Hong Kong, 1 June 2026

  Pembukaan Diskusi Panel 1 Diskusi Panel 2 Kesimpulan Pembukaan

Ketua ANHSS – Prof dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

Prof Laksono membuka Regional Knowledge Event yang bertajuk “Asuransi Kesehatan Swasta (untuk Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan demi Memajukan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)” di Hongkong (1/6/2026). Acara ini diselenggarakan oleh Jaringan Asia-Pasifik untuk Penguatan Sistem Kesehatan (ANHSS) bekerja sama dengan  Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan di Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Primer Jockey Club, Universitas Cina Hong Kong.“Bagi kita semua apakah kita menyadari bahwa di dalam komunitas sektor kesehatan,  peran asuransi kesehatan swasta dalam  UHC masih menjadi perdebatan. Ada pro dan kontra. Meskipun isu ini kontroversial, semua orang telah berkumpul di Hong Kong. Kita berada di sini untuk berbagi pengalaman terkini, pengetahuan baru, dan gagasan mengenai peran asuransi kesehatan swasta di masa depan dalam UHC, terutama di negara-negara Asia-Pasifik. Secara lebih rinci, kita berada di sini untuk: read more

PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI dan Health Systems Insight (HSI) menyelenggarakan Webinar Series #7 bertajuk “Strategi Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Perluasan Akses Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)” pada Selasa (26/5/2026) secara daring.

Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.

VIDEO

 

Sesi Pertama

Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.

VIDEO

Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.

MATERI          VIDEO

Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.

MATERI        VIDEO

Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.

MATERI       VIDEO

Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.

MATERI        VIDEO

Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

 VIDEO

 

Sesi Kedua

Sesi kedua webinar mengangkat tema “Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK” yang dimoderatori oleh dr. Novie Manurung, MPH. Diskusi pada sesi ini berfokus pada pengalaman daerah dalam memperluas akses CKG di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sumber daya.

Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.

MATERI         VIDEO

Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.

MATERI        VIDEO

Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.

MATERI        VIDEO

Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.

  VIDEO

Sebagai penutup, webinar ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mengidentifikasi variasi implementasi ILP dan pelaksanaan CKG di berbagai daerah, termasuk wilayah DTPK, serta menganalisis tantangan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, tata kelola, dan akses geografis layanan kesehatan. Berbagai praktik baik, inovasi, dan pendekatan adaptif yang dipaparkan menunjukkan bahwa penguatan layanan primer dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi jejaring layanan, serta kepemimpinan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman antardaerah, webinar ini diharapkan dapat mendorong perumusan strategi penguatan implementasi ILP dan CKG yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Reporter: Ghofur H. (PKMK FK-KMK UGM)

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 1c dengan tema “Kesejahteraan profesi medik dan kesehatan serta situasi pendanaan kesehatan saat ini. Apakah akan bertumpu pada BPJS saja? Bagaimana prospek Asuransi Kesehatan untuk Praktek?” secara daring pada Selasa (26/5/2026).

Webinar ini membahas kesejahteraan profesi medik dan kesehatan serta situasi pendanaan kesehatan di Indonesia saat ini. Webinar ini dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku narasumber sekaligus fasilitator diskusi.

Sebagai pengantar dan pemantik diskusi, Prof. Laksono menyampaikan bahwa situasi pendanaan kesehatan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup menantang karena persentase belanja kesehatan terhadap PDB stagnan di angka sekitar 3% selama 15 tahun terakhir, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (4,12%) dan Thailand (4,36%). Kondisi ini menyebabkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan mengalami “sesak napas” akibat defisit keuangan BPJS Kesehatan serta sistem pembayaran kapitasi yang rendah di tingkat layanan primer.

Sesi diskusi menyoroti realitas pahit tenaga medis yang merasa “sesak napas” akibat upah rendah (underpaid) dan beban kerja berlebih (overwork). Masalah ketimpangan juga mengemuka, di mana fiskal daerah yang terbatas sering menjadi hambatan, meski model insentif tinggi seperti di RSD Betun, NTT, yang memberikan hingga Rp150 juta bagi spesialis, terbukti efektif menarik tenaga medis ke daerah terpencil. Selain itu, diskusi mengenai efektivitas JKN mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam sistem single pool yang cenderung lebih menguntungkan kelompok mampu.

Sebagai solusi strategis, perlu bagi organisasi profesi untuk aktif mengawal revisi UU SJSN dan UU BPJS guna menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih sehat melalui penguatan asuransi swasta sebagai komplementer. Kondisi dimana pendanaan BPJS dan Non-BPJS sama-sama membaik dapat dicapai jika ada kemauan politik untuk memperbaiki regulasi sehingga kesejahteraan tenaga kesehatan tidak lagi dikorbankan demi efisiensi biaya semata.

