Kamis, 04 Juni 2026 

Dalam beberapa tahun terakhir, latihan resistensi (resistance training) semakin diakui sebagai salah satu intervensi efektif dalam menjaga kesehatan metabolik, meningkatkan kapasitas fungsional, serta mencegah berbagai penyakit kronis. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh secara optimal apabila latihan dilakukan dengan prinsip biomekanika yang tepat dan memperhatikan aspek keselamatan. Kesalahan teknik, penggunaan beban yang tidak sesuai, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme gerak tubuh masih menjadi penyebab utama cedera saat berolahraga. Menjawab tantangan tersebut, Fitness Professional Academy bekerja sama dengan PKMK FK-KMK UGM, FKIK Universitas Warmadewa, HOPE Wellness, Fitness Plus, dan APKI telah menyelenggarakan Webinar Series Muscle is Medicine Seri 3 bertajuk “Biomechanisms and Safety of Resistance Training” pada Kamis, 04 Juni 2026 pukul 13.00-16.00 WIB sebagai upaya meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan, akademisi, praktisi kebugaran, dan masyarakat umum mengenai prinsip biomekanika serta keselamatan latihan resistensi berbasis sains. read more

Hong Kong, 1 June 2026

Ketua ANHSS – Prof dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

Prof Laksono membuka Regional Knowledge Event yang bertajuk “Asuransi Kesehatan Swasta (untuk Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan demi Memajukan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC)” di Hongkong (1/6/2026). Acara ini diselenggarakan oleh Jaringan Asia-Pasifik untuk Penguatan Sistem Kesehatan (ANHSS) bekerja sama dengan  Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan di Sekolah Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Primer Jockey Club, Universitas Cina Hong Kong.“Bagi kita semua apakah kita menyadari bahwa di dalam komunitas sektor kesehatan,  peran asuransi kesehatan swasta dalam  UHC masih menjadi perdebatan. Ada pro dan kontra. Meskipun isu ini kontroversial, semua orang telah berkumpul di Hong Kong. Kita berada di sini untuk berbagi pengalaman terkini, pengetahuan baru, dan gagasan mengenai peran asuransi kesehatan swasta di masa depan dalam UHC, terutama di negara-negara Asia-Pasifik. Secara lebih rinci, kita berada di sini untuk: read more

Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.

VIDEO

Sesi Pertama

Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.

VIDEO

Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.

MATERI          VIDEO

Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.

MATERI        VIDEO

Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.

MATERI       VIDEO

Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.

MATERI        VIDEO

Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

 VIDEO

Sesi Kedua

Sesi kedua webinar mengangkat tema “Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK” yang dimoderatori oleh dr. Novie Manurung, MPH. Diskusi pada sesi ini berfokus pada pengalaman daerah dalam memperluas akses CKG di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sumber daya.

Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.

MATERI         VIDEO

Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.

MATERI        VIDEO

Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.

MATERI        VIDEO

Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.

  VIDEO

Sebagai penutup, webinar ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mengidentifikasi variasi implementasi ILP dan pelaksanaan CKG di berbagai daerah, termasuk wilayah DTPK, serta menganalisis tantangan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, tata kelola, dan akses geografis layanan kesehatan. Berbagai praktik baik, inovasi, dan pendekatan adaptif yang dipaparkan menunjukkan bahwa penguatan layanan primer dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi jejaring layanan, serta kepemimpinan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman antardaerah, webinar ini diharapkan dapat mendorong perumusan strategi penguatan implementasi ILP dan CKG yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Reporter: Ghofur H. (PKMK FK-KMK UGM)

Webinar ini membahas kesejahteraan profesi medik dan kesehatan serta situasi pendanaan kesehatan di Indonesia saat ini. Webinar ini dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku narasumber sekaligus fasilitator diskusi.

Sebagai pengantar dan pemantik diskusi, Prof. Laksono menyampaikan bahwa situasi pendanaan kesehatan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup menantang karena persentase belanja kesehatan terhadap PDB stagnan di angka sekitar 3% selama 15 tahun terakhir, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (4,12%) dan Thailand (4,36%). Kondisi ini menyebabkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan mengalami “sesak napas” akibat defisit keuangan BPJS Kesehatan serta sistem pembayaran kapitasi yang rendah di tingkat layanan primer.

