalam kegiatan ini, yang berpotensi menjadi kontribusi berkelanjutan untuk pembangunan kesehatan nasional.

VIDEO   MATERI

 

Reporter: Via Angraini (PKMK UGM)

Reportase  Diskusi Online  Putusan MK : Spa sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional

Reportase Diskusi Online  Putusan MK : Spa sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional

Rabu, 15 Januari 2024

Spa merupakan salah satu wisata kebugaran yang baru-baru ini mengalami perubahan kebijakan menjadi pelayanan kesehatan tradisional atas dikabulkannya perkara tersebut dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-XXII/2024 mengenai Pasal 55 ayat (1) huruf I UU No. 1 Tahun 2022, serta merujuk kepada kebijakan terkait pelayanan Kesehatan tradisional dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka spa sebagai pelayanan kesehatan tradisional memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga spa sebagai perwujudan dari layanan medical wellness dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Video

Pengantar disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D  bahwa spa saat ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas atas dikabulkannya sebagian atas perkara spa sebagai pelayanan Kesehatan tradisional dalam Keputusan MK.  Dalam webinar ini, akan dibahas implikasi putusan MK, pemenuhan kebutuhan SDM, hingga prospek spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional untuk mendukung medical wellness. Pelayanan kesehatan tradisional Indonesia harus sudah mengikuti perkembangan yang ada di luar negeri, salah satunya Thailand. Hal tersebut termasuk variasi layanan, hingga pengaturan dan pengadaan SDM terkait sertifikasi dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan tersebut.

Materi Video

Implikasi putusan MK dipaparkan oleh Dr. M. Asyhadi, S.Kes., SE., M.Pd bahwa yang menjadi kendala saat ini diantaranya pemenuhan SDM terkait kompetensi, kewenangan, standarisasi dan sertifikasi SDM. Berdasarkan putusan tersebut, maka SDM untuk spa mengalami perubahan dari yang berawal dibawah kewenangan Kementerian Pariwisata akan beralih dibawah kewenangan Kemenkes. Terkait regulasi dalam sektor kesehatan, usaha spa memang sudah banyak mengalami perubahan dari UU No. 23 Tahun 1992 hingga UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 22 ayat 1 terkait penyelenggaraan upaya kesehatan Huruf W terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional dan PP No. 28 Tahun 2024. Sedangkan dalam sektor pariwisata, spa telah diatur mulai dari UU Pariwisata No. 10 Tahun 2009 Pasal 14. Pengajuan perkara spa sebagai Kesehatan tradisional sudah diajukan sejak 2022, sampai kemudian diputuskan pada 3 Januari 2025. Pengajuan tersebut merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 terkait pajak, namun dalam pengabulan putusan oleh MK hanya dikabulkan sebagian yaitu untuk Pasal 55. Terkait standarisasi SDM, landasan kebijakan merujuk pada Perpres No. 68 Tahun 2022, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Peraturan BAN-PT No. 2 dan No. 4, Kepmenaker No. 333 Tahun 2020, serta PP No. 40 Tahun 2021. Adapun standarisasi pendidikan, ditetapkan standar kompetensi kerja dan standar kompetensi profesi atas rekomendasi Kemenkes, namun untuk standar usaha tetap oleh Kementerian Pariwisata terkait Wellness & Medical Tourism. Selain itu, juga terdapat standar untuk prodi pengobatan tradisional, sistem sertifikasi, sistem registrasi, serta kolegium. Untuk standarisasi pelayanan, maka harus dilakukan keseragaman persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, produk, hingga penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan.

Materi Video

Berikutnya, prospek spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional untuk mendukung medical wellness dijelaskan oleh dr. M.M.V Lianywati Batihalim, Sp.Ok., M. BIOMED AAM., Dipl. CIDESCO SPA., Dipl. CIBTAC SPA. Hidroterapi, aromaterapi, massage merupakan 3 komponen penting yang harus ada di dalam spa. Tren saat ini, spa sebagai layanan kebugaran semakin banyak dinikmati oleh masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan produk spa terus dikembangkan menggunakan bahan alami dan organik. Manfaat spa berupa relaksasi, rejuvinasi, dan revitalisasi dikembangkan sesuai dengan ketersediaan SDM, perkembangan teknologi, serta variasi layanan yang dimiliki. Spa sebagai bagian dari layanan wellness mendefinisikan bahwa setiap pasien harus memiliki journey dan kegiatan yang disesuaikan dengan kompetensi terapis dan variasi layanan yang dimiliki, serta dipengaruhi oleh faktor spiritual dan lingkungan. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka harus dilakukan peninjauan dari akar masalah masing-masing individu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut.