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)

 

Selasa, 26 Mei 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan kesehatan global mulai mengalami pergeseran dari disease-centered care menuju function-centered care, dimana massa otot rangka (skeletal muscle mass) tidak lagi dipandang hanya sebagai alat gerak tubuh, tetapi juga sebagai komponen penting yang berperan dalam kesehatan metabolik, kapasitas fungsional, serta kualitas hidup seseorang sepanjang usia. Menjawab perkembangan tersebut, Fitness Professional Academy bekerja sama dengan PKMK FK-KMK UGM, FKIK Universitas Warmadewa, HOPE Wellness, Fitness Plus, dan APKI menyelenggarakan Webinar Series Muscle is Medicine Seri 2 bertajuk “Physiology & Principles of Resistance Training” sebagai upaya edukasi multidisiplin berbasis sains untuk tenaga kesehatan, akademisi, praktisi kebugaran, serta masyarakat umum dalam memahami pentingnya latihan resistensi sebagai strategi preventif dan terapeutik pada berbagai penyakit kronis.

Sesi utama webinar disampaikan oleh dr. Tanjung Subrata dengan topik “Physiology & Principles of Resistance Training.” Pada materi pertama, dr. Tanjung membahas mengenai Gender and Endocrine Systems serta Characteristics of Skeletal Muscle Fibre Type. Dalam paparannya dijelaskan bahwa respon tubuh terhadap latihan dipengaruhi oleh sistem hormonal dan karakteristik serat otot yang dimiliki setiap individu. Otot terdiri dari beberapa tipe serat dengan fungsi yang berbeda, mulai dari slow-twitch fibers yang dominan pada aktivitas daya tahan hingga fast-twitch fibers yang berperan pada aktivitas kekuatan dan eksplosif. Narasumber juga menjelaskan bahwa tubuh akan merekrut jenis serat otot tertentu sesuai intensitas latihan yang dilakukan, sehingga pemahaman mengenai fisiologi otot menjadi penting dalam penyusunan program latihan yang efektif.

Selain itu, dr. Tanjung menjelaskan bahwa faktor jenis kelamin dan sistem endokrin turut mempengaruhi kemampuan tubuh dalam membangun massa otot, proses pemulihan, hingga adaptasi terhadap latihan. Perbedaan hormon seperti testosteron, estrogen, dan hormon pertumbuhan menyebabkan respons latihan pada laki-laki dan perempuan dapat berbeda. Namun demikian, ia menekankan bahwa latihan resistensi tetap memberikan manfaat besar bagi semua kelompok usia dan jenis kelamin apabila dilakukan sesuai kapasitas tubuh dan prinsip latihan yang benar.

Pada materi kedua, dr. Tanjung membahas tentang Somatotypes, Concentric & Eccentric Contraction, serta How Muscles Grow. Dijelaskan bahwa setiap individu memiliki karakteristik bentuk tubuh (somatotype) yang dapat mempengaruhi respon latihan dan perkembangan massa otot. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada jenis kontraksi otot, yaitu kontraksi konsentrik dan eksentrik, yang memiliki fungsi berbeda dalam latihan resistensi. Kontraksi eksentrik dijelaskan memiliki peran penting dalam peningkatan kekuatan, hipertrofi otot, rehabilitasi cedera, hingga pencegahan jatuh pada lansia. Sementara, proses pertumbuhan otot (muscle hypertrophy) terjadi melalui kombinasi mechanical tension, metabolic stress, dan muscle damage yang kemudian diikuti proses pemulihan dan adaptasi tubuh. dr. Tanjung menekankan bahwa recovery menjadi bagian penting dalam pembentukan otot karena tanpa waktu pemulihan yang cukup, tubuh tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali serat otot yang mengalami kerusakan selama latihan.

Dalam sesi ini juga dijelaskan bahwa pertumbuhan otot tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses biologis yang kompleks. Saat latihan dilakukan, tubuh mengalami stres mekanik yang memicu aktivasi satellite cells untuk membantu proses perbaikan dan pembentukan jaringan otot baru. dr. Tanjung juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara latihan, nutrisi, dan waktu istirahat agar proses sintesis protein otot dapat berlangsung optimal. Menurutnya, banyak individu terlalu fokus pada intensitas latihan namun mengabaikan pemulihan, padahal fase pemulihan merupakan bagian utama dari proses adaptasi tubuh terhadap latihan resistensi.

Pada sesi diskusi pertama, peserta membahas perbedaan antara physical activity dan exercise. dr. Tanjung menjelaskan bahwa physical activity mencakup seluruh aktivitas yang menggerakkan otot tubuh, sedangkan exercise merupakan aktivitas yang dilakukan secara terencana dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan massa otot atau kebugaran. Aktivitas kerja berat seperti kuli bangunan juga dapat memberikan efek mirip resistance training karena tubuh beradaptasi terhadap beban kerja yang dilakukan terus-menerus.