Sesi diskusi menyoroti realitas pahit tenaga medis yang merasa “sesak napas” akibat upah rendah (underpaid) dan beban kerja berlebih (overwork). Masalah ketimpangan juga mengemuka, di mana fiskal daerah yang terbatas sering menjadi hambatan, meski model insentif tinggi seperti di RSD Betun, NTT, yang memberikan hingga Rp150 juta bagi spesialis, terbukti efektif menarik tenaga medis ke daerah terpencil. Selain itu, diskusi mengenai efektivitas JKN mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam sistem single pool yang cenderung lebih menguntungkan kelompok mampu.

Sebagai solusi strategis, perlu bagi organisasi profesi untuk aktif mengawal revisi UU SJSN dan UU BPJS guna menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih sehat melalui penguatan asuransi swasta sebagai komplementer. Kondisi dimana pendanaan BPJS dan Non-BPJS sama-sama membaik dapat dicapai jika ada kemauan politik untuk memperbaiki regulasi sehingga kesejahteraan tenaga kesehatan tidak lagi dikorbankan demi efisiensi biaya semata.

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan kesehatan global mulai mengalami pergeseran dari disease-centered care menuju function-centered care, dimana massa otot rangka (skeletal muscle mass) tidak lagi dipandang hanya sebagai alat gerak tubuh, tetapi juga sebagai komponen penting yang berperan dalam kesehatan metabolik, kapasitas fungsional, serta kualitas hidup seseorang sepanjang usia. Menjawab perkembangan tersebut, Fitness Professional Academy bekerja sama dengan PKMK FK KMK UGM, FKIK Universitas Warmadewa, HOPE Wellness, Fitness Plus, dan APKI menyelenggarakan Webinar Series Muscle is Medicine yang terdiri dari seri 1 sampai 7 sebagai upaya edukasi multidisiplin berbasis sains untuk tenaga kesehatan, akademisi, praktisi kebugaran, serta masyarakat umum.

Seri 1 Muscle is Medicine diawali dengan sesi pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., Ph. D. yang membawakan topik “Keterampilan Baru SDM Kesehatan dengan Kompetensi Wellness: Edukasi Multidisiplin Berbasis Sains untuk Tenaga Kesehatan, Akademisi, dan Praktisi Kebugaran.” Dalam paparannya, Prof. Laksono menjelaskan bahwa wellness merupakan bidang yang terus berkembang dan membutuhkan kolaborasi multidisiplin. Kompetensi wellness ke depan akan menjadi kebutuhan penting bagi dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain agar mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat.

Dibahas juga pentingnya pengembangan kebijakan sumber daya manusia kesehatan yang mendukung kompetensi wellness secara ilmiah dan terstruktur. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar tidak tertinggal dalam perkembangan industri wellness global. Prof. Laksono mengibaratkan wellness sebagai sebuah pohon besar dengan banyak cabang, mulai dari nutrisi, aktivitas fisik, kesehatan mental, hingga aspek spiritual, sehingga pendekatannya tidak dapat dilakukan secara parsial. 

Selanjutnya, sesi utama webinar disampaikan oleh dr. Tanjung Subrata, M.Repro., AIFO-K, ABAARM dengan topik “Muscle as a Metabolic Organ.” Dalam materinya, dr. Tanjung menjelaskan bahwa otot memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar alat gerak tubuh. Otot juga berperan sebagai organ endokrin yang mampu menghasilkan berbagai senyawa biologis yang mempengaruhi metabolisme tubuh, sistem imun, serta proses inflamasi.

Beberapa poin utama yang dibahas pada sesi ini meliputi Muscle as an Endocrine Organ, Muscle and Chronic Disease Prevention, Muscle and Functional Independence, Muscle as a Protein Reservoir and Immune Support, serta Muscle and Metabolism. dr. Tanjung menjelaskan bahwa latihan beban atau resistance training memiliki manfaat besar dalam pencegahan penyakit kronis, mempertahankan fungsi tubuh, serta meningkatkan kualitas hidup terutama pada usia lanjut.

Dalam paparannya, disorot juga tentang perubahan tren penelitian kesehatan yang sebelumnya lebih banyak menekankan latihan kardio. Namun, sejak beberapa tahun terakhir semakin banyak penelitian menunjukkan manfaat latihan resistensi terhadap kesehatan metabolik dan efek antiinflamasi tubuh. Saat otot dilatih, tubuh menghasilkan respons biologis yang dapat membantu mengurangi proses inflamasi sehingga berkontribusi terhadap pencegahan penyakit tidak menular.

