Yogyakarta. Masyarakat Compounding di Apotek Indonesia (MC-DAI) serta PT INSPIRY menyelenggarakan Diskusi Kebijakan untuk Peracikan Obat Modern di Apotek (Pertemuan 2) dengan tema “Praktik Dokter dengan Obat Compounding di Malaysia: Apa yang Terjadi di Sana?” secara hybrid pada Kamis (9/7/2026). Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari seri diskusi sebelumnya yang membahas perkembangan modern pharmaceutical compounding. Jika pada pertemuan pertama fokus pembahasan diarahkan pada urgensi pengembangan kebijakan compounding di Indonesia, maka pada pertemuan kedua peserta diajak mempelajari bagaimana praktik tersebut telah diterapkan dalam pelayanan kesehatan di Malaysia, khususnya dari perspektif dokter sebagai peresep obat personalized medicine. read more

Reportase kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 3a dengan tema “Perkembangan Filantropi Global dan di Indonesia (Hasil dari Pertemuan tentang Pendanaan Kesehatan dan Filantropi di Tokyo tanggal 14 dan 15 Juli 2026)” pada selasa (28/7/2026). Webinar ini membedah hasil pertemuan pendanaan kesehatan di Tokyo yang menyoroti kondisi stagnasi pendanaan kesehatan di Indonesia yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir read more

Merupakan forum ilmiah nasional yang diselenggarakan pada 27–29 Juli 2026 di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama PHC Konsorsium sebagai wadah kolaborasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pelayanan kesehatan primer. Konferensi ini bertujuan mendukung implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Leimena Conference menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk mempresentasikan hasil riset, inovasi, serta kreativitas yang berkontribusi pada penguatan layanan kesehatan primer. Nama konferensi ini diambil dari Dr. Johannes Leimena sebagai bentuk penghormatan atas pemikiran dan kontribusinya dalam meletakkan fondasi sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Reportase jalannya konferensi dapat disimak pada link berikut read more

9th Biennial Scientific Meeting (BSM) InaHEA 2026, merupakan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian Health Economics Association (InaHEA) bersama Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman dengan tema “From Evidence to Action: Digital-Driven Efficiency for Resilient and Sustainable Health System”. Acara ini berlangsung pada 23-25 Juli 2026 di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED, Purwokerto. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai ajang pertukaran pengetahuan dan memperkuat kolaborasi lintas disiplin guna mentransformasi bukti ilmiah menjadi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Kegiatan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, hingga mahasiswa untuk terlibat langsung dalam diskusi strategis mengenai ekonomi kesehatan. Rangkaian acara akan dilaksanakan melalui berbagai metode, mulai dari workshop pra-BSM, sesi keynote speaker, diskusi pleno, hingga presentasi oral hasil penelitian. Melalui integrasi teknologi digital dan inovasi berbasis data yang dibahas dalam pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi nyata yang mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. read more

 pada Jumat (17/6/2026). Peraturan ini mengatur berbagai aspek di rumah sakit, termasuk bagian keuangan. read more

Prof. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes., AAK, selaku moderator, dalam pengantarnya menegaskan bahwa diskusi ini melanjutkan pembahasan mengenai ruang fiskal APBN bagi JKN dengan menyoroti secara khusus nasib pendanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD setelah kebijakan mandatory spending kesehatan dihapuskan. Prof Julita mengangkat pertanyaan kunci apakah penghapusan kebijakan tersebut akan berdampak pada kepesertaan PBI serta menurunkan fokus pemerintah daerah dalam membiayai kesehatan melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).

Materi disampaikan oleh Muhammad Faozi Kurniawan, S.E., MPH, yang diawali dengan paparan terkait situasi APBN dan besaran alokasinya untuk kesehatan. Belanja kesehatan di Indonesia diketahui masih bertumpu pada dana pemerintah, yang sebagian besar dihabiskan melalui skema asuransi kesehatan sosial. Hal ini menyatakan belanja kesehatan selama ini berfokus pada upaya kuratif, sementara anggaran untuk promotif dan preventif sangat kecil. Narasumber berikutnya yaitu M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH juga memperlihatkan data klaim rasio peserta JKN, di mana klaim rasio yang tinggi (di atas 100%) adalah segmen PBI APBD, BP, dan PBPU.

Selanjutnya, Faozi mencoba menelusuri dasar ilmiah dibalik munculnya angka 5% APBN dan 10% APBD untuk dana kesehatan, atau yang sering dikenal dengan mandatory spending. Dalam paparannya, Faozi menyatakan bahwa mandatory spending merupakan mitos karena berangkat dari rujukan yang tidak tepat, di mana angka 5% dari rekomendasi WHO tahun 2001 dihitung dari PDB, bukan dari APBN. Kekeliruan ini perlu dihilangkan karena pengalaman implementasinya yang buruk di lapangan serta perlu diganti dengan perencanaan berbasis kinerja.

Selanjutnya, Faozi memaparkan data belanja kesehatan Indonesia masih stagnan pada kisaran 3% dari PDB, jauh di bawah kebutuhan ideal. Faozi menyebutkan bahwa belanja kesehatan ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Tiongkok. Dalam rangka meningkatkan 5% dari GDP, diperlukan tambahan dana yang sangat besar, dan tidak mungkin seluruhnya dapat didanai oleh APBN/APBD. Kondisi Indonesia yang masih underspending perlu dinaikkan dengan asas pemerataan akses, dan perlu dikaitkan dengan indikator kinerja.

