REPORTASE

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?” read more

REPORTASE

Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo menjelaskan universitas berperan mendorong berbagai rekomendasi berbasis data sekunder di level nasional dan provinsi. Hal ini berpotensi digunakan universitas lain sehingga utilitasnya dapat digunakan secara luas. Untuk kebijakan nasional dan daerah sehingga dapat melakukan monitoring aktif di daerah yang dilakukan pihak akademisi,peneliti dan student. Dalam melakukan monitoring aktif, dan di daerah yang dilakukan pihak akademik, peneliti, dan student. Utilisasinya masih belum maksimal pada data di Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu munculnya dashboard DaSK. read more

REPORTASE

Topik 2 pada forum nasional JKKI kali ini mengangkat tema bukti baru dari data sampel BPJS Kesehatan, khususnya pada pelayanan penyakit katastropik dan transformasi kesehatan. Diharapkan dengan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan dapat menganalisis kondisi beban dalam pelayanan kesehatan, salah satunya menunjang dalam enam transformasi kesehatan yakni pembiayaan kesehatan dalam JKN. Forum Nasional JKKI hari Kedua dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro selaku Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang menyampaikan seluruh lapisan masyarakat sudah dijamin kesehatannya oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, namun masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari pelayanan katastropik. read more

Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh JKKI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM serta 10 universitas co-host mengambil tema besar yaitu: Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung pada 17-27 Oktober 2022 secara online.

Pembukaan Fornas pada Senin (17/10/2022) dimulai dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sebagai Ketua JKKI. Laksono menyampaikan terima kasih kepada co-host dan mitra yang mendukung pelaksanaan fornas ini. Adapun co-host berasal dari 10 universitas yang tersebar di Indonesia dan juga INAHEA. read more

Reportase Panel -1

18 Agustus 2022

Pertemuan ini dirancang sebagai sarana diseminasi hasil penelitian PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan PATH. Kegiatan dipandu oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid selaku MC. Sesi 1 pemaparan aktivitas penelitian works stream 1-5 (WS1-WS5) yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM oleh Dr. dr.Andreasta Meliala, M.Kes., MAS dimoderatori oleh moderator yaitu dr Bella. Donna, M.Kes. Sistem kesehatan Indonesia mengalami  transformasi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hasil penelitian WS-1 mengidentifikasi oksigen medis sangat unpredicted dan unmanaged. Hasil penelitian WS-2 mengidentifikasi kapasitas alokasi sumber daya penyediaan oksigen dengan menggunakan prosedur standar krisis. WS Milenia / WS-3 mengidentifikasi terdapat unmatched terkait KIA. Hal yang spesifik terkait maintenance dan repairing terutama berbicara dalam konteks Indonesia Timur. WS 4 & 5 mengidentifikasi scattered information : masalah standarisasi, interoperability, masalah sumber daya manusia, internal system di rumah sakit. read more

Pada Agustus hingga Desember 2022 Tim Lintas Departemen FK – KMK UGM dan PKMK UGM menyelenggarakan Webinar Series Dialog Kebijakan Diabetes Melitus. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh upaya kepedulian FK – KMK UGM terhadap pengendalian berbagai penyakit katastropik yang menjadi beban JKN. Diabetes sendiri merupakan faktor risiko metabolik yang sangat penting terkait penyakit jantung, gagal ginjal dan stroke. Diabetes melitus dianggap sebagai faktor risiko independen melalui terjadinya dislipidemia, gangguan fungsi pembuluh darah, dan hipertensi. Baik jumlah kasus maupun prevalensi diabetes akan terus meningkat oleh karena DM bersifat kronis dan akumulatif. Berdasarkan fakta tersebut, Tim Analis Kebijakan FK – KMK UGM untuk DM berencana menyusun sebuah monograf untuk menilik kebijakan yang telah ada di Indonesia, membandingkan dengan situasi di lapangan, dan merumuskan usulan kebijakan untuk memperbaiki manajemen diabetes di Indonesia. Monograf analisis kebijakan akan di susun setiap tahun sebagai bagian dari monitoring kebijakan DM di Indonesia. read more

Lansia merupakan salah satu populasi yang rentan di masa pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kasus COVID-19 pada Lansia. Lansia juga mengalami kerentanan dalam hal akses komunikasi, informasi, dan edukasi terkait vaksin COVID-19. Dalam skala nasional, masih terjadi kesenjangan dari cakupan vaksinasi pada kelompok lansia di seluruh provinsi di Indonesia. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM bekerja sama dengan Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) mengadakan webinar dengan tajuk Pembelajaran dari Praktik Penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia. Webinar ini diselenggarakan untuk menyambut Hari Lanjut Usia Nasional pada 29 Mei nanti, dan dimoderatori oleh Mentari Widiastuti. read more

Yogyakarta, 13 Januari 2022. Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, Yogyakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. Tujuan kunjungan adalah melakukan focus group discussion (FGD), sharing session, dan studi banding terkait “Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Kecurangan (Fraud) di Pelayanan Kesehatan.” Anggota Dewas yang hadir adalah dr. Achmad Yurianto (Ketua), Indra Yana, S.H. (Anggota), dan Iftida Yasar, S.H., M.Psi beserta tim. Dalam kesempatan ini, tim PKMK yang terlibat adalah Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua (Peneliti, Konsultan, sekaligus Kepala Divisi Manajemen Mutu, selaku narasumber), drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (Peneliti dan Konsultan dari Divisi Manajemen Mutu, selaku narasumber), M Faozi Kurniawan, S.E, Akt. (Peneliti dan Konsultan), dan Ni Luh Putu Andayani, SKM., M.Kes (Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit). read more

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) bersama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM kembali menggelar “Seminar Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan” pada Hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 10.00-11.40 WIB. Terdapat dua pembicara yang menyampaikan materi dengan fokus yang berbeda yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Pembawa acara seminar yaitu Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes, kemudian seminar dibuka dengan pengantar yang disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH. Dalam pengantar dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D, FRSPH terkait “Health System Transformation” disampaikan bahwa transformasi sistem kesehatan merupakan salah satu prioritas Kemenkes yang perlu diperbaiki terutama terkait pandemi COVID-19 untuk mengatasi health crisis kedepan. Transformasi tidak hanya menjadi kebutuhan bagi Indonesia tetapi juga internasional dan global. Faktor kegagalan transformasi dapat disebabkan karena: read more

Hasil Riset JKN yang dilakukan PKMK FK-KMK UGM tahun 2020 menunjukkan bahwa dana peserta PBI telah dipergunakan untuk menutup kerugian di kelompok peserta PBPU. Masyarakat di daerah sulit seperti NTT menikmati paket manfaat yang jauh lebih sedikit dibanding DI Yogyakarta. Kebijakan kompensasi belum berjalan. Sementara itu tujuan UU SJSN dan UU BPJS menyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dana PBI di dalam UU SJSN seharusnya dipergunakan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. read more