1. Strategic Purchasing dalam Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Hubungan Peneliti Kebijakan Kesehatan dan Pengambil Kebijakan Kesehatan
3. Pengguna Sistem Telekomunikasi di Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
4. Forum Masyarakat Praktisi Mengenai Kontrak di Sektor Kesehatan
2. Sistem Informasi Manajemen RS
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5. RS Rujukan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM pada Jumat, 20 Desember 2019 menyelenggarakan kegiatan Diskusi (Webinar) Refleksi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 2019 dengan topik “Pembangunan Kesehatan dari Pinggir”. Diawali dengan sambutan oleh Direktur PKMK, Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes, MAS, yang menjelaskan bahwa selama tahun 2019 kemarin telah banyak isu yang dibahas oleh PKMK. Diantaranya seputar defisit dana JKN, disparitas JKN yang tidak hanya dibahas di dalam negeri namun mitra luar negeri, dan coverage imunisasi di slum area. Isu mutu pelayanan kesehatan juga masih menjadi fokus. Sementara dari sisi digital health dan inovasi teknologi 4.0 menurut Dr. Andreasta belum terlalu banyak disentuh oleh PKMK, padahal sebetulnya dapat menyelesaikan isu disparitas.
Dalam pembangunan kesehatan, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI berperan sebagai penyedia data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan. Namun demikian, data – data penelitian yang dihasilkan oleh institusi lain seperti perguruan tinggi, rumah sakit dan lembaga penelitan, Balitbangda/Bappeda tidak kalah penting guna menyediakan data kesehatan yang relevan.
Sebuah pertemuan dirancang oleh Balitbangkes Kemenkes RI pada 5 – 7 Desember 2019 dengan tema “Optimalisasi Peran Badan Litbangkes sebagai Koordinator Riset Kesehatan” di Jakarta. Terdapat paparan materi yang disampaikan oleh Badan Litbangkes, Dirjen Kelembagaan Iptek DIKTI, dan diskusi pleno dengan rangkuman mengenai bahasan pada pertemuan tersebut yang disajikan sebagai berikut.
PKMK FK – KMK UGM mengembangkan DaSK yang merupakan singkatan dari Dashboard Sistem Kesehatan (https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/). DaSK berusaha mengumpulkan data – data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan penelitian kesehatan. Selain itu, data – data tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan era JKN kepada pemangku kebijakan.
Situasi dan sistem kesehatan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi, misal kondisi di Jawa Tengah dan NTT tentu sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda – beda itu, kebijakan kesehatan yang dibentuk saat ini memerlukan kajian berbasis bukti dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. PKMK FK – KMK UGM mendiseminasikan DaSK dan hasil analisis kebijakan kesehatan (studi kasus: kardiovaskuler) kepada para dokter spesialis yang merupakan klinisi di lapangan. Kegiatan ini diharapkan memicu para klinisi untuk terlibat merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan kesehatan.
Kesetaraan kesehatan melibatkan upaya bersama dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan bagi semua orang dan mengurangi ketidakadilan kesehatan. Kesetaraan kesehatan harus dicapai oleh setiap negara. Meskipun demikian, setiap negara masih menghadapi berbagai tantangan terkait akses pelayanan kesehatan dan proteksi finansial. Webinar kali ini membahas tantangan mewujudkan kesetaraan kesehatan di Thailand, Afrika Selatan, dan Indonesia. Kesetaraan kesehatan di Thailand menunjukkan bahwa Thailand memulai proteksi jaminan sosial pada 1970 untuk rakyat miskin, pegawai pemerintah, dan sektor formal dengan tantangan adverse selection pembiayaan, cakupan yang rendah dari sektor informal. Hal tersebut bukan hanya menjadi tantangan teknis, melainkan juga sangat politis. Pada 2002, Thailand menerapkan universal health coverage (UHC) yang terkenal dengan program asuransi kesehatan “30 Baht” dengan cakupan 92.4% dari total penduduk. Akhirnya pada 2008, cakupan UHC di negara tersebut mencapai 99%.
PKMK – Yogya. Pada Senin (7/10/2019), Departemen HPM dan PKMK FK – KMK menerima kunjungan benchmarking dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) FKM Universitas Hasanudin. Bertempat di Common Room, Gedung Penelitian dan Pengembangan, FK – KMK, acara berlangsung lancar. Tujuan utama kedatangan tim FKM Unhas yaitu meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait keilmuan kebijakan kesehatan khususnya tentang Tata Kelola Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Perwakilan dari FKM Unhas banyak menanyakan terkait penelitian seputar JKN pada Prof Laksono Trisnantoro.
Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas KKI) 2019 kembali digelar pada 9 – 10 Oktober 2019 di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam. Topik yang diangkat tahun ini ialah “Advokasi untuk Kebijakan Kesehatan”. Sebelum diselenggarakannya Forum Nasional, akan diadakan Blended Learning analis kebijakan, tatap muka advokasi kebijakan, seminar advokasi kebijakan dan agenda ditutup dengan tatap muka metode advokasi kebijakan pada 11 Oktober di Banda Aceh.
Forum nasional ini menerima abstrak Policy Brief yang terkait Kesehatan Ibu Anak, Pangan dan Gizi (khususnya stunting), Jaminan Kesehatan dan topik kesehatan lainnya. Batas akhir pengumpulan abstrak 23 September dan pengumuman yang diterima yaitu 27 September 2019.
PKMK – Yogya. Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas Kedokteran, kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM juga tidak lepas dari tugas tersebut. Belum lama ini FK-KMK juga diserahi tugas mengembangkan Academic Health System (AHS), yang melibatkan fakultas kedokteran, RS jejeraring dan dinas kesehatan/masyarakat. Tujuan AHS adalah mensinergikan aktivitas anggotanya agar tercapai efektivitas dalam mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas, baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, baik itu di FK-KMK dan RS jejaringnya, dirasakan perlunya untuk dilakukan terobosan menggunakan Big Data dalam pelaksanaan aktivitas. Diharapkan dengan penggunaan Big Data tersebut, keputusan dan aktivitas yang diambil semakin tepat, efektif dan efisien. Disadari bahwa terdapat tantangan dalam pengembangan dan penggunaan Big Data di FK-KMK dan AHS UGM, yang memerlukan identifikasi dan penanganan untuk dapat terlaksananya implementasi Big Data di FK-KMK dan AHS UGM. Dalam rangka Health Research Expo (HRE) 2019, FK – KMK UGM menggelar webinar Data Science Initiative for Health pada 20 Agustus 2019 di Auditorium FK – KMK UGM.
Forum Pascasarjana Tahunan (PGF) tentang Sistem & Kebijakan Kesehatan menyediakan platform yang luas bagi mahasiswa Pascasarjana dalam bidang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Publik untuk membahas pekerjaan mereka dan kesempatan untuk bertukar gagasan dengan mahasiswa lain dan para ahli yang bekerja dalam bidang tersebut. PGF kali ini akan dilaksanakan pada 19 – 20 Juli 2019 di Yogyakarta, Indonesia dengan tema Medical Specialist within the Health System in Asia : A Perspective on Production and Utilization.
Sektor kesehatan di Indonesia saat ini membutuhkan banyak konsultan manajemen rumah sakit, konsultan manajemen mutu pelayanan rumah sakit, konsultan manajemen program KIA sampai ke kebijakan dan manajemen sistem pembiayaan yang dimotori BPJS. Kebutuhan ini tidak disertai dengan ketersediaan tenaga konsultan yang cukup, dan masih minimnya anggaran untuk konsultan. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan agar terjadi keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan dengan ketersediaan konsultan yang bermutu.
