• Sesi 1
• Sesi 2

23 Desember 2025

PKMK-Yogyakarta. Dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional yang saat ini banyak terkendala oleh berbagai tantangan nasional maupun global, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan Kaleidoskop sebagai bentuk evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama 2025 untuk memperkuat sistem dan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, serta pengembangan digitalisasi kesehatan.

Kegiatan ini dibuka oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes selaku Ketua PKMK dengan bahasan isu global dan isu nasional, dimana isu global dimulai dengan adanya perubahan pemimpin yang menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek, serta isu nasional yang mulai menyinggung efisiensi anggaran. Efisiensi ini sangat berdampak terhadap sistem pendanaan terutama untuk proyek bidang kesehatan, dimana PKMK banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, dengan adanya barrier efisiensi, harapannya tidak akan menyurutkan semangat PKMK untuk aktif berkontribusi melalui proyek, pendampingan, pelatihan, serta berbagai kegiatan lainnya dalam membangun sistem kesehatan nasional dan global. read more

“Perkembangan Kebijakan Komponen-Komponen Sistem Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023”

PKMK-Yogyakarta.  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Webinar Seri Tematik: Sejarah Kebijakan Kesehatan “Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023” pada September hingga Desember mendatang. Kali ini webinar mengangkat tema “Informatika Kesehatan” yang diselenggarakan pada Kamis (18/12/2025). Webinar ini membahas perjalanan historis dan transformasi manajemen bencana kesehatan di Indonesia, dari pendekatan respons darurat menuju sistem kesiapsiagaan dan ketahanan kesehatan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan refleksi atas pengalaman bencana besar hingga konteks tantangan kebencanaan mutakhir.

Dalam pengantar yang disampaikan Baha’Uddin, S.S., M.Hum mengulas evolusi kebencanaan di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi dengan menekankan perubahan paradigma negara dalam memandang bencana. Baha menjelaskan bahwa pada masa kolonial, kebijakan kebencanaan bersifat reaktif dan kolonial-sentris, berorientasi pada perlindungan kepentingan pemerintah Belanda dan warga Eropa, sementara masyarakat pribumi berada di posisi marginal. Memasuki masa awal kemerdekaan, khususnya pada periode pemerintahan Soekarno, bencana mulai dipahami sebagai bagian dari perjuangan nasional dan tanggung jawab negara, meskipun keterbatasan sumber daya akibat perang dan diplomasi kemerdekaan membuat penanganannya masih bersifat sporadis.

Lebih lanjut, Baha memaparkan bahwa pada masa Orde Baru, kebencanaan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ekonomi sehingga ditangani secara lebih terpusat, teknokratis, dan melibatkan militer sebagai aktor utama, terutama dalam respons darurat dan distribusi logistik. Perubahan signifikan baru terjadi pada era reformasi, ketika pendekatan kebencanaan bergeser ke arah tata kelola yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengurangan risiko, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta pembentukan BNPB dan BPBD di daerah. Dalam kerangka ini, bencana tidak lagi dilihat semata sebagai musibah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama yang melibatkan negara, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, meskipun tantangan implementasi dan keterbatasan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH, menjelaskan bagaimana sejarah kebencanaan dan kebijakan kesehatan di Indonesia berkelindan membentuk perkembangan manajemen bencana kesehatan, terutama sejak era reformasi hingga pasca pandemi COVID-19. Madelina menekankan bahwa bencana tidak semata dapat dipahami sebagai deretan angka dan statistik, melainkan sebagai pengalaman hidup yang dialami langsung oleh masyarakat dan tenaga kesehatan, sehingga sektor kesehatan selalu berada di garis depan setiap peristiwa bencana.

Lebih jauh, Madelina menguraikan bahwa tingginya risiko kebencanaan Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, perubahan iklim, kepadatan penduduk, serta kebijakan pembangunan menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebutuhan mendasar, bukan pilihan. Melalui refleksi atas berbagai peristiwa besar, mulai dari tsunami Aceh 2004, rangkaian bencana pada 2018, hingga pengalaman krisis berlapis saat pandemi COVID-19, pihaknya menunjukkan bahwa pendekatan manajemen bencana kesehatan di Indonesia telah berevolusi dari fokus respons darurat menuju pembangunan sistem yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada pengurangan risiko.

Dalam konteks kebijakan, Madelina menyoroti penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan pasca reformasi, termasuk lahirnya berbagai undang-undang, peraturan, serta pedoman nasional yang mendorong kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, pembentukan Health Emergency Operation Center dan Emergency Medical Team, serta integrasi bencana kesehatan ke dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Narasumber menegaskan bahwa meskipun kapasitas sistem kini relatif lebih kuat, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, agar manajemen bencana kesehatan benar-benar menjadi bagian integral dari ketahanan sistem kesehatan Indonesia.

Dalam sesi pembahasan, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.  menanggapi pemaparan sebelumnya dengan menekankan bahwa Indonesia secara geografis dan ekologis memang berada dalam kondisi yang menjadikan bencana sebagai bagian dari keseharian bangsa, baik akibat aktivitas tektonik, gunung api, perubahan iklim, maupun degradasi lingkungan. Ia menyoroti bahwa frekuensi dan keragaman bencana yang terus berulang menuntut adanya pendokumentasian yang serius dan berkelanjutan, karena tanpa catatan yang tertulis, pengalaman kolektif masyarakat terhadap bencana cenderung cepat dilupakan dan tidak terkonversi menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari lintas generasi.

Berangkat dari pengalamannya terlibat langsung dalam penanganan tsunami Aceh 2004, Laksono menjelaskan bahwa pada masa itu manajemen bencana kesehatan masih sangat spontan dan belum ditopang oleh sistem yang matang, termasuk keterbatasan referensi dan standar operasional. Laksono mengisahkan bagaimana keterlibatan tim UGM saat itu lebih diarahkan pada penguatan sistem manajemen dan dokumentasi, bukan sekadar distribusi bantuan medis, karena data, koordinasi, dan pencatatan justru menjadi kebutuhan paling krusial di lapangan. Pengalaman tersebut kemudian mendorong upaya penulisan dan pendokumentasian yang rinci, mulai dari fase tanggap darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi, yang kelak menjadi sumber pembelajaran penting bagi pengembangan manajemen bencana kesehatan di Indonesia.

Menutup pembahasannya, Laksono mengaitkan refleksi historis tersebut dengan situasi banjir besar yang tengah melanda Sumatera, khususnya Aceh, yang menurutnya memiliki karakter berbeda dengan bencana gempa karena berlangsung lebih lama dan berulang. Laksono juga menekankan pentingnya pencatatan detail atas penanganan banjir saat ini, bukan semata untuk kepentingan laporan, tetapi sebagai investasi pengetahuan agar Indonesia memiliki bekal historis dan sistematis dalam memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa di masa depan.

