Sabtu, 7 Februari 2026 | PKMK-Yogyakarta. Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi yang berdampak signifikan terhadap kelompok rentan, khususnya populasi geriatri. Lansia memiliki keterbatasan fisiologis, komorbid, serta ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan, sehingga lebih berisiko mengalami dampak kesehatan serius dalam situasi bencana. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus dalam sistem penanggulangan bencana yang responsif terhadap kebutuhan geriatri.
PKMK-Yogya. Seminar Nasional sebagai bagian dari Annual Scientific Meeting: “Embracing Ageing: Stay Healthy, Sharp and Productive” bertema “Pemantauan Kesehatan Personal dan Integrasi dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Digital” diselenggarakan pada Sabtu, 7 Februari 2026 di Ruang U25.A Gedung Pascasarjana Tahir Foundation dan dimoderatori oleh Annisa Ristya Rahmanti, Ph.D. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama PKMK dan KAGAMADOK. Dalam pengantarnya, Annisa menekankan meningkatnya beban penyakit kronis dan katastropik yang berkaitan dengan faktor risiko yang dapat dicegah, sehingga diperlukan pergeseran pendekatan dari kuratif ke preventif berbasis individu. Pengantar ini mengawali paparan tiga narasumber dengan menempatkan pemantauan kesehatan personal, dari sisi evidence, perilaku, dan digitalisasi, serta pentingnya integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan sebagai benang merah diskusi.
Jumat, 30 Januari 2025 | Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam operasional, efisiensi layanan, hingga kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS) terhadap pasien. Namun, istilah – istilah keuangan seperti laporan keuangan, analisis biaya, hingga penganggaran masih terdengar asing di kalangan tenaga kesehatan tanpa latar belakang keuangan. Webinar Finance for Non Finance (FINON) diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki latar belakang keuangan untuk dapat memahami konsep keuangan dasar yang sangat berdampak untuk kinerja RS secara keseluruhan.
26 Januari 2026
Senin memulai perjalanan PMAC 2026 dengan banyak pertemuan sampingan yang mengeksplorasi bagaimana sistem kesehatan, kesetaraan, dan perubahan demografis bersinggungan dalam dunia nyata. Beberapa topik yang menarik, antara lain:
Youth Leadership & Equity — Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2026
Hari Senin dimulai dengan sesi yang dipimpin oleh para pembicara muda menyoroti kesetaraan, perubahan demografis, dan tata kelola kesehatan. Para advokat muda ini menggarisbawahi visi bersama: bahwa transisi demografis harus dipenuhi dengan sistem yang memberdayakan kaum muda sebagai mitra aktif dalam desain kebijakan, bukan hanya penerima manfaat layanan. Para peserta berulang kali menekankan bahwa kepemimpinan kaum muda sangat penting untuk mendorong solusi yang adil untuk kesehatan digital, ketahanan iklim, dan perawatan berbasis komunitas. “Jika kita menginginkan sistem kesehatan yang bekerja untuk semua generasi, kita harus mendesainnya bersama dengan suara generasi berikutnya di meja,” kata seorang pembicara dalam sesi ini, yang mencerminkan narasi keterlibatan yang lebih luas.
PKMK-Yogyakarta. Meningkatnya kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, yang ditandai dengan dinamika kebijakan nasional, penguatan standar mutu dan keselamatan pasien, percepatan transformasi digital, serta tuntutan transparansi dan keberlanjutan sistem kesehatan, kondisi tersebut menuntut adanya arah strategis pengembangan mutu yang terencana dan terintegrasi, agar upaya peningkatan mutu tidak berjalan parsial atau sektoral. Dalam rangka merespon tantangan strategis pengembangan mutu pelayanan kesehatan, Divisi Manajemen Mutu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan Diskusi Kolaboratif Pakar Mutu Pelayanan Kesehatan: Merumuskan Arah Strategis Pengembangan Pelatihan Mutu di Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (22/1/2026) secara hybrid, bertempat di Malioboro 1 Room, 101 Hotel Yogyakarta serta melalui platform Zoom Meeting.
PKMK-Yogyakarta. Manajemen penanggulangan bencana di Indonesia setiap tahun mengalami perkembangan. Meski demikian, 2025 menjadi periode yang penuh tantangan dalam manajemen bencana kesehatan di Indonesia dan dunia. Berbagai peristiwa hidrometeorologi masif seperti banjir, tanah longsor Sumatera pada akhir 2025, hingga ancaman penyakit menular telah menguji ketahanan sistem kesehatan yang ada. Dengan adanya kebijakan tentang manajemen bencana kesehatan, tantangan implementasi kebijakan, kejadian bencana dan peran lintas sektor, maka diperlukan sebuah refleksi melalui kegiatan kaleidoskop untuk melihat perkembangan manajemen bencana kesehatan.
PKMK-Yogyakarta. Tahun 2025 menjadi masa yang krusial dalam penguatan pelayanan primer yang menjadi ujung tombak transformasi kesehatan. PKMK FK-KMK UGM kali ini mengadakan webinar bertajuk “Kaleidoskop Pelayanan Kesehatan Primer 2025: Merangkum Pengalaman, Menyusun Arah Perubahan” pada Kamis *(22/1/2026). Webinar ini mencatat beberapa isu penting dalam kebijakan pelayanan kesehatan primer, serta memaparkan rekomendasi arah kebijakan untuk masa yang akan datang.
Webinar dimulai dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Prof. Laksono memaparkan pentingnya pelayanan kesehatan primer dan konsep Learning Health System sebagai sistem kesehatan yang terus belajar dan beradaptasi. Pembelajaran sistemik lintas individu dan lintas organisasi dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan primer.
Dalam pengantarnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D menekankan Tahun 2026 menandai fase krusial, yaitu memasuki tahun ketiga implementasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebuah Omnibus Law yang menjadi pondasi reformasi sistem kesehatan Indonesia. Sejak diberlakukan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan, dan pelaksanaan UU Kesehatan bersama PP Nomor 28 Tahun 2024 terus berjalan secara dinamis. Beberapa catatan regulasi yang menjadi poin kunci pada 2026 diantaranya, masih ada regulasi-regulasi yang belum keluar dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu ada berbagai hal penting yang mengenai resistensi terhadap kebijakan UU Kesehatan 2023, dan termasuk di dalamnya adalah terjadinya berbagai perkara yang masuk baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Webinar diskusi isu terkini dalam bidang hukum kesehatan diselenggararakan secara daring melalui platform Zoom pada malam hari oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini mengangkat topik “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Penanganan Sengketa Medis” yang menarik perhatian luas dari kalangan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta praktisi hukum.
Diskusi ini secara khusus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Senin, 19 Januari 2026. Putusan tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks mekanisme penanganan sengketa medis dan implikasinya terhadap praktik profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, MK tetap menyampaikan sejumlah pertimbangan konstitusional yang dipandang krusial dan berdampak signifikan.
PKMK-Yogyakarta. Mengawali tahun dalam fase transformasi kebijakan yang krusial, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar bertajuk “Isu Strategis Kebijakan RSUD 2025 dan Arah Kebijakan 2026” dengan tujuan untuk membantu manajemen Rumah Sakit Daerah dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan kesehatan dan menyusun Rencana Strategis yang berbasis pada nilai (Value Based Healthcare). Webinar ini sekaligus menjadi ruang dialog akademis dan reflektif untuk membaca kembali dinamika kebijakan perumahsakitan daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan arah kebijakan RSUD tahun 2026 yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan.