Faktor-faktor tersebut terbentuk dalam hubungan antara pikiran, tubuh dan jiwa, dimana fungsi-fungsi organ, saraf, hormon dalam tubuh individu akan mempengaruhi satu sama lain. Kesadaran individu atas keberhasilan perawatan yang dilakukan atas dirinya merujuk pada wellness paradigm sehingga pelayanan spa sebagai pelayanan kesehatan preventif harus dilakukan melalui integrasi dengan kehidupan pasien sehari-hari, dimana jembatan integrasi tersebut harus saling berkolaborasi secara komprehensif antar tingkatan kualitas kompetensi SDM yang dimiliki. Untuk mencapai outcome pasien yang lebih optimal, dapat dilakukan kolaborasi antar profesi dengan pendekatan langsung kepada pasien melalui anamnesa oleh dokter sekaligus saat pasien dilakukan layanan pijat, kemudian dokter dan terapis dapat berkonsultasi satu sama lain terkait kondisi pasien hingga perencanaan perawatan holistik berikutnya, namun hal tersebut tentu membutuhkan durasi pelayanan yang lebih lama tiap pasien. Dalam hal pengembangannya, spa masih memiliki tantangan berupa biaya operasional, perubahan tren konsumen dan regulasi, sehingga harus dikembangkan strategi berupa penawaran layanan yang harus berkualitas tinggi, pemenuhan kompetensi SDM, branding, hingga adaptasi terhadap tren.

Materi Video

Spa sebagai pengobatan tradisional mengikuti UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dibahas oleh Prof. Laksono. Regulasi lainnya seperti PP No. 28 Tahun 2024 juga harus menjadi landasan penyelenggaraan layanan tersebut. Pengobatan tradisional tidak hanya dilaksanakan untuk fungsi kuratif, namun juga dapat dilakukan untuk fungsi rehabilitatif dan paliatif. Berdasarkan regulasi tersebut, maka pelayanan spa dapat dilakukan sinergi bersama dengan pelayanan kesehatan, sehingga tempat praktik spa juga harus diatur oleh Kementerian Kesehatan, seperti dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 485, Dimana pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan secara praktik mandiri, Puskesmas, RS, fasyankes tradisonal, serta fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri. Selain itu implikasi hukum terkait pajak kemudian dirujuk juga kepada organisasi Dinas Kesehatan. Terkait pemenuhan SDM yang merujuk kepada PP No. 28 Tahun 2024, maka pelayanan kesehatan tradisional dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional melalui pendidikan formal, atau tenaga lain dan penyehat tradisional yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan hal tersebut, harapannya dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait kurikulum pendidikan untuk terapis spa melalui pendidikan formal di Perguruan Tinggi.  (Bestian Ovilia Andini)

Reportase Webinar Wasting Pada Anak: Konsekuensi Kesehatan Dan Intervensi Efektif Berbasis Masyarakat

Artikel ini terkait dengan pilar 3 SDGs, Kehidupan sehat dan Sejahtera

PKMK UGM – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) bekerja sama dengan UNICEF Indonesia menyelenggarakan webinar dalam rangka hari anak Nasional, yang bertajuk “Wasting pada Anak: Konsekuensi Kesehatan dan Intervensi Efektif Berbasis Masyarakat” pada Selasa (30/7/2024). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Anak Nasional. Acara diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting dan live streaming Youtube dengan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kanthi Permaningtyas Tritisari, S.Gz, MPH (Universitas Brawijaya), Dr. Muhtar, SKM, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes . Selain itu, terdapat juga dua pembahas, yaitu dr. Rivani Noor, M.K.M dari Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI, dan Dr. Siti Helmyati dari Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM.

