Dalam pengantarnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D menekankan Tahun 2026 menandai fase krusial, yaitu memasuki tahun ketiga implementasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebuah Omnibus Law yang menjadi pondasi reformasi sistem kesehatan Indonesia. Sejak diberlakukan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan, dan pelaksanaan UU Kesehatan bersama PP Nomor 28 Tahun 2024 terus berjalan secara dinamis. Beberapa catatan regulasi yang menjadi poin kunci pada 2026 diantaranya, masih ada regulasi-regulasi yang belum keluar dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu ada berbagai hal penting yang mengenai resistensi terhadap kebijakan UU Kesehatan 2023, dan termasuk di dalamnya adalah terjadinya berbagai perkara yang masuk baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Berita SDGs
Webinar diskusi isu terkini dalam bidang hukum kesehatan diselenggararakan secara daring melalui platform Zoom pada malam hari oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini mengangkat topik “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Penanganan Sengketa Medis” yang menarik perhatian luas dari kalangan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta praktisi hukum.
Diskusi ini secara khusus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Senin, 19 Januari 2026. Putusan tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks mekanisme penanganan sengketa medis dan implikasinya terhadap praktik profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, MK tetap menyampaikan sejumlah pertimbangan konstitusional yang dipandang krusial dan berdampak signifikan.
PKMK-Yogyakarta. Mengawali tahun dalam fase transformasi kebijakan yang krusial, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar bertajuk “Isu Strategis Kebijakan RSUD 2025 dan Arah Kebijakan 2026” dengan tujuan untuk membantu manajemen Rumah Sakit Daerah dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan kesehatan dan menyusun Rencana Strategis yang berbasis pada nilai (Value Based Healthcare). Webinar ini sekaligus menjadi ruang dialog akademis dan reflektif untuk membaca kembali dinamika kebijakan perumahsakitan daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan arah kebijakan RSUD tahun 2026 yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan.
PKMK-Yogyakarta. Menyambut semangat awal tahun, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Review Kebijakan Sektor Kesehatan Jiwa Tahun 2025 & Outlook Tahun 2026” yang menghadirkan dr. Arida Oetami, M.Kes sebagai narasumber utama dan Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog sebagai pembahas. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis (15/1/2026) secara hybrid di Gedung Litbang FK-KMK UGM dan daring melalui Zoom serta saluran Youtube. Webinar ini menjadi forum diskusi bagi akademisi, psikiatri, psikolog, peneliti, dan pemangku kebijakan terkait dinamika kebijakan kesehatan jiwa tahun 2025, memproyeksikan arah kebijakan tahun 2026 serta meningkatkan kapasitas manajerial profesional dalam sistem kesehatan jiwa di Indonesia.
PKMK-Yogyakarta (8 Januari 2026). Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) bekerja sama dengan PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada mengadakan webinar bertajuk “Penguatan Regulasi dan Kebijakan Implementatif untuk Percepatan Eliminasi Kanker Serviks di Indonesia” dalam momentum sarasehan nasional Selamatkan Perempuan Indonesia (SPRIN). Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis profesi SpOG dalam percepatan eliminasi kanker serviks, menganalisis dan membandingkan kerangka regulasi yang ada dengan regulasi stunting dan AKI, menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan terkait implementasi serta sistem rujukan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi dan peraturan pelaksana yang masih belum optimal.
Kamis, 15 Januari 2026
Diskusi daring mengenai pengembangan Pariwisata Kesehatan Sumatera Utara yang telah diselenggarakan oleh PKMK UGM bekerja sama dengan Medan Medical Tourism Board pada 15 Januari 2026, menegaskan suatu hal yaitu potensi besar kawasan ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Dalam diskusi daring ini dibahas tentang kondisi struktural, peluang lokal, serta langkah-langkah operasional yang realistis untuk menahan aliran pasien ke luar negeri dan menciptakan ekosistem kesehatan yang bersaing.
Rabu, 14 Januari 2026
Webinar Kaleidoskop Medical Wellness 2025 yang telah diselenggarakan PKMK FK KMK UGM pada 14 Januari 2026, menyoroti kemajuan dan potensi industri medical wellness di Indonesia, menjadikan pengalaman praktis daerah sebagai titik utama, serta menekankan bahwa medical wellness perlu dilihat sebagai pengembangan kawasan terintegrasi yang mengkombinasikan layanan kesehatan, wisata, dan ekonomi lokal.

Prof. Laksono Trisnantoro membuka webinar dengan gambaran 2025 dan harapan 2026, menekankan bahwa medical wellness bukan hanya layanan rumah sakit, melainkan sebuah ekosistem kawasan, serta mengilustrasikan wilayah dengan potensi seperti Karanganyar, Badung, dan Tegal, yang memiliki sumber daya alam, kebudayaan, kuliner, serta biaya bersaing.
PKMK-Yogyakarta (Selasa, 13 Januari 2026), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Dalam rangka merespons kebijakan terkait pendidikan residen yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Berbagai Isu Kebijakan Pendidikan Residen di Tahun 2025, Apa yang Akan Terjadi di Tahun 2026?”, yang mengkaji lebih dalam berbagai regulasi terkait pendidikan residen serta implikasi dan dampaknya pada masa depan kedokteran di Indonesia. Menghadirkan Tiga narasumber, diantaranya tim peneliti kebijakan pendidikan residen yaitu Nida Fauziah Sudrajat, S.KM dan dr. Arvianto Rahmat Nugroho serta dr Haryo Bismantara, MPH.
Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM telah sukses menyelenggarakan webinar hybrid “Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026” pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns.
Manajemen Bencana Kesehatan
Senin, 12 Januari 2026
PKMK-Yogyakarta. Pada pertengahan November 2025, Provinsi Aceh menghadapi krisis kemanusiaan akibat bencana hidrometeorologi masif yang berdampak pada 18 kabupaten/kota. Berdasarkan data BNPB per 31 Desember 2025, eskalasi bencana ini mengakibatkan 572 korban jiwa dan memaksa lebih dari 350 ribu warga mengungsi, dengan sebaran dampak yang luas. Sebaran wilayah terdampak meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, hingga Nagan Raya.