Selain itu, dr. Tanjung juga mengangkat isu mengenai penyalahgunaan obat-obatan peningkat performa yang digunakan untuk mempercepat pembentukan massa otot pada sesi mat, meningkatkan energi, maupun membakar lemak secara instan. Menurutnya, penggunaan zat-zat tersebut tanpa pengawasan medis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat, khususnya di kalangan atlet, binaragawan, hingga pengguna gym rekreasional.   Penggunaan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius seperti gangguan kardiovaskular, hipertensi, gangguan fungsi hormon reproduksi, kerusakan hati, resistensi insulin, hingga gangguan psikologis seperti agresivitas, depresi, dan ketergantungan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta seputar latihan beban, kesehatan metabolik, hingga penerapan olahraga pada berbagai kondisi kesehatan. Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai perkembangan penelitian otot sebagai organ endokrin. dr. Tanjung menjelaskan bahwa penelitian mengenai biomarker otot masih tergolong baru dan saat ini sebagian besar pemeriksaannya masih terbatas di laboratorium riset. Selain itu, peserta juga berdiskusi mengenai cara sederhana memantau progres latihan beban, seperti melalui perubahan berat badan, massa otot, penurunan lemak tubuh, maupun pengukuran lingkar tubuh.

Diskusi juga menyoroti masih kuatnya stigma masyarakat terhadap latihan beban, khususnya pada lansia, yang kerap dianggap berbahaya dan berisiko menimbulkan cedera. Menurut dr. Tanjung, persepsi tersebut perlu diluruskan melalui edukasi berbasis sains karena latihan beban sejatinya merupakan stimulasi otot yang dilakukan secara bertahap, bukan selalu identik dengan beban berat.

Selain itu, dibahas pula manfaat latihan otot dalam mendukung kesehatan pada kondisi tertentu seperti HIV, dimana latihan fisik dapat membantu mempertahankan massa otot dan mendukung sistem imun tubuh. Pada akhir sesi, narasumber juga memberikan penjelasan mengenai hubungan intermittent fasting (IF) dengan latihan fisik, khususnya pentingnya pengaturan waktu makan dan latihan bagi pemula agar tetap aman dan terhindar dari risiko hipoglikemia.

Melalui webinar ini, peserta mendapatkan pemahaman bahwa otot bukan hanya komponen penunjang gerakan tubuh, tetapi juga organ metabolik yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan secara menyeluruh. Pendekatan wellness berbasis latihan resistensi diharapkan dapat menjadi salah satu strategi promotif dan preventif dalam menghadapi meningkatnya penyakit kronis di masyarakat.

Reporter : Yuka Nabila Shauma-PKMK FKKMK UGM

Seri Webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 1b: “Bagaimana Situasi Indonesia Dibandingkan dengan Thailand dalam Asuransi Kesehatan Swasta dan Sistem Kesehatannya”

Selasa, 12 Mei 2026 | 10.00–11.30 WIB

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 1b dengan tema “Bagaimana situasi Indonesia dibandingkan dengan Thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya?” secara daring pada Selasa (12/5/2026). Webinar ini membahas situasi indonesia dibandingkan dengan thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya. Webinar ini dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku narasumber sekaligus fasilitator diskusi.

Sebagai pengantar. Prof. Laksono menyampaikan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini dinilai sedang mengalami “sesak napas” akibat stagnasi pendanaan yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia dan diperburuk oleh minimnya perkembangan asuransi kesehatan swasta dan kebijakan single pool BPJS Kesehatan.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand berhasil meningkatkan belanja kesehatan melalui sistem yang memisahkan jaminan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin, pekerja, dan PNS (3 pool) dan asuransi swasta bagi kelompok mampu. Pendekatan ini perlu dibahas lebih lanjut apakah memang lebih efektif dalam meningkatkan akses layanan berkualitas sekaligus meningkatkan pemerataan. Indonesia perlu mempertimbangkan pengalaman Thailand yang mendorong kelompok mampu menjadi peserta asuransi kesehatan swasta demi memperkuat pendanaan kesehatan dan mewujudkan keadilan sosial.