Diskusi juga membahas latihan full body seperti yoga dan kalistenik yang tetap dapat membantu membangun otot apabila dilakukan dengan intensitas, progresivitas, dan pemulihan yang tepat. Selain itu, dr. Tanjung menjelaskan bahwa wanita menopause tetap dapat meningkatkan massa otot melalui latihan resistensi yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dan diawali assessment yang baik agar tidak menimbulkan nyeri.

Pada materi ketiga, pembahasan difokuskan pada prinsip dasar latihan resistensi berbasis sains yaitu SAID Principle, Gradual Progressive Overload (GPO), dan FITT Principle. dr. Tanjung menjelaskan bahwa tubuh akan beradaptasi secara spesifik terhadap stimulus latihan yang diberikan, sehingga program latihan harus disesuaikan dengan tujuan individu, baik untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, maupun kesehatan metabolik. Prinsip Gradual Progressive Overload dijelaskan sebagai peningkatan beban latihan secara bertahap agar tubuh mampu beradaptasi tanpa meningkatkan risiko cedera atau overtraining. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada konsep FITT Principle yang meliputi frequency, intensity, time, dan type sebagai dasar penyusunan program latihan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Dalam sesi ini, dr. Tanjung juga menekankan bahwa manfaat kesehatan dari olahraga rutin sebenarnya mulai muncul lebih cepat dibandingkan perubahan fisik yang terlihat secara langsung, sehingga konsistensi menjadi faktor utama dalam latihan jangka panjang.

Lebih lanjut, dr. Tanjung menjelaskan bahwa setiap program latihan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Peningkatan intensitas latihan sebaiknya dilakukan secara bertahap karena stimulus latihan yang terlalu berat tanpa pemulihan yang cukup dapat meningkatkan risiko cedera dan memperpanjang waktu pemulihan tubuh. Ia juga menekankan bahwa perubahan positif dari latihan rutin tidak selalu langsung terlihat dari penampilan fisik atau penurunan berat badan, namun berbagai manfaat kesehatan metabolik seperti perbaikan tekanan darah, sensitivitas insulin, dan kesehatan jantung sebenarnya sudah mulai terjadi sejak seseorang konsisten melakukan aktivitas fisik secara teratur.

Pada sesi diskusi kedua, peserta membahas penerapan progressive overload dalam latihan resistensi. dr. Tanjung menjelaskan bahwa peningkatan latihan dapat dilakukan secara bertahap melalui penambahan repetisi, set, maupun beban agar tubuh mampu beradaptasi dengan aman. Diskusi juga membahas cara menentukan beban latihan selain metode 1RM, yaitu dengan melihat kemampuan tubuh, kualitas gerakan, dan respons individu saat latihan. Selain itu, dijelaskan bahwa perbedaan alat latihan, sudut gerak, dan mekanisme mesin dapat memengaruhi sensasi berat meskipun angka bebannya sama. Faktor recovery tubuh juga dipengaruhi oleh tipe tubuh, pengalaman latihan, nutrisi, dan adaptasi fisiologis masing-masing individu.

Melalui webinar ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa latihan resistensi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kekuatan dan massa otot, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan metabolik, fungsi tubuh, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Pemahaman mengenai fisiologi otot, prinsip latihan berbasis sains, serta pentingnya pemulihan diharapkan dapat membantu masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menerapkan exercise yang aman, efektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif terhadap berbagai penyakit kronis. 

Reporter : Yuka Nabila Shauma-PKMK FKKMK UGM

Kamis, 21 Mei 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan kesehatan global mulai mengalami pergeseran dari disease-centered care menuju function-centered care, dimana massa otot rangka (skeletal muscle mass) tidak lagi dipandang hanya sebagai alat gerak tubuh, tetapi juga sebagai komponen penting yang berperan dalam kesehatan metabolik, kapasitas fungsional, serta kualitas hidup seseorang sepanjang usia. Menjawab perkembangan tersebut, Fitness Professional Academy bekerja sama dengan PKMK FK KMK UGM, FKIK Universitas Warmadewa, HOPE Wellness, Fitness Plus, dan APKI menyelenggarakan Webinar Series Muscle is Medicine yang terdiri dari seri 1 sampai 7 sebagai upaya edukasi multidisiplin berbasis sains untuk tenaga kesehatan, akademisi, praktisi kebugaran, serta masyarakat umum.

