oleh:
Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua, FIHQN

Anggota Scientific Committee IHF Geneva
Ketua Kompartemen Mutu dan Tatakelola Klinis PERSI
Ketua Minat MMR, Departemen Kebijakan dan Manejemen Kesehatan UGM
Konsultan dan Peneliti, Pusat Kebijakan dan Manjemen Kesehatan FK KMK UGM

Sebagaimana tahun lalu di Brazil, tahun ini WHC-IHF kembali mengusung lima tema utama yang menjadi fokus baik pada sesi pleno, sesi paralel, dan lokakarya, yaitu:

1. Kepemimpinan (Leadership)
   • Membahas berbagai peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi strategis skala besar, termasuk tata kelola, kemitraan publik-swasta, dan reformasi layanan kesehatan nasional.
   • Mengidentifikasi dan menangani tantangan terbesar bagi para pemimpin: antara lain menyusun strategi tenaga kerja yang efektif untuk mengatasi kekurangan, burnout, dan peningkatan kapasitas SDM.
   • Berbagai pemikiran kepemimpinan yang berpusat pada pasien, membangun sistem yang tangguh, dan termasuk kepemimpinan peran rumah sakit swasta dalam mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC).
2. Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (Digital Transformation and AI)
   • Menjelajahi masa depan layanan kesehatan di tahun 2050 melalui integrasi AI dan perawatan kesehatan baik dari aspek diagnosis, perawatan, manajemen.
   • Implementasi teknologi digital dan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, mengoptimalkan alur kerja, dan mendukung pengambilan keputusan klinis.
   • Pemanfaatan alat digital dan AI untuk personalisasi perawatan dan peningkatan akses bagi pasien.
3. Keberlanjutan (Sustainability)
   • Strategi yang dapat ditindaklanjuti bagi rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan (misalnya, Navigating Net Zero dan pembangunan roadmap strategis).
   • Inisiatif untuk mengurangi emisi dan membangun ketahanan iklim melalui rantai pasokan, keterlibatan tenaga kerja, dan dekarbonisasi praktik layanan kesehatan.
   • Kolaborasi untuk solusi layanan kesehatan terintegrasi di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya.
4. Model Klinis & Kualitas dan Keselamatan Pasien (Clinical Models and QPS)
   • Meningkatkan hasil/outcome klinis melalui upaya membangun budaya kinerja tinggi yang berfokus pada keselamatan, kualitas, dan inovasi berbasis bukti.
   • Penguatan sistem untuk perawatan yang lebih aman, cerdas, dan personal (termasuk tren akreditasi dan pelaporan insiden).
   • Mengintegrasikan layanan, termasuk perawatan akut tingkat rumah sakit di rumah (hospital at home) dan jalur perawatan terkoordinasi.
   • Mendorong kualitas dan keselamatan melalui kepemimpinan berbasis data dan model klinis yang didukung AI.
5. Pengalaman Berpusat pada Manusia (Human-Centred Experience)
   • Meningkatkan kualitas perawatan melalui pendekatan yang berpusat pada manusia, kemitraan dengan pasien, dan strategi yang sensitif secara budaya.
   • Pemanfaatan inovasi digital untuk memperkuat hubungan dengan individu dan komunitas, serta meningkatkan pengalaman pasien.

Meski terbagi menjadi 5 tema utama, namun sebenarnya antar tema sangat terkait, tidak terhindarkan bahwa tema yang satu terkait dengan tema yang lain. Mesk penulis selama ini menekuni manajemen mutu, namun pada WHC-IHF kali ini penulis mengambil beberapa tema yang berbeda Leadership dan Clinical Models namun semua terkait dengan mutu pelayanan klinis. read more

“Perkembangan Kebijakan Komponen-Komponen Sistem Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023”

PKMK-Yogyakarta.  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Webinar Seri Sejarah Kebijakan Kesehatan “Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Pasca COVID-19, 1999-2023” pada Agustus hingga November 2025. Kali ini webinar mengangkat tema “Pelayanan Kesehatan” yang diselenggarakan pada Selasa (11/11/2025). Webinar ini menyoroti berbagai dinamika dan kebijakan dalam pelayanan kesehatan Indonesia sejak era reformasi hingga masa pasca-pandemi COVID-19. Melalui paparan para pembicara, kegiatan ini mengulas bagaimana desentralisasi, jaminan kesehatan nasional, dan transformasi sistem kesehatan berperan dalam membentuk arah pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan sosial. read more