VIDEO   MATERI

Diskusi

Dalam sesi diskusi menyoroti ketimpangan layanan kesehatan yang nyata, seperti di Papua dimana fasilitas cath lab jantung dilaporkan mangkrak akibat hambatan proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan.. Selain itu, perwakilan rumah sakit swasta di Yogyakarta mengungkapkan kondisi keuangan yang kian “kempas-kempis” akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak, termasuk fenomena masyarakat mampu yang masih menggunakan BPJS. Ada kritik terhadap narasi “BPJS gratis” yang sering dijadikan alat propaganda politik, padahal sistem ini memerlukan pendanaan berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang kini dirasakan kian menurun.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Prof. Laksono Trisnantoro menekankan bahwa penerapan sistem JKN harus menjamin bahwa subsidi pemerintah difokuskan bagi masyarakat miskin. Apabila subsidi pemerintah melalui PBI APBN banyak terpakai oleh anggota BPJS yang relatif lebih mampu, akan terjadi masalah defisit terus menerus. Dengan pengalaman Thailand perlu ada “perubahan kebijakan” untuk menarik pendanaan dari kelompok masyarakat mampu melalui mekanisme asuransi kesehatan swasta. Diskusi ini juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada BPJS sendirian, Diperlukan integrasi peran sektor swasta dan perbaikan regulasi guna meningkatkan belanja kesehatan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

VIDEO

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)

Dalam pengantarnya, moderator menyampaikan bahwa isu keselamatan pasien masih menjadi tantangan besar di berbagai fasilitas kesehatan. Implementasi sasaran keselamatan pasien (SKP) sering kali berjalan optimal menjelang survei akreditasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya kerja yang konsisten dalam praktik sehari-hari. Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan diskusi kritis mengenai kesenjangan antara standar keselamatan pasien dan implementasinya di lapangan.

Pada sesi pertama, dr. Tjahjono Kuntjoro membawakan materi “Sasaran Keselamatan Pasien: Kepatuhan atau Budaya?”. dr Tjahyono menjelaskan bahwa keselamatan pasien tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap standar dan regulasi, tetapi harus berkembang menjadi budaya yang tertanam dalam sikap dan perilaku seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, pembiasaan menjadi kunci agar kepatuhan dapat berubah menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Narasumber juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya mutu seperti keterbukaan, pembelajaran, pemberdayaan, perlakuan yang adil, serta perbaikan berkesinambungan dalam membangun sistem pelayanan yang aman bagi pasien.

Sesi berikutnya disampaikan oleh dr. Yael Esthi Nurfitri Kuncoro melalui materi “Di Balik Akreditasi: Tantangan dan Strategi Menerapkan Keselamatan Pasien Sehari-hari”. dr Yael mengulas berbagai tantangan penerapan budaya keselamatan pasien pascaakreditasi, termasuk rendahnya keterbukaan komunikasi dan lemahnya dukungan organisasi. Pihaknya menegaskan bahwa kepemimpinan memegang peranan penting dalam membangun budaya keselamatan pasien karena arah kebijakan dan dukungan organisasi sangat ditentukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Selain itu, komunikasi efektif antarpetugas maupun dengan pasien juga menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan pasien secara konsisten.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pertanyaan serta pengalaman implementasi keselamatan pasien di lapangan. Diskusi membahas peran dinas kesehatan dalam menyikapi insiden keselamatan pasien, tantangan menjaga kepatuhan identifikasi pasien pascaakreditasi, hingga strategi membangun budaya mutu yang berkelanjutan di fasilitas kesehatan. Narasumber memberikan berbagai refleksi dan solusi praktis agar keselamatan pasien tidak berhenti sebagai tuntutan administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang terus dijaga dan dikembangkan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Kegiatan diawali dengan pemaparan konsep dasar Clinical Pathway (CP) sebagai salah satu instrumen penting dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan. Narasumber menegaskan bahwa CP merupakan rencana perawatan terstruktur berbasis multidisiplin yang berfungsi untuk menerjemahkan panduan klinis ke dalam praktik pelayanan yang operasional di tingkat fasilitas kesehatan. Dengan pendekatan ini, variasi pelayanan dapat dikendalikan, keselamatan pasien meningkat, serta penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. CP juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan pasien serta memperkuat koordinasi antarprofesi dalam pelayanan.