Seri 1 Muscle is Medicine diawali dengan sesi pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., Ph. D. yang membawakan topik “Keterampilan Baru SDM Kesehatan dengan Kompetensi Wellness: Edukasi Multidisiplin Berbasis Sains untuk Tenaga Kesehatan, Akademisi, dan Praktisi Kebugaran.” Dalam paparannya, Prof. Laksono menjelaskan bahwa wellness merupakan bidang yang terus berkembang dan membutuhkan kolaborasi multidisiplin. Kompetensi wellness ke depan akan menjadi kebutuhan penting bagi dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain agar mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat.

Dibahas juga pentingnya pengembangan kebijakan sumber daya manusia kesehatan yang mendukung kompetensi wellness secara ilmiah dan terstruktur. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dalam perkembangan industri wellness global. Prof. Laksono mengibaratkan wellness sebagai sebuah pohon besar dengan banyak cabang, mulai dari nutrisi, aktivitas fisik, kesehatan mental, hingga aspek spiritual, sehingga pendekatannya tidak dapat dilakukan secara parsial. 

Selanjutnya, sesi utama webinar disampaikan oleh dr. Tanjung Subrata, M.Repro., AIFO-K, ABAARM dengan topik “Muscle as a Metabolic Organ.” Dalam materinya, dr. Tanjung menjelaskan bahwa otot memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar alat gerak tubuh. Otot juga berperan sebagai organ endokrin yang mampu menghasilkan berbagai senyawa biologis yang mempengaruhi metabolisme tubuh, sistem imun, serta proses inflamasi.

Beberapa poin utama yang dibahas pada sesi ini meliputi Muscle as an Endocrine Organ, Muscle and Chronic Disease Prevention, Muscle and Functional Independence, Muscle as a Protein Reservoir and Immune Support, serta Muscle and Metabolism. dr. Tanjung menjelaskan bahwa latihan beban atau resistance training memiliki manfaat besar dalam pencegahan penyakit kronis, mempertahankan fungsi tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup terutama pada usia lanjut.

Dalam paparannya, disorot juga tentang perubahan tren penelitian kesehatan yang sebelumnya lebih banyak menekankan latihan kardio. Namun, sejak beberapa tahun terakhir semakin banyak penelitian menunjukkan manfaat latihan resistensi terhadap kesehatan metabolik dan efek antiinflamasi tubuh. Saat otot dilatih, tubuh menghasilkan respons biologis yang dapat membantu mengurangi proses inflamasi sehingga berkontribusi terhadap pencegahan penyakit tidak menular.

Selain itu, dr. Tanjung juga mengangkat isu mengenai penyalahgunaan obat-obatan peningkat performa yang digunakan untuk mempercepat pembentukan massa otot pada sesi mat, meningkatkan energi, maupun membakar lemak secara instan. Menurutnya, penggunaan zat-zat tersebut tanpa pengawasan medis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat, khususnya di kalangan atlet, binaragawan, hingga pengguna gym rekreasional.   Penggunaan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius seperti gangguan kardiovaskular, hipertensi, gangguan fungsi hormon reproduksi, kerusakan hati, resistensi insulin, hingga gangguan psikologis seperti agresivitas, depresi, dan ketergantungan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta seputar latihan beban, kesehatan metabolik, hingga penerapan olahraga pada berbagai kondisi kesehatan. Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai perkembangan penelitian otot sebagai organ endokrin. dr. Tanjung menjelaskan bahwa penelitian mengenai biomarker otot masih tergolong baru dan saat ini sebagian besar pemeriksaannya masih terbatas di laboratorium riset. Selain itu, peserta juga berdiskusi mengenai cara sederhana memantau progres latihan beban, seperti melalui perubahan berat badan, massa otot, penurunan lemak tubuh, maupun pengukuran lingkar tubuh.

Diskusi juga menyoroti masih kuatnya stigma masyarakat terhadap latihan beban, khususnya pada lansia, yang kerap dianggap berbahaya dan berisiko menimbulkan cedera. Menurut dr. Tanjung, persepsi tersebut perlu diluruskan melalui edukasi berbasis sains karena latihan beban sejatinya merupakan stimulasi otot yang dilakukan secara bertahap, bukan selalu identik dengan beban berat.

Selain itu, dibahas pula manfaat latihan otot dalam mendukung kesehatan pada kondisi tertentu seperti HIV, dimana latihan fisik dapat membantu mempertahankan massa otot dan mendukung sistem imun tubuh. Pada akhir sesi, narasumber juga memberikan penjelasan mengenai hubungan intermittent fasting (IF) dengan latihan fisik, khususnya pentingnya pengaturan waktu makan dan latihan bagi pemula agar tetap aman dan terhindar dari risiko hipoglikemia.

