Sesi Plenary

How can pandemic preparedness and response make health systems more resilient?

Sesi plenary kali ini membahas beberapa pembelajaran dari era pandemi mengenai beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan ketahanan sistem kesehatan. Perspektif yang disoroti adalah pengalaman kemampuan negara untuk mengidentifikasi apa kelemahan utama dalam sistem kesehatan mereka yang kemudian direformasi. Sesi ini dimoderatori oleh Dr Nima Asgari (APO Health Systems and Policies).

Prof Dr Md Sayedur Rahman, Staf Khusus Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Bangladesh, mengingatkan bahwa sistem kesehatan harus dibangun bukan sekedar sebagai “respon” terhadap  disrupsi, tetapi harus dibangun berakar dalam realita sosial and Masyarakat, menyasar berbagai determinan Kesehatan, karena hanya dengan cara itu system dapat resilient dan memiliki keberlanjutan. read more

Sesi Paralel

Strategic Reforms on Health Financing: UHC Reforms on the Frontline

Penguatan sistem kesehatan khususnya dalam hal penyediaan jaminan kesehatan semesta merupakan salah satu tujuan dari sistem kesehatan. Tantangan utama dalam cakupan kesehatan semesta adalah ketidakcukupan dana, dan ini berusaha diatasi melalui (1) meningkatkan komitmen  anggaran pemerintah dan mencari berbagai sumber pembiayaan publik untuk kesehatan, (2) meningkatkan pembayaran non publik, dan (3) efisiensi layanan. Sesi paralel kali ini membahas pengalaman dari 4 negara yang sangat berbeda konteks dan sumberdayanya, yaitu Indonesia, Mongolia, Vietnam dan Turki. Sesi ini dikhususkan untuk membahas bagaimana negara-negara ini melakukan upaya reformasi strategis untuk mencapai cakupan kesehatan semesta. read more

Sesi Paralel

Pengembangan Private Health Insurance sebagai langkah strategis untuk memajukan UHC

Sesi ini merupakan diskusi kerjasama antara ADB dengan ANHSS sebagai hasil pertemuan di Hongkong pada awal bulan Mei 2025. Ada beberapa pembicara sebagai berikut:

Prof EK Yeoh, Director Center for Health Systems and Policy Research, The Chinese University of Hongkong (CUHK)

Membahas mengenai “Review of the Role and Challenges of Private Health Insurance (PHI) in the Global Context”. Dalam paparannya disebutkan mengenai mengapa banyak negara membutuhkan PHI dengan berbagai alasan. Bahkan di Belanda dan Swiss merupakan kewajiban untuk ikut. Ada 3 peran: supplementary, complementary atau substitusi di berbagai negara. Di Asia Pacific, PHI perlu diteliti lebih mendalam untuk menjadi kebijakan publik yang baik untuk meningkatkan ketahanan Social Health Insurance. Oleh karena itu di Chinese University of Hongkong bekerja sama dengan ANHSS mengembangkan pengetahuan baru mengenai PHI melalui scoping review dan penelitian bersama di berbagai negara. Silahkan klik papernya. read more

Special Event

ADB Health Leadership Course (the Future Health Accelerator Course)

Dr. Eduardo Banzon, Director, Health Practice Team ADB

ADB menekankan bahwa leadership perlu dilatihkan dan ditangani sejak masa muda. Dimulai dari orang-orang yang belajar, seperti saat Dr. Banzon sekolah di LSHTM dulu.  Berbagai mahasiswa berkumpul dari berbagai benua dan menjadi peers. Kita harus mulai dari leadership yang cross sektor sejak di masa pendidikan.

Ms Ayako Inagaki, Senior Director, Human and Social Development ADB

Dalam pembukaannya, Ayako menyatakan bahwa bagaimana sistem kesehatan diharapkan dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mencakup demokratisasi, equity, partisipasi sampai menjadi sistem yang mampu mendorong human development. read more

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk Penguatan Isu Kesehatan Jiwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara daring pada 2 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengarusutamaan isu kesehatan jiwa dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan pemahaman, dialog multisektor, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, agar isu kesehatan jiwa dapat terintegrasi secara strategis dalam dokumen RPJMD dan kebijakan daerah lainnya. read more