 

Informasi selengkapnya:

Informasi Selengkapnya

Reporter:

Galen Sousan Amory, S. Sej.

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

PKMK-Yogyakarta. Konsultan dan peneliti divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion Rencana Kontingensi Subklaster Kesehatan Lingkungan Provinsi DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk berdiskusi dan melengkapi Rencana Kontingensi Sub Klaster Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan serta perwakilan dari dinas, badan terkait, serta organisasi profesi di Provinsi DIY.

Kegiatan dibuka oleh Suharna, SKM, MPH selaku Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Suharna menyampaikan kegiatan kali ini membahas rencana kontingensi yang sudah disusun oleh tim konsultan dari PKMK FK-KMK UGM. Setelah kegiatan ini diharapkan provinsi DIY memiliki rencana kontingensi untuk sub klaster kesehatan lingkungan sehingga ketika terjadi bencana sudah memiliki pedoman yang operasional.

 

Dok. PKMK “Pembukaan FGD Rencana Kontingensi Sub Klaster Kesehatan Lingkungan” oleh Suharna, SKM, MPH.

Kegiatan dilanjutkan dengan focus group discussion mengenai isi dari dokumen rencana kontingensi kesehatan lingkungan. Sesi ini dipimpin langsung oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid selaku Konsultan dari Divisi Manajemen Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Sebelum diskusi dimulai, peserta diberi tautan untuk menyimak dan mengoreksi dokumen bersama-sama. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi, sehingga seluruh tambahan dan sanggahan dicatat untuk menyempurnakan dokumen. Setelah sesi diskusi, selanjutnya dibahas mengenai rencana tindak lanjut dari rencana kontingensi yaitu melengkapi dokumen dengan standar operasional prosedur yang sudah dimiliki masing-masing dinas dan organisasi, serta pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) dan Field Training Exercise (FTX).

Dok. PKMK “Focus Group Discussion Dokumen Rencana Kontingensi Kesehatan Lingkungan” dipimpin oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.

Reporter: dr. Muhammad Alif Seswandhana (Divisi Manajemen Bencana

PKMK-Yogyakarta. Dalam penanganan krisis kesehatan seperti bencana atau insiden korban massal sering sekali mengalami masalah koordinasi. Sementara dalam situasi krisis keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat di bawah tekanan yang tinggi. Ditambah lagi dengan kondisi insiden korban massal, jumlah pasien dapat melebihi kapasitas tim medis. Pengaturan tim yang terstruktur, akan membantu rumah sakit untuk menyediakan satu pusat komando yang jelas. Pada kesempatan kali ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM melaksanakan Webinar “Dari Konsep Ke Operasional: Membangun Sistem Manajemen Krisis Kesehatan Dari Pra Rumah Sakit Sampai Rumah Sakit” pada Senin (1/12/2025) yang dilaksanakan secara daring. Pelatihan ini diikuti oleh 57 peserta yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan. read more

3-5 Desember 2025

 

Dok. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

PKMK-Yogyakarta-Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) Tahun 2025 sebagai upaya penguatan kapasitas rumah sakit dalam menghadapi situasi krisis kesehatan dan bencana di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit mitra dari beberapa provinsi yang selama ini menjadi jejaring pembinaan FK-KMK UGM dalam program manajemen bencana kesehatan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya dibekali dengan teori, melainkan juga dilatih menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana rumah sakit secara langsung.

Kegiatan dibuka oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B(K)BD, yang menyampaikan materi pengantar bertema “Manajemen Bencana di Bidang Kesehatan dan Hospital Disaster Plan.” Dalam paparannya, dr. Hendro menekankan bahwa sistem kesehatan harus siap beradaptasi di tengah kondisi darurat. “Masalah terbesar dalam respon bencana bukan kekurangan tenaga atau peralatan, melainkan lemahnya koordinasi dan kontrol,” tegasnya. Hendro menegaskan pentingnya penerapan sistem command and control serta pendekatan cluster sebagaimana yang diatur dalam kerangka koordinasi kemanusiaan global. Melalui pendekatan tersebut, setiap elemen rumah sakit, baik medis maupun non-medis dapat bekerja secara sinergis di bawah satu sistem komando.

Selanjutnya, dr. Bella Donna, M.Kes memaparkan materi tentang “Akreditasi dan Strategi Penyusunan Hospital Disaster Plan.” Bella menjelaskan bahwa komponen HDP kini menjadi salah satu indikator penting dalam standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK-9) pada akreditasi rumah sakit. Rumah sakit, menurutnya, harus memastikan keberlanjutan layanan melalui empat aspek utama: Staff, Stuff, Structure, dan System. “Rumah sakit yang tangguh adalah yang mampu tetap beroperasi dalam krisis, memberikan pelayanan esensial, dan menjaga keselamatan tenaga kesehatan,” jelasnya. Materi ini juga menyoroti pentingnya surge capacity, yaitu kemampuan fasilitas kesehatan untuk menambah kapasitas pelayanan dengan cepat saat terjadi lonjakan kebutuhan akibat bencana

Materi berikutnya disampaikan oleh Happy R Pangaribuan, MPH, yang mengulas langkah-langkah teknis Analisis Risiko menggunakan Hazard Vulnerability Analysis (HVA) dan penilaian Hospital Safety Index (HSI). Peserta diajak untuk memetakan potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas di masing-masing rumah sakit guna menentukan prioritas mitigasi dan penanganan. Menurutnya, analisis risiko yang baik menjadi fondasi bagi perencanaan kontinjensi, simulasi, dan penyusunan SOP bencana. “Setiap rumah sakit memiliki risiko berbeda, maka dokumen HDP harus disusun berdasarkan hasil analisis yang objektif dan kontekstual,” jelasnya.

Pada sesi pengorganisasian dan sistem komando, Bella kembali memandu peserta mengenal Incident Command System (ICS) sebagai kerangka koordinasi yang efektif di rumah sakit. Melalui simulasi sederhana, peserta belajar bagaimana menetapkan rantai komando, fungsi operasional, logistik, perencanaan, serta keuangan selama masa tanggap darurat. “Gunakan struktur sederhana, fleksibel, dan sesuai tupoksi harian agar mudah diaktifkan kapan saja,” ujarnya. Sementara itu, dr. R. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B., Subsp.Onk (K) mmenjelaskan pentingnya Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk menjamin setiap langkah penanganan dilakukan seragam dan cepat. Ia menegaskan bahwa SPO bencana harus disusun secara realistis, diuji melalui latihan, dan ditinjau ulang secara berkala.