Kegiatan webinar ini dimoderatori oleh Alifia Mukti Fajrani. Alifia Mukti Fajrani. selaku moderator memimpin sesi pemaparan webinar

Narasumber pertama, yaitu Kanthi Permaningtyas Tritisari, S.Gz, MPH., membahas Situasi dan Penanganan untuk Balita yang Mengalami Wasting. Wasting merupakan kondisi kekurangan gizi yang ditandai dengan penampilan fisik anak yang kurus dibandingkan tinggi badannya, disebabkan oleh penurunan berat badan drastis dan tidak naik sesuai harapan. Data UNICEF menunjukkan prevalensi wasting di Indonesia sangat tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia, dengan peningkatan prevalensi pada 2022 dibandingkan 2021. Penyebab utama wasting meliputi asupan makanan yang tidak memadai, gangguan penyerapan, peningkatan kebutuhan metabolisme, dan penyakit.

Konsekuensi jangka pendek dari wasting adalah peningkatan kematian pada anak, sementara dampak jangka panjangnya mencakup masalah pertumbuhan, penurunan kemampuan intelektual, produktivitas ekonomi, dan risiko penyakit lainnya. Klasifikasi status gizi anak menurut WHO menggunakan indikator seperti Lingkar Lengan Atas (LILA), BB/TB atau BB/PB, dan edema bilateral. Pengelolaan gizi buruk meliputi mobilisasi masyarakat, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, serta konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Prinsip utama pengelolaan mencakup akses dan cakupan layanan, pemantauan kasus dini, tatalaksana sesuai pedoman, dan pengobatan yang mencakup rawat inap dan rehabilitasi. Integrasi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi faktor sosial dan ekonomi yang mendasari wasting.

Narasumber kedua yaitu Dr. Muhtar, SKM, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes membahas tentang Pendekatan Multisektoral dalam Penanganan Wasting. Muhtar menceritakan bahwa Kabupaten Brebes menggunakan pendekatan multisektoral untuk menangani wasting pada balita melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, gizi, dan pembangunan. Berkat upaya ini, prevalensi stunting menurun cukup signifikan pada 2022-2023, yaitu sebesar 7,5%. Langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh kabupaten Brebes meliputi identifikasi masalah, koordinasi lintas sektoral, implementasi program berbasis bukti, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, serta edukasi bagi keluarga.

Peran aktif masyarakat, seperti kader posyandu, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat, sangat penting dalam program-program seperti GASPOL yang menyuarakan pentingnya gizi dan kesehatan anak. Dukungan pemerintah daerah melalui alokasi anggaran dan kebijakan pendukung, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, memberikan sumber daya dan inovasi tambahan turut berkontribusi besar dalam penanganan masalah Wasting di daerah tersebut. Selain itu, turut dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, bersama riset dan teknologi pemantauan gizi untuk menurunkan angka wasting di Kabupaten Brebes. Meskipun angka wasting di Brebes masih tinggi, pendekatan multisektoral diharapkan dapat mencapai target nasional pada 2024 dan menurunkan angka wasting lebih lanjut.

Peran aktif masyarakat, seperti kader posyandu, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat, sangat penting dalam program-program seperti GASPOL yang menyuarakan pentingnya gizi dan kesehatan anak. Dukungan pemerintah daerah melalui alokasi anggaran dan kebijakan pendukung, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, memberikan sumber daya dan inovasi tambahan turut berkontribusi besar dalam penanganan masalah Wasting di daerah tersebut. Selain itu, turut dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, bersama riset dan teknologi pemantauan gizi untuk menurunkan angka wasting di Kabupaten Brebes. Meskipun angka wasting di Brebes masih tinggi, pendekatan multisektoral diharapkan dapat mencapai target nasional pada 2024 dan menurunkan angka wasting lebih lanjut.

Pembahas yang pertama, yaitu dr. Rivani Noor, M.K.M dari Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa masalah wasting di Indonesia cukup serius dengan 45 juta balita mengalami wasting global, 24 juta di antaranya berada di Asia Selatan. Meskipun angka prevalensi sempat menurun, terjadi kenaikan pada 2023, dengan target penurunan menjadi 7% pada 2024 dari yang sebelumnya 2023 sebesar 8,5% sebelumnya. Wasting diukur menggunakan parameter Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan dan Lingkar Lengan Atas. Pencegahan dilakukan melalui Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang meliputi Inisiasi Menyusu Dini, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan melanjutkan pemberian ASI hingga dua tahun. Mulai 2024, pemantauan MPASI dilakukan oleh kader dengan penekanan pada keragaman MPASI. Pengelolaan gizi buruk terintegrasi melibatkan masyarakat dengan penanganan gizi buruk rawat jalan dan tambahan makanan lokal sesuai rekomendasi WHO. Intervensi dilakukan di puskesmas, posyandu, dan rumah sakit dengan prinsip bahwa PMT tidak menggantikan makanan utama. Upaya perbaikan meliputi deteksi holistik dan pembaruan pedoman pencegahan dan tatalaksana gizi buruk.