Melalui webinar ini, peserta mendapatkan pemahaman bahwa otot bukan hanya komponen penunjang gerakan tubuh, tetapi juga organ metabolik yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan secara menyeluruh. Pendekatan wellness berbasis latihan resistensi diharapkan dapat menjadi salah satu strategi promotif dan preventif dalam menghadapi meningkatnya penyakit kronis di masyarakat.

Reporter : Yuka Nabila Shauma-PKMK FKKMK UGM

Seri Webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 1b: “Bagaimana Situasi Indonesia Dibandingkan dengan Thailand dalam Asuransi Kesehatan Swasta dan Sistem Kesehatannya”

Selasa, 12 Mei 2026 | 10.00–11.30 WIB

 

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 1b dengan tema “Bagaimana situasi Indonesia dibandingkan dengan Thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya?” secara daring pada Selasa (12/5/2026). Webinar ini membahas situasi indonesia dibandingkan dengan thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya. Webinar ini dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku narasumber sekaligus fasilitator diskusi.

Sebagai pengantar. Prof. Laksono menyampaikan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini dinilai sedang mengalami “sesak napas” akibat stagnasi pendanaan yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia dan diperburuk oleh minimnya perkembangan asuransi kesehatan swasta dan kebijakan single pool BPJS Kesehatan.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand berhasil meningkatkan belanja kesehatan melalui sistem yang memisahkan jaminan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin, pekerja, dan PNS (3 pool) dan asuransi swasta bagi kelompok mampu. Pendekatan ini perlu dibahas lebih lanjut apakah memang lebih efektif dalam meningkatkan akses layanan berkualitas sekaligus meningkatkan pemerataan. Indonesia perlu mempertimbangkan pengalaman Thailand yang mendorong kelompok mampu menjadi peserta asuransi kesehatan swasta demi memperkuat pendanaan kesehatan dan mewujudkan keadilan sosial.

VIDEO   MATERI

Diskusi

Dalam sesi diskusi menyoroti ketimpangan layanan kesehatan yang nyata, seperti di Papua dimana fasilitas cath lab jantung dilaporkan mangkrak akibat hambatan proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan.. Selain itu, perwakilan rumah sakit swasta di Yogyakarta mengungkapkan kondisi keuangan yang kian “kempas-kempis” akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak, termasuk fenomena masyarakat mampu yang masih menggunakan BPJS. Ada kritik terhadap narasi “BPJS gratis” yang sering dijadikan alat propaganda politik, padahal sistem ini memerlukan pendanaan berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang kini dirasakan kian menurun.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Prof. Laksono Trisnantoro menekankan bahwa penerapan sistem JKN harus menjamin bahwa subsidi pemerintah difokuskan bagi masyarakat miskin. Apabila subsidi pemerintah melalui PBI APBN banyak terpakai oleh anggota BPJS yang relatif lebih mampu, akan terjadi masalah defisit terus menerus. Dengan pengalaman Thailand perlu ada “perubahan kebijakan” untuk menarik pendanaan dari kelompok masyarakat mampu melalui mekanisme asuransi kesehatan swasta. Diskusi ini juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada BPJS sendirian, Diperlukan integrasi peran sektor swasta dan perbaikan regulasi guna meningkatkan belanja kesehatan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

VIDEO

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Rabu, 20 Mei 2026

PKMK-Yogyakarta. PKMK menggelar webinar awal terkait implementasi layanan Hospital at Home pada Rabu (20/5/2026). Narasumber dalam webinar tersebut berasal dari rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dan Kementerian Kesehatan RI serta tanggapan dari PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan ini mengambil judul Webinar Pre-APHaH Congress: Peluang dan Tantangan Implementasi Hospital at Home (HaH) di Indonesia. Moderator menegaskan bahwa HaH berbeda dengan layanan homecare konvensional. HaH merupakan inovasi extension ruang rawat inap ke rumah pasien, lengkap dengan standar pemantauan medis, peralatan tingkat lanjut, serta pengawasan klinis berkelanjutan baik melalui kunjungan langsung maupun intervensi telemedicine yang setara dengan perawatan akut di bangsal rumah sakit. Peningkatan demand masyarakat akan pelayanan mutakhir ini pasca pandemi perlu segera direspon, meskipun dari sisi ketersediaan (supply) institusi kesehatan masih dihadapkan pada tantangan operasional dan kejelasan regulasi di Indonesia.

Materi Video

Memasuki sesi pemaparan praktek lapangan, dr. Sholahuddin Rhatomy, Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro membagikan pengalaman operasional dalam menangani pasien dengan inovasi pelayanan “ICU at Home”. Beranjak dari permintaan keluarga pasien pasca koma yang membutuhkan ventilator jangka panjang, pihak rumah sakit menyusun langkah mitigasi risiko yang sangat ketat, termasuk skenario penanganan saat pemadaman listrik dan edukasi penggunaan alat bagi keluarga (family empowerment). Jika dilihat dari aspek pembiayaan, model perawatan ini terbukti menekan beban biaya pasien secara signifikan dibandingkan dengan perawatan ICU konvensional di rumah sakit.