Selasa, 10 Juni 2025

PKMK-Yogyakarta. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., dalam pengantarnya menyampaikan bahwa renstra merupakan dokumen yang berisi peta jalan suatu rumah sakit daerah untuk menuju suatu titik tujuan tertentu yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik eksternal maupun internal sehingga diperlukan tahap selanjutnya berupa advokasi, yaitu suatu upaya untuk membela atau mendorong kepentingan. Untuk menyampaikan suatu advokasi yang baik dibutuhkan bahan bahan yang dapat meyakinkan pihak eksternal seperti susunan draft renstra yang matang, visi misi dan tujuan rumah sakit daerah, hingga proyeksi anggaran jangka panjang. Selain itu, isu kelembagaan BLUD juga penting untuk disampaikan dalam proses advokasi rumah sakit daerah kepada pemerintah daerah. Kemampuan komunikasi persuasif merupakan modal utama yang harus dimiliki para direktur rumah sakit untuk menunjang proses advokasi. read more

PKMK FK-KMK UGM membutuhkan Asisten Konsultan AKuntansi Rumahsakit untuk pendampingan Rumah Sakit selama 3 bulan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) bersama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM kembali menggelar “Seminar Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan” pada Hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 10.00-11.40 WIB. Terdapat dua pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Pembawa acara seminar yaitu Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes, kemudian seminar dibuka dengan pengantar yang disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH. Dalam pengantar dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH terkait “Health System Transformation” disampaikan bahwa transformasi sistem kesehatan merupakan salah satu prioritas Kemenkes yang perlu diperbaiki terutama terkait pandemi COVID-19 untuk mengatasi health crisis kedepan. Transformasi tidak hanya menjadi kebutuhan bagi Indonesia tetapi juga internasional dan global. Faktor kegagalan transformasi dapat disebabkan karena:

1. Tidak ada sense of urgency
2. Tidak ada leadership team dari pihak kunci
3. Tidak ada visi yang jelas dari transformasi
4. Masalah komunikasi
5. Kendala implementasi yang tidak diantisipasi
6. Tidak ada perencanaan jangka panjang
7. Capaian secara premature dianggap sudah berhasil
8. Kegagalan untuk melembagakan transformasi setelah dilaunch

Salah satu kendala transformasi sistem kesehatan adalah friksi antara intervensi top-down dan bottom up. Sehingga seminar ini melihat respon daerah terkait transformasi sistem kesehatan dalam perspektif desentralisasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes menyampaikan materi I terkait “Respon Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Reformasi Sistem Kesehatan”. Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah memberikan pelajaran bahwa pengendalian sudah cukup baik dengan surveilans yang terus-menerus dan peningkatan laju vaksinasi. Meskipun demikian, disparitas antar daerah perlu menjadi perhatian. Aksi penanganan menuju transformasi: penguatan layanan primer, pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan rujukan, penguatan laboratorium PCR, karantina terpusat sampai di daerah, percepatan vaksinasi, serta refocusing anggaran. Pemerintah daerah merevisi rencana strategis terkait pandemi untuk penguatan sistem kesehatan tidak hanya UKP tetapi juga UKM.

Materi II terkait “Transformasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman” disampaikan oleh dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Transformasi layanan primer di Kabupaten Sleman memprioritaskan upaya preventif dan promotif. Overkapasitas SDM perlu diatasi dan ditingkatkan kapabilitas, termasuk untuk jenjang karir SDM BLUD.

Dari hasil diskusi, disimpulkan oleh dr. Dwi Handono meskipun transformasi sistem kesehatan tampak sentralistis, pemerintah daerah memiliki kesiapan untuk komitmen transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan di daerah diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan spesifik di daerah, Tetapi tetap menangani seluruh aspek kesehatan untuk mencegah kegagalan pada sistem kesehatan.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu penyakit infeksi yang saat ini menjadi focus utama di seluruh dunia adalah COVID-19. Pandemi ini mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat aktivitas PPI-nya.

World Health Organization (WHO) telah menerbitkan berbagai standar dan tools yang terkait implementasi PPI. Namun perlu diakui bahwa publikasi sebelumnya tidak spesifik ditujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer. Publikasi baru ini didasarkan pada pedoman, standar, dan tools PPI WHO yang sudah ada dan memiliki relevansi langsung bagi fasyankes primer. Target audiens utama dari dokumen ini adalah tenaga kesehatan, staf PPI, staf dinas kesehatan atau kementerian, para manajer fasyankes primer, dan tenaga professional lain yang tertarik untuk mengembangkan atau memperkuat program PPI di fasyankes primer.Program PPI merupakan bagian integral dalam sistem kesehatan nasional.

Selengkapnya