Materi selanjutnya berfokus pada identifikasi fasilitas dan logistik saat bencana. Happy menjabarkan kebutuhan fasilitas penunjang, mulai dari ruang evakuasi, area dekontaminasi, hingga peta risiko internal rumah sakit. Di sesi terakhir, Bella menutup kegiatan dengan paparan tentang manajemen logistik rumah sakit saat krisis, menegaskan bahwa keberhasilan respon bencana ditentukan oleh kesiapan rantai pasok dan dukungan administrasi yang efisien. Ia mengutip pepatah klasik militer: “Before the fighting proper, the battle is won or lost by quartermasters”, untuk menegaskan bahwa kesiapsiagaan logistik menentukan keberhasilan operasi medis saat bencana.

Melalui rangkaian kegiatan Bimtek ini, para peserta berhasil menghasilkan draft awal dokumen Hospital Disaster Plan masing-masing rumah sakit yang mencakup struktur komando, rencana komunikasi, SPO, serta skenario risiko prioritas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen PKMK FK-KMK UGM dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah. Dengan kolaborasi lintas profesi dan dukungan akademik yang berkelanjutan, diharapkan setiap rumah sakit di Indonesia mampu menjadi safe hospital yang tangguh, responsif, dan siap melindungi keselamatan pasien serta tenaga kesehatan dalam situasi darurat.

Reporter: Vina Yulia Anhar, SKM, MPH (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera,

SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Bangkok, 18 – 20 November 2025

PKMK-Bangkok. ASEAN berkomitmen untuk memperkuat manajemen kesehatan bencana di kawasan ini melalui serangkaian prioritas dalam Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Manajemen Kesehatan Bencana (ALD-DHM) yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-31 pada 13 November 2017. Salah satu prioritasnya adalah membangun mekanisme kolaborasi untuk penguatan kapasitas komprehensif dalam manajemen kesehatan bencana di tingkat nasional dan regional. Prioritas tersebut mencakup kegiatan pendidikan dan akademik yang bertujuan untuk “Memperkuat kerja sama dan peningkatan Jaringan Akademik yang aktif di antara Program DHM untuk melakukan penelitian dan mengambil pelajaran dari DHM di berbagai acara dan negara, dalam mendukung pengembangan solusi dan inovasi baru”.

Dekan FKKMK UGM Prof., dr. Yodi Mahendradata, Ph.D. sebagai Chairman dari Komite Pengarah ASEAN Academic Network menghadiri pembukaan ASEAN Academic Conference bersama dengan peneliti PKMK dr Bella Donna Tampubolon, M.Kes., yang juga sebagai Sekretaris Kantor AIDHM-ASEAN Institute on Disaster Health Management dan apt.Gde Yulian, M.Epid., sebagai Koordinator Divisi Pelatihan dan Kurkulum di AIDHM.

Peningkatan kegiatan akademik merupakan komponen dari Area Prioritas 5 tentang Manajemen Pengetahuan (KM) pada DHM dalam POA yang akan diimplementasikan melalui dua kegiatan besar: “Mendukung partisipasi dalam konferensi akademik regional tentang DHM” (5.1.1), dan “Memperkuat kerja sama antara jaringan akademik yang aktif di antara program DHM” (5.1.2). Lebih lanjut, POA menguraikan bahwa “Konferensi Regional tentang Manajemen Kesehatan Bencana diselenggarakan setiap dua tahun” sebagai salah satu dari 21 arget yang ingin dicapai pada 2025, yang juga mencakup target “Jaringan lembaga akademik nasional dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan di tingkat nasional.”

Bangkok, Thailand berinisiatif menjadi tuan rumah AAC yang ketiga tentang Manajemen Kesehatan Bencana dengan pendekatan yang lebih interaktif. Konferensi ini menampilkan pencapaian yang dihasilkan dari satu dekade pengembangan dan upaya AMS dan Proyek Penguatan Kapasitas Regional ASEAN dalam Manajemen Kesehatan Bencana (Proyek ARCH), yang akan berakhir pada 2026. Sehingga diutamakan dan secara simbolis penting bahwa konferensi terakhir Proyek ARCH ini diselenggarakan di Thailand, sebagai negara terdepan dalam proyek ini. Penyelenggaraan konferensi di Thailand akan memastikan keberlanjutan dan memberikan kesimpulan yang tepat bagi tujuan proyek, merefleksikan kemajuan yang telah dicapai, dan menyiapkan landasan bagi upaya-upaya di masa mendatang.

Webpage ASEAN Academic Conference

Tim PMK FK-KMK yang berangkat untuk mengikuti konferensi internasional ini dan mempresentasikan absraknya baik dalam bentuk Oral, Poster dan Special Session adalah:

Nama	Instansi	Sesi dan tanggal	Judul  yang Dipresentasikan
Happy Pangaribuan	Peneliti PKMK, Kepala Divisi MBK	Session 9: Policy development for Disaster Health Management	Hospital Disaster Preparedness in West Nusa Tenggara (NTB) Province, Indonesia
Madelina Ariani	Peneliti PKMK Divisi MBK, Mahasiswa Hiroshima Univ, Awardee beasiswa pemerintah jepang	Session 2: Safe and Resilient Health Facilities and Infrastructure	The Effectiveness of Workshop on Improving the Capacity of Safe Hospital Facilitators at the Provincial Level in Indonesia (Phase II)
Gde Yulian Yogadhita	Peneliti PKMK Divisi MBK, Mahasiswa S3 FK-KMK, Awardee LPDP	Session 10: Climate Change and Logistics Preparedness for Resilient DHM (Climate Change)	Field Report: Pharmacist Association Role in the Management of n-EMTCC Medical Logistic During Cianjur Earthquake
		Session 6: MCI and Prehospital Management	Field Report: Capacity Building of Indonesia Pre-Hospital System for Disaster Mass Casualty Through West-Sumatera Megathrust Earthquake Field Simulation
		Poster Presentation	Lesson Learnt from Two Years of Kanjuruhan Tragedy: Emergency Pre-Hospital and Ambulance System Strengthening with Law Enforcement to Improve Emergency Responder Access
Alif Indiralarasati	Peneliti PKMK Divisi MBK, Mahasiswa S2 John Hopkins, Awardee Fullbright	Poster Presentation	Field Report: Disaster Simulation of the PHEOC Escalation on Anthrax Case in Yogyakarta Province as Part of Climate Change Adaptation
Hagung Putra Susila	Manager Divisi MBK PKMK	Poster Presentation	Empirical Finding and Lesson Learned from Web-based Knowledge Dissemination via the 2nd ASEAN Academic Conference on Disaster Health Management (AAC on DHM)
Vina Yulia Anhar	Peneliti PKMK Divisi MBK, Mahasiswa S3 FK-KMK, Awardee BPI	Theme 7: Psychosocial and Psychological support in Disaster Health Management	Bridging Relief and Recovery: Academic–Community Collaboration in Post-Flood Health and Psychosocial Support in Hulu Sungai Tengah, South Kalimantan
Bella Donna Tampubolon	Konsultan Senior Divisi MBK, juga sebagai Kepala Kantor Sekertariat AIDHM	Plenary Session 3 ASEAN Knowledge and Wisdom from Past Disaster Response to Strengthen the Regional Collaboration
		Lunch Symposium Collaborating for Resilience: Good Practices and Lessons Learned on Education Initiatives in Disaster Health Management

Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Happy Pangaribuan SKM., MPH., dan peneliti PKMK bersama staf AIDHM dan FK-KMK UGM menghadiri gala dinner.