Pada sesi diskusi pertama, Prof. Julita menegaskan kembali bahwa meningkatkan spending dari 3% menjadi 5% PDB bukanlah sesuatu yang mudah. Selain itu, kecilnya anggaran untuk upaya promotif dan preventif dapat menyebabkan beban pembayaran JKN yang akan semakin berat ke depannya, yang fokus pada pembiayaan kuratif terus-menerus. Prof Julita juga menambahkan beberapa contoh-contoh inovatif dalam penganggaran dana kesehatan, seperti dari pajak rokok, atau pajak lainnya.

Pada materi berikutnya Faozi memaparkan data-data terkait APBD dan PBI APBD. Pihaknya menekankan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang tajam antarprovinsi, yang tercermin dari APBD per kapita yang timpang. Selain itu, rendahnya kemandirian fiskal kesehatan di semua level pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi, dapat membuat daerah semakin bergantung pada dana pusat. Saat ini kepesertaan JKN dari segmen PBI APBD baru mencapai 21,1%. Tanpa kewajiban alokasi minimum dari APBD, pembiayaan PBI, infrastruktur, SDM kesehatan, dan program promotif-preventif di daerah sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal dan prioritas politik masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini yang kemudian menggarisbawahi pentingnya rencana induk kesehatan (RIK) daerah. Untuk mencapai anggaran kesehatan 5%, 6%, atau 7% dari GDP dengan mengacu pada equity, keberlanjutan, dan efisiensi, diperlukan RIK di setiap level pemerintahan. Meskipun posisinya belum jelas, RIK dapat diposisikan berada di antara RPJM daerah dan Renstra SKPD. Faozi menutup materi dengan catatan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mampu merancang kegiatan berfokus pada hasil, menyediakan data yang berkualitas, meningkatkan kecepatan aliran dana, dan mengubah mentalitas dari “anak orang kaya” menjadi mentalitas berbasis kinerja.

Sesi diskusi terakhir dipandu kembali oleh Prof. Julita yang turut memperkaya pembahasan pada pertemuan kali ini. Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlunya penargetan PBI APBD secara ketat pada penduduk desil 1–5 dengan basis data yang valid dan terintegrasi lintas instansi, sementara penduduk di atas desil 5 didorong menjadi peserta mandiri (PBPU) untuk mengurangi beban fiskal daerah. Peserta juga mengusulkan eksplorasi sumber pendanaan alternatif, termasuk hasil rampasan aset tindak pidana korupsi dan skema pajak khusus, meski implementasinya masih memerlukan kejelasan regulasi dan kemauan politik. Diskusi turut menyoroti pentingnya penguatan promotif-preventif di layanan primer, integrasi indikator RIBK dengan Standar Pelayanan Minimal, serta mekanisme penyaluran dana darurat daerah agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan kelompok mampu.

Menutup diskusi, disampaikan pesan kunci bahwa penghapusan mandatory spending tidak boleh dimaknai sebagai penurunan komitmen pemerintah terhadap sektor kesehatan, melainkan sebagai perubahan instrumen pengendalian fiskal dari input-based budgeting menuju performance-based budgeting yang berorientasi pada hasil dan kinerja layanan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan didorong memperkuat mekanisme evaluasi pembiayaan agar akses layanan kesehatan di daerah lebih merata. Rangkaian seri webinar akan berlanjut pada Bagian 2d bertema “Resume Prospek APBN dan APBD untuk JKN yang Dikelola BPJS Kesehatan” pada 21 Juli 2026.

Reporter:
Gifani Rosilia

PKMK-Hatyai. The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies (PGF 2026) merupakan platform internasional bagi peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berkolaborasi memajukan sistem kesehatan global. Mengusung tema “Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Keamanan dan Kesetaraan Kesehatan Global”, konferensi ini berfokus pada pembangunan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi tantangan pandemi, krisis iklim, dan transformasi digital. Acara berlangsung pada 13–14 Juli 2026 di Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand.

PGF 2026 Bahas Penguatan Sistem Kesehatan untuk Keamanan dan Kesetaraan Global

Songkhla, Thailand – Akademisi, peneliti, praktisi kesehatan, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara berkumpul dalam The 20th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies (PGF) 2026 yang diselenggarakan pada 13–14 Juli 2026 di Prince of Songkla University, Thailand. Forum ini mengangkat tema “Strengthening Health Systems for Global Health Security and Equity” sebagai respons terhadap tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendiskusikan berbagai isu strategis, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan primer, transformasi digital di sektor kesehatan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Berbagai negara berbagi pengalaman dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh menghadapi ancaman pandemi, perubahan iklim, serta meningkatnya beban penyakit tidak menular. Diskusi menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara dan lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan keamanan kesehatan global sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Bagi Indonesia, hasil diskusi dalam PGF 2026 dinilai relevan dengan agenda transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer, mempercepat digitalisasi layanan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat memperluas jejaring kolaborasi internasional, berbagi praktik baik, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem kesehatan di masing-masing negara.

Selengkapnya 

Hospital at Home (HaH) diperkenalkan sebagai model pelayanan kesehatan akut yang memungkinkan pasien memperoleh perawatan setara RS namun diselenggarakan di luar RS, dengan dukungan teknologi telemonitoring, teknologi kesehatan portable untuk self assessment

 , serta tim multidisiplin terintegrasi mulai dari layanan primer hingga rujukan. HaH tidak hanya fokus pada bagaimana memindahkan pasien dari RS ke rumah, namun juga menerapkan  read more