Pembahas yang kedua, yaitu Dr. Siti Helmyati, DCN., M.Kes dari FK-KMK UGM menjelaskan bahwa wasting dan stunting cukup berbeda dikarenakan wasting merupakan masalah gizi akut sedangkan stunting masuk ke dalam masalah gizi kronis. Wasting dapat meningkatkan risiko stunting hingga tiga kali lipat dan berujung pada kematian jika tidak ditangani. Faktor risiko wasting termasuk ketahanan pangan, pola konsumsi anak, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Strategi pencegahan mencakup kebijakan nasional, program promosi, sumber daya untuk manajemen malnutrisi, dan integrasi kegiatan kesehatan. Rencana aksi global UNICEF 2021 menargetkan prevalensi wasting kurang dari 5% pada 2025 dan kurang dari 3% pada 2030, dengan prinsip promosi, reposisi, prioritas, dan dorongan. Mobilisasi masyarakat melalui posyandu dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, sangat penting untuk menangani wasting secara efektif dan berkelanjutan.

Reporter: Hasna (PKMK UGM)

Materi Kegiatan Silahkan Klik DISINI

Rekaman Kegiatan

Reportase Webinar Kepemimpinan Untuk Menurunkan Kematian Ibu Dalam Konteks UU Kesehatan 2023

Artikel ini terkait dengan pilar 3 SDGs, Kehidupan Sehat dan Sejahtera

PKMK-Yogyakarta (08 Oktober 2024). Dalam rangka menyongsong Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) XIV, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerja sama dengan HOGSI, menyelenggarakan webinar dengan judul “Kepemimpinan untuk Menurunkan Kematian Ibu Dalam Konteks UU Kesehatan 2023”. Narasumber dan pembahas dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi.

Video

Kegiatan ini dipandu oleh Dr.dr. Prita Muliarini, Sp.OG (K) selaku moderator. Narasumber webinar antara lain Prof. dr. Laksono Trisnantoro yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan dan Guru Besar FK-KMK UGM. Sedangkan pembahas adalah dr. Detty Siti Nurdiati, MPH., Ph.D., Sp.OG (K) dari departemen obgyn FK-KMK UGM dan Sekertaris Pokja Pakias PP-POGI dan Pakias-Penurunan Angka Kematian Ibu, Anak dan Stunting. Pembahas kedua adalah dr. Muhammad Ardian C.L., Sp.OG (K), M.Kes dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Plt. Wadir Yanmed RS Unair. Pembahas ketiga adalah Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG, Subsp. Obginsos selaku Ketua HOGSI.

Video Materi

Laksono menyampaikan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dijalankan, AKI di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan jejaring berbasis gerakan sosial untuk mengurangi kematian ibu melalui kepemimpinan. Para pemimpin harus mempunyai pengaruh pada orang-orang/ organisasi di sekitarnya. Dalam situasi transformasi kesehatan yang semakin kompleks dan tuntutan akan globalisasi, memiliki kemampuan kepemimpinan lintas sektor (metaleadership) merupakan hal yang penting. Mempertimbangkan pentingnya peran dokter obsgyn dalam upaya menurunkan kematian ibu, diharapkan para dokter obsgyn di Indonesia akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana memimpin dengan pendekatan yang lebih holistik dan strategis. Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan muncul pemimpin dari para dokter obsgyn untuk menghadapi berbagai tantangan, baik di masa damai maupun di masa krisis, serta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan kematian ibu di daerahnya masing-masing.