Selain nama-nama di atas dari PKMK, perwakilan Indonesia yang menyampaikan presentasi di ASEAN Academic Conference ke-3 ini antara lain:

 

Nama	Instansi	Sesi dan tanggal	Judul  yang Dipresentasikan
Yodi Mahendradata	Dekan FK-KMK UGM sebagai Board of Director AIDHM
Maryami Kosim	Dosen Keperawatan FK-MK UGM	Poster Presentation	Navigating the AI-Climate Paradox on YouTube: A Netnographic Study
Gusti Sultan Arifin	Alumni S2 K3 FK-KMK UGM, staf AIDHM	Theme 6: Health Care Workers Safety and Well-Being in Disaster Health Management	Assessment of External Radiation Hazards and Identification of Radiation Area in Industrial Radiography: A Case Report
		Poster Presentation	Strategic Initiatives of Indonesia in Advancing Membership on the ASEAN Academic Network on Disaster Health Management (AANDHM)
Dinda Atriana	Alumni S2 IKM FK-KMK UGM, staff AIDHM	Poster Presentation	Enhancing Disaster Health Publishing Capacity: Evaluation of the ASEAN Academic Writing Workshop 2024
Lussy Albayinah	Staf AIDHM	Poster Presentation	Institutional Development of The ASEAN Journal of Disaster Health Management (AJDHM): Three-Year Review of Management System Enhancements
Eko Priyanto	Saiful Anwar General Hospital & Petrokimia Gresik Hospital	Theme 2: Human Resource Development in Disaster Health Management	From Unit Drills to Integrated Emergency Response: Ten Years of Chemical MCI Preparedness Evolution in an Indonesian Fertilizer Industry – A Field Report
Atep Supriadi	Dr. Dradjat Prawiranegara General Hospital	Theme 3: Regional collaboration mechanism for Disaster Health Management	Regional Collaboration and Emergency Medical Team (EMT) Response: Lessons from Indonesia’s Mission in the 2025 Myanmar Earthquake
Era Catur Prasetya	University of Muhammadiyah Surabaya / Hospital of Muhammadiyah Lamongan	Theme 6: Health Care Workers Safety and Well-Being in Disaster Health Management	Beyond Technical Competency: Pioneering EMT-PRIMA as a Game-Changing Psychological Readiness Framework for Next-Generation Emergency Medical Teams
Ari Prasetyadjati (diwakilkan ke Arifin)	Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya	Theme 8: Data Management in Disaster Health Management	Comparative Study of Medical Records in Disasters: Lessons Learned from Tabletop Exercises
Siska Nia Irasanti	Universitas Islam Bandung	Poster Presentation	Sectoral Pathways to Community Resilience: Insights from an ARC-D Assessment in Flood-Prone, Disaster Area, Majalaya District, Indonesia
Yuli Susanti	Universitas Islam Bandung	Poster Presentation	A Two-Dimensional Model and Indices for Hospital Disaster Resilience: Pre-Disaster Capacity and Response Performance

Pengajuan Abstrak mendapat respons luar biasa, dengan 100-an lebih kiriman. Ini adalah peningatan jumlah yang cukup signifikan dari AAC ke-2 karena adanya perubahan mekanisme call for abstract. Beberapa abstrak yang terpilih akan dipublikasikan di edisi ke-3 dan ke-4 ASEAN Journal on Disaster Health Management atau AJDHM.

Webpage AJDHM

 

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera,

SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan Novo Nordisk kembali menyelenggarakan Webinar Nasional Series 2 bertema obesitas dengan judul “Obesitas dan Kualitas Hidup di Indonesia” pada Kamis (11/12/2025). Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komprehensif mengenai dampak obesitas terhadap kualitas hidup di Indonesia, memperkuat kebijakan preventif melalui kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan diagnosis dan tata laksana obesitas sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK).

Narasumber berasal dari berbagai instansi, di antaranya Digna Niken Purwaningrum, S.Gz., MPH., Ph.D., dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat sekaligus peneliti PKMK FK-KMK UGM; dr. Andreasta Meliala, DPH, M.Kes., MAS, Ketua PKMK FK-KMK UGM; dr. Dicky L. Tahapary, SpPD, K-EMD, Ph.D., FINASIM, Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes; serta dr. Erwin Christianto, Sp.GK., M.Gizi., dokter spesialis gizi. Guru Besar FK-KMK UGM dan dokter spesialis anak subspesialis Endokrinologi Anak, Prof. dr. Madarina Julia, MPH., Ph.D., Sp.A(K), Subsp.End, turut memberikan refleksi penutup. Acara dipandu oleh Dian Puteri Andani, S.Gz., MPH., sebagai moderator.

Materi Video

Digna Niken Purwaningrum, S.Gz, MPH, Ph.D sebagai narasumber membuka acara dengan memaparkan materi terkait obesitas dan kualitas hidup. Berdasarkan hasil studi, ditemukan bahwa obesitas lebih banyak dijumpai pada; perempuan, kelompok dengan status ekonomi yang sejahtera, sudah menikah, dan berusia 40-50 tahun. Individu dengan overweight atau obesitas memiliki persepsi kesehatan dan fungsi fisik yang lebih rendah. Orang yang mengalami overweight atau obesitas juga mengalami tantangan dalam menjaga kesehatan mentalnya. Selain itu, ditemukan juga bahwa orang dengan overweight atau obesitas cenderung memiliki lingkungan hidup yang tidak mendukung untuk melakukan hidup sehat. Dari keseluruhan dimensi, psikososial merupakan dimensi yang terdampak paling besar dari kondisi overweight dan obesitas. Hasil studi yang disampaikan ternyata juga sejalan dengan situasi yang terjadi di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Materi Video