Senin, 10 November 2025 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan seminar daring bertajuk “Memahami Permenkes Nomor 11 Tahun 2025: Konsolidasi Standar Risiko dalam Ekosistem Kesehatan Nasional” pada Senin, 10 November 2025. Kegiatan ini membahas secara komprehensif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi tonggak penting dalam implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di subsektor kesehatan. Regulasi ini tidak hanya menyatukan berbagai standar kegiatan usaha dan produk/jasa kesehatan, tetapi juga menjadi pedoman utama bagi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha mulai dari rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, hingga distribusi alat kesehatan untuk memastikan sistem kesehatan yang lebih transparan, aman, dan adaptif terhadap risiko. read more

Pekan ini, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menggelar presentasi Policy Brief atau memasuki fase pasca Forum Nasional JKKI XV pada 11 hingga 13 November 2025. Sejumlah topik menarik dipaparkan oleh para presenter policy brief, mulai dari tuberkulosis, rencana induk bidang kesehatan (RIBK), diabetes melitus (DM), climate resilience, gizi kesehatan, integrasi layanan primer, bencana kesehatan, layanan rujukan, alat kesehatan, dokter spesialis, kebijakan obat, dan organisasi kesehatan. Rangkaian kegiatan ini dapat diakses secara gratis dan terbuka untuk umum. Webinar dapat disimak saat acara berlangsung dengan bergabung melalui link https://pkmkfk.net/policybriefjkki read more

Dalam upaya memperkuat tata kelola sektor kesehatan di Indonesia, pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan yang menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pelaku usaha. Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi perhatian adalah penerbitan eraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, yang berfokus pada penerapan standar kegiatan usaha dan produk/jasa berbasis risiko di subsektor kesehatan. Webinar dilaksanakan pada 10 November 2025 dan dapat diikuti umum melalui https://pkmkfk.net/webinarPermenkes11 . Webinar ini harapannya dapat menginisiasi diskusi lintas pelaku agar kebijakan tidak berhenti di dokumen, tetapi mengubah behavioral logic operasional di lapangan. read more

Perubahan iklim kini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat di Indonesia maupun dunia. Dampaknya tidak hanya meningkatkan risiko berbagai penyakit, melainkan juga menekan kapasitas sistem kesehatan nasional yang meliputi struktur pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur fasilitas kesehatan. Di sisi lain, sektor kesehatan juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca melalui konsumsi energi, limbah medis, serta rantai pasok farmasi dan alat kesehatan yang berjejak karbon tinggi. read more

Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) 2025 hari kedua dibuka dengan penuh semangat di Common Room Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM. Acara dipandu oleh Ubaid Hawari, S.IKom selaku Master of Ceremony (MC). Tema yang diusung pada hari kedua ini adalah “Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023: Dari Agenda Setting Menuju Implementasi Kebijakan”. Tema ini diangkat untuk mengupas tuntas terkait pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis (residen) di Indonesia berdasarkan UU Kesehatan 2023 sebagai upaya untuk mencari solusi implementatif untuk mencetak dokter spesialis yang berkualitas dan mengatasi tantangan pemerataan di Indonesia. read more

Forum Nasional XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) tahun 2025 dibuka dengan suasana penuh semangat di Auditorium Tahir FK-KMK UGM. Kegiatan ini diselenggarakan oleh JKKI bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, dengan mengusung tema “Implementasi Kebijakan Transformasi Sektor Kesehatan dalam UU Kesehatan 2023”. Acara pembukaan dipandu oleh dr Maria Silvia Utomo selaku pembawa acara, yang membuka kegiatan dengan mengingatkan bahwa pembukaan Fornas kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Maria menyampaikan harapan agar Fornas XV menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.

Sesi sambutan dimulai dengan Prof. Yodi Mahendradhata selaku Dekan FKKMK UGM. Dalam sambutannya, Prof Yodi menekankan pentingnya transformasi kesehatan sebagai bagian dari misi membangun ketangguhan sistem kesehatan nasional. Program kolaborasi global seperti 100 Days Mission mengangkat komitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan. Prof Yodi juga menegaskan bahwa JKKI dapat berperan sebagai mitra independen dan kolaboratif dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Sebagai akhir, Yodi mengapresiasi pelaksanaan Fornas yang diharapkan dapat melahirkan pemikiran kritis dan rekomendasi tajam bagi penguatan sistem kesehatan Indonesia.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Dr. Lutfan Lazuardi selaku Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Lutfan menyoroti bahwa Fornas menjadi forum strategis yang selaras dengan tanggung jawab  departemen dalam mencetak pembelajar dan pemimpin yang adaptif terhadap dinamika kebijakan kesehatan. Harapannya, setelah 15 tahun penyelenggaraan, Fornas semakin berkembang menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin, dimana topik-topik yang dimunculkan sangat cocok dengan building blocks yang disajikan di departemen.