Materi Video

Selanjutnya, dr. Ngurah Buana dan dr. Ni Luh Putu Wulan Budyawati dari RS Kasih Ibu Group Bali menyoroti strategi rumah sakit swasta dalam memanfaatkan inovasi layanan ini. Layanan tersebut berkembang pesat sejak pandemi COVID-19. Saat ini layanan prehospital dan Home care di RS Kasih Ibu Group Bali didominasi oleh populasi geriatri, pasien penyakit kronis, dan perawatan paliatif. Layanan ini didukung oleh integrasi teknologi tingkat tinggi, mulai dari penggunaan alat medis portabel seperti EKG di rumah, Command Center untuk pemantauan ambulans, integrasi Rekam Medis Elektronik (EDR), hingga skema kerja sama pembiayaan dengan berbagai asuransi swasta.

Materi Video

Menanggapi implementasi yang mendahului regulasi tersebut, dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes selaku Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI memaparkan bahwa pemerintah tengah mengkaji rancangan payung hukum terkait HaH. Salah satu opsi strategis yang sedang dipertimbangkan adalah menambahkan layanan ini ke dalam substansi “Pelayanan Terpadu”. Opsi aturan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa layanan HaH tidak boleh terlepas dari fasilitas pelayanan kesehatan inti dan wajib terintegrasi dengan Rekam Medis Elektronik rumah sakit serta platform SatuSehat. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat merinci aspek medikolegal, pembagian tanggung jawab keselamatan pasien, batasan indikasi dan kontraindikasi klinis, standar informed consent khusus, hingga perlindungan data (cyber security) dari pemantauan digital.

Materi Video

Pada sesi diskusi dan penutup, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. bersama Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, S.KM., M.Kes. memberikan konteks global dengan mencontohkan keberhasilan implementasi HaH yang sudah ter-cover asuransi di institusi luar negeri seperti Mount Sinai. PKMK FK-KMK UGM berkomitmen menjadi katalisator percepatan ekosistem ini dengan mengajak jajaran manajemen rumah sakit untuk menjadi pelaksana percontohan (pilot) melalui keikutsertaan dalam Delegasi Eksekutif ke 1st Asia Pacific Hospital at Home Congress di Taipei pada Juni 2026 sebagai langkah awal membangun Community of Practice di Indonesia.

Reporter : Renaldi

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menggelar Serah Terima Jabatan Ketua Board di ruang Auditorium Gedung Tahir FK-KMK UGM Lantai 8 pada Selasa (13/05/2026). Kegiatan dihadiri oleh tamu undangan yang berasal dari eksternal yaitu Dekanat FK-KMK UGM, perwakilan dari pusat kajian di lingkungan FK-KMK UGM, serta dari internal antara lain para peneliti, asisten peneliti, dosen, konsultan, serta staf dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta Departemen HPM FK-KMK UGM.

Kegiatan diawali dengan sambutan pertama oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., MAS, selaku ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Dalam sambutannya, dr Andre menyampaikan apresiasi khusus kepada Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Board PKMK FK-KMK UGM lama, karena upaya dan pengorbanan besar demi eksistensi PKMK FK-KMK UGM sebagai pusat kajian yang besar dalam periode waktu yang panjang. Pihaknya juga menyampaikan pentingnya sinergi dengan semua pihak dalam menghadapi dinamika baru di dalam organisasi.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Dekan FK-KMK UGM, Prof. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH. Dalam sambutannya, Prof Yodi menyampaikan terkait andil berbagai unit kerja di lingkungan FK-KMK UGM, salah satunya PKMK FK-KMK UGM dalam kontribusinya dalam riset, publikasi ilmiah, dan policy impact bidang kesehatan di Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, serta membantu UGM dalam penyusunan dokumen-dokumen kebijakan yang menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga di berbagai negara. Prof Yodi juga menyampaikan kesan bahwa Prof. Laksono selama menjabat sebagai ketua board mampu menjadikan PKMK sebagai pusat kajian yang paling aktif di lingkungan FK-KMK UGM dan diharapkan dapat menjadi role model bagi pusat kajian yang lain di FK-KMK UGM.

Acara selanjutnya adalah paparan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D yang berjudul Catatan Ringkas 30 Tahun sebagai pimpinan PKMK FK-KMK UGM periode 1997 – 2026. Sebagai seorang dosen sekaligus konsultan, beberapa catatan penting dalam perjalanan historis Prof Laksono antara lain adalah berani mengambil peran sebagai “Risk Taker”, terutama jika berkiprah sebagai seorang konsultan.