Selanjutnya Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS selaku Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK UGM menjelaskan terkait kebijakan pencegahan obesitas dengan pendekatan lintas sektor. Obesitas banyak ditemukan pada wanita, namun tanpa kebijakan yang baik obesitas juga dapat meningkat pada pria. Kebijakan terkait obesitas masih memerlukan dorongan dari sisi politik. Berkaitan dengan kebijakan obesitas, untuk directional policy sudah ada pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, namun strategic policy dan operational policy masih memerlukan dorongan. Kebijakan strategis dan operasional tidak hanya dilaksanakan pada sektor kesehatan namun perlu lintas sektor. Sektor kesehatan berperan pada secondary dan tertiary prevention sedangkan pada primordial dan primary prevention melibatkan banyak sektor. Upaya lintas sektor dimulai dari upaya tingkat individu, interpersonal, lingkungan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor transportasi, industri pertanian dan pangan, sektor media, kebijakan ekonomi dan fiskal, sektor kesejahteraan sosial, pemerintahan dan legislasi serta kolaborasi antar departemen. Kebijakan nasional sangat penting untung mencegah dan menanggulangi obesitas pada seluruh kelompok usia, terutama kebijakan penerapan pajak pada makanan berisiko, pemasaran makanan, social media, pemberian makan anak di sekolah, aktivitas positif, dan pengasuhan.

Materi Video

Dicky L.Tahapary, SpPD, K-EMD, Ph.D, FINASIM menambahkan bahwa seseorang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai penyakit metabolik. Kenaikan proporsi penderita diabetes sudah mulai terlihat sejak IMT mencapai angka 22,5 kg/m2. Cut-off tertinggi lemak visceral (>100 cm2) ditemukan pada IMT 23,9 kg/m2. Pengelolaan berat badan sangat penting pada manajemen diabetes tipe 2. Pada pasien diabetes tipe 2, jika pasien dapat menurunkan berat badan semakin banyak sehingga obesitas teratasi maka kesempatan untuk remisi (lepas dari obat) semakin besar. Penurunan berat badan pada kondisi obesitas juga berdampak baik pada kesehatan secara keseluruhan, sehingga semakin baik pula kualitas hidup dan produktivitasnya. Obesitas perlu dilihat sebagai penyakit metabolik yang kronis dan progresif yaitu kelebihan lemak tubuh yang mengganggu kesehatan. Hampir semua penyakit tidak menular diawali dengan peningkatan masa lemak tubuh. Diagnosis obesitas perlu dilihat tidak hanya dengan IMT dan lingkar perut namun juga perlu dilihat dan dinilai risiko komplikasi/dampak kesehatannya. Stratifikasi berbasis Edmonton Obesity Staging System (Stage 0–4) diperlukan untuk menentukan intensitas terapi dan menilai komorbiditas, kondisi psikologis, serta derajat penurunan fungsi. Dalam mengatasi obesitas diperlukan personalized, multifactorial approach (pendekatan multifaktorial sesuai individu). Secara garis besar penanganan obesitas dilakukan melalui pengelolaan penyakit kronis secara berkelanjutan dengan penilaian individual, penentuan stadium untuk menentukkan terapi, intervensi gaya hidup, serta penggunaan terapi tambahan yang berbasis bukti. Fokus penanganan adalah manajemen berat badan secara berkelanjutan, meningkatkan derajat kesehatan, dan kualitas hidup serta mempertahankan berat badan yang sehat. Penanganan obesitas perlu terintegrasi dengan pendekatan tim.

Materi Video

Erwin Christianto, Sp.GK, M.Gizi memaparkab materi terkait tata laksanan perawatan dan penanganan obesitas berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK). Erwin menyampaikan bahwa hanya sedikit penderita obesitas yang melakukan upaya penurunan berat badan, dan dari yang melakukan upaya penurunan berat badan, lebih dari setengahnya (52%) kembali mengalami kenaikan berat badan setelah 6 bulan. Hal ini terjadi karena obesitas masih dipandang secara sederhana, yakni hanya terkait kurang aktivitas atau makan berlebih. Berdasarkan PNPK, obesitas merupakan penyakit metabolik kronis dengan penyebab kompleks dan multifaktorial. Penanganan tidak hanya dengan mengurangi makan, namun perlu kerja sama dari berbagai bidang. PNPK dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani obesitas oleh tenaga kesehatan, sedangkan untuk pengambil kebijakan, PNPK dapat digunakan untuk menyusun panduan atau protokol. Diagnosis obesitas dapat menggunakan indikator antropometri, namun perlu diverifikasi dengan anamnesis mendalam. Tenaga medis perlu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien dalam penanganan obesitas. Ketika ada komorbid, penurunan berat badan menjadi tujuan sekunder, yaitu penurunan berat badan harus diiringi dengan penurunan gejala/parameter klinis komorbid. Terapi holistik perlu dilakukan termasuk olahraga, modifikasi gaya hidup, medikamentosa, dan terapi bedah jika dibutuhkan. Penatalaksanaan obesitas ditujukan untuk menurunkan faktor risiko, mortalitas dan meningkatkan kualitas hidup sehingga perlu dilakukan terapi jangka panjang. Metode terapi perlu disesuaikan dengan kesiapan dan kondisi pasien sehingga bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Monitoring juga perlu dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Jika ada komorbid perlu dikombinasikan penatalaksanaan untuk keduanya (obesitas dan komorbid).

Materi Video

Sebagai penutup Prof. dr. Madarina Julia, MPH, Ph.D., Sp.A(K), Subsp.End menyampaikan bahwa primordial dan primary prevention adalah upaya untuk mencegah seseorang menjadi obesitas, jika sudah terjadi obesitas maka dicegah agar tidak mengalami komplikasi pada secondary prevention, dan ketika terdapat komplikasi perlu dicegah agar komplikasi tidak semakin banyak pada tertiary prevention. Pencegahan yang paling efektif adalah pada pencegahan primordial dan primer. Pada kondisi prevalensi obesitas yang stagnan (berhasil dicegah untuk meningkat), tetap akan menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, sehingga membebani perekonomian negara. Oleh karena itu, pencegahan obesitas perlu dilakukan sedini mungkin, namun di Indonesia belum menyadari seriusnya permasalahan obesitas dan hal itu terlihat dari program serta kurikulum yang ada saat ini.

Video

Dian Puteri Andani, S.Gz., MPH selaku moderator menutup acara dengan menegaskan bahwa obesitas bukan sekadar isu estetika, tetapi penyakit kronis yang berdampak besar terutama pada aspek psikososial. Penanganannya tidak dapat lagi dilakukan secara terfragmentasi, melainkan melalui pendekatan multidisipliner yang terstruktur, didukung kebijakan preventif lintas sektor, serta diagnosis komprehensif mencakup stratifikasi risiko dan penilaian kualitas hidup. Tata laksana harus terpadu dan berlandaskan PNPK, mengedepankan model team-based care yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, sekaligus mengubah narasi obesitas dari stigma menjadi manajemen penyakit kronis yang optimal.