Selanjutnya, Dr. Andreasta Meliala, selaku Ketua PKMK FK-KMK UGM, menekankan pentingnya Fornas sebagai ruang berbagi kerangka berpikir dalam memahami dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Dr Andreasta menyoroti bagaimana perubahan kecil dalam kebijakan di tingkat pusat dapat menimbulkan dampak besar di lapangan. Andreasta juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif menyampaikan situasi di daerah masing-masing agar diskusi dalam Fornas benar-benar menggambarkan kondisi nyata. Di akhir sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Prof. Laksono Trisnantoro sebagai motor penggerak utama JKKI yang telah menjaga keberlanjutan forum ini selama 15 tahun.

Sebagai puncak sesi sambutan, Prof. Laksono, selaku Ketua JKKI, membuka secara resmi Forum Nasional XV. Dalam pengantarnya, Laksono menegaskan bahwa kegiatan ini mendapat perhatian besar dari Kementerian Kesehatan yang hari ini diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono. Prof. Laksono juga menyoroti perjalanan panjang JKKI

sejak awal berdiri, dengan dinamika topik yang berkembang dari isu pembiayaan hingga transformasi sistem kesehatan pasca pandemi. Prof Laksono juga menekankan pentingnya kolaborasi riset dan pembiayaan mandiri, termasuk peran aktif mahasiswa dalam kegiatan Fornas.

Keynote speech disampaikan oleh Prof Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Kesehatan RI, untuk membuka sesi pleno I. Prof Dante menekankan pentingnya membangun sistem kesehatan yang tangguh dan terintegrasi sebagai pelajaran dari pandemi. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi payung hukum bagi visi jangka panjang untuk menciptakan sistem yang kuat, adil, dan berkelanjutan melalui enam pilar transformasi kesehatan. Dante menegaskan bahwa keberhasilan transformasi hanya dapat terwujud melalui keselarasan pemahaman seluruh pihak. Sebagai penutup, Prof. Dante mengapresiasi peran JKKI, PKMK, dan komunitas akademik sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

Sesi pleno pertama mengangkat topik “Omnibus Law Kesehatan: Antara Simplifikasi Regulasi dan Potensi Masalah Hukum” dengan narasumber Dr. Rimawati dari Fakultas Hukum UGM, dimoderatori oleh Likke Prawidya Putri, Ph.D, dan dibahas oleh Prof. Laksono Trisnantoro.

Dalam paparannya, Dr. Rimawati menjelaskan bahwa Omnibus Law Kesehatan bertujuan menyatukan berbagai regulasi sektoral guna menciptakan efisiensi dan keselarasan hukum di bidang kesehatan. Namun, di balik upaya simplifikasi tersebut, terdapat sejumlah potensi masalah hukum, antara lain konflik norma, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan posisi organisasi profesi dan konsil, hingga pelemahan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Dr Rimawati juga menyoroti dinamika uji materiil dan formil UU Nomor 17 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi, dimana sebagian besar permohonan dari organisasi profesi ditolak karena tidak memenuhi legal standing atau tidak menunjukkan pertentangan konstitusional yang jelas. Rimawati menekankan pentingnya penyusunan peraturan turunan yang adil dan transparan, serta pengawasan hukum yang konsisten agar pelaksanaan undang-undang ini tidak menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum.

Menanggapi paparan tersebut, Prof Laksono memberikan refleksi historis atas perjalanan reformasi

kebijakan kesehatan di Indonesia. Prof Laksono  menegaskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bagian dari proses panjang reformasi untuk memperkuat akses, kualitas, dan kepastian hukum. Menurutnya, fase implementasi dan evaluasi perlu dipisahkan agar efektivitas kebijakan dapat diukur secara objektif, sementara riset implementasi kebijakan menjadi instrumen penting bagi akademisi untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berdampak.

Sesi diskusi diwarnai beragam pandangan dari peserta, baik terkait tantangan politik dalam pembentukan kebijakan, netralitas universitas dalam advokasi kebijakan publik, hingga masalah implementasi di lapangan. Dr Rimawati menegaskan pentingnya pemahaman lintas sektor terhadap regulasi agar kebijakan payung tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Dr Rimawati menekankan bahwa implementasi UU Kesehatan harus mempertimbangkan konteks lokal tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Diskusi juga menyinggung perlunya ruang kolaboratif berkelanjutan bagi para akademisi dan praktisi untuk berbagi temuan serta rekomendasi kebijakan. Prof Laksono menutup sesi dengan ajakan agar setelah Fornas kegiatan debat ilmiah yang produktif dapat difasilitasi dalam bentuk kelompok diskusi, bukan hanya forum seremonial. Acara pembukaan diakhiri dengan arahan dari dr Maria selaku MC, yang mengundang seluruh peserta untuk beristirahat sejenak dalam coffee break sebelum melanjutkan ke sesi paralel yang membahas empat topik utama hingga waktu ishoma.

Reporter:
Sensa Gudya Sauma Syahra (PKMK UGM)