ASB bersama Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM telah melakukan penelitian ‘Investing in Inclusive Water, Sanitation and Hygiene (WASH)’ (iiiWASH). Penelitian ini didukung oleh Elrha’s Humanitarian Innovation Fund (HIF) dan UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), berfokus untuk memahami tantangan maupun peluang dalam pemenuhan layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) inklusif. Penelitian ini bersifat partisipatoris yang mana OPDis terlibat langsung di dalam penelitian sebagai mitra peneliti (co-researchers).
Reportase
30 April 2021
Dalam rangka pengembangan pemanfaatan website dan media online, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK menyelenggarakan pelatihan wajib secara daring terkait bagaimana melakukan wawancara secara live. Pelatihan yang digelar pada Jumat, 30 April 2021 dan diikuti para peneliti di PKMK FK – KMK UGM, menghadirkan narasumber Dr. Ayu Helena Cornellia selaku Founder Cornellia & Co. Diawali dengan pembukaan oleh Ketua Board PKMK FK – KMK UGM, Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD yang menjelaskan bahwa kebutuhan pentingnya bisa melakukan wawancara secara baik merupakan tuntutan dan tantangan di era digitalisasi saat ini. UGM harus bisa bersaing secara nasional maupun internasional bagi para akademisi, peneliti, maupun konsultannya. Diantaranya dengan memiliki skill yang baik dalam melakukan wawancara secara live, ditambah dengan adanya situasi pandemi seperti ini yang menyebabkan tingginya tuntutan komunikasi secara daring. PKMK merupakan salah satu pioneer dalam kegiatan diseminasi ilmu secara broadcasting, memanfaatkan berbagai fasilitas audio visual yang ada, baik berupa video maupun podcast. Sehingga pelatihan ini merupakan salah satu upaya fasilitasi untuk pengembangan tersebut. Memiliki skill yang baik dalam melakukan wawancara secara live terhadap narasumber akan menarik audiens untuk tetap menyimak tayangan, sekaligus memuaskan audiens dalam hal pemenuhan informasi yang dibutuhkan.
2 Maret 2021
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan merupakan salah satu pusat kajian di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM). Pada 2021, PKMK memasuki usia ke-23. Tahun ke-23 menjadi ujian bagi semua pihak, karena sejak awal Maret 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mendapatkan dampak atas virus corona (COVID-19).
Sesi Pembukaan
Pertemuan Tahunan ke-23 dibuka oleh sambutan dari Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., SpOG(K)., Ph.D. PKMK dinilai sebagai organisasi yang kaya pengalaman dalam menghadapi berbagai perubahan. Salah satunya adalah bidang kebencanaan, dimana pada 2020 bertepatan dengan munculnya pandemi COVID-19. Jumlah kegiatan virtual yang lebih dari 700 kegiatan merupakan bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi publik. UGM sebagai sebuah universitas berharap pengembangan inovasi dan riset tidak hanya berbasis proyek tetapi merupakan pemikiran yang bersifat proaktif dalam mengantisipasi tantangan masa depan. Ova Emilia menutup sambutannya dengan harapan semakin banyak kontribusi PKMK bagi bangsa dan negara.
PKMK FK – KMK UGM kali ini melaksanakan talk show virtual dengan menangkat isu “Implikasi Permenkeu no. 129/PMK.05/2020 : Apakah RS Pemerintah bisa menyusun renstra dalam 20 Halaman ?”. Talk show ini mengundang narasumber dari unsur akademisi, praktisi manajemen rumah sakit, dan badan pemerintah, yang mengusai aspek penyusunan rencana strategis bisnis (RSB).
Selama ini rumah sakit pemerintah masih memiliki pola pikir bahwa menyusun RSB harus tebal karena ingin menyampaikan semua informasi dan rencana ke depan. Tim penyusun RSB terpaku pada template yang sudah sehingga semua informasi dimasukkan baik angka maupun tabel, termasuk tuntutan dan keinginan dari para stakeholder, demikian yang dipaparkan Putu Andayani.
PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM (21/1/2021) dalam seri ke-6 dari Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi membahas tentang, upaya yang telah dan perlu dilakukan dalam pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pemantik diskusi adalah Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH, M.Kes selaku Akademisi Universitas Hasanuddin, selain itu, ada juga pembahas yaitu dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes. AAK yang merupakan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Haruddin S.ST, M.Kes, QRMA, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Diskusi difasilitasi oleh drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE.
Pengantar
Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Dr. dr. Andreasta Meliala, MK.Kes, MAS menyampaikan pentingnya sistem kesehatan supaya siap menghadapi tantangan bencana.
Hal ini dimaksudkan supaya Indonesia memiliki ketangguhan terhadap bencana yang baik. PKMK juga tidak berhenti melakukan penelitian, diskusi dan pelatihan untuk melaksanakan transformasi kesehatan ke level berikutnya. Kemudian, rerlu juga diketahui formula apa saja yang dibutuhkan untuk reform.
Sesi Pertama

Dr. Bella Donna, M.Kes (Outlook Penanganan Pandemi COVD-19 pada 2021: Perilaku, 3T, Vaksinasi dan Penanganan Lonjakan)
Outlook Kebijakan Kesehatan 2021
Rabu, 13 Januari 2021
Sambutan dan Pembukaan
Dr. Andreasta Meliala, dr. DPH., M.Kes, MAS membuka kegiatan ini dengan menyampaikan beberapa hal terkait resilience atau ketahanan. Menurut WHO resilience adalah kemampuan untuk menyerap (absorb) dan menghadapi shock atau benturan yang amat keras, seperti COVID-19 yang telah menghantam sistem kesehatan dengan sangat keras di berbagai daerah.
Tidak hanya absorb, selain itu dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi (adapt), lalu bertransformasi (transform) untuk melihat apakah sistem kesehatan negara cukup atau harus dilaksanakan reformasi. Pertemuan ini cenderung untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan feedback dari pembahas dan juga hadirin.
PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM (7/1/2021) menyelenggaraka seri ke-4 Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul “Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan”. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi akan membahas tentang, Analisis Situasi Pelaksanaan Program JKN di Provinsi Bengkulu, Akses Layanan Kesehatan, Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu serta memberikan rekomendasi untuk mendukung penyelenggaraan JKN yang lebih optimal khususnya di Provinsi Bengkulu.
Drs. H. Sutiaji menyebutkan 5 strategi optimaliasi FKTP untuk meningkatkan mutu rujukan saat menjadi narasumber pada forum advokasi PKMK FK- KMK UGM, Rabu 23 Desember 2020. Mulai dari antrian online, teleconsulting, perluasan akses dan pemerataan FKTP, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan inovasi teknologi. Tentunya 5 strategi tersebut bukan hanya untuk meningkatkan mutu rujukan tapi pada perbaikan aspek – aspek tatanan layanan kesehatan lainnya di FKTP.
Penerapan strategi ini berdampak pada banyak hal, salah satunya rasio rujukan non spesialistik d ibawah standar rujukan (2%) dan juga pada capaian indikator KBK lainnya. Hal ini sejalan dengan kajian dosen Poltekes Malang menyebutkan bahwa masih terjadi rujukan non spesialistik walaupun angkanya di bawah standar.
Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan Webinar Outlook Pembangunan 2021 pada Selasa, 22 Desember 2020. Narasumber dari outlook sektor kesehatan adalah Pungkas Bahjuri Ali selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas RI . Pungkas mengawali paparan dengan menyampaikan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 sangat berharga sekaligus menjadi dorongan menyusun langkah agar Indonesia siap. Indikator kesehatan tahun 2020 seperti angka kematian ibu, cakupan imunisasi, dan stunting secara umum membaik, namun pandemi COVID-19 mengancam status kesehatan masyarakat yang telah membaik tersebut. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas tahun 2021 dan menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi. Pemerintah melihat masih diperlukan langkah pengendalian penyebaran COVID-19.