Reporter: Dewi Rizzky Mutiarasari

Persepsi dan Upaya Pengelolaan Berat Badan Pendekatan Multidisipliner untuk Penanganan Obesitas di Indonesia 

4 Desember 2025

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerja sama dengan Novo Nordisk menyelenggarakan webinar “Persepsi dan Upaya Pengelolaan Berat Badan: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanganan Obesitas di Indonesia” pada Kamis (4/12/2025). Webinar bertujuan untuk membahas persepsi masyarakat terhadap obesitas dari berbagai sisi serta upaya yang telah dilakukan di Indonesia. Narasumber berasal dari berbagai instansi. Narasumber pertama adalah Slamet Riyanto, S.Gz., MPH, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Narasumber kedua yaitu Prof. Dr. Atik Triratnawati, M.A., Guru Besar Departemen Antropologi UGM. Narasumber selanjutnya adalah dokter spesialis gizi klinik sekaligus peneliti yang praktik di beberapa rumah sakit yaitu Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK, M.Gizi. Dokter spesialis anak dengan subspesialisasi Endokrinologi Anak sekaligus Guru Besar FK-KMK UGM, Prof. dr. Madarina Julia, MPH, Ph.D., Sp.A(K), Subsp.End, juga turut hadir memberikan refleksi penutup. Acara dipandu oleh Digna Niken Purwaningrum, S.Gz, MPH, Ph.D. sebagai moderator.

Video

Digna Niken Purwaningrum, S.Gz, MPH, Ph.D yang merupakan dosen dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Masyarakat sekaligus peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM membuka seminar dengan menyampaikan bahwa peningkatan obesitas di berbagai negara telah menjadi epidemi global. Peningkatan overweight dan obesitas di semua kelompok usia menunjukkan urgensi untuk memahami isu secara mendalam, termasuk faktor perilaku yang memengaruhi pemantauan berat badan, persepsi individu, dan upaya pengelolaan berat badan. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner diperlukan untuk merancang strategi yang tepat dan berkelanjutan.

Materi Video

Slamet Riyanto, S.Gz., MPH, yang merupakan seorang peneliti dari BRIN memaparkan terkait gambaran perilaku penurunan berat badan pada individu overweight/obesitas. Merujuk pada hasil studi yang dilakukan pada tahun 2024 di beberapa kota besar seperti Medan, Jakarta, Sleman, Balikpapan, Kupang, dan Manado, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan proporsi overweight/obesitas berdasarkan nilai cut-off. Proporsi overweight/obesitas mencapai 56%berdasarkan cut-off WHO Asia Pasifik, sedangkan berdasarkan standar Kemenkes proporsinya 42%. Kelompok yang paling banyak terdampak adalah perempuan, usia produktif, berstatus kawin, memiliki pekerjaan formal, dan berasal dari kuintil ekonomi tertinggi. Hanya 50% responden overweight/obesitas yang merasa memerlukan penurunan berat badan, dan yang melakukan upaya penurunan hanya sekitar 25%. Mayoritas responden melakukan upaya mandiri karena alasan murah dan mudah.

Materi Video

Selanjutnya Prof. Dr. Atik Triratnawati, M.A .menjelaskan tubuh dari perspektif antropologi. Identitas tubuh dibentuk oleh empat pilar: lingkungan sosial-budaya, keluarga, budaya makan, serta media dan sosial. Budaya makan masyarakat turut membentuk persepsi terhadap berat badan. Pada masyarakat masih terdapat sikap permisif di mana makanan dipilih terutama berdasarkan cita rasa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan. Di beberapa wilayah, tubuh gemuk dipandang sebagai simbol kesehatan, kemakmuran, dan kesuburan. Pada beberapa etnis, bentuk tubuh gemuk bahkan sengaja diupayakan sebagai simbol kasih sayang dan kecukupan nafkah. Berkaitan dengan faktor yang menyebabkan keengganan menurunkan berat badan antara lain harga diri, kenyamanan identitas, konformitas sosial, serta persepsi risiko yang belum muncul. Sebagian masyarakat masih menggunakan cara berpuasa untuk menstabilkan berat badan. Prof. Atik menegaskan perlunya kolaborasi antara aspek medis dan sosial-budaya agar intervensi obesitas lebih optimal.

Materi Video

Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK, M.Gizi menambahkan bahwa saat ini metode penurunan berat badan sangat populer dan menarik karena terdapat (1) motivasi psikologis dan sosial seperti rasa FOMO terhadap tren diet; (2) kurangnya literasi gizi dan kesehatan yang menyebabkan banyak salah paham terkait konsep “detoks”; dan (3) dampak influencer serta industri diet yang gencar mempromosikan solusi instan.

Dr. dr. Gaga, Sp.GK, M.Gizi juga mejelaskan berbagai metode penurunan berat badan yang populer di masyarakat, seperti intermittent fasting (IF), diet ketogenik, very low-calorie diet (VLCD) dengan asupan <800 kkal/hari, very low energy ketogenic therapy (VLEKT) dengan karbohidrat <30 gram/hari, serta low-calorie diet (1000–1200 kkal/hari).

Bagaimanapun, diet yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan defisiensi zat gizi, gangguan siklus menstruasi pada perempuan, risiko gangguan metabolik, kardiovaskular, gastrointestinal, neuropsikologis, kerusakan organ, sarcopenia, serta weight cycling (efek yoyo). Menurutnya, strategi penurunan berat badan yang aman adalah pola makan seimbang, defisit kalori moderat, kecukupan protein, aktivitas fisik yang realistis dan konsisten, perubahan perilaku, serta farmakoterapi bila diperlukan.

Materi Video

Sebagai penutup Prof. dr. Madarina Julia, MPH, Ph.D., Sp.A(K), Subsp.End menyampaikan bahwa obesitas masih belum dianggap masalah meskipun angka kejadiannya terus meningkat. Jika pun dianggap sebagai masalah, masyarakat cenderung melihatnya dari sisi estetika, bukan kesehatan—terutama pada anak.

Semakin dini kegemukan terjadi, semakin pendek usia harapan hidup seorang individu. Semakin tinggi tingkat kegemukan, semakin cepat pula risiko kematian meningkat. Prof. Madarina menegaskan bahwa banyak intervensi manajemen obesitas tidak memberikan hasil optimal, sehingga tidak heran jika masyarakat memilih jalan pintas. Intervensi diet tidak menunjukkan dampak signifikan pada remaja, dan intervensi aktivitas fisik hanya berdampak dalam enam bulan pertama. Karena obesitas sulit diobati, maka pencegahan harus menjadi prioritas.