Video

Pembahas pertama pada kegiatan ini adalah dr. Detty Siti Nurdiati, MPH., Ph.D., Sp.OG (K) yang menyampaikan tiga penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi, eklampsia dan perdarahan. Untuk menurunkan angka kematian ibu, harus dilihat dari bagaimana menurunkan prevalensi kejadian ini dengan kekuatan skrining dan menurunkan case fatality rate dengan kesiapan dalam menangani kasus. Berdasarkan data, pada 2019-2022 kesiapan puskesmas PONED dan RS PONEK masih jauh dari standar. Oleh karena itu, perlu adanya jejaring dan komunikasi yang efektif.

Video Materi

Pembahas kedua pada kegiatan ini adalah dr. Muhammad Ardian C.L., Sp.OG (K), M.Kes yang menyampaikan peran clinical dan meta leadership dalam peningkatan mutu pelayanan maternal. Saat ini dorongan bagi klinisi untuk menjadi pemimpin dan manajer semakin meningkat di seluruh dunia. Kondisi ini mendorong upaya agar tema kepemimpinan klinis dapat dikembangkan dan didukung oleh agenda kebijakan seperti tema keselamatan pasien dan peningkatan kualitas layanan. Terkait kepemimpinan klinis, para pendidik di sekolah kedokteran memiliki peran kunci untuk mengembangkan potensi kepemimpinan anak didiknya. Para pendidik tidak hanya mengajar dan melakukan praktek klinis tapi juga harus mampu memberi contoh sebagai pimpinan yang baik.

Video Materi

Pembahas ketiga pada kegiatan ini adalah Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG, Subsp. Obginsos  yang menyampaikan interprofessional collaboration dalam upaya menurunkan AKI/ AKB dengan strategic leadership dan learning organization.  Upaya akselerasi penurunan angka kematian maternal yang selama ini bertumpu pada upaya kuratif, harus didukung dengan upaya preventif dan promotif secara bersamaan. Peningkatan kualitas sarana pelayanan, keterampilan petugas kesehatan, perbaikan sistim rujukan (termasuk rujukan balik) serta perbaikan kesejahteraan petugas kesehatan melalui peningkatan jasa medis tetap harus dilakukan untuk memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan berkualitas pada kasus kehamilan, persalinan dan rujukan.

Laksono menutup webinar dengan menekankan bahwa perlu adanya pemimpin dari dokter obsgyn untuk memimpin upaya penurunan kematian ibu dan diharapkan adanya program pengembangan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan para dokter obsgyn terkait kepemimpinan. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan para ahli untuk menggali potensi dari para dokter obsgyn yang dapat menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Kegiatan akan dilaksanakan pada PIT HOGSI XIV di Malang pada 16 Oktober 2024.

Reporter: Monita Destiwi (Divisi Public Health)

Reportase Implementasi Peran Kepemimpinan Spesialis Obstetri Dan Ginekologi (SpOG) Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu

Artikel ini terkait dengan pilar 3 SDGs, Kehidupan Sehat dan Sejahtera

PKMK-Yogyakarta. Tindak lanjut pasca Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) XIV di Malang, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) kembali bekerja sama dengan Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) menyelengarakan webinar dengan topik  “Implementasi Peran Kepemimpinan Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG) Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu” pada Kamis (31/10/2024). Narasumber dalam webinar ini adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dinas kesehatan Kota Bekasi, serta Tim AMP-SR/Percepatan Penurunan AKI dan AKB Kota Bekasi. Sedangkan pembahas pada webinar ini antara lain dr. Muhammad Ardian C.L., Sp.OG (K))-Obsginsos,M.Kes selaku Plt. Wadir Pelayanan Medis RS Unair. Pembahas kedua adalah Prof. dr. Hermie Meety Massje Tendean, SpOG Subsp. Obginsos selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Dan pembahas ketiga adalah dr. Mochammad Hud Suhargono, SpOG,SubsSp.Obgynsos selaku kepala instalasi maternal RSUD Bangil Pasuruan dan Ketua Pelaksana Harian Forum Penakib Kabupaten Pasuruan. Sedangkan sesi diskusi dipimpin oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku Guru Besar FK-KMK UGM dan Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG, Subsp. Obginsos  selaku Ketua HOGSI.