Pembahasan berlanjut pada proses penyusunan CP yang harus dilakukan secara sistematis dan kolaboratif.  Hanevi menjelaskan bahwa langkah awal dimulai dari pemilihan topik yang strategis berdasarkan kriteria high volume, high risk, high cost, dan high problem. Setelah itu, dibentuk tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menyusun CP dengan mengintegrasikan berbagai standar pelayanan ke dalam format yang terstruktur. Pendekatan ini menegaskan bahwa CP bukan hanya dokumen medis, tetapi merupakan produk kolaborasi lintas profesi yang mencerminkan keseluruhan proses pelayanan pasien.

Pelatihan ini bukan hanya berfokus pada aspek konseptual, melainkan juga memberikan pengalaman praktik langsung kepada peserta. Dalam sesi praktik, peserta menyusun draft CP sesuai dengan konteks layanan di masing-masing rumah sakit, mulai dari penentuan topik hingga penyusunan komponen pelayanan secara terstruktur. Proses ini membantu peserta memahami secara konkret bagaimana menerjemahkan standar pelayanan ke dalam bentuk CP yang aplikatif.

Hasil penyusunan CP oleh peserta kemudian didiskusikan bersama narasumber. Diskusi ini menjadi ruang pembelajaran yang penting, dimana peserta memperoleh umpan balik terkait kesesuaian, kelengkapan, serta aspek implementatif dari draft yang telah disusun. Melalui proses ini, peserta semakin memahami bahwa CP harus disusun secara realistis agar dapat digunakan dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar sebagai dokumen administratif.

Pembahasan kemudian berlanjut pada aspek implementasi CP dalam pelayanan. Hanevi menjelaskan bahwa CP berfungsi sebagai panduan bagi tenaga klinis dalam memberikan pelayanan dan mendokumentasikan tindakan. Dalam pelaksanaannya, CP tetap memberikan ruang bagi klinisi untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi pasien dengan pertimbangan medis yang tepat.

Selain itu, ditekankan bahwa keberhasilan implementasi CP sangat dipengaruhi oleh strategi organisasi dan peran kepemimpinan. Tanpa dukungan pimpinan, CP berisiko tidak terintegrasi dalam praktik pelayanan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat agar CP benar-benar digunakan sebagai alat kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Pada bagian akhir, narasumber membahas pentingnya evaluasi CP sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kepatuhan penggunaan, kepatuhan pengisian, serta manfaat yang dihasilkan dalam pelayanan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga CP dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan di lapangan. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa penerapan CP berpotensi menurunkan komplikasi, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mendorong efisiensi pelayanan, meskipun hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks implementasi.

Dalam sesi diskusi, peserta mengungkapkan berbagai tantangan implementasi CP, khususnya terkait kepatuhan tenaga klinis dan integrasi dengan sistem pelayanan yang sudah berjalan. Narasumber menekankan bahwa kunci utama terletak pada penyusunan CP yang sederhana, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan klinis. Selain itu, diperlukan pemantauan yang konsisten serta pemberian umpan balik agar implementasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus praktis mengenai Clinical Pathway sebagai instrumen manajemen mutu. Kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan CP bukan hanya ditentukan oleh kualitas dokumen, melainkan juga oleh keterlibatan tim multidisiplin, dukungan organisasi, serta konsistensi dalam implementasi dan evaluasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Reporter:
Helen Anggraini Budiono

Selama hampir 40 tahun saya di Prodi S2 IKM-HPM dan PKMK, hampir setiap 4-5 tahun sekali melakukan perjalanan dinas panjang internasional untuk melakukan networking, presentasi paper internasional, belanja ide, pembelajaran, hingga negosiasi kontrak. Catatan perjalanan pertama dilakukan di Budapest (Hongaria) dan Inggris pada 1995. Kemudian pada tahun 2000 ke Amerika Serikat. Lalu ke negara-negara Asia pada 2005. Tahun 2008 ke Australia. Tahun 2012 ke Eropa dan Amerika Serikat. Tahun 2017 ke Amerika Serikat. Pada masa COVID-19 tidak ada perjalanan dinas. Tahun 2021 saya pindah ke Jakarta sebagai Staf Khusus Menkes.