Menurut Prof Laksono seorang konsultan yang bersentuhan langsung dengan para klien harus memberikan proses serta hasil yang maksimal dalam penyelesaian masalah yang dimana dalam prosesnya bisa berdampingan dengan konsekuensi penolakan serta kritik yang tajam atas hasil kerja yang diberikan. read more

Selasa, 12 Mei 2026

PKMK-Yogyakarta. Pemerintah terus menunjukkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menghadapi berbagai situasi darurat. Langkah ini ditegaskan kembali melalui terbitnya Permenkes Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan. Regulasi tersebut secara eksplisit mengamanatkan perwujudan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Aman Bencana sebagai standar mutlak dalam pelayanan publik. Kemudian, dalam rangka membangun ketangguhan tersebut, diperlukan rangkaian upaya terintegrasi yang mencakup mitigasi, analisis risiko, pengaturan layanan darurat, pembentukan sistem komando, penguatan kapasitas SDM, hingga evaluasi sistem

Dok. PKMK “Pembukaan Webinar Resiliensi Fasilitas Kesehatan : Membangun Kesiapsiagaan Operasional dalam Menghadapi Krisis Kesehatan” Seri 1 oleh dr. Muhammad Alif Seswandhana.

Pada kesempatan ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM melaksanakan Webinar “Resiliensi Fasilitas Kesehatan : Membangun Kesiapsiagaan Operasional dalam Menghadapi Krisis Kesehatan” Seri 1 : Topik “Mitigasi, Risiko dan Alur Pelayanan Darurat” yang dilaksanakan secara daring. Webinar ini diikuti oleh 26 peserta melalui Zoom yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan pada Selasa (12/5/2026). Webinar dibuka oleh dr. Muhammad Alif Seswandhana selaku moderator pada webinar kali ini. dr. Alif menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi para peserta pada seminar kali ini serta memperkenalkan narasumber yang akan memberikan materi pada webinar series yang pertama ini.

Dok. PKMK “Critical Incident Management : Konsep Terintegrasi Prehospital-Hospital dalam Krisis Kesehatan” oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM, KPEC, Ph.D, FAHA, FICEP.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM, KPEC, Ph.D, FAHA, FICEP, mengenai “Critical Incident Management : Konsep Terintegrasi Prehospital-Hospital dalam Krisis Kesehatan”. Pada kesempatan ini, dr. Haedar menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen korban massal dan respons terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan Mass Casualty Incident (MCI) yaitu insiden yang menghasilkan jumlah korban yang melampaui kemampuan layanan darurat lokal untuk merespon dengan cara normal. Dalam penanganan kasus seperti ini diperlukan adanya sistem serta manajemen yang baik mulai dari komando terpadu, rantai penyelamatan terstruktur, serta respons multi-sektoral. Kemudian dr. Haedar menambahkan mengenai kerangka enam langkah (six-step response) dimulai dari mengambil alih komando, penilaian ancaman dan risiko, penetapan perimeter, membuat pos komando sentral, hingga manajemen sumber daya dilakukan untuk mencegah individualisme dan menghentikan perpanjangan waktu korban massal. Terakhir disampaikan oleh dr. Haedar bahwa paradigma penanganan korban massal bergeser pada kelangsungan hidup populasi terbanyak, triase dilakukan terus-menerus salah satunya sebagai filter pelindung rumah sakit, dan sistem yang operasional serta dilaksanakan dengan disiplin akan menghindari terjadinya korban sekunder dari kolapsnya rumah sakit.

Dok. PKMK “Analisis Risiko Terhadap Gangguan Pelayanan Kesehatan” oleh Madelina Ariani, SKM, MPH.

Materi kedua disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH mengenai “Analisis Risiko Terhadap Gangguan Pelayanan Kesehatan”. Pada kesempatan kali ini Madel menjelaskan analisis risiko yang terdiri dari empat komponen yaitu risiko, hazard, kerentanan, dan kapasitas serta bagaimana kita dapat menentukan dan menghitung risiko dari wilayah atau satuan kerja masing-masing. Kemudian Madel juga menjelaskan mengenai profil risiko bencana di Indonesia baik itu bencana alam maupun non alam sehingga diperlukan adanya disaster plan. Dalam menyusun disaster plan terdapat tiga proses utama yaitu membentuk tim, melakukan analisis risiko baik untuk bencana internal maupun eksternal, dan yang terakhir adalah menyusun disaster plan yang memuat pengorganisasian hingga SOP dan rencana operasi. Terakhir disampaikan juga mengenai instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko bencana yang ada di wilayah atau satuan masing-masing.