Reporter: Dewi Rizzky Mutiarasari

“Perkembangan Kebijakan Komponen-Komponen Sistem Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023”

PKMK-Yogyakarta.  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Webinar Seri Sejarah Kebijakan Kesehatan “Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023” pada Agustus hingga November 2025. Kali ini webinar mengangkat tema “Pelayanan Kesehatan” yang diselenggarakan pada Selasa (11/11/2025). Webinar ini menyoroti berbagai dinamika dan kebijakan dalam pelayanan kesehatan Indonesia sejak era reformasi hingga masa pasca-pandemi COVID-19. Melalui paparan para pembicara, kegiatan ini mengulas bagaimana desentralisasi, jaminan kesehatan nasional, dan transformasi sistem kesehatan berperan dalam membentuk arah pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Dalam pengantar seri ini, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., dalam pengantarnya, Prof. Laksono menekankan pentingnya meninjau perjalanan historis kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia sejak era desentralisasi awal 2000-an hingga reformasi kebijakan terkini. Pihaknya menjelaskan bahwa desentralisasi membawa perubahan besar terhadap peran dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menciptakan dinamika baru dalam tata kelola sektor ini. Prof. Laksono mengajak peserta untuk melihat proses historis transformasi tersebut sebagai catatan penting bagi pengembangan kebijakan masa depan. Prof Laksono menegaskan pentingnya dokumentasi dan kajian sejarah seperti webinar ini sebagai sumber pembelajaran publik. Mengutip sejarawan Stephen Ambrose, “melihat masa lalu adalah sumber pengetahuan, dan masa depan adalah sumber harapan,” menandakan bahwa studi sejarah kebijakan kesehatan bersifat reflektif dan prospektif. Sebagai penutup, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, Iztihadun Nisa, SKM., MPH., dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil yang mewakili kolaborasi lintas disiplin antara Departemen Sejarah FIB dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dalam upaya menelusuri dan menuliskan sejarah kebijakan kesehatan Indonesia.

Dalam paparannya, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. menjelaskan perjalanan kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia selama dua dekade, dari masa desentralisasi (1999–2009) hingga lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN, 2009–2019). Pemaparannya merujuk pada hasil penelitian lintas disiplin yang terangkum dalam buku Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Dari Desentralisasi hingga Pasca COVID-19, kolaborasi antara FKKMK dan FIB UGM dengan dukungan Kementerian Kesehatan RI. Dr. Wahid menegaskan bahwa kebijakan kesehatan perlu dipahami secara luas, mencakup keputusan publik dan swasta yang mempengaruhi sistem kesehatan nasional. Dr Wahid menggunakan kerangka six building blocks WHO seperti pelayanan, tenaga, informasi, teknologi dan produk, pembiayaan, serta tata kelola sebagai dasar analisis keterpaduan sistem kesehatan. Pada periode pertama (1999–2009), desentralisasi menjadi titik balik penting dalam tata kelola kesehatan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperluas layanan. Namun, penelitian menunjukkan banyak daerah belum siap, sehingga muncul ketimpangan antar wilayah, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meski demikian, lahir sejumlah kebijakan kunci seperti Gerakan Nasional Kehamilan Aman, Program perbaikan gizi dan pencegahan stunting, Pekan Imunisasi Nasional, serta Paradigma Sehat dan Visi Indonesia Sehat 2010. Pembentukan BNPB (2008) juga menjadi tonggak kesiapsiagaan bencana di sektor kesehatan.

Memasuki periode kedua (2009–2019), arah kebijakan bergeser pada penguatan sistem JKN dan perluasan akses layanan. Pemerintah mendorong kolaborasi fasilitas kesehatan dengan BPJS, membuka investasi swasta, serta memperkuat mutu dan keselamatan pasien melalui standar internasional seperti JCI. Layanan primer dan berbasis keluarga diperluas melalui Program Indonesia Sehat, disertai perhatian pada layanan paliatif, kesehatan jiwa (Program Indonesia Bebas Pasung 2012), serta pengembangan pengobatan tradisional dan wisata kesehatan. Kendati berbagai reformasi dilakukan, Dr. Wahid menilai sistem kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural: ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, dan kesiapan kelembagaan rumah sakit yang belum merata dimana kondisi yang kian tampak saat pandemi COVID-19. Beliau menutup dengan refleksi bahwa dua dekade reformasi kesehatan menunjukkan kemajuan penting, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan dasar tata kelola dan pemerataan layanan. Karena itu, memahami dinamika 1999–2019 menjadi pijakan penting bagi transformasi kebijakan kesehatan yang lebih berkelanjutan ke depan.

Paparan berikutnya dilanjutkan oleh Iztihadun Nisa, SKM., MPH. yang membahas  fase penting dalam sejarah kebijakan kesehatan Indonesia, yaitu masa pandemi COVID-19 dan transformasi sistem kesehatan pasca-pandemi. beliau menjelaskan bagaimana krisis global tersebut menjadi momentum penting untuk mereformasi tata kelola pelayanan kesehatan nasional secara menyeluruh. Sebagai dasar analisis, Atun menegaskan bahwa penulisan sejarah kebijakan ini berangkat dari amandemen UUD 1945 serta berbagai peraturan kesehatan di tingkat pusat dan daerah. beliau mengingatkan bahwa pandemi bukan peristiwa baru dalam sejarah, melainkan pola berulang yang pernah terjadi seperti pada wabah flu burung. Dari perspektif sejarah, pandemi menjadi cermin rapuhnya sistem kesehatan sekaligus pemicu perubahan struktural yang besar.

Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dan Keppres Nomor  12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Kebijakan ini disertai pembentukan Gugus Tugas COVID-19, yang melibatkan lintas sektor, bukan hanya bidang kesehatan, melainkan juga keamanan, pemerintahan, dan sosial yang menjadi model awal kolaborasi multisektor yang kuat. Masa pandemi menunjukkan kerentanan sarana dan prasarana kesehatan nasional, ditandai keterbatasan alat, ruang isolasi, dan sumber daya manusia. Pemerintah kemudian menerapkan strategi adaptif melalui kebijakan “3T” (Testing, Tracing, Treatment) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Menkes Nomor 107 Tahun 2020. Program ini dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Memasuki fase transformasi sistem kesehatan pasca-pandemi, Kementerian Kesehatan meluncurkan enam pilar transformasi kesehatan, dengan fokus utama pada pelayanan primer dan rujukan. Pada pilar pertama, transformasi pelayanan primer diarahkan untuk memperkuat screening kesehatan di tingkat masyarakat melalui modernisasi alat di Puskesmas dan Posyandu, revitalisasi fasilitas, digitalisasi pencatatan, serta perluasan imunisasi (termasuk vaksin HPV, PCV, dan Rotavirus). Program ini sejalan dengan visi “Life long and life well,” yang menekankan peningkatan kesehatan fisik dan mental sepanjang siklus hidup. Pada pilar kedua, transformasi layanan rujukan dilakukan dengan membagi rumah sakit ke dalam tiga tingkat (madya, utama, dan paripurna), memperluas fasilitas seperti MRI, CAT Lab, dan PET Scan, serta meningkatkan layanan untuk penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan urologi. Pemerintah juga menegakkan standar mutu ruang rawat inap nasional (Perpres Nomor 59 Tahun 2024) dan memperkuat kolaborasi internasional rumah sakit. Kebijakan Hospital-Based Education diatur untuk menjadikan rumah sakit pendidikan sebagai pusat utama pelatihan tenaga medis, sementara UU Nomor 17 Tahun 2023 memberi dasar hukum baru bagi transplantasi organ dan kolaborasi rumah sakit pemerintah-swasta. Dalam era pasca-pandemi, kebijakan diperkuat melalui UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 (Omnibus Law Kesehatan). Fokus utamanya meliputi: integrasi layanan primer berbasis siklus hidup, penguatan medical wellness dan kesehatan paliatif, serta penegakan mutu dan akreditasi. Layanan pengobatan tradisional juga dilembagakan dengan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan dan manfaatnya.

Sebagai penutup, Atun menegaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang mengungkap lemahnya fondasi dan koordinasi sistem kesehatan nasional. Dari krisis tersebut, Kementerian Kesehatan mengambil langkah besar melalui Transformasi Kesehatan 6 Pilar, sebagai bentuk perbaikan menyeluruh pasca stagnasi panjang sejak era desentralisasi. Menurutnya, terbitnya UU Kesehatan 2023 menandai era baru dalam reformasi sistem kesehatan Indonesia, dengan tujuan mengharmonisasi regulasi dan memperkuat peran pemerintah sebagai regulator utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

Informasi selengkapnya:

https://sejarahkesehatan.net/seri-webinar-tematik-sejarah-kebijakan-kesehatan/

Rekaman kegiatan:

https://www.youtube.com/live/Fkq0d_zj9WU?si=9pdsV8LlwrZTzsOp

Reporter:
Galen Sousan Amory, S. Sej.

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Senin, 10 November 2025 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan seminar daring bertajuk “Memahami Permenkes Nomor 11 Tahun 2025: Konsolidasi Standar Risiko dalam Ekosistem Kesehatan Nasional” pada Senin, 10 November 2025. Kegiatan ini membahas secara komprehensif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi tonggak penting dalam implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di subsektor kesehatan. Regulasi ini tidak hanya menyatukan berbagai standar kegiatan usaha dan produk/jasa kesehatan, tetapi juga menjadi pedoman utama bagi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha mulai dari rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, hingga distribusi alat kesehatan untuk memastikan sistem kesehatan yang lebih transparan, aman, dan adaptif terhadap risiko.

Materi Video

Sebagai pembuka, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. menekankan bahwa Permenkes ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko usaha di bidang kesehatan. Ia menilai regulasi ini mencerminkan sistem kesehatan Indonesia sebagai learning health system yang terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Prof. Laksono menegaskan, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tiga faktor utama: kepemimpinan dan budaya organisasi, desain sistem, serta ketersediaan sumber daya. Melalui kebijakan ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang klasifikasi risiko dalam pelayanan kesehatan dan penguatan fungsi perizinan, pengawasan, serta pembelajaran lintas organisasi.

Materi Video

Sementara itu, Erwin Hermanto menjelaskan bahwa Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 bertujuan memastikan ekosistem kesehatan memiliki standar yang jelas bagi kegiatan usaha dan produk/jasa, serta memperkuat pengawasan melalui sanksi administratif yang tegas. Dengan pendekatan berbasis risiko rendah, menengah, dan tinggi, kebijakan ini mendorong efisiensi investasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan kualitas dan keamanan produk. Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur, SDM, koordinasi lintas lembaga, dan pembinaan berkelanjutan agar tidak terjadi over regulation yang justru menghambat inovasi dan efisiensi sektor kesehatan.

Materi Video

Selanjutnya, Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., SH., M.H., CHPM., CPMed., CPArb., CPCLE., FISQua menyoroti dinamika perubahan regulasi perumahsakitan dari UU No. 44 Tahun 2009 hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Cipta Kerja. Ia menjelaskan bahwa sistem perizinan rumah sakit kini diarahkan menuju perizinan berbasis risiko yang lebih terintegrasi sesuai PP No. 28 Tahun 2025. Permenkes 11/2025 menjadi langkah lanjutan untuk menyatukan standar kegiatan usaha dan produk/jasa subsektor kesehatan melalui dua jenis izin utama: Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Dr. Beni menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam implementasi OSS serta kepatuhan terhadap standar risiko tinggi agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menambah beban administratif bagi fasilitas kesehatan.

Materi Video

Pembicara terakhir, Rico Mardiansyah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menyederhanakan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Regulasi ini memisahkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan Paripurna, Utama, Madya, dan Dasar serta mengubah sistem rujukan menjadi berbasis kompleksitas kasus, bukan jenjang kelas. Izin usaha kini berlaku tanpa batas waktu selama standar dipenuhi, dengan pengawasan difokuskan pada kepatuhan dan transparansi. Kebijakan ini diharapkan menciptakan tata kelola sektor kesehatan yang lebih efisien, akuntabel, dan mendorong investasi berkelanjutan.

Sebagai penutup, Prof. Laksono Trisnantoro menekankan bahwa pembahasan mengenai implementasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 masih perlu dilanjutkan melalui pertemuan lanjutan yang lebih fokus dan mendetail. Ia menyoroti pentingnya memperkuat fungsi pengawasan Dinas Kesehatan, memastikan kesiapan sumber daya manusia kesehatan, serta menyesuaikan mekanisme perizinan dan pengawasan agar selaras dengan regulasi baru. Prof. Laksono juga menekankan perlunya analisis mendalam terhadap masa transisi dan dampak pencabutan aturan lama agar kebijakan berjalan efektif tanpa menghambat pelaksanaan di lapangan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Permenkes 11 Tahun 2025 dapat mengakses : https://bit.ly/MRS_Permenkes112025

Reportase oleh: Iztihadun Nisa, S.K.M., M.P.H.