Acara ini dipandu oleh Dr.dr. Prita Muliarini, Sp.OG, Subsp. Obginsos  (K)., M.H., M.M., FISQua selaku moderator. Webinar diawali oleh Laksono mengenai materi yang telah dibahas pada pertemuan HOGSI di Malang yang telah diselenggarakan 16 oktober 2024. Prof Laksono menyampaikan bahwa kegiatan mengenai leadership harus terus berlanjut dan dikembangkan. Diharapkan di setiap Kabupaten/ Kota dengan angka kematian ibu yang masih tinggi terdapat pemimpin dari kalangan obsgyn yang dapat berperan sebagai pemimpin dan mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Narasumber pertama, dr. Ani Latifah, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, memaparkan capaian Quality Improvement Collaborative serta strategi yang diterapkan di Kabupaten Pasuruan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan telah mengupayakan kolaborasi antara seluruh rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, tenaga kesehatan, bidan wilayah, faskes primer, dan klinik swasta, dimana seluruh pihak bekerja sama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Untuk memperkuat komitmen, dinas kesehatan sebagai pemimpin dalam pelaksanaan QI Collaborative, mendukung dalam aspek penganggaran dan penggerakan fasilitas kesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terkait supervisi berkala.

Pemaparan dari narasumber yang kedua yaitu dari Tim AMP-SR/ Tim Percepatan Penurunan AKI dan AKB Kota Bekasi yang terdiri dari dr Romay Faizal, Sp.OG, Subsp. Obginsos., MARS; dr Hindar Jaya, Sp.OG; dr Christofel P., Sp.OG., Subsp. KFM; dan dr Sutarji, Sp.OG yang memaparkan berbagai strategi yang dirancang menjadi program diharapkan dapat ditetapkan menjadi sebuah regulasi yang akan menjadi bagian dari renstra dinas kesehatan Kota Bekasi.

Narasumber ketiga dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga turut memaparkan Strategi Penurunan AKI dan AKB di Kota Bekasi. Dr.Fikri Firdaus,MKKK selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi menjelaskan bahwa strategi penurunan AKI dan AKB di Kota Bekasi pada 2024 disinergikan dengan beberapa OPD, lintas sektor dan beberapa strategi yang melingkupi program di dinas kesehatan.

Muhammad Ardian selaku pembahas pertama menyampaikan bahwa sesuai dalam teori metaleadership, teman-teman sejawat dokter sudah mempraktekkan dengan baik. Kedepannya seringkali perlu intimation dengan dinas kesehatan agar aktivitas ini memiliki daya ungkit di lapangan karena modalnya sudah ada yaitu keterlibatan para dokter SpOG.

Pembahas Kedua pada kegiatan ini yaitu Hermie Tendean menyampaikan bahwa kerjasama antar sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB seperti yang dilakukan di oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sangat sungguh luar biasa dapat berjalan dengan baik dalam implementasinya seperti QI Collaborative.

Pembahas ketiga pada kegiatan ini adalah Mochammad Hud Suhargono juga turut  memberikan pernyataan bahwa leader mempunyai peran yang strategis bagaimana membangun tim dan membangun kolaborasi. Untuk menyelamatkan ibu dan menyiapkan masa depan 2025 tidak hanya membutuhkan peran tenaga kesehatan dan dokter tapi harus mendapatkan support dari masyarakat.

Mochammad juga mengingatkan strategis yang mestinya disiapkan di daerah jika ingin membangun sistem yang memperhatikan Quality Improvement berdasarkan anjuran WHO yaitu dengan membangun leadership, membuat aksi/program, memunculkan model pembelajaran, dan kegiatan yang terukur.

Pada akhir diskusi, Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG, Subsp.Obginsos mengajak para dokter Sp.OG melalui kepemimpinan untuk memulai mencari akar masalah yang benar tentang penyebab kematian ibu sehingga bisa punya langkah mulai dari regional.

Laksono menutup webinar dengan mengajak HOGSI untuk mengadakan training pelatihan untuk membuat tim percepatan penurunan AKI seperti yang telah dicontohkan oleh kota Bekasi dengan membuat Tim AMP-SR/Percepatan Penurunan AKI dan AKB Kota Bekasi. Pelatihan ini direncanakan dapat diadakan jarak jauh dan berupa tim, yang akan kembali melibatkan kerjasama anatar HOGSI dan PKMK UGM.

 

Reporter:

Oinike Ade Putri Mendrova (Divisi Public Health)