Materi ketiga disampaikan oleh Sutono, SKp., MKep., M.Sc. mengenai “Manajemen Ambulans dalam Kondisi Bencana”. Bapak Tono menyampaikan bahwa ambulans merupakan bagian dari layanan kegawatdaruratan sehari-hari atau SPGDT, seperti tergabung ke dalam PSC 119 serta ambulans rumah sakit. Ambulans juga dapat dieskalasi apabila terjadi bencana dimana jumlah korban melebihi kapasitas normal hingga sistem kesehatan lokal terganggu. Manajemen ambulans pada saat bencana memiliki tujuan antara lain untuk menyelamatkan korban secepat mungkin, menjamin distribusi korban secara merata ke fasilitas kesehatan, menjaga kontinuitas pelayanan medis selama respons bencana, serta untuk mendukung sistem komando serta koordinasi lapangan. Bapak Tono juga menambahkan tahapan manajemen ambulans pada saat bencana yaitu tahap prepraredness dimana dilakukan pelatihan dan simulasi, kemudian tahap respons dimana dilakukan dispatch ambulans serta evakuasi dan distribusi, dan tahap recovery dimana dilakukan evaluasi dan debriefing. Prinsip penting dalam manajemen ambulans saat bencana adalah safety first, satu sistem komando, manajemen sumber daya, dan integrasi komunikasi.

Dok. PKMK “Sesi diskusi dan tanya jawab”.

Setelah sesi penyampaian materi, acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Pada sesi ini peserta tampak antusias dan aktif ketika sesi diskusi berlangsung. Beberapa peserta yang merupakan praktisi baik di lingkungan rumah sakit maupun akademisi menyampaikan pertanyaan dan diskusi mengenai kesiapan institusi dalam menghadapi bencana sesuai dengan topik yang dibahas oleh narasumber. Kegiatan ditutup dengan dilakukan foto bersama dengan para peserta.

 

Reporter: dr. Muhammad Alif Seswandhana (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)

 

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera,

SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Senin-Selasa, 27-28 April 2026

PKMK-Yogyakarta. Konsultan dan peneliti Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM diundang sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kota Mataram pada acara yang digelar tanggal 27-28 April 2026 bertempat di RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mensosialisasikan dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) berdasarkan teori yang ada, serta membandingkannya dengan dokumen HDP yang sudah dibuat oleh RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran direksi, pejabat struktural, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Basarnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan BPBD Kota Mataram sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung kesiapsiagaan kesehatan daerah.

Hari 1: Senin, 27 April 2026

Pada hari pertama, tim konsultan dan peneliti Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM menyampaikan sejumlah materi. Sebelum dimulai, kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, dr. Hj. NK Eka Nurhayati, Sp.OG., Subsp. FER., M.Kes., M.Sc. dr Eka menyampaikan bahwa kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana adalah salah satu kunci untuk memberikan respon terbaik dalam melayani pasien. Seluruh unsur rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan terbaik dalam situasi normal dan tetap dapat melakukan pelayanan yang cepat, tepat, terkoordinasi, serta beroperasi secara optimal saat terjadi bencana. Materi mengenai Hospital Disaster Plan (HDP) disampaikan oleh tiga narasumber PKMK FK-KMK UGM, yaitu dr. Bella Donna, M.Kes, Happy R Pangaribuan, SKM, MPH, dan dr. Muhammad Alif Seswandhana. Ketiga narasumber memberikan pemaparan terkait strategi penyusunan sistem penanggulangan bencana di lingkungan rumah sakit beserta komponen-komponen didalamnya.

Dok. PKMK “Penyampaian materi mengenai Hospital Disaster Plan (HDP) pada hari pertama” oleh tim PKMK FK-KMK UGM.

Hari 2: Selasa, 28 April 2026

Pada hari kedua, dilakukan simulasi dengan metode Table Top Exercise (TTX). Simulasi TTX dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peserta yang hadir pada hari pertama. Pada kesempatan ini, simulasi yang dipraktekkan berdasarkan pada skenario yang sudah dibuat pada dokumen HDP RSUD Kota Mataram. Peserta mengikuti simulasi dengan aktif dan antusias memberikan jawaban dan berdiskusi dari kasus dan pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Peserta diberikan pemahaman mengenai tata kelola penanganan krisis, alur koordinasi internal maupun eksternal, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pelayanan medis di tengah situasi darurat. Simulasi TTX juga menjadi sarana evaluasi kesiapan tim dalam menghadapi skenario kebencanaan secara sistematis.

Dok. PKMK “Table Top Exercise (TTX) HDP RSUD Kota Mataram”.

 

Reporter: dr. Muhammad Alif Seswandhana (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)