PKMK-Yogyakarta. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sistem kesehatan nasional, termasuk implikasinya terhadap kebijakan di tingkat daerah. Perubahan ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di era transformasi sistem kesehatan. Menanggapi hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar nasional pada Rabu (1/4/2026) sebagai ruang diskusi strategis untuk mengkaji keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Webinar ini menghadirkan narasumber lintas sektor dan membahas isu-isu kunci terkait relevansi Perda SKD, arah kebijakan nasional, serta strategi penyesuaian regulasi daerah agar tetap adaptif dan selaras dengan transformasi sistem kesehatan ke depan.

Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., selaku narasumber menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan reformasi hukum kesehatan yang mengintegrasikan berbagai regulasi sektoral menjadi satu kerangka yang komprehensif, integratif, dan sistemik. Menurutnya, UU ini menandai pergeseran paradigma dari regulasi yang terfragmentasi menuju sistem kesehatan terintegrasi, dari pendekatan kuratif ke promotif-preventif, serta dari facility-based menjadi system-based dan patient-centered care. Transformasi ini diperkuat melalui enam pilar utama, termasuk layanan primer, rujukan, pembiayaan, SDM kesehatan, ketahanan kesehatan, dan digitalisasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan ini berimplikasi langsung pada sistem kesehatan daerah, khususnya dalam kewenangan, kelembagaan, pembiayaan, hingga sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, Perda Sistem Kesehatan Daerah perlu ditinjau ulang untuk memastikan keselarasan, harmonisasi, dan integrasi dengan kebijakan nasional, melalui langkah strategis seperti audit regulasi dan sinkronisasi kebijakan berbasis kebutuhan daerah.

Memasuki sesi pembahasan, dari perspektif daerah, Dra. Alwiati, Apt., Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, menegaskan bahwa Perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD) tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan tetap relevan dan implementatif dalam praktik. Alwiati mencontohkan bagaimana Perda SKD di Balikpapan mampu menjawab kebutuhan lokal, mulai dari penguatan kewaspadaan wabah di pintu masuk wilayah, integrasi layanan hingga tingkat kelurahan, hingga pengembangan kebijakan kesehatan berbasis potensi daerah. Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa Perda SKD berfungsi sebagai instrumen adaptasi kebijakan nasional ke konteks daerah, termasuk dalam digitalisasi sistem informasi kesehatan, pengendalian faktor risiko penyakit, serta penguatan ketahanan kefarmasian. Dengan demikian, Perda SKD tetap penting selama mampu diterapkan secara kontekstual dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Jika ditilik dari perspektif kebijakan nasional, Indah Febrianti, S.H., M.H., Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, menekankan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 hadir sebagai regulasi omnibus law yang mengintegrasikan berbagai aturan kesehatan yang sebelumnya terfragmentasi. Indah menjelaskan bahwa kebijakan ini diperkuat oleh aturan turunan seperti PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan secara terpadu. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa sistem kesehatan daerah pada dasarnya merupakan turunan dari Sistem Kesehatan Nasional, yang mencakup tiga aspek utama yaitu upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi agar selaras dengan arah nasional, termasuk memastikan akses, pemerataan, dan mutu layanan kesehatan yang optimal di daerah.

Dari perspektif legislatif daerah, M. Andi Faisal, S.Si, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya peran regulator daerah dalam mempercepat penyesuaian regulasi Sistem Kesehatan Daerah (SKD) pasca terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023. Andi menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen melakukan finalisasi Peraturan Daerah Sistem Kesehatan Daerah (SKD) tahun ini sebagai manifestasi penguatan fungsi legislasi secara komprehensif. Mengingat wilayah Kutai Kartanegara yang beragam. Penyertaan “muatan lokal” dalam peraturan Daerah Sistem Kesehatan Daerah menjadi sebuah keharusan. Faisal menyoroti risiko krusial SKD saat ini dengan adanya tumpang tindih UU Desa dan UU Pemerintah Daerah. Selain itu, regulasi turunan dari Kemenkes perlu dipastikan tidak ada perubahan sehingga mudah diadaptasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, peran legislatif daerah menjadi krusial dalam memastikan regulasi yang adaptif, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Secara keseluruhan, webinar ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh moderator, dengan harapan hasil diskusi dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola sistem kesehatan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Reporter:
Via Angraini (Divisi Public Health, PKMK FK-